Produk: KTP

  • Samsat Keliling tersedia  di 14 wilayah Jadetabek pada Jumat

    Samsat Keliling tersedia  di 14 wilayah Jadetabek pada Jumat

    Jakarta, (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek), Jumat.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, sejumlah wilayah itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB;

    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat dan parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB;

    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat pukul 08.00-15.00 WIB dan Wali Kota Jakarta Selatan pukul 09.00-14.00 WIB;

    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB;

    6. Kota Tangerang di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB;

    7. Serpong di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB dan Mal ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB;

    8. Ciledug di Kantor Kecamatan Pinang dan Rukan Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB;

    9. Ciputat di Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB;

    10. Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan Halaman GTown Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB;

    11. Kota Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 09.00-14.00 WIB;

    12. Kabupaten Bekasi di halaman parkir Samsat pukul 09.00-14.00 WIB;

    13. Depok di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB;

    14. Cinere di halaman parkir Samsat pukul 08.00-14.00 WIB.

    Sejumlah syarat harus diperhatikan sebelum membayar pajak kendaraan, yakni membawa beberapa dokumen seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.

    Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus mendatangi kantor Samsat terdekat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jumat, SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta

    Jumat, SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka lokasi layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku terkait syarat legal berkendara, di Jakarta, Jumat.

    Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, diinformasikan layanan ini buka mulai pukul 08.00 – 14.00 WIB.

    Berikut sejumlah lokasi layanan tersebut :

    Jaktim : Mall Grand Cakung

    Jakut : LTC Glodok

    Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata

    Jakbar : Mall Citraland

    Jakpus : Kantor Pos Lapangan Banteng

    Adapun dokumen yang harus dibawa ke SIM Keliling antara lain KTP dan SIM asli beserta fotokopi, formulir permohonan, dan mengikuti tes kesehatan di lokasi gerai. Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku.

    Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis harus mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PSI Usul Pekerja Rumah Ibadah Selain Marbut Gratis Naik TransJ, MRT dan LRT

    PSI Usul Pekerja Rumah Ibadah Selain Marbut Gratis Naik TransJ, MRT dan LRT

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan layanan transportasi massal gratis bagi 15 golongan masyarakat. PSI mengusulkan pekerja rumah ibadah selain marbut juga dimasukkan dalam kategori kebijakan tersebut.

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Francine Widjojo menilai kebijakan Pramono ini telah memperluas cakupan layanan bebas biaya transportasi umum. Adapun layanan bebas biaya ini sebelumnya hanya untuk transportasi TransJakarta.

    “Ketentuan 15 golongan yang mendapatkan bebas biaya untuk naik TransJakarta pernah diatur melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2018. Kebijakan Pak Gubernur Pramono saat ini memperluas cakupan layanannya, semula hanya TransJakarta, sekarang ditambah LRT dan MRT,” ujar Francine kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Francine pun mendorong kategori kelompok masyarakat yang digratiskan dapat diperluas. Dia mengusulkan pekerja rumah ibadah selain marbut, seperti pekerja gereja dan vihara.

    “Ini bentuk kebijakan yang baik karena berpihak kepada transportasi publik. Namun kebijakan saat ini dan sebelumnya belum mengakomodasi penggratisan bagi golongan pekerja di rumah ibadah lain selain marbot, seperti pekerja di rumah ibadah gereja, vihara, pura dan kelenteng yang perlu diakomodir,” ujarnya.

    Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan infrastruktur konektivitas terintegrasi di kawasan Dukuh Atas. Dia juga meresmikan layanan transportasi massal gratis bagi 15 golongan masyarakat.

    “Kita ingin fasilitas yang sudah sangat baik di tempat ini bisa terkoneksi secara penuh. Kalau itu bisa dilakukan, maka tempat ini akan memberikan kemudahan transportasi luar biasa bagi masyarakat,” kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

    Penerima Layanan Gratis dengan kartu Jakcard Combo meliputi golongan-golongan berikut:

    Sementara itu, berikut penerima Layanan Gratis dengan TJ Card:

    1.⁠ ⁠Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia)
    2.⁠ ⁠Penyandang disabilitas
    3.⁠ ⁠Anggota Veteran Republik Indonesia
    4.⁠ ⁠Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera)
    5.⁠ ⁠Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu
    6.⁠ ⁠Pengurus masjid (marbot)
    7.⁠ ⁠Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    8.⁠ ⁠Larva monitor
    9.⁠ ⁠Anggota TNI/Polri.

    (fca/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gerbang Digembok Ahli Waris yang Kecewa Dijanjikan Jadi PNS, Siswa SD di Depok Tak Bisa Sekolah – Halaman all

    Gerbang Digembok Ahli Waris yang Kecewa Dijanjikan Jadi PNS, Siswa SD di Depok Tak Bisa Sekolah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utan Jaya di Kota Depok, Jawa Barat tidak bisa bersekolah imbas gerbang yang digembok oleh ahli waris.

    Akibatnya, para murid dan guru tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) sejak Rabu hingga Kamis(8/5/2025).

    Aktivitas sekolah ini mandek karena polemik sengketa lahan sekolah di Kecamatan Cipayung yang belum menemukan titik terang antara ahli waris bernama Namit bin Sairan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

    Usut punya usut, persoalan sengketa lahan SDN Utan Jaya Depok dengan ahli waris sudah terjadi sejak lama.

    Ahli waris mengaku kecewa lantaran dijanjikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Konflik ini bermula ketika Namit menghibahkan tanahnya untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

    Pada tahun 1990, Kecamatan Cipayung masih menjadi bagian dari wilayah Pemkab Bogor.

    Sebelumnya, keluarga Namit telah mendirikan yayasan sekolah Islam, Madrasah Ibtidaiyah (MI) karena di lingkungan tersebut belum ada sekolah.

    Keluarga Namit diminta agar menghibahkan sebagian lahan dan membayar bangunan.

    Hal ini diungkapkan perwakilan pihak ahli waris, Mochtar.

    Menurut Mochtar, lahan dan bangunan SDN Utan Jaya resmi milik keluarganya dengan bukti Letter C No 603/836 Persil 156 atas nama Namit bin Sairan.

    “Mereka menjanjikan keluarga saya untuk diangkat pejabat, empat orang, pegawai PNS,” kata Mochtar.

    “Nah ternyata setelah keluarga kami diminta KTP, selama dua tahun belum ada jawaban,” sambungnya.

    Namun, hingga yayasan MI berubah menjadi SDN Utan Jaya, ahli waris mengaku tidak mendapatkan apa-apa.

    Pihak pemerintah kala itu berdalih, keluarga Namit bin Sairan tidak lulus tes PNS. 

    Padahal menurut Mochtar, keluarganya sama sekali tidak pernah mengikuti tes PNS.

    Untuk itu, pihak ahli waris meminta agar Pemkot Depok membeli lahan seluas dengan harga Rp20 miliar.

    Dibongkar Satpol PP

    Satpol PP akhirnya membongkar gembok rantai yang menutup gerbang SDN Utan Jaya pada Kamis (8/5/2025).

    Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah menegaskan, proses KBM tidak boleh terhambat lagi.

    “Pol PP sudah melakukan pembukaan gembok, intinya proses belajar mengajar tidak boleh terhambat,” kata Chandra.

    “Dan kami meminta tidak boleh ada lagi aksi-aksi serupa dikarenakan nih ternyata sudah yang kesekian kali, enggak boleh ada,” sambungnya.

    Chandra meminta agar ahli waris menggugat persoalan sengketa lahan ke pengadilan dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

    “Sehingga kami mempersilahkan mereka untuk menempuh jalur hukum,” ungkapnya.

    Usai pembongkaran gembok gerbang SDN Utan Jaya, kegiatan KBM kembali berjalan normal.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsDepok.com dengan judul Kasus Sengketa Lahan SDN Utan Jaya Depok, Ahli Waris Ngaku Kena PHP Dijanjikan Jadi PNS.

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsDepok.com/M. Rifqi Ibnumasy)

  • 15 Golongan Warga Jakarta Kini Bisa Naik Transportasi Umum Gratis dengan JakMob, Ini Daftarnya – Halaman all

    15 Golongan Warga Jakarta Kini Bisa Naik Transportasi Umum Gratis dengan JakMob, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dukung program Pemprov Jakarta transportasi umum gratis kepada 15 golongan warga Jakarta, Bank DKI menerbitkan Kartu Jakarta Mobilitas Bebas Akses atau JakMob yang terintegrasi dengan berbagai moda mulai transportasi, mulai dari Transjakarta, MikroTrans (Jaklingko), LRT, MRT, hingga Commuter Line atau KRL.

    Peluncuran Kartu JakMob ini dilakukan disela-sela infrastruktur konektivitas terintegrasi di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pramono memberikan secara simbolis kartu JakMob kepada 15 golongan penerima layanan transportasi umum gratis. 

    Pramono Anung menyampaikan,  15 golongan masyarakat yang akan dibebaskan atau digratiskan adalah Aparatur Sipil Negara Pemprov DKI Jakarta, pensiunan ASN, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, dan Tim Penggerak PKK atau Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Selanjutnya, buruh bergaji setara UMP, lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia), penyandang disabilitas, anggota veteran, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, pengurus masjid, guru PAUD, dan anggota TNI/Polri.

    Selain menggunakan kartu JakMob untuk pembayaran dengan cara tap-in, 15 golongan itu juga dapat menggunakan aplikasi JakLingko.

    Artinya, saat kartu tertinggal, mereka masih dapat memanfaatkan fasilitas gratis naik transportasi publik menggunakan telepon genggam.

    Kartu JakMob berlaku selama enam bulan. Begitu masa berlaku habis, mereka bisa mengajukan perpanjangan di aplikasi.

    Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo menyampaikan bahwa peluncuran kartu ini merupakan bagian dari komitmen mendukung inklusi sosial dan mobilitas masyarakat Jakarta melalui layanan keuangan yang terintegrasi dengan transportasi publik.

    “Kami percaya akses transportasi yang merata dan terjangkau akan membuka peluang ekonomi dan sosial yang lebih luas. Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung layanan publik yang memudahkan kehidupan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” ujar Agus H Widodo.

    Kartu Layanan Gratis ini dapat digunakan untuk naik Transjakarta secara non-tunai dan akan terhubung dengan sistem tiket elektronik milik PT Transportasi Jakarta.  

    Selain mendukung mobilitas, kartu ini juga diharapkan mendorong literasi keuangan digital, mengingat data kependudukan dan status penerima manfaat telah terintegrasi secara sistematis. Peluncuran ini sekaligus menunjukkan sinergi antara sektor perbankan dan transportasi publik dalam membangun Jakarta sebagai kota global

    Sejumlah warga Jakarta turut menyampaikan apresiasi atas telah diterbitkan kartu Jakarta Mobilitas Bebas Akses ini.

    Mustofa, pengurus Masjid Al-Falah, Cakung Barat, Jakarta Timur.

    “Alhamdulillah, terima kasih Pemprov DKI dan Bank DKI. Akhirnya saya mendapatkan kartu ini. Sangat berguna untuk mengurangi pengeluaran saya,” ucapnya. 

    Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menyampaikan harapannya agar Kartu JakMob ini merupakan bentuk dukungan Bank DKI terhadap program kerja Pemprov DKI Jakarta.

    Ia pun  berharap dapat memberikan  manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga Jakarta khususnya 15 golongan masyarakat penerima layanan transportasi umum gratis. 

     

  • Dukcapil Jakarta Buka Layanan Jemput Bola di Balai Kota, Bisa Urus KTP hingga Akta Kematian
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Mei 2025

    Dukcapil Jakarta Buka Layanan Jemput Bola di Balai Kota, Bisa Urus KTP hingga Akta Kematian Megapolitan 8 Mei 2025

    Dukcapil Jakarta Buka Layanan Jemput Bola di Balai Kota, Bisa Urus KTP hingga Akta Kematian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (
    Dukcapil
    ) Provinsi Jakarta menggelar layanan jemput bola di Selasar
    Balai Kota Jakarta
    , Jakarta Pusat, tepatnya di sisi ATM   Bank DKI, sejak Rabu (7/5/2025) hingga Jumat (9/5/2025).
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dukcapil Jakarta, Shanti, mengatakan bahwa layanan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
    “Diharapkan dengan adanya pelayanan jemput bola ini dapat mempermudah dan mengoptimalkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan,” ujar Shanti saat dikonfirmasi, Kamis (8/5/2025).
    Shanti menyampaikan, layanan ini terbuka bagi warga yang memiliki kartu keluarga (KK) DKI Jakarta dan warga luar DKI Jakarta sejak pukul 09.00-15.00 WIB.
    “Layanan luar KK Jakarta hanya untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta perekaman KTP elektronik (KTP-el),” kata Shanti.
    Berikut jenis layanan yang disediakan Dukcapil Jakarta di Balai Kota:
    KTP Elektronik (KTP-el)
    1. Perbaikan Data KTP-el DKI Jakarta:
    • KTP-el lama
    • Surat keterangan atau bukti perubahan data kependudukan atau peristiwa penting
    2. Pencetakan KTP-el Rusak:
    • Melampirkan KTP-el yang rusak
    3. Pencetakan KTP-el Hilang:
    • Surat kehilangan dari kepolisian
    Kartu Keluarga (KK)
    1. Pencetakan KK Karena Perubahan Data:
    • KK lama
    • Fotokopi surat keterangan perubahan data (misalnya Paspor atau SKPWNI)
    2. Pencetakan KK Rusak:
    • Masyarakat membawa KK yang rusak
    • Fotokopi KTP-el
    3. Pencetakan KK Hilang:
    • Masyarakat membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian
    • Fotokopi KTP-el
    Kartu Identitas Anak (KIA)
    1. Pencetakan KIA Baru:
    • Fotokopi kutipan akta kelahiran dan aslinya
    • Kartu Keluarga asli orang tua/wali
    • KTP-el kedua orang tua/wali
    • Foto anak ukuran 2×3 cm (untuk anak usia 5-17 tahun kurang 1 hari)
    2. Pencetakan KIA Rusak:
    • Melampirkan KIA yang rusak
    3. Pencetakan KIA Hilang:
    • Surat kehilangan dari kepolisian
    Akta
    Kelahiran
    • Fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit
    • Fotokopi KTP-el ayah dan ibu
    • Fotokopi buku nikah atau akta perkawinan
    • Fotokopi KK
    • Fotokopi KTP-el dua orang saksi
    Akta Kematian
    • Fotokopi surat keterangan kematian
    • Fotokopi KK
    • KTP-el almarhum/almarhumah
    • Fotokopi KTP-el dua orang saksi
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Siapkan Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kalimantan Barat untuk Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    Kementan Siapkan Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kalimantan Barat untuk Ekspor Beras ke Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia akan segera mengekspor beras. Malaysia diperkirakan menjadi negara tujuan pertama.

    Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Malaysia telah mengajukan permintaan resmi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman untuk mengimpor beras dari Indonesia.

    Menanggapi hal itu, Amran menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    Namun, dengan prediksi stok beras nasional yang akan mencapai 4 juta ton dalam waktu dekat, pemerintah mempertimbangkan untuk mengekspor sebagian sebelum kualitasnya menurun.

    Malaysia kemungkinan menjadi tujuan pertama ekspor beras Indonesia karena RI sudah menyiapkan lahan pertanian di Kalimantan Barat untuk mengekspor ke Negeri Jiran.

    “Kita akan ekspor itu sudah pasti karena kita akan kerja sama di Kalimantan Barat. Kami siapkan (lahan) luasnya ratusan ribu hektare,” kata Sam ketika ditemui di sela-sela acara Mata Lokal Fest 2025 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Kalimantan Barat dipilih sebagai titik ekspor karena lokasinya strategis dan dekat dengan Kuching, Malaysia. Proses pengiriman pun dinilai lebih efisien karena bisa dilakukan melalui jalur darat.

    Meski sudah menyiapkan lahan pertaniannya, Sam belum dapat menyampaikan secara rinci berapa besar potensi produksi dari wilayah tersebut.

    Satu hal pasti, ia menegaskan langkah ekspor ini merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap negara tetangga yang membutuhkan.

    Terkait waktu pelaksanaan ekspor, Sam menyebut keputusan akhir akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “(Keputusan waktu ekspornya) tergantung Pak Presiden,” ujar Sam.

    Sebelumnya, pada akhir November 2024, Mentan Amran menargetkan Indonesia dapat mengekspor beras ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat (Kalbar) akan diandalkan Indonesia untuk mengekspor beras ke Malaysia.

    Amran percaya Indonesia bisa mengekspor beras ke Malaysia melalui Kabupaten Sambas karena daerah ini memiliki potensi produksi beras yang sangat besar.

    Terdapat potensi lahan seluas 240 ribu hektare yang bisa diterapkan program optimasi lahan (oplah). Dari situ, ia menargetkan petani di Kabupaten Sambas bisa menanam hingga tiga kali.

    Amran menjelaskan bahwa dari kalkulasi pengelolaan 240 ribu hektare dengan indeks pertanaman tiga kali, maka dapat dihasilkan produksi beras sebanyak 2 juta ton.

    Jumlah tersebut tidak hanya mencukupi kebutuhan masyarakat Kalbar, tetapi dapat menjadi peluang bagi Indonesia mengekspor dan memenuhi kebutuhan beras negara lain.

    Ia menjelaskan, bila ada potensi lahan seluas 240 ribu hektare dengan tiga kali tanam, berarti ada sekitar 700 ribu hektare yang diolah.

    Dari 700 ribu hektare lahan yang bisa diolah, jumlah minimal padi yang didapat bisa mencapai 5 ton per hektare, yang berarti produksi bisa sebanyak 3,5 juta ton padi atau sekitar 2 juta ton beras.

    “Kebutuhan beras Kalbar 400 ribu, sisanya bisa untuk dalam negeri atau ekspor ke negara tetangga,” kata Amran di Kabupaten Sambas, Kalbar, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (22/11/2024).

    “Ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan ini memiliki potensi besar untuk ekspor. Karena itu kita harus mengoptimalkan sawah sawah yang ada disini,” lanjutnya.

    Amran mengatakan enam hingga tujuh tahun lalu lahan-lahan di Sambas belum teroptimalkan secara baik, sehingga posisi beras saat itu terjadi kekurangan (shortage).

    Namun, kata dia, setelah dilakukan cetak sawah, kondisinya berubah 100 persen. Produksi beras menjadi surplus, sehingga ia berencana mengekspornya ke Malaysia.

    Amran memastikan bahwa pemerintah akan membantu lewat penyediaan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan) bagi petani.

    Para petani juga diminta tak khawatir lagi akan ketersediaan pupuk. Regulasi yang selama ini dinilai menghambat jalannya produksi juga telah dipangkas menjadi lebih mudah dan cepat.

    “Mau ambil pupuk sekarang cukup dengan KTP saja, tidak boleh ada yang mempersulit. Ini yang tanda tangan menteri pertanian dan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” ujar Amran.

    Tidak hanya itu, Amran juga mendorong peran generasi muda dalam program brigade pangan untuk membangun pertanian Indonesia.

  • 15 Golongan Masyarakat Gratis Naik Transjakarta, MRT dan LRT – Halaman all

    15 Golongan Masyarakat Gratis Naik Transjakarta, MRT dan LRT – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah daftar 15 golongan gratis naik Transjakarta, MRT dan LRT.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah meresmikan pencanangan program digitalisasi dan integrasi layanan angkutan umum massal gratis untuk 15 golongan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Pramono saat meresmikan  pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi di Gedung Transport Hub MRT Jakarta-Dukuh Atas, pada Rabu (7/5/2025).

    Dalam sambutannya, Pramono mencanangkan pembebasan tarif bagi 15 golongan masyarakat yang menggunakan trasportasi umum, seperti Transjakarta, MRT dan LRT.

    Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta juga akan membebaskan 15 golongan masyarakat yang menggunakan moda Trasjabodetabek.

    “Secara khusus hari ini saya mencanangkan pembebasan tarif bagi 15 golongan. Ke depan, bukan hanya bebas di Transjakarta, tetapi juga Transjabodetabek,” kata Pramono Anung, dikutip dari siara pers resmi Pemprov DKI Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    “Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Perhubungan membuka lima trayek baru setelah Alam Sutera–Blok M, yang sejauh ini mendapat respons luar biasa dari masyarakat,” lanjutnya.

    Lantas, siapa saja 15 golongan gratis naik Transjakarta, MRT dan LRT?

    Adapun 15 golongan penerima manfaat tersebut yaitu:

    ASN dan Pensiunan Pemprov DKI, 
    Tenaga kontrak Pemprov DKI, 
    Siswa penerima KJP Plus, 
    Karyawan bergaji UMR melalui Bank DKI, 
    Penghuni rusunawa, 
    Kader PKK, 
    Warga ber-KTP Kepulauan Seribu, 
    Penerima raskin di Jabodetabek, 
    Anggota TNI/Polri,
    Veteran RI, 
    Penyandang disabilitas, 
    Lansia di atas 60 tahun, 
    Pengurus rumah ibadah, 
    Pendidik PAUD, dan
    Jumantik

    Lewat pencanangan tersebut, Pramono Anung berharap masyarakat penggunaan transportasi umum tahun 2025 dapat meningkat 5–10 persen.

    Selain itu juga untuk menekan kemacetan di Jakarta. 

    Ia juga menargetkan Jakarta masuk dalam 50 besar kota global.

    “Saya menargetkan pada 2025, Jakarta bisa masuk peringkat 50 besar kota global. 

    “Kemacetan berkurang drastis, dan yang terpenting, kebiasaan menggunakan transportasi publik semakin membudaya,” tutupnya.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

  • Warga "Liar" Tempati Kampung Baru karena Tak Sanggup Bayar Kontrakan di Jakarta Mahal
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Mei 2025

    Warga "Liar" Tempati Kampung Baru karena Tak Sanggup Bayar Kontrakan di Jakarta Mahal Megapolitan 8 Mei 2025

    Warga “Liar” Tempati Kampung Baru karena Tak Sanggup Bayar Kontrakan di Jakarta Mahal
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Warga
    Kampung Baru
    , Harjamukti, Cimanggis, Kota
    Depok
    , menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    di lokasi, Kamis (8/5/2025).
    Kunjungannya kali ini berkaitan polemik keberadaan
    warga liar
    yang menghuni wilayah tersebut.
    Salah satunya warga bernama Hutapea mengatakan awalnya tinggal di kontrakan, kawasan Cakung, Jakarta Timur.
    Namun, dirinya dan suami memutuskan pindah ke Kampung Baru karena tidak menyanggupi bayar sewa kontrakan di Cakung mahal.
    “Karena ada kendala, enggak sanggup bayar kontrakan, akhirnya kita datang lah ke sini (Kampung Baru),” kata Hutapea kepada Dedi, Kamis.
    Harga sewa tempat tinggal di Kampung Baru murah namun harus membangunnya sendiri.
    Saat ditanya Dedi sumber uang untuk membangun rumah, penghasilan sang suami yang bekerja proyek menjadi andalan Hutapea kala itu.
    “Ya tadinya kan kerja, suami ada proyek. Tapi sekarang proyek enggak ada,” ujarnya.
    Kini, sang suami pengangguran dan Hutapea mencari barang rongsokan yang dijual kembali ke agen dengan penghasilan tak menentu.
    “Kalau kita cuma Rp 20.000-30.000, Pak dalam sehari,” ujar Hutapea.
    Meski demikian, penghasilannya di Depok masih jauh lebih baik dibandingkan mengurus tanah di kampung halaman yang memerlukan waktu minimal sebulan sebelum panen.
    Adapun Kampung Baru merupakan tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi dan pengeroyokan tim Polres Depok oleh anggota organisasi masyarakat (ormas), Jumat (18/4/2025).
    Lahan tersebut diduga ditempati ribuan jiwa warga yang bukan ber-KTP Depok.
    Lahan itu disebut milik Pemkot seluas 1,5 hektare dan milik Setneg seluas 3,5 hektare
    Warga Kampung Baru juga diduga menempati lahan milik perusahaan properti dan bagian kecil milik BUMN tanpa izin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Rincian Bunga dan Angsuran Pinjaman BRI Non KUR 2025

    Ini Rincian Bunga dan Angsuran Pinjaman BRI Non KUR 2025

    TRIBUNJATENG.COM – Selain memberikan layanan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, BRI juga menyediakan pinjaman non KUR.

    Non KUR adalah program pinjaman dengan bunga sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Nah berikut ini tabel pinjaman dan angsuran BRI non KUR 2025.

    1. tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

    tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta (Tribun Jateng)

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta (Tribun Jateng)

    Syarat pinjaman NON KUR BRI:

    -Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan (untuk pelaku usaha).

    -Tidak memiliki riwayat kredit macet di bank mana pun.

    Dokumen yang Diperlukan

    *KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen sejenis yang membuktikan keberadaan usaha (untuk pinjaman usaha).

    *NPWP (untuk pinjaman tertentu sesuai nominal).

    *Rekening tabungan BRI aktif untuk pencairan dana.

    -Agunan/Jaminan seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah, atau barang berharga lainnya.

    (*)