Xcloud.id

Produk: KTP

  • Apakah BPJS Kesehatan Bisa Dicairkan Jika Tak Pernah Dipakai?

    Apakah BPJS Kesehatan Bisa Dicairkan Jika Tak Pernah Dipakai?

    TRIBUNJATENG.COM- BPJS Kesehatan adalah program jaminan sosial yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 

    Setiap peserta BPJS Kesehatan diwajibkan membayar iuran bulanan sesuai dengan kelas layanan yang dipilih. 

    Namun, muncul pertanyaan di kalangan peserta: Apakah dana iuran BPJS Kesehatan bisa dicairkan?

    Dana Iuran BPJS Kesehatan Tidak Bisa Dicairkan

    Pada dasarnya, dana iuran BPJS Kesehatan tidak bisa dicairkan karena sifatnya bukan sebagai tabungan atau investasi, melainkan sebagai iuran untuk menjamin biaya layanan kesehatan peserta. 

    Iuran yang dibayarkan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk mendanai berbagai layanan kesehatan, seperti pemeriksaan medis, rawat inap, operasi, dan pengobatan penyakit kronis bagi seluruh peserta yang membutuhkan.

    Hal ini berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana beberapa program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) memungkinkan peserta untuk mencairkan dana setelah memenuhi syarat tertentu. BPJS Kesehatan hanya berfungsi sebagai program perlindungan kesehatan dan tidak memberikan opsi pencairan dana bagi peserta.

    Pengecualian: Pengembalian Kelebihan Iuran

    Meskipun dana iuran BPJS Kesehatan tidak bisa dicairkan secara bebas, ada beberapa kondisi di mana peserta dapat mengajukan pengembalian kelebihan iuran, seperti:

    Pembayaran Ganda – Jika peserta membayar iuran lebih dari satu kali dalam periode yang sama, maka kelebihan pembayaran bisa dikembalikan.

    Peserta Meninggal Dunia – Jika peserta meninggal dunia dan masih ada iuran yang telah dibayarkan untuk bulan berikutnya, ahli waris dapat mengajukan pengembalian dana.

    Perubahan Status Kepesertaan – Misalnya, seseorang yang awalnya peserta mandiri kemudian menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah. Jika ada iuran yang sudah dibayarkan sebelum status berubah, maka kelebihan pembayaran bisa diklaim.

    Cara Mengajukan Pengembalian Kelebihan Iuran

    Untuk mengajukan pengembalian kelebihan iuran BPJS Kesehatan, peserta dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

    Siapkan Dokumen – Sertakan dokumen pendukung seperti KTP, kartu BPJS Kesehatan, bukti pembayaran, dan surat keterangan jika diperlukan (misalnya surat kematian jika peserta sudah meninggal).

    Ajukan Permohonan – Pengajuan bisa dilakukan melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat atau secara online melalui aplikasi

     Mobile JKN.

    Proses Verifikasi – BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data untuk memastikan kelebihan pembayaran.

    Dana Dikembalikan – Jika pengajuan disetujui, dana akan dikembalikan ke rekening peserta atau ahli waris dalam waktu tertentu.

    (*)

  • Pramono Gunakan Alat Canggih Saat Rekrut PPSU Jakarta: 1.652 Lowongan Dibuka, Gajinya Menggiurkan

    Pramono Gunakan Alat Canggih Saat Rekrut PPSU Jakarta: 1.652 Lowongan Dibuka, Gajinya Menggiurkan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pemprov DKI Jakarta bakal segera membuka lowongan kerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

    Adapun total PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.652 petugas.

    Nantinya ribuan PPSU ini akan disebar di seluruh kelurahan yang ada di Jakarta.

    Dalam perekrutan ini, Gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah memerintahkan stafnya untuk menjalankan proses perekrutan secara profesional.

    Perekrutan PPSU ini diharapkan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pungutan liar (pungli).

    Dalam mendukung kegiatan tersebut, perekrutan PPSU bakal menggunakan alat atau sistem canggih.

    Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bakal digunakan dalam menunjang proses perekrutan PPSU.

    Hal itu dibocorkan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim.

    Detik-detik sesaat sebelum Paus Fransiskus meninggal dunia terkuak, ternyata ada penyakit berat yang diderita sampai harus berjuang melawan sakit selama hidup.

    “Proses pengadaan petugas PPSU telah dilakukan secara ketat. Rekrutmen ini akan dilakukan secara terbuka melalui sistem SPSE,” ujar Chico Hakim dikutip dari Kompas.com, Senin (21/4/2025). 

    Sistem canggih ini diharapkan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat, tanpa ada campur tangan pihak luar yang dapat memengaruhi hasil seleksi. 

    Lowongan PPSU Jakarta terbuka bagi pelamar dengan berbagai latar belakang pendidikan, termasuk lulusan sekolah dasar (SD).

    “Calon pelamar lulusan sekolah dasar juga diberi kesempatan untuk mendaftar dan perlu diingat calon pelamar diutamakan ber KTP DKI Jakarta,” ungkap Chico Hakim. 

    Tahun ini, Pemprov Jakarta membuka lowongan untuk 1.652 posisi PPSU yang akan ditempatkan di tingkat kelurahan.

    Petugas gabungan dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias pasukan oranye (TribunJakarta.com/Bima Putra)

    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah merubah persyaratan penerimaan PPSU serta pasukan oranye.

    Jika sebelumnya minimal lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), kini pendidikan SD diperbolehkan mendaftar.

    “Saya juga sudah mengubah syarat untuk PPSU dan untuk pasukan oranye. Termasuk sistem penerimaannya. Sistem penerimaannya transparan, syaratnya tidak lagi seperti dulu SLTA, sekarang SD pun cukup,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    Pramono mempersilakan lulusan SD mendaftar, asalkan bisa membaca, menulis, dan memiliki etos kerja yang baik.

    “Yang penting bisa baca, tulis, dan rajin bekerja dan kami akan menambah itu,” kata dia.

    Dengan syarat pendidikan diperlonggar, Pramono berharap bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta.

    “Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan ini juga akan membuka lapangan kerja baru di Jakarta,” ungkap Pramono.

    Gaji PPSU

    Jika berkaca pada UMR Jakarta tahun 2025, gaji PPSU mencapai Rp 5.396.791, atau jika dibulatkan menjadi Rp 5,4 juta.

    Gaji tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi para pencari kerja ibu kota.

    Sementara itu, Gubernur Pramono berencana akan membuka lowongan kerja menjadi petugas PPSU dalam waktu dekat.

    Adapun total PPSU yang dibutuhkan sebanyak 1.652 petugas. Nantinya ribuan PPSU ini akan disebar di seluruh kelurahan yang ada di Jakarta.

    Menurut rencana, rekrutmen PPSU akan dibuka mulai akhir bulan nanti atau minggu ke-4 April 2025.

    Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, pun memastikan, proses rekrutmen bakal dilangsungkan secara transparan.

    Proses pendaftaran pun akan dilakukan secara online guna mengantisipasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pungutan liar (pungli).

    “Proses pengadaan petugas PPSU akan dilakukan secara ketat, rekrutmen ini akan dilakukan secara terbuka melalui sistem SPSE untuk memberikan peluang yang sama bagi seluruh calon yang memenuhi syarat,” ucapnya, Rabu (16/4/2025).

    Untuk tahun ini, syarat pendaftar semakin dipermudah, lulusan sekolah dasar (SD) pun kini boleh ikut mendaftar.

    Chico menyebut, keputusan ini diambil lantaran Gubernur Pramono Anung ingin memberikan ruang kepada seluruh masyarakat dengan beragam latar pendidikan.

    Menurutnya yang terpenting, calon petugas PPSU bisa bekerja keras dan penuh dedikasi.

    “Tapi perlu diingat bahwa calon pelamar diutamakan ber-KTP DKI Jakarta,” ujarnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jakbar targetkan 1.210 warga ikut pelatihan berbasis kompetensi

    Jakbar targetkan 1.210 warga ikut pelatihan berbasis kompetensi

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat menargetkan sebanyak 1.210 warga menjadi peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi tahun 2025.

    Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi PPKD Jakarta Barat, Agus Susanto saat dikonfirmasi di Jakarta pada Senin, menyebutkan, program itu terbuka bagi warga pemilik KTP DKI Jakarta maupun pendatang baru yang telah tertib administrasi kependudukan (adminduk).

    Pihaknya menyediakan dua jenis pelatihan, yakni reguler dan berbasis Mobile Training Unit (MTU). “Untuk pelatihan reguler, kami membuka 13 bidang kejuruan dengan total kuota 810 peserta,” katanya.

    Selain kejuruan reguler, PPKD Jakarta Barat (Jakbar) juga menyediakan tiga pelatihan khusus, yakni perawat lansia, data analis, dan desain.

    “Pelatihan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keterampilan di sektor-sektor spesifik yang saat ini banyak dibutuhkan,” kata dia.

    Selain itu, pihaknya juga menyelenggarakan pelatihan berbasis MTU yang beroperasi secara bergiliran (mobile) sesuai permintaan wilayah. MTU ini menyediakan sembilan jenis pelatihan dengan target 400 peserta sepanjang tahun 2025.

    “Untuk pelatihan reguler, durasinya rata-rata 45 hari dengan kuota 20 orang per jurusan. Sedangkan pelatihan MTU berlangsung selama 20 hari dengan 10 peserta per jurusan,” ujar Agus.

    Agus mengatakan program pelatihan ini juga terbuka bagi pendatang yang ingin memiliki keahlian dan sertifikasi kerja. Namun wajib tertib adminduk terlebih dahulu.

    “Sesuai arahan Pemprov DKI Jakarta, pendatang yang ingin mengikuti pelatihan wajib membawa surat pindah dari daerah asal, yang dapat diurus di loket-loket pelayanan Dukcapil hingga menghasilkan KTP atau KK domisili DKI,” ujarnya.

    Pihaknya berharap melalui program pelatihan ini semakin banyak warga yang memiliki keterampilan kerja sesuai kebutuhan industri sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar kerja.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI buka lowongan 10 ribu tenaga halal dengan gaji di atas Rp4 juta

    DKI buka lowongan 10 ribu tenaga halal dengan gaji di atas Rp4 juta

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka lowongan kerja bagi 10.000 tenaga halal dengan penghasilan sekitar Rp4,5 -10 juta per bulan.

    “Kadin DKI Jakarta hadir sebagai penggerak, membuka 10 ribu peluang kerja di bidang halal. InshaAllah penghasilan bisa mencapai Rp4,5-10 juta per bulan,” ujar Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan, pembukaan lowongan tersebut menjadi upaya Kadin DKI untuk memperkuat ekosistem ekonomi halal di tanah air. Terlebih, mengingat proyeksi ekonomi halal di Indonesia yang besar.

    Diana merujuk data menyatakan bahwa ekspor produksi halal di Indonesia pada tahun 2024 menembus 41,4 miliar dolar AS. Sementara itu, “State of the Global Islamic Economy Report” menyebutkan bahwa belanja konsumen Muslim global diproyeksikan mencapai 2,8 triliun dolar AS pada tahun 2025.

    “Ini potensi yang luar biasa dan harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga kerja halal yang berkualitas dan siap kerja,” kata dia.

    Karena itu, dia berharap pembukaan lowongan kerja bagi tenaga halal dapat menjadi jalan terbuka bagi masyarakat untuk tumbuh bersama industri halal dan menjadi bagian dari solusi ekonomi umat yang lebih adil dan berkelanjutan.

    “Dengan semangat dan kerja sama yang kuat, industri halal akan menjadi motor baru penggerak ekonomi nasional. Dan juga untuk warga Jakarta akan menjadi pelaku utamanya,” ujar dia.

    Adapun lowongan yang dimaksud, yakni profesi pendamping proses produk halal (PPPH/P3H).

    Konsultan halal Kartina H. Djahamad mengatakan, profesi tersebut bertugas melakukan verifikasi dan validasi dari pernyataan halal pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman agar dapat mengikuti program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).

    Adapun syarat untuk menjadi P3H, yakni WNI, wajib Muslim yang dibuktikan dengan KTP dan minimal pendidikan SMA/sederajat. Calon pelamar perlu mempersiapkan dokumen dalam bentuk foto kopi, yakni KTP, pas foto, Ijazah SMA, NPWP (jika ada) dan buku tabungan halaman muka.

    “Peluang dan kesempatan ini untuk siapa saja, laki-laki atau perempuan, selagi dia punya KTP, berapapun usianya, selagi mampu mendampingi pelaku usaha, lalu mampu mendampingi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halalnya,” kata dia.

    Kartina mengemukakan dari setiap sertifikat halal yang terbit, P3H akan mendapatkan kompensasi Rp150 ribu. Sementara satu pelaku usaha bisa maksimal mengajukan tiga sertifikat halal.

    “Setiap hari bisa submit 10 data pelaku usaha, luar biasa tambahan pendapatan Rp1,5 juta per hari,” ujar dia.

    Dia menambahkan, saat ini terdapat sebanyak 65 juta UMKM di Indonesia, 14 juta di antaranya merupakan pelaku usaha makanan dan minuman. Lalu, dari 14 juta pelaku usaha tersebut, saat ini baru tersertifikasi sekitar 2 juta.

    “Artinya ada 12 juta pelaku usaha yang wajib disertifikasi. InshaAllah pekerjaan ini berkesinambungan, karena Indonesia mau menuju atau menjadi pusat produksi halal dunia,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemanfaatan NIK untuk JKN Tembus 2 Miliar Akses, BPJS Kesehatan dan Dukcapil Perkuat Kerja Sama – Halaman all

    Pemanfaatan NIK untuk JKN Tembus 2 Miliar Akses, BPJS Kesehatan dan Dukcapil Perkuat Kerja Sama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat cukup tinggi. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah mengakses data NIK hampir 2 miliar akses, dengan rata-rata sekitar 700 ribu akses setiap harinya.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan antara BPJS Kesehatan dan Dukcapil, di Jakarta, Senin (21/04).

    “BPJS Kesehatan merupakan lembaga terbesar yang paling banyak menggunakan data Dukcapil. Dari pemanfaatan data kependudukan saat ini yang sudah mencapai 17 miliar total akses, dan BPJS Kesehatan sudah menggunakan sekitar 14 persen. Mekanisme aksesnya pun sudah sangat beragam, mulai dari web service, web portal, card reader, face recognation hingga yang terbaru pemanfaatan identitas kependudukan digital (IKD),” ungkap Teguh. 

    Teguh juga mengapresiasi BPJS Kesehatan yang sejak lama telah berkolaborasi dan memanfaatkan data kependudukan secara maksimal. BPJS Kesehatan merupakan salah satu mitra pertama Dukcapil dalam hal pemanfaatan NIK untuk keperluan pelayanan publik. Hingga saat ini, kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Dukcapil telah terjalin melalui 6 kali perjanjian kerja sama, yang terus diperbaharui dan ditingkatkan sesuai kebutuhan serta perkembangan teknologi informasi dan kebijakan nasional. Adapun terdapat 16 elemen akses yang dapat digunakan BPJS Kesehatan.

    Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengungkapkan demi mencapai sustainabilitas Program JKN, BPJS Kesehatan telah menetapkan empat Fokus Utama Badan Tahun 2025 salah satunya adalah memperkuat kolaborasi dan sinergi. Kerja sama dengan Dukcapil merupakan bagian dari kolaborasi dan sinergi dan diharapkan dapat semakin menguatkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta JKN. 

    Ghufron menjelaskan dari sekian lama kerja sama dengan Dukcapil, telah banyak inovasi layanan kepesertaan yang hadir dalam upaya peningkatan kualitas layanan Program JKN. Pemanfaatan NIK juga mendukung transformasi digital serta transformasi mutu pelayanan dalam Program JKN. Sebagai contoh dalam upaya menciptakan layanan yang lebih mudah, cepat, dan setara, BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta untuk berobat hanya dengan menunjukkan NIK yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    “Terbaru, pemanfaatan NIK digunakan dalam inovasi FRISTA yang merupakan sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah (face recognation) untuk proses verifikasi identitas peserta JKN. Dengan FRISTA verifikasi akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan,” jelas Ghufron. 

    Ghufron menambahkan, saat ini jumlah peserta JKN per April 2024 telah mencapai 279 juta. Pemanfaatan data tunggal berbasis NIK sebagai dasar identitas kependudukan diharapkan dapat lebih meyakinkan untuk tercapainya Universal Health Coverage (UHC).

    Perjanjian kerjasama yang dilakukan BPJS Kesehatan dan Dukcapil ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kedua pihak dalam mendukung proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data dalam proses registrasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Kerja sama ini mencakup pemberian hak akses kepada BPJS Kesehatan untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan yang terbaru pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

  • Ini Syarat dan Jadwal Tes PPPK Tahap 2 Tahun 2025 yang Wajib Kamu Tahu

    Ini Syarat dan Jadwal Tes PPPK Tahap 2 Tahun 2025 yang Wajib Kamu Tahu

    JABAR EKSPRES – Kami akan berbagi secara lengkap dan langsung tentang jadwal dan syarat terbaru Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 Tahun 2025.

    Sekarang ini kami mau ajak kamu ngobrol soal hal penting banget yaitu pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2 Tahun 2025.

    Yup, informasi ini resmi dirilis oleh BKN, dan aku tahu pasti kamu yang sedang bersiap ikut seleksi ini butuh informasi yang jelas, langsung, dan nggak bertele-tele.

    BACA JUGA: Dapetin 4 Kode Redeem FF Free Fire 21 April 2025, Jangan Sampai Ketinggalan!

    Jadi, yuk kita bahas dari awal sampai akhir, biar kamu nggak ketinggalan satu langkah pun!

    Jadwal Penting yang Harus Kamu Catat

    Jangan sampai lupa ya, ini dia jadwal seleksi PPPK Tahap 2:

    Pengumuman Seleksi: 1 – 30 November 2024Pendaftaran: 17 November – 31 Desember 2024Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024 – 3 Februari 2025Pengumuman Administrasi: 4 – 18 Februari 2025Masa Sanggah & Jawaban: 19 – 27 Februari 2025Pengumuman Pasca Sanggah: 22 – 28 Februari 2025Penarikan Data Final: 1 – 7 Maret 2025Pemetaan Lokasi Ujian: 8 – 23 Maret 2025Penjadwalan Ujian: 24 Maret – 8 April 2025Pengumuman Tempat & Waktu Ujian: 9 – 16 April 2025Pelaksanaan Ujian Kompetensi: 17 April – 16 Mei 2025Pengolahan Nilai & Ujian Tambahan: 22 April – 21 Mei 2025Integrasi Nilai & Pengumuman Kelulusan: 30 April – 31 Mei 2025Pengisian DRH dan Usul Penetapan NI PPPK: Juni – Juli 2025

    Syarat Penting Sebelum Ujian

    Kalau kamu ingin lolos, jangan remehkan hal teknis ya. Pastikan kamu bawa dokumen ini:

    KTP asli atau surat keterangan penggantiKartu Peserta Ujian dicetak berwarna dari laman https://sscasn.bkn.go.idDan ini aturan pakaiannya:Kemeja putih polosCelana atau rok kain gelapJilbab gelap bagi yang berjilbabHindari jeans, kaos, atau sandal ya!

    Tata Tertib yang Wajib Kamu Patuhi

    Datang minimal 60 menit sebelum ujianIkut proses verifikasi dan pengenalan wajahDilarang bawa barang seperti jam tangan, perhiasan, HP, makanan/minuman

    Kalau curang? Diskualifikasi!

    Penting Banget!

    BKN nggak memungut biaya sepeser pun. Jadi, kalau ada yang nawarin bantuan kelulusan, fix itu penipuan! Kelulusan ditentukan dari usaha dan kemampuan kamu sendiri.

    Oh ya, jangan lupa cetak kartu ujianmu di laman SSCASN. Login pakai NIK dan password kamu, terus tinggal klik “Cetak Kartu Peserta Ujian”. Simpel banget kan?

  • Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan, Jumhur: Saatnya Indonesia Meratifikasi

    Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan, Jumhur: Saatnya Indonesia Meratifikasi

    loading…

    Ketua Umum KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat saat menerima kunjungan Tim 9 dan Jejaring Serikat Pekerja Sektor Maritim di Jakarta pada Rabu (16/4/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat menilai sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188). Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki ribuan kapal perikanan yang mengarungi laut dalam dan perairan internasional.

    Namun ironisnya, hingga hari ini, para awak kapal perikanan Indonesia masih bekerja dalam kondisi yang belum sepenuhnya terlindungi secara hukum, berbeda dengan rekan-rekan mereka di sektor niaga yang sudah memiliki pijakan kuat melalui Konvensi Ketenagakerjaan Maritim (MLC 2006) yang telah diratifikasi pada 2016 menjadi UU Nomor 15 tentang Tenaga Kerja Maritim Kapal Niaga.

    Jumhur menilai saat ini sudah waktunya pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (ILO C188). Konvensi ini dirancang sebagai jawaban atas maraknya praktik kerja paksa, eksploitasi, dan perdagangan manusia di sektor perikanan global.

    Jumhur Hidayat saat menerima kunjungan Tim 9 dan Jejaring Serikat Pekerja Sektor Maritim di Jakarta pada Rabu (16/4/2025) menyatakan sepakat untuk menyegerakan Ratifikasi ILO C188 ini. Dalam pertemuan itu dijelaskan oleh Sofyan dari SAKTI (Serikat Awak Kapal Transport Indonesia) beberapa fakta di lapangan bahwa awak kapal perikanan bekerja tanpa kontrak kerja yang adil dan transparan, sehingga tidak memiliki sistem pengupahan dan jaminan sosial yang layak.

    “Mereka direkrut hanya bermodal KTP tanpa pelatihan dasar keselamatan kerja di laut dan bahkan banyak yang menjadi korban kerja paksa atau perbudakan modern,” ujar Sofyan, Senin (21/4/2025).

    Di samping itu, kata Sofyan, ratifikasi itu bisa melindungi nelayan lokal dengan memberikan kejelasan aturan bagi joint inspection untuk kapal asing yang masuk ke Indonesia yang nantinya melindungi ekosistem laut Indonesia.

    Sementara itu, Sulistri dari SBMI menuturkan, jika Indonesia meratifikasi ILO C188, maka kegetiran yang dialami para pekerja perikanan drastis akan berkurang dan akan setara dengan perlindungan awak kapal niaga, misalnya ada jaminan upah minimum, akses terhadap jaminan sosial, dan hak cuti.

    “Termasuk tentunya dengan membentuk mekanisme tripartit maritim untuk menyelesaikan perselisihan industrial sektor perikanan”, tegas Sulistri

    Berdasarkan pengalamannya saat menjabat Kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat mengamini masukan dari Tim 9 itu bahwa dengan ratifikasi itu memang akan meningkatkan citra internasional Indonesia sebagai negara yang serius memerangi kerja paksa di sektor kelautan. Dampak positifnya adalah membuka lebih luas pasar ekspor perikanan ke negara-negara yang telah mensyaratkan standar kerja yang layak.

    “Iya waktu jadi Kepala BNP2TKI, saya membuat Peraturan Kepala Badan terkait dengan Perlindungan Pekerja Kapal Niaga dan juga Pekerja Penagkap Ikan di Perairan Internasional dan itu mendapat sambutan Internasional yang sangat positif,” ujar Jumhur

    Tim 9 merupakan kumpulan organisasi penggiat untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 yang terdiri dari Sulistri (SBMI), Sofyan (SAKTI), Supardi (KAMIPARHO), Nur Iswanto (FSP Maritim Indonesia-KSPSI), Ari Purboyo (JANGKAR KARAT), Gemilang (GREENPEACE), Adrian dan Juwarih (SBMI), dan Dika (KSPN).

    Menurut Tim 9 ini, dukungan dari Jumhur dalam pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa gerakan buruh Indonesia menyadari pentingnya instrumen hukum ini. “Bahkan Jumhur Hidayat menyatakan akan menyuarakan ratifikas Konbensii ILO 188 ini pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) sebagai bagian dari agenda perjuangan buruh Indonesia,” kata Sulistri.

    (abd)

  • Pemprov DKI Akan Gratiskan MRT, LRT, hingga Transjakarta untuk 15 Golongan Masyarakat, Cek Syaratnya

    Pemprov DKI Akan Gratiskan MRT, LRT, hingga Transjakarta untuk 15 Golongan Masyarakat, Cek Syaratnya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyetujui pemberian subsidi pada layanan transportasi umum Mass Rapid Transit (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT) hingga Transjakarta untuk 15 golongan masyarakat agar bisa dinikmati secara gratis.

    “Kemarin, dalam rapat saya dan Pak Wakil Gubernur sudah memutuskan untuk 15 golongan itu subsidinya, kita setujui angkanya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Senin, 21 April 2025 dikutip dari Antara.

    Dengan demikian, katanya, Pemprov DKI akan segera memutuskan kapan layanan LRT, MRT, dan Transjakarta atau Transjabodetabek digratiskan untuk 15 golongan itu.

    Adapun kelima belas golongan tersebut, yakni:

    Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya Tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta Peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar Karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi melalui Bank DKI Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu. Penerima Beras Keluarga Sejahtera yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Veteran Republik Indonesia Penyandang disabilitas Penduduk lanjut usia di atas 60 tahun. Pengurus masjid (marbot) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Juru Pemantau Jentik

    Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan layanan gratis transportasi umum khusus 15 golongan ini direncanakan akan berlaku mulai akhir Mei 2025. Kendati, dia belum menyebut detailnya.

    Sementara itu Syafrin mengatakan bahwa subsidi layanan transportasi umum adalah Rp59,1 miliar untuk MRT dan LRT.

    “Target kami, sebagaimana program ‘Quick Wins’ Pak Gubernur dan Pak Wagub, 100 hari kerja beliau. Ini pada akhir Mei 2025 akan operasional untuk tarif 15 golongan gratis MRT dan LRT. Itu dibutuhkan lebih kurang (biaya subsidi) Rp59,1 miliar untuk dua moda MRT dan LRT,” kata Syafrin.

    Di sisi lain, masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapatkan layanan transportasi umum gratis itu perlu melakukan prosedur pendaftaran. Dia menjelaskan, untuk golongan pertama hingga keenam, caranya menggunakan Jakcard Combo yang diterbitkan oleh Bank DKI.

    Untuk pendaftaran, dapat dilakukan melalui Bank DKI dengan membawa dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga, dan pas foto.

    Untuk golongan ketujuh hingga 15, dapat menggunakan TJ Card yang diterbitkan oleh PT Transportasi Jakarta.

    Pendaftarannya secara daring melalui situs resmi Kartu Layanan Gratis Transjakarta dengan mengisi biodata dan mengunggah dokumen seperti KTP, KK, pas foto, dan dokumen pendukung lainnya sesuai kategori.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 10 Promo dan Diskon Spesial Memperingati Hari Kartini 2025

    10 Promo dan Diskon Spesial Memperingati Hari Kartini 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada 21 April ditandai sebagai peringatan Hari Kartini 2025, yaitu mengingat atas perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini yang telah menggelorakan dan memberdayakan emansipasi dan kesetaraan bagi perempuan.

    Dalam rangka Hari Kartini 2025, beberapa perusahaan, merek, toko, maupun instansi resmi memberikan promo spesial di setiap produknya sebagai bentuk apresiasi semangat emansipasi perempuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Untuk menikmati promo dari berbagai produk, dari makanan dan minuman, voucer belanja, tempat rekreasi, hingga penawaran eksklusif lainnya, berikut daftar diskon dan promo yang hanya bisa dinikmati di Hari Kartini 2025.

    Promo dan Diskon Hari Kartini 2025

    1. Promo Kimukatsu spesial Hari Kartini

    Spesial menyambut Hari Kartini, Kimukatsu menawarkan promo Ladies Week-AYCE Sushi dengan harga Rp 99.000 sudah bisa menikmati susyi sepuasnya selama 60 menit bersama teman-teman wanita lainnya.

    Ketentuannya cukup membawa satu kartu tanda penduduk (KTP) wanita, dan 4 wanita lainnya sudah bisa menikmati promo bersama-sama. Adapun Syarat dan Ketentuan menikmati Ladies Week AYCE Sushi:

    Promo berlaku dari 21 sampai 25 April 2025 setiap pukul 14.00 sampai 17.00 WIB.Berlaku hanya dine in di semua outlet Kimukatsu.Berlaku untuk semua wanita Indonesia.Satu KTP wanita berlaku untuk maksimal 4 orang yang menikmati promo.Durasi makan maksimal 60 menit.Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.Selama persediaan masih ada.

    2. Chatime spesial Hari Kartini

    Chatime menawarkan promosi pada salah satu menunya, yaitu Chatime milk tea reguler hanya Rp 14.000 untuk wanita seluruh Indonesia. Adapun syarat dan ketentuan detailnya sebagai berikut ini.

    – Promo berlaku hanya 21 April 2025.
    – Berlaku untuk pembelian Chatime milk tea (reguler).
    – Hanya untuk perempuan seluruh Indonesia (wajib menunjukkan identitas jika diminta).
    – Berlaku hanya pembelian langsung di outlet Chatime (dine in atau takeaway) dan tidak berlaku pembelian melalui delivery app.
    – Harga promo Chatime milk tea (reguler) seharga Rp 14.000,00, berbeda dengan Wilayah Indonesia Timur seharga Rp 17.000.
    – Tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya dan berlaku selama persediaan masih ada.

    3. Pepper Lunch spesial Hari Kartini

    Pepper Lunch memberikan apresiasi untuk seluruh wanita Indonesia dengan promo Buy 1 Get 1 Free. Untuk klaim promo ini, Anda hanya perlu membeli satu menu beef steak, gratis satu happy beef pepper rice atau chicken pepper rice with egg.

    Hanya dengan menunjukkan KTP untuk satu kali transaksi, Anda sudah menikmati momen Hari Kartini dengan sajian lezat dari Pepper Lunch.

    Promo ini berlaku dari 21 April hingga 25 April 2025 dan hanya melayani dine in di seluruh outlet Pepper Lunch Indonesia selama persediaan masih ada.

    4. Promo RamenYA! spesial Hari Kartini

    RamenYA! menghadirkan diskon sebesar 21% untuk semua perempuan Indonesia dan menikmati menu favorit ramen atau paket nasi lengkap mulai dari Rp 30.000.

    Menu yang termasuk dalam promo bisa Anda nikmati mulai dari paket ramen dan paket nasi dengan tambahan teh ocha. Adapun syarat dan ketentuan yang harus Anda ikuti adalah sebagai berikut ini.

    – Follow akun Instagram @ramenya.id.
    – Upload Instagram Stories dan mention @ramenya.id dan menggunakan hastag #kartinianYA.
    – Promo berlaku dari 21 Aprkl sampai 24 April 2025 dan berlaku hanya dine in di seluruh outlet RamenYA! dan RamenYA! x SushiYA!.

    5. Promo HopHop spesial Hari Kartini

    HopHop juga menawarkan promo dua cup minuman hanya seharga Rp 35.000 dengan membeli menu maksimal seharga Rp 25.000 per cup tanpa menggunakan topping. Promo ini berlaku dari 21 April hingga 23 April 2025. Anda juga perlu follow akun Instagram @hophop_indo untuk klaim diskon ini.

    6. Layanan Transjakarta, MRT, dan LRT

    Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memberikan layanan spesial dengan naik transportasi umum secara gratis pada 21 April 2025 hanya untuk seluruh penumpang wanita dan 24 April 2025 untuk seluruh warga Jakarta.

    Program ini dibuat sebagai komitmen Pemprov Jakarta dalam menyediakan layanan transportasi publik yang selamat, aman, dan nyaman.

    7. Timezone

    Promo spesial Hari Kartini 2025 juga hadir di arena bermain yang terkenal satu ini. Untuk mendapatkan promonya, berikut ini syarat dan ketentuannya.

    Datang ke kasir Timezone, lalu beli paket Tizo hanya Rp 200.000 sudah bisa mendapatkan 410 Tizo.Untuk membeli di Fun App, Anda bisa membeli paket Tizo hanya Rp 1 juta, sudah bisa mendapatkan 2.100 Tizo.

    8. Jungleland

    Liburan bersama sahabat atau keluarga dengan hemat di Jungleland juga menjadi rekomendasi menarik. Untuk merayakan semangat Kartini, hanya dengan Rp 155.000 sudah bisa masuk berdua dan berlaku dari 21 April hingga 25 April 2025 khusus pembelian di loket Jungleland.

    Syaratnya cukup menunjukkan KTP khusus perempuan (boleh mengajak laki-laki sebagai pendamping).

    9. Trans Studio Bandung

    Dalam memperingati Hari Kartini, Trans Studio Bandung juga menawarkan kejutan dengan harga tiket masuk seharga Rp 80.000 per orang dari harga normal sebesar Rp 200.000.

    Harga tiket ini hanya berlaku satu hari saja pada 21 April 2025.

    10. Gokana Ramen dan Teppan

    Gokana juga meriahkan Hari Kartini dengan dua pilihan promo menarik. Anda bisa mendapatkan gyoza atau egg roll hanya seharga Rp 2.100 atau bisa menikmati silky pudding secara gratis. Promo ini berlaku dari tanggal 21 April hingga 22 April 2025.

    Dengan banyaknya pilihan promo dari berbagai sektor, momen Hari Kartini 2025 tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga kesempatan menikmati beragam penawaran menarik sambil menghargai perjuangan perempuan Indonesia.

  • 4 Cara Cek Tilang ETLE dari HP, Segera Konfirmasi Sebelum Diblokir!

    4 Cara Cek Tilang ETLE dari HP, Segera Konfirmasi Sebelum Diblokir!

    PIKIRAN RAKYAT – Sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) atau tilang elektronik kini menjadi tulang punggung dalam menindak para pelanggar aturan berlalu lintas di berbagai kota besar dan jalan tol.

    Kamera-kamera pengawas yang terpasang strategis merekam setiap pelanggaran, dan surat tilang elektronik pun dikirimkan langsung ke alamat pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi.

    Namun, seringkali pengendara tidak menyadari telah melakukan pelanggaran atau bahkan tidak menerima surat konfirmasi tilang. Akibatnya, keterlambatan konfirmasi dapat berujung pada sanksi yang lebih berat, termasuk pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

    Ada 4 cara praktis dan efektif untuk mengecek status tilang ETLE secara online, sehingga Anda dapat segera melakukan konfirmasi jika terbukti melanggar dan menghindari risiko pemblokiran kendaraan kesayangan Anda.

    Untuk memudahkan masyarakat dalam mengecek status tilang elektronik, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyediakan beberapa kanal online yang dapat diakses dengan mudah. Berikut adalah 4 cara efektif untuk memeriksa apakah kendaraan Anda terjerat tilang ETLE:

    1. Melalui Situs Resmi ETLE Polri

    Situs resmi ETLE Polri merupakan platform terpusat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat di wilayah Indonesia yang telah menerapkan sistem tilang elektronik. Langkah-langkah pengecekannya pun cukup sederhana:

    – Buka peramban (browser) pada perangkat Anda dan ketikkan alamat berikut: https://etle.polri.go.id/check-data-vehicle. Pastikan Anda mengakses situs yang benar untuk menghindari phishing atau informasi palsu.

    – Isi kolom yang tersedia dengan informasi yang akurat, meliputi Nomor Polisi (Nopol) atau Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB), Nomor Mesin, dan Nomor Rangka yang tertera di STNK.

    – Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol “Lanjut” atau tombol serupa yang tersedia pada situs.

    – Sistem akan melakukan pencarian data pelanggaran berdasarkan informasi yang Anda masukkan.

    Jika ada pelanggaran: Sistem akan menampilkan detail pelanggaran, termasuk jenis pelanggaran, waktu kejadian, lokasi pelanggaran (berdasarkan titik kamera ETLE), dan status tilang.

    Jika tidak ada pelanggaran: Akan muncul keterangan “Data tidak tersedia”, yang berarti kendaraan Anda tidak terdeteksi melakukan pelanggaran ETLE pada saat pengecekan.

    2. Melalui Situs Dirlantas Polda Metro Jaya

    Bagi Anda yang berdomisili atau sering beraktivitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya (Jakarta dan sekitarnya), Anda juga dapat memanfaatkan situs resmi Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya untuk mengecek status tilang ETLE kendaraan Anda:

    – Buka browser Anda dan kunjungi alamat https://etle-pmj.id/. Situs ini secara khusus menyediakan informasi tilang ETLE untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Personel Satlantas Polres Cimahi tengah melakukan pengecekan aplikasi sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) mobile di Mapolres Cimahi, Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi, Selasa, 6 Desember 2022. Polres Cimahi bakal berlakukan tilang elektronik mulai 1 Januari 2023.

    – Isi kolom yang tersedia dengan informasi yang diminta, yaitu Nomor Pelat Kendaraan, Nomor Rangka Kendaraan, dan Nomor Mesin Kendaraan.

    – Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol “Cek Data” atau tombol serupa.

    – Sistem akan memproses data yang Anda masukkan dan menampilkan hasilnya:

    Jika tidak ada pelanggaran: Akan muncul pesan “No Data Available”.

    Jika ada pelanggaran: Detail pelanggaran akan ditampilkan, meliputi waktu pelanggaran, lokasi pelanggaran, status pelanggaran, dan tipe kendaraan yang melanggar.

    – Jika kendaraan Anda terbukti terkena tilang ETLE, informasi mengenai cara pembayaran denda tilang melalui Virtual Account Bank BRI (BRIVA) biasanya akan disertakan. Segera lakukan pembayaran sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

    3. Melalui Aplikasi Digital Korlantas POLRI

    Polri juga menghadirkan kemudahan pengecekan status tilang ETLE melalui aplikasi mobile resmi, yaitu Digital Korlantas POLRI. Aplikasi ini tersedia untuk perangkat Android (minimal Lollipop versi 5.0) dan iOS:

    – Cari dan unduh aplikasi “Digital Korlantas POLRI” melalui Google Play Store atau App Store.

    – Untuk pengguna baru, masukkan nomor ponsel Anda, lalu kode OTP (One-Time Password) akan dikirimkan melalui SMS. Buat dan konfirmasi PIN keamanan.

    Lengkapi profil dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan alamat email. Verifikasi akun Anda melalui email dan lakukan verifikasi e-KTP sesuai petunjuk aplikasi.

    Untuk pengguna lama, cukup masukkan nomor ponsel dan PIN Anda untuk login.

    – Pada halaman utama aplikasi, cari dan pilih menu “ETLE”.

    – Isi kolom yang tersedia dengan informasi kendaraan Anda, seperti Nomor Polisi, Nomor Rangka Kendaraan, dan Nomor Mesin Kendaraan.

    – Klik atau tekan tombol “Cari” untuk memulai proses pengecekan.

    – Aplikasi akan menampilkan status tilang ETLE kendaraan Anda jika terdeteksi adanya pelanggaran. Detail pelanggaran juga akan ditampilkan.

    4. Melalui Aplikasi POLRI Super App

    Selain aplikasi Digital Korlantas POLRI, Anda juga dapat memanfaatkan aplikasi POLRI Super App untuk mengecek status tilang ETLE. Aplikasi ini merupakan super app yang menyediakan berbagai layanan kepolisian dalam satu platform:

    – Cari dan unduh aplikasi “POLRI Super App” melalui Google Play Store atau App Store.

    Ilustrasi, Polda Metro Jaya akan menerapkan teknologi AI pada ETLE untuk mendeteksi pengendara tanpa SIM. NTMC Polri

    – Untuk pengguna baru, tekan menu “Profil”, lalu pilih “Daftar Baru”. Masukkan nomor ponsel dan alamat email Anda, lalu ketuk “Selanjutnya”. Ikuti proses konfirmasi akun yang dikirimkan melalui email.

    Untuk pengguna lama, cukup masukkan nomor ponsel dan kata sandi Anda untuk login.

    – Pada halaman beranda aplikasi, cari dan pilih menu “Tilang”.

    – Di dalam menu “Tilang”, pilih opsi “ETLE”.

    – Isi kolom yang tersedia dengan data kendaraan Anda, seperti Nomor Polisi, Nomor Rangka Kendaraan, dan Nomor Mesin Kendaraan.

    – Klik atau tekan tombol “Cari” untuk melihat status tilang ETLE kendaraan Anda.

    – Jika ditemukan pelanggaran lalu lintas, data tilang elektronik akan ditampilkan pada layar aplikasi.

    Konfirmasi Tilang ETLE

    Bagi pengendara yang tercatat melakukan pelanggaran dan menerima notifikasi tilang elektronik (baik melalui surat konfirmasi dari Korlantas Polri maupun melalui pengecekan online), sangat penting untuk segera melakukan konfirmasi tilang.

    Batas waktu konfirmasi biasanya tertera dalam surat tilang atau informasi yang ditampilkan pada aplikasi atau situs.

    Keterlambatan atau bahkan tidak melakukan konfirmasi dapat berakibat fatal, yaitu pemblokiran nomor polisi kendaraan Anda.

    Jika STNK kendaraan Anda diblokir, Anda akan mengalami kesulitan dalam berbagai urusan administrasi kendaraan, termasuk perpanjangan STNK.

    Proses konfirmasi biasanya dapat dilakukan secara online melalui tautan (link) yang disertakan dalam surat tilang elektronik atau melalui fitur yang tersedia di aplikasi Digital Korlantas POLRI atau POLRI Super App.

    Ikuti petunjuk yang diberikan untuk melakukan konfirmasi dan selanjutnya melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News