Xcloud.id

Produk: KRL

  • Pembangunan kios Sentra Fauna Lenteng Agung capai 80 persen

    Pembangunan kios Sentra Fauna Lenteng Agung capai 80 persen

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan pembangunan fisik kios Sentra Fauna di Jalan Lenteng Agung, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, yang akan menjadi tempat relokasi pedagang Barito telah mencapai 80 persen.

    “Pembangunan kios secara fisik sudah mencapai 80 persen,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar saat meninjau progres pembangunan fisik kios Sentra Fauna Lenteng Agung di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, lanjut dia, progres keseluruhan Sentra Fauna Lenteng Agung mencapai sekitar 50 persen.

    Dia pun mengharapkan agar pengerjaan proyek tersebut tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga rapi sehingga pedagang merasa nyaman saat berjualan di kios baru mereka itu.

    Dia membeberkan dari total 125 kios yang dibangun untuk menjadi tempat pedagang pasar burung Barito, sebanyak 104 kios di antaranya sudah dilengkapi dengan dinding, sedangkan 15 kios lainnya baru dipasangi pondasi dan enam kios lainnya masih dalam persiapan untuk pemasangan pondasi.

    Pembangunan kios-kios tersebut diharapkan selesai pada akhir September 2025.

    “Sementara, untuk tahap penyelesaian keseluruhan pembangunan, termasuk prasarana, gerbang, turap, tangga, taman dan fasilitas lainnya, diperkirakan akan selesai pada Desember 2025,” tutur Anwar.

    Seperti diketahui, Sentra Fauna Jakarta di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, nantinya bukan hanya sekadar pasar hewan, tetapi juga menjadi pusat edukasi fauna dan UMKM modern.

    Kawasan Lenteng Agung dipilih karena tersedia lahan kosong milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang strategis serta dekat dengan angkutan umum stasiun KRL Lenteng Agung dan jalan tol.

    Sentra Fauna Jakarta dibangun di atas lahan seluas 7.500 meter persegi (m²). Dari total luas tersebut, sekitar 2.000 m² akan dialokasikan sebagai tempat relokasi pedagang dari Lokasi Sementara (Loksem) JS 25, JS 26 dan JS 30.

    Secara keseluruhan, terdapat 125 kios yang terbagi dalam tiga zona utama, yakni 73 kios pedagang burung, 12 kios pedagang buah dan 40 kios pedagang kuliner.

    Fasilitas yang dibangun di lokasi tersebut meliputi kios permanen, area parkir, ruang edukasi serta sarana penunjang lain yang mendukung ekosistem bisnis higienis, ramah lingkungan dan nyaman.

    Selain sebagai pasar, Sentra Fauna Jakarta juga akan difungsikan sebagai ruang publik yang higienis dan ramah keluarga sehingga menjadi daya tarik baru yang mampu mendatangkan lebih banyak pelanggan dari pada di Barito.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Samsung Galaxy Buds Core, TWS Terjangkau dengan Bass ‘Nampol’ dan Fitur ANC – Page 3

    Samsung Galaxy Buds Core, TWS Terjangkau dengan Bass ‘Nampol’ dan Fitur ANC – Page 3

    Menyasar semua kalangan, Galaxy Buds Core hadir dengan teknologi codec AAC, SBC, dan Scalable Codec yang menghasilkan output audio lebih stabil dan minim gangguan, khususnya saat dihubungkan ke perangkat Samsung lainnya.

    Selaras dengan penggunaan teknologi codec, TWS ini cocok digunakan untuk mendengar musik EDM, Hip-Hop, Jazz, Metal, bahkan Pop sekali pun karena memiliki beberapa penyesuaian unik melalui fitur-fitur menarik.

    Saat kami coba langsung mendengarkan lagu populer besutan Eminem seperti Rap God, Monster, dan Murdergram Deux, Galaxy Buds Core mampu memberikan kualitas suara jernih dengan bass yang ‘nampol’. 

    Galaxy Buds Core bahkan mampu memperjelas suara vokal tanpa mengurasi kualitas instrumen musik. Mengapa bisa demikian?

    Pemisahan kedua komponen utama dari lagu ini dibantu dengan kehadiran dari fitur Active Noise Cancellation (ANC). Menghasilkan output audio yang mampu memudahkan pendengar untuk belajar menerka lirik rap tanpa melihat teks.

    Selain memberikan pengalaman baru dalam mendengarkan lagu yang lebih intense dan ekslusif, fitur ANC yang hadir pada perangkat audio besutan Samsung kali ini juga membawa sedikit kejutan menarik lainnya.

    Hal mengejutkan tersebut terjadi ketika kami mencoba mengunakan TWS ini di dalam transportasi umum seperti Kereta Commuterline (KRL) dan Bus Transjakarta dengan mengaktifkan fitur ANC.

    Menariknya, berbeda dari kebanyakan TWS murah lainnya, fitur ANC dari Samsung Galaxy Buds Core dapat menghilangkan kebisingan dari suara mesin kereta dan mesin bus sampai ke titik tidak terdengar sama sekali ketika meningkatkan volume paling tinggi.

  • Komisi V DPR mendorong integrasi transportasi di Terminal Pondok Cabe

    Komisi V DPR mendorong integrasi transportasi di Terminal Pondok Cabe

    Terminal yang dikelola dengan baik akan menghadirkan manfaat ganda, mendukung mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI mendorong integrasi transportasi di Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, guna meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat peran terminal sebagai simpul transportasi yang modern.

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menyoroti berbagai persoalan yang masih membelit Terminal Pondok Cabe, mulai dari sulitnya akses transportasi umum, keberadaan terminal bayangan, hingga minimnya penumpang dan operator bus yang aktif.

    “Jika tidak segera diintegrasikan dengan MRT, LRT, atau KRL, terminal ini hanya akan jadi bangunan tanpa fungsi nyata bagi rakyat. Terminal harus benar-benar berfungsi sebagai simpul transportasi yang memudahkan masyarakat,” kata Musa dalam keterangan di Jakarta, Minggu (21/9).

    Sebagai Anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Musa juga mendorong agar terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi.

    “Terminal yang dikelola dengan baik akan menghadirkan manfaat ganda, mendukung mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM,” ujarnya.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Dedy Cahyadi mengungkapkan, operasional Terminal Pondok Cabe belum maksimal karena akses angkutan umum terbatas dan minat penumpang masih rendah.

    “Jumlah bus yang masuk lebih banyak dibanding penumpang yang berangkat dari terminal. Untuk itu, perlu segera disiapkan layanan feeder yang terhubung langsung dengan simpul transportasi lain,” ujar Dedy.

    Ia menegaskan, Ditjen Intram Kemenhub akan mendorong inovasi dalam pengelolaan terminal, agar setara dengan simpul transportasi lain seperti stasiun, bandara, dan pelabuhan.

    “Dengan penguatan feeder dan integrasi fisik ke simpul transportasi sekitar, Terminal Pondok Cabe dapat menjadi simpul perjalanan yang benar-benar diminati masyarakat,” ujarnya lagi.

    Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, bersama jajaran anggota Komisi V untuk meninjau pelayanan di Terminal Pondok Cabe, sebagai bahan untuk mengevaluasi pembangunan terminal-terminal baru di kota lain.

    Kunjungan itu, juga bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025, yang menjadi momentum penting untuk menjawab tantangan sektor transportasi sekaligus mendorong terwujudnya sistem transportasi yang lebih modern, terintegrasi, dan berpihak pada masyarakat.

    Terminal Pondok Cabe diresmikan pada 31 Desember 2018. Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Terminal tersebut sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kini dalam proses serah terima menuju Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 Gerakan Stop "Tok Tok Wuk Wuk" Nasional

    9 Gerakan Stop "Tok Tok Wuk Wuk" Nasional

    Gerakan Stop “Tok Tok Wuk Wuk”
    Guru Besar/Professor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bidang Studi Hukum Masyarakat & Pembangunan/ Pengajar Tidak Tetap Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI/ Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia/ Pendiri Masyarakat Viktimologi Indonesia/ Executive Committee World Society of Victimology -WSV/ Co-Founder Victims Support Asia/ Anggota Dewan Riset Daerah DKI Jaya 2018 – 2022
    BILA
    kita berkendara di kota-kota besar di Indonesia, utamanya Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Semarang, kemacetan di hari-hari kerja adalah hal yang tak terpisahkan. Seolah-olah ini menjadi bagian dari ritme kehidupan lalu lintas kota besar.
    Alih-alih melawan, sebagian besar pengguna jalan memilih pasrah. Kemacetan adalah bagian dari keseharian metropolitan. Nikmati saja.
    Berdasarkan data, juara dunia kemacetan terbesar di dunia jatuh pada Manila, Philippines (traffic index 71.29), lalu Mumbai, India (traffic index 67.68), Sao Paulo, Brasil (5.97), Istanbul Turkiye (49.6 1), dan baru Jakarta dengan traffic index 48.58 (data dari detract.com, 08/ 05/ 2005).
    Bila kemacetan mulai banyak dimaklumi, kenyataannya ada fenomena lain di tengah kemacetan yang lebih dibenci pengguna jalan. Bahkan lebih dibenci dari kemacetan itu sendiri.
    Yaitu penggunaan strobo, rotator, sirene, dan patrol pengawalan (
    voorijder
    ) yang tak perlu dan tak urgen.
    Mengapa hal ini menyebalkan dan melelahkan? Karena urusan sang tuan dan nyonya yang dikawal oleh
    voorijder
    tersebut seringkali tidak penting. Dan mereka bukan pula pihak yang harus dikawal.
    Mereka hanya ingin laju jalan bebas macet dan cepat sampai tujuan. Padahal, urusan pengguna jalan lain juga tidak kalah penting. Hanya saja mereka tak punya kuasa, apalagi dana untuk mendapat layanan 
    voorijder
    alias patwal.
    Naila Sakhailla (lk2fhui.law.ui.ac.id, Desember 2024) mengulas bahwa Patwal sejatinya sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun komersial.
    Contohnya adalah
    Sunday Morning Ride
    (sunmori) motor-motor gede (moge), rombongan liburan pejabat, dan pengawalan artis menuju lokasi syuting. Bahkan, ada pula kendaraaan sekolah dan kampus yang dikawal oleh polisi.
    Fenomena ini memancing kemarahan masyarakat. Warga berpikir bahwa hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran etika dan penyalahgunaan fasilitas negara. Namun, mereka tidak bisa bersuara karena sudah dinormalisasi.
    Masyarakat biasa hanya bisa mengeluh “Mengapa harus sirene? Siapa mereka sampai wajib didahulukan? Saya juga takut terlambat, mengapa mereka tidak berangkat lebih awal saja?”
    Atau “urusan saya tak kalah penting dengan Anda, lalu mengapa Anda harus jalan terburu-buru dengan minta dikawal?”
    Maka lahirlah Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”, gerakan protes masyarakat di Indonesia yang ramai di media sosial dengan menolak penggunaan strobo, sirene, dan rotator secara sembarangan atau ilegal di jalan raya.
    Istilah “Tot Tot” dan “Wuk Wuk” meniru bunyi sirene dan strobo yang kerap mengganggu pengguna jalan lain.
    Gerakan ini muncul karena banyaknya keluhan masyarakat atas penggunaan fasilitas tersebut oleh pejabat atau pengguna kendaraan yang tidak berhak, yang sering memakai strobo dan sirene untuk membelah kemacetan atau bertindak arogan.
    Mereka menuntut hanya ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan darurat resmi saja yang berhak menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan.
    Respons atas gerakan ini antara lain dari Korlantas Polri yang membekukan penggunaan strobo dan sirene pengawalan yang menimbulkan gangguan, serta surat edaran dari Istana agar pejabat menggunakan fasilitas tersebut secara wajar dan tidak semena-mena, menghormati pengguna jalan lain. Gerakan ini juga diwujudkan dengan penyebaran stiker dan kampanye kesadaran di jalan.
    Padahal, sanksi hukum bagi pengemudi yang melanggar aturan penggunaan sirene, lampu strobo, dan rotator di jalan raya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    Pelanggaran penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai ketentuan (misalnya, digunakan oleh kendaraan pribadi yang tidak berhak) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000 (sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Pasal 287 ayat (4) UU No. 22/2009.
    Lalu, petugas berwenang dapat melakukan penindakan berupa tilang dan penyitaan perangkat sirene atau strobo yang ilegal sebagai barang bukti pelanggaran.
    Penggunaan sirene dan strobo hanya diperbolehkan untuk kendaraan tertentu yang memiliki hak prioritas seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, polisi, dan kendaraan pengawalan resmi dalam keadaan darurat.
    Pelanggaran penyalahgunaan perangkat ini dapat membingungkan pengguna jalan lain dan meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga aturan ini ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas.
    Mengapa sirene dan strobo ilegal wajib dilarang?
    Penggunaan sirine ilegal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keselamatan lalu lintas. Beberapa dampak utama adalah sebagai berikut:
    Pertama, gangguan kesehatan dan keselamatan pengendara. Lampu strobo yang sering dipadukan dengan sirine menghasilkan pendar cahaya cepat yang menyebabkan distraksi dan teralihkannya fokus pengendara lain (indonesiare.co.id, 15/02/ 2022) sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.
    Paparan yang berkepanjangan bahkan bisa mempercepat penuaan jaringan retina dan berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen.
    Selain itu, paparan cahaya strobo dapat memicu gangguan saraf seperti perilaku mirip autisme pada penderita autisme.
    Kedua, erosi kepercayaan masyarakat dan ketidakadilan sosial. Penyalahgunaan sirine dan strobo sebagai simbol status atau kekuasaan menciptakan ketimpangan perlakuan di jalan.
    Masyarakat yang tidak memiliki akses merasa dipinggirkan dan ini merusak rasa keadilan serta mengikis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah (Sakhailla, lk2fhui.law.ui.ac.id, Desember 2024).
    Ketiga, kehilangan fungsi utama sirine sebagai alat keselamatan. Penggunaan yang tidak tepat menyebabkan sirine menjadi kurang dipercaya oleh pengendara lain, bahkan bisa menghambat kendaraan darurat sesungguhnya karena pengguna jalan lain ragu memberi jalan dengan alasan takut salah paham.
    Tidak heran jika publik banyak yang beropini negatif mengenai hal tersebut. Bahkan, ketidakpercayaan masyarakat kadang meluas sampai pada kendaraan darurat resmi.
    Sebagai contoh, pada 7 Juli 2025 di Puncak, Bogor, pengawalan darurat oleh polisi untuk anak yang sakit sempat tertahan karena pengendara lain tidak percaya kendaraan tersebut benar-benar membawa pasien (Raihan Sultan Nugraha,
    Kumparan.com
    , 18/ 09/ 2025).
    Keempat, kerusakan sosial dan budaya disiplin berlalu lintas. Penyalahgunaan fasilitas negara seperti sirine mencerminkan perilaku arogansi dan semena-mena yang menyuburkan pelanggaran lalu lintas yang lebih luas, menghambat pembentukan budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan (Sakhailla, lk2fhui.law.ui.ac.id, Desember 2024)
    Penyalahgunaan sirene oleh pihak yang tidak berhak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak rakyat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan penegakan hukum.
    Karena patwal adalah aparat negara dan motor atau mobilnya pun adalah kendaraan dinas milik negara yang dibiayai oleh pajak.
    Di negara lain, jangankah penggunaan sirene, rotator, dan strobo ilegal, membunyikan klakson sembarangan yang tidak urgen dan tidak perlu-pun oleh pengguna jalan, adalah dilarang.
    Beberapa negara melarang penggunaan klakson sembarangan atau mengatur ketat penggunaannya untuk mengurangi kebisingan dan menjaga ketertiban lalu lintas.
    Contohnya: Irlandia melarang klakson dibunyikan antara pukul 11.30 malam hingga 7 pagi kecuali keadaan darurat.
    Kota New York, Amerika Serikat, melarang penggunaan klakson kecuali dalam keadaan darurat dan memberikan denda.
    Jepang membatasi penggunaan klakson hanya untuk keadaan darurat, penggunaan sembarangan dianggap tidak sopan.
    Inggris melarang penggunaannya kecuali keadaan tertentu, denda cukup besar bagi pelanggar.
    Sebelum mengharapkan sanksi dari aparat penegak hukum untuk segala pelanggaran ini, yang harus pertama sadar adalah tuan atau nyonya dari pemilik mobil atau barangkali pemilik moge (motor gede) yang menggunakan jasa patwal/
    voorijder
    ber-strobo atau rotator ataupun sirene.
    Ketahuilah bahwa Anda tidak berhak menggunakan semua fasilitas tersebut, sekalipun Anda memiliki kekuasaan, privilleges dan dukungan cuan untuk mendapatkan layanan tersebut.
    Bila ingin jalan lebih lengang dan cepat sampai tujuan, maka berangkatlah lebih awal. Jalanlah lebih pagi. Atau gunakan transportasi umum seperti KRL, MRT, TransJakarta (bila di Jakarta) hingga ojek online.
    Karena, seringkali, urusan Anda juga tidak lebih penting dari urusan kami. Masyarakat biasa, pengguna jalan biasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aturan Ganjil Genap Jakarta Tetap Berlaku Jelang Akhir Pekan Jumat 19 September 2025 – Page 3

    Aturan Ganjil Genap Jakarta Tetap Berlaku Jelang Akhir Pekan Jumat 19 September 2025 – Page 3

    Menjelang akhir pekan, aturan ganjil genap kembali diberlakukan pada Jumat (19/9/2025). Kebijakan ini hadir untuk membatasi volume kendaraan pribadi yang melintas pada jam sibuk, sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas dan kualitas udara.

    Agar perjalanan tetap lancar, berikut beberapa tips yang bisa diterapkan:

    1. Periksa pelat nomor kendaraan sebelum berangkat

    Pastikan kendaraan Anda sesuai dengan ketentuan hari itu. Langkah sederhana ini bisa menghindarkan dari risiko tilang.

    2. Sesuaikan waktu keberangkatan

    Jika kendaraan tidak sesuai aturan, manfaatkan waktu di luar jam ganjil genap untuk tetap menggunakan kendaraan pribadi.

    3. Gunakan transportasi umum sebagai alternatif

    MRT, LRT, KRL, atau bus bisa menjadi pilihan cepat dan praktis untuk mencapai tujuan tanpa harus khawatir melanggar aturan.

    4. Manfaatkan aplikasi navigasi

    Aplikasi peta digital membantu menemukan rute alternatif sekaligus memberikan informasi real time tentang kondisi lalu lintas.

    5. Persiapkan rencana perjalanan cadangan

    Jangan hanya mengandalkan satu rute, tetapi siapkan opsi lain agar tetap fleksibel menghadapi situasi jalanan.

    6. Pertimbangkan berbagi kendaraan

    Carpooling bersama rekan kerja atau keluarga bisa mengurangi biaya perjalanan dan sekaligus mendukung pengurangan jumlah kendaraan di jalan.

    7. Tetap prioritaskan keselamatan

    Aturan ganjil genap tidak boleh dijadikan alasan untuk terburu-buru atau berkendara ugal-ugalan. Keselamatan diri dan pengguna jalan lain harus selalu diutamakan.

    Dengan persiapan matang, penerapan ganjil genap pada Jumat ini tidak akan menjadi hambatan berarti. Justru aturan ini bisa menjadi pengingat penting untuk lebih disiplin, tertib, dan bijak dalam berkendara, sehingga perjalanan menjelang akhir pekan tetap nyaman dan aman.

  • Pelican Crossing Stasiun Cikini, Warga: Gak Perlu Lompat Pagar dan Jalan Jauh – Page 3

    Pelican Crossing Stasiun Cikini, Warga: Gak Perlu Lompat Pagar dan Jalan Jauh – Page 3

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kehadiran pelican crossing merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran mobilitas warga Ibu Kota.

    “Fasilitas ini dihadirkan sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait keterbatasan akses masuk ke Stasiun KRL Cikini. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka pagar di sisi timur stasiun sekaligus menyediakan fasilitas pelican crossing,” ujar Pramono.

    Ia juga menekankan pentingnya ketertiban pengguna jalan agar tidak ada kendaraan yang berhenti sembarangan di pelican crossing, baik taksi, ojek online, maupun kendaraan pribadi.

    “Dengan adanya fasilitas ini, warga tidak perlu lagi memanjat pagar atau berjalan memutar untuk masuk ke stasiun. Harapannya, aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan pengguna KRL meningkat, sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar stasiun,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Pramono mengatakan, Pemprov DKI juga akan mengevaluasi rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Stasiun Cikini dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

     

    (*)

  • Lebih 20 stasiun kereta sudah terintegrasi dengan Transjakarta

    Lebih 20 stasiun kereta sudah terintegrasi dengan Transjakarta

    Jakarta (ANTARA) – Saat ini lebih 20 stasiun kereta (KA) di Jakarta sudah terintegrasi dengan moda transportasi Transjakarta sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan integrasi layanan angkutan umum untuk masyarakat.

    “Sudah lebih dari 20 stasiun kami terintegrasi dengan Transjakarta, karena kebutuhan integrasi,” ujar Vice President Public Relation PT KAI, Anne Purba di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan pada Bicara Kota Series #18 bertema “Feminist Urbanism: Mewujudkan Kota yang Adil Gender” yang diadakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

    Stasiun yang telah terhubung dengan Transjakarta antara lain Tebet, Cawang, Manggarai, Sudirman, Jatinegara, Tanah Abang, Palmerah dan Kebayoran.

    Selain itu Juanda, Jakarta Kota, Gondangdia, Duren Kalibata, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Universitas Pancasila, Grogol, Klender dan Cakung.

    Seperti Stasiun Juanda sudah terkoneksi. Hal itu dilakukan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Karena Jakarta punya visinya dan itu kami harus dukung sebagai operator. KAI yang mengantar orang yang masuk dan keluar Jakarta,” katanya.

    Upaya integrasi lainnya, yakni menghadirkan sistem pembayaran non-tunai yang dapat memudahkan penumpang KRL dalam memesan tiket kereta.

    Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga menyediakan fasilitas bagi penumpang kereta rel listrik (KRL) memesan transportasi daring dari stasiun menuju kantor atau tujuan masing-masing dan sebaliknya.

    “Dengan ojek online, supaya bisa mengantarkan orang ke stasiun terdekat dan menjemputnya nanti untuk ke kantor sehingga tidak perlu naik motor dari rumah ke kantor. Ini bisa mengurangi polusi (dari sumber kendaraan pribadi),” kata dia.

    KAI melakukan survei tiga bulan sekali untuk mengetahui fasilitas atau hal yang perlu diperbaiki tahun mendatang. Survei ini menyasar penumpang, komunitas, regulator, akademisi hingga pengamat-pengamat transportasi yang bisa memberikan masukan.

    “Jadi pendekatan sosiologi dan kearifan lokal itu kami lakukan. Berbicara integrasi antarmoda misalnya, (penumpang) tidak boleh jalan lebih dari sekian kilometer, ” ujar dia.

    Dia mencontohkan, usulan anggota DPR belum lama ini mengenai ruang khusus merokok di kereta api, tak diamini KAI.

    Hal ini selain karena secara regulasi KAI sudah menetapkan kereta api sebagai salah satu yang harus bebas asap rokok, juga didukung survei bahwa ruang tersebut tak dibutuhkan.

    “Sehingga masukan DPR untuk membuat ruang merokok, tidak kita penuhi. Karena berdasarkan data, anak, perempuan dan yang lainnya lebih dari 90 persen, tidak membutuhkan ruang merokok,” kata dia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rayakan Ulang Tahun, UI dan KAI Gelar Pameran Arsip 2025 di Stasiun UI Megapolitan 16 September 2025

    Rayakan Ulang Tahun, UI dan KAI Gelar Pameran Arsip 2025 di Stasiun UI Megapolitan 16 September 2025

    Rayakan Ulang Tahun, UI dan KAI Gelar Pameran Arsip 2025 di Stasiun UI
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    PT Kereta Api Indonesia (KAI) bekerja sama dengan Arsip Universitas Indonesia (UI) menggelar Pameran Arsip 2025 bertajuk “Stasiun UI, Buku, Pesta Kereta, dan Cinta” di Selasar Stasiun UI, Selasa (16/9/2025).
    Pameran yang sudah dibuka sejak Minggu (14/9/2025) ini akan berlangsung selama tujuh hari hingga Minggu (21/9/2025).
    Kepala Kantor Arsip dan Manajemen Informasi UI, Wahid Nurfiantara, menjelaskan kegiatan tersebut digelar untuk memperingati ulang tahun ke-40 Kampus UI Depok sekaligus menyambut HUT ke-80 KAI.
    “Pameran ini berisikan koleksi arsip foto, dokumen, bahkan publikasi yang mendokumentasikan perjalanan Stasiun UI dan jalur KRL Commuter Line Jakarta–Bogor,” ujar Wahid dalam keterangan resminya, Selasa.
    Menurut Wahid, pameran ini juga menampilkan dinamika perkembangan kawasan Kampus UI yang berjalan seiring dengan pertumbuhan perkeretaapian nasional.
    Arsip sejarah yang dipajang pada kain besar dan dipasang di kerangka tiang menjadi salah satu daya tarik utama. Arsip tersebut kerap menarik perhatian penumpang KRL Commuter Line yang tengah naik atau turun di Stasiun UI.
    “Stasiun UI bukan sekadar peron, melainkan ruang singgah, titik temu, dan saksi kisah mahasiswa. Dari perjalanan menuju ruang kuliah hingga pertemuan yang menjadi persahabatan atau cinta, semuanya terekam di sini,” tutur Direktur Operasi dan Pemasaran PT Kereta Commuter Indonesia, Broer Rizal.
    Selain pameran arsip, acara ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan pendukung, seperti teater, pemandu interaktif, fun games, gatcha, kompetisi Ticket to Ride, hingga lomba vlog kreatif.
    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bukti sinergi antara KAI dan UI dalam menghadirkan arsip sebagai sumber inspirasi.
    “Melalui pameran ini, masyarakat dapat merasakan bagaimana sejarah perkeretaapian turut menumbuhkan ekosistem pengetahuan, budaya, dan kreativitas di kampus UI,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Terbatas, Kemenhub Sebut Proyek KRL Sampai Karawang Ditunda

    Anggaran Terbatas, Kemenhub Sebut Proyek KRL Sampai Karawang Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhuhb) mengungkapkan bahwa rencana perpanjangan kereta rel listrik (KRL) sampai dengan Karawang belum menjadi prioritas karena keterbatasan fiskal. 

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Arif Anwar menuturkan untuk memperpanjang KRL sampai dengan Karawang butuh elektrifikasi. 

    Sementara saat ini, elektrifikasi baru sampai Stasiun Cikarang. Untuk itu, masyarakat yang akan melanjutkan perjalanan dari Cikarang ke Karawang maupun Cikampek dapat menggunakan kereta lokal. 

    “Rencana untuk ke Karawang saya rasa belum, karena kita harus melakukan elektrifikasi dulu sampai dengan Karawang,” ujarnya dalam Press Background di kantor pusat Kemenhub, Senin (15/9/2025). 

    Arif tak menampik bahwa untuk melakukan elektrifikasi pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara kapasitas fiskal belum cukup memenuhi tahapan tersebut, karena banyak proyek yang lebih prioritas dari pembangunan tersebut. 

    “Karena ada program-program lain yang saat ini sedang menjadi lebih prioritas,” tambahnya. 

    Bukan rencana baru, isu melajunya KRL sampai dengan Karawang telah mencuat sejak medio 2018—2019. Pembahasan itu pun redup saat terhantam pandemi Covid-19. 

    Kemudian pada 2023, rencana tersebut kembali dibahas. Kementerian Perhubungan pun kala itu telah telah menerima usulan dari PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter terkait perpanjangan layanan KRL Jabodetabek tersebut.

    Meski demikian, Kemenhub juga harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya. Risal memaparkan, untuk menambah layanan KRL Jabodetabek ke Karawang, pihaknya harus memperpanjang sistem listrik aliran atas (LAA), memperhitungkan waktu tempuh, dan lainnya.

    Melansir laman resmi Pemerintah Kabupaten Karawang, rencana perpanjangan layanan ini telah mengemuka sejak 2018 lalu. Kala itu, Bupati Karawang Celica Nurrachadiana mengatakan, pihaknya akan ‘menjemput bola’ usulan commuter line sampai ke Karawang. Hal ini mengingat kebutuhan masyarakat kabupaten berjuluk Kota Lumbung Padi.

    Selayaknya pemerintah yang telah melakukan perpanjangan layanan KRL hingga ke Rangkasbitung. 

    Bahkan, kala Budi Karya Sumadi masih menjabat sebagai menteri perhubungan, dirinya telah menyebutkan rencana pembangunan tersebut dapat dilakukan pada 2025 atau 2026. 

    “Daerah aglomerasi ini memang jadi fokus kami [untuk KRL]. Terkait ke Karawang, itu bisa 2025 atau pada 2026 mendatang,” kata Budi Karya di Jakarta, dikutip Kamis (6/6/2024).

    Adapun, kehadiran layanan KRL sampai Karawang diyakini dapat memangkas jarak tempuh dari Karawang ke Jakarta tanpa terhalang kemacetan. Menurutnya, hal tersebut juga mengurangi tingkat kemacetan dari Karawang hingga Jakarta.

  • Siap-Siap! Warga BSD Sebentar Lagi Bisa Naik-Turun KRL di Stasiun Baru

    Siap-Siap! Warga BSD Sebentar Lagi Bisa Naik-Turun KRL di Stasiun Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Stasiun Jatake di kawasan BSD, Tangerang Selatan, hingga kini belum juga beroperasi, meski sempat dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus lalu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akhirnya buka suara terkait keterlambatan tersebut.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar, menjelaskan bahwa proyek ini bukan dikerjakan oleh pemerintah, melainkan murni didanai oleh pihak swasta.

    “Jatake ini proyek yang dilakukan murni investor swasta, bukan projek DJKA, nanti konsesi dari BSD, kerja sama dengan KAI lalu ke DJKA,” ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Selasa (16/9/2025).

    Proyek Stasiun Jatake digadang-gadang menjadi penghubung baru bagi kawasan BSD dengan jalur KRL Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung yang dikelola oleh KAI. Lokasinya yang strategis diyakini bakal meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi. Warga pun menanti kehadiran stasiun ini yang seharusnya beroperasi Agustus lalu.

    Foto: Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI
    Penampakan Stasiun Jatake. dok: KAI

    “Memang waktu itu direncanakan dioperasikan sekitar bulan Agustus, tapi sampai saat ini belum selesai itu nanti dari Kereta (KAI) yang bisa menjelaskan,” ucap Arif Anwar.

    “Dari segi pemerintah sudah memenuhi semua perizinan, itu clear. Saat ini sedang menunggu kelengkapan dari investor,” lanjutnya.

    Stasiun baru di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City dan jalur KRL lintas Rangkasbitung – Tanah Abang yakni Stasiun Jatake mampu menampung cukup banyak penumpang setiap harinya. Stasiun ini diharapkan dapat menjadi stasiun yang fasilitas pendukungnya cukup baik di kawasan BSD City. Dengan lahan seluas 2.435 meter persegi dan luas bangunan sekitar 3.000 meter persegi serta memiliki tiga lantai, stasiun ini diproyeksikan mampu melayani 20.000 penumpang setiap harinya.

    Hal ini untuk mendukung kemudahan masyarakat sekitar BSD City yang ingin berpergian menuju Jakarta dengan mudah. Lebih lanjut, panjang peronnya mencapai 250 meter yang memungkinkan untuk memuat rangkaian hingga 12 kereta (SF 12), dengan lebar peron masing-masing 6 meter.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]