Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Mobil Alphard dan Rumah Jadi Barang Bukti Kasus KUR Fiktif, Kejari Bondowoso Serahkan ke BRI

    Mobil Alphard dan Rumah Jadi Barang Bukti Kasus KUR Fiktif, Kejari Bondowoso Serahkan ke BRI

    Bondowoso (beritajatim.com) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso resmi mengeksekusi barang bukti perkara korupsi penyimpangan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tapen.

    Eksekusi dilakukan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana utama, Raditya Ardi Nugraha (RAN), dan kawan-kawan, sehingga putusan Pengadilan Tipikor dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

    Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan dua aset rampasan negara kepada BRI Bondowoso, yakni satu unit mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi W 1056 TV beserta STNK dan BPKB, serta satu bidang tanah berikut rumah di Kelurahan Nangkaan lengkap dengan sertifikat hak milik.

    “Kami Kejaksaan Negeri Bondowoso selaku jaksa eksekutor telah melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung. Barang bukti berupa mobil dan rumah kami rampas untuk negara cq BRI Bondowoso,” ujar Fikri, Rabu (22/10/2025).

    Ia menambahkan, nilai dua aset tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 juta, terdiri dari rumah senilai sekitar Rp300 juta dan mobil sekitar Rp200 juta lebih.

    “Kasus ini sudah cukup lama, dan kini kami nyatakan selesai. Amar pidana badan terhadap terpidana juga sudah dilaksanakan,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Cabang BRI Bondowoso, Muhammad Rasyid Hudaya, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pendampingan Kejari Bondowoso sejak awal kasus bergulir hingga tuntas di tingkat kasasi.

    “Kami dari manajemen BRI Cabang Bondowoso mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejari Bondowoso beserta tim. Prosesnya panjang, tapi akhirnya tuntas dan barang bukti sudah diserahkan. Nantinya aset ini akan kami lelang sesuai prosedur untuk menutup kerugian BRI,” terang Rasyid.

    Terkait upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, pihak BRI memperketat pengawasan internal dan pembinaan pegawai.

    “Kami terus memberikan edukasi, pembinaan, hingga penindakan kepada karyawan. Untuk yang masih aktif, kami tekankan pentingnya kehati-hatian dalam analisis kredit agar sesuai regulasi dan prinsip perbankan yang sehat,” ujarnya. (awi/ted)

  • KUR 2026 Fokus ke Sektor Produksi, Target Naik Jadi 62 Persen

    KUR 2026 Fokus ke Sektor Produksi, Target Naik Jadi 62 Persen

    Perajin menyelesaikan proses akhir pembuatan kerajinan replika mobil dan motor dari kayu di Tetap Jaya Wood Art, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025). Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi pada 2026 sebesar 62 persen menyusul capaian target pada tahun 2025 mencapai 32,5 trilliun atau sebesar 60,5 persen yaitu melampaui target sebesar 60 persen. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

  • Mengalir ke Sektor Produktif dan UMKM, BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Mengalir ke Sektor Produktif dan UMKM, BRI Tuntaskan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menyelesaikan penyaluran dana penempatan pemerintah sebesar Rp55 triliun pada 16 Oktober 2025. Dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) tersebut dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan ke berbagai segmen produktif.

    Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyampaikan bahwa dana tersebut disalurkan ke berbagai segmen pembiayaan, dimana pembiayaan terbesar disalurkan ke segmen mikro, yakni sebesar Rp28,08 triliun, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sisi lain, pembiayaan ke segmen korporasi mencapai Rp11,07 triliun dan diarahkan untuk mendukung pengembangan industri nasional. Penyaluran ini mendorong geliat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat fondasi sektor industri strategis sebagai penggerak ekonomi nasional.

    Pembiayaan juga disalurkan ke segmen komersial sebesar Rp10,13 triliun dan segmen konsumer sebesar Rp6,58 triliun. Pada kedua segmen ini, BRI mendorong penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha berskala menengah. Alokasi ini ditujukan untuk menjaga daya beli dan memastikan roda ekonomi tetap bergerak di berbagai lapisan.

    “Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada BRI dalam penempatan dana ini. Pembiayaan disalurkan secara selektif dan terukur ke sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Seluruh proses penyaluran dilakukan secara prudent untuk memastikan pembiayaan benar-benar memberikan dampak yang optimal,” ujar Hery Gunardi.

  • Kredit Program Perumahan Meluncur, Developer UMKM Bisa Pinjam hingga Rp 20 Miliar – Page 3

    Kredit Program Perumahan Meluncur, Developer UMKM Bisa Pinjam hingga Rp 20 Miliar – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya peran perbankan nasional dalam membantu rakyat kecil agar terbebas dari jeratan rentenir.

    Pria yang akrab disapa Ara ini menekankan agar bank mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan murah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. 

    “Sekitar dua setengah sampai tiga bulan lalu, Bapak Presiden menyampaikan dalam deklarasi Koperasi Merah Putih bahwa kita harus bantu rakyat, ibu-ibu, petani, nelayan, buruh, dan UMKM agar lepas dari rentenir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

    “Maka, bank harus hadir dengan solusi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi rakyat. Itu semangat yang sama dengan KUR Perumahan,” dia menekankan.

    Ara mendorong bank Himbara menjadi pelopor penyaluran KUR Perumahan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia juga mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang hadir untuk turut memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan yang berpihak pada rakyat. 

    “Tolong sosialisasikan secara masif KUR Perumahan dan Program Rumah Subsidi. Negara ini punya banker dan pengawas hebat. Harusnya kita bisa membuat sistem yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat bagi rakyat,” tuturnya. 

  • Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur Digelar, Menteri Maman: Lapangan Kerja Akan Tumbuh Lebih Luas  – Page 3

    Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur Digelar, Menteri Maman: Lapangan Kerja Akan Tumbuh Lebih Luas  – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Salah satunya melalui penyelenggaraan Akad Massal Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur di 38 provinsi.

    Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya.

    Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi rakyat.

    Penyaluran KUR 2025 Capai Rp300 Triliun, Serap Hingga 9,5 Juta Pekerja 

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan optimisme bahwa penyaluran KUR 2025 senilai Rp300 triliunkepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan memberikan dampak signifikan bagi penciptaan lapangan kerja nasional.

    “Dari total target sekitar 3,5 juta debitur yang kita distribusikan melalui program KUR, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap melalui program KUR ini,” ujar Menteri Maman saat menghadiri Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10).

    Hingga saat ini, penyaluran KUR telah menembus lebih dari Rp218 triliun untuk lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, yang mencakup debitur baru maupun debitur graduasi.

    Rekor Baru: 60 Persen KUR Disalurkan ke Sektor Produksi 

    Kinerja tahun 2025 juga mencatat tonggak penting dalam sejarah program KUR. Pemerintah untuk pertama kalinya berhasil menyalurkan 60,6 persen atau Rp132,5 triliun dari total KUR ke sektor produksi, meliputi industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan manufaktur.

    “Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen, sebuah capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menteri Maman.

    Menurutnya, capaian ini memiliki arti strategis karena penyaluran KUR ke sektor produktif akan menciptakan efek ekonomi yang lebih luas.

    “Kenapa angka 60 persen ini penting? Karena saat KUR dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dan penyerapan tenaga kerjanya lebih besar,” katanya. 

    Perkuat Kolaborasi untuk UMKM Naik Kelas 

    Meski mencatat pencapaian yang impresif, Menteri Maman mengakui masih ada sejumlah catatan penting dalam pendistribusian KUR. Ia berharap momentum akad massal kali ini menjadi bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan dalam memperkuat dukungan terhadap UMKM di seluruh Indonesia.

    “Momentum akad massal ini harus menjadi komitmen bersama antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk terus memperkuat dukungan terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujarnya. 

    Airlangga Hartarto: Fokus KUR ke Sektor Produktif 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menjaga fokus penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif agar dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

    “Usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja di bidang wirausaha,” kata Menteri Airlangga.

    Ia juga menambahkan bahwa pemerintah bersama Menteri Maman akan terus meningkatkan target penyaluran KUR ke sektor produksi dari 60 persen pada 2025 menjadi 62 persen pada 2026.

    “Langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi produktif nasional serta memastikan KUR menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya. 

    KUR Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan 

    Program Kredit Usaha Rakyat kini menjadi salah satu instrumen terdepan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Melalui sinergi lintas sektor dan pemerataan akses pembiayaan, KUR diharapkan dapat menciptakan UMKM tangguh, memperluas basis tenaga kerja produktif, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.

    Dengan realisasi penyaluran yang terus meningkat dan porsi sektor produksi yang kini mendominasi, pemerintah optimistis KUR akan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.

     

     

  • Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

    Klarifikasi Soal Anjuran UMKM Produksi Barang KW, Menteri Maman: Itu Pernyataan Spontan

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengklarifikasi pernyataannya yang sempat menuai kritik dari publik yang menganjurkan kepada para pelaku UMKM untuk memproduksi barang tiruan atau KW.

    Maman menegaskan, pernyataannya tersebut adalah respons spontan semata. Menurutnya, konteks dari perkataannya itu adalah respons atas maraknya produk impor yang memenuhi pasar lokal, juga sebagai upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri.

    “Terkait statement saya itu hanya statement begini loh, seperti sebuah statement spontan pada saat saya merespons bahwa maraknya barang-barang impor masuk ini,” beber Maman usai acara Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Usai pernyataan tersebut ramai diperbincangkan publik, Maman mengklaim, pemerintah telah menindaklanjuti persoalan barang impor dengan langkah nyata. Salah satunya melalui koordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk memperketat pengawasan di jalur impor.

    Dia juga mengakui bahwa dirinya menghargai kritik publik atas pernyataannya yang dianggap kontroversial itu. Maman menyebut bahwa respons dari publik adalah bentuk partisipasi demokratis yang perlu ia terima sebagai bagian dari pemerintahan. Maka pendapatnya tentang anjuran bagi pelaku UMKM untuk memproduksi barang KW, tidak akan ditindaklanjuti olehnya.

    “Saya berterima kasih kepada publik, karena publik merespons serta memberikan banyak sekali masukan dan saran, dan mayoritas tidak setuju. Jadi saya pikir selama ini kan ujung-ujungnya kepentingannya untuk publik ya. Jadi, saya pikir selama itu memang publik menyarankan untuk tidak ditindaklanjuti, ya kami dari Kementerian UMKM itu saya pikir tidak perlu kita tindaklanjuti,” tegasnya.

    Menurut Maman, kritik publik terhadapnya justru vital keberadaan supaya kebijakan dan komunikasi oleh jajaran eksekutif dapat lebih cermat, berhati-hati, dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Ia pun menghargai anggapan publik terkait pernyataannya.

    “Karena sebagian besar banyak yang marah juga sama saya. ‘Kok ngusulin kayak begitu gitu loh kan’. Ya, tapi saya pikir ini wajar dan sah-sah saja di iklim demokrasi kita dan saya pikir apa yang memang menjadi harapan publik ya harus kita tindak lanjuti dan kita respons” lanjutnya.

    Lebih jauh, Maman menyatakan bahwa arah dari kebijakan Kementerian UMKM tetap berfokus pada peningkatan kualitas berbagai produk lokal agar mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pernah mendorong produksi barang-barang tiruan.

    “Sebetulnya kan tujuan kita itu bagaimana bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri kita. Saya mau sampaikan jangan sampai disalahartikan bahwa banyak produk-produk lokal kita yang memang sudah luar biasa bagus. Tas, sepatu, sandal banyak banyak sekali dan itu bahkan sudah kita dorong untuk di nasional, tembus pasar internasional, juga tembus pasar domestik,” jelasnya.

    Maman juga menyinggung mengenai produk lokal berkualitas yang sudah memiliki harga tinggi, tetapi perlu diimbangi dengan barang lain yang lebih terjangkau. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk dalam negeri. 

    Maman pun mengakhiri klarifikasi atas pernyataannya yang mengundang cibiran dari publik tersebut dengan menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung produk-produk asli Indonesia.

    “Cuman mungkin karena dalam penyampaian saya kesannya kayak mendukung produk KW, jadi akhirnya seakan-akan menganggap saya mendukung produk KW, tapi saya, sekali lagi saya katakan enggak ada. Tetap kita pasti harus mencintai produk lokal kita, produk Indonesia, dan sampai hari ini kami Kementerian UMKM masih konsisten berdiri di garis itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong agar pelaku UMKM di Indonesia juga memproduksi barang tiruan atau KW seperti China. Adapun, usulan ini menyusul akan adanya banjir produk impor murah dari China, termasuk barang KW, yang kini mendominasi pasar lokal dan menekan produk UMKM.

    Menurut Maman, jika China mampu membuat produk serupa dengan merek ternama, Indonesia seharusnya juga bisa melakukan hal yang sama melalui tangan pengrajin lokal.

    “Mungkin ya, tapi ini baru ide. Saya pikir daripada kita repot-repot ya, pusing-pusing, kenapa nggak UMKM kita juga produksi saja tas-tas KW juga kayak mereka [China], ini baru ide ya. Maksud saya, kenapa nggak kita coba? Jadi artinya kalau di China saja bisa bikin kayak begitu, kenapa di Indonesia nggak bisa bikin?” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025). Maman menilai usulan ini bisa menjadi solusi untuk melindungi dan memberdayakan UMKM, di tengah gempuran produk KW dari Negeri Tirai Bambu.

    “Iya, salahnya di mana [Indonesia membuat produk KW]? Namanya [merek] kan cuma tinggal kita ubah,” tuturnya. Dia menuturkan, jika China bisa memproduksi tas Louis Vuitton KW, maka UMKM lokal juga bisa membuat versi lokal dengan nama seperti ‘Louis Vutong’. “Misalnya tas Louis Vuitton. Kalau kita bikin produknya sama tapi namanya Louis Vutong?” imbuhnya.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Klaim Seluruh Program dalam Janji Pilpres Berjalan Baik

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Menko Airlangga Klaim Seluruh Program dalam Janji Pilpres Berjalan Baik

    Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa program-program unggulan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah terealisasi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari makan bergizi gratis (MBG) hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Airlangga menyebut, sejumlah program prioritas yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo pada saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, saat ini sudah terealisasi di berbagai sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

    “Kita patut bersyukur dalam satu tahun [pemerintahan] Bapak Presiden Prabowo, beberapa program unggulan dari Bapak Presiden sudah dilaksanakan. Program yang dijanjikan pada masa kampanye seluruhnya sudah berjalan,” kata Airlangga dalam acara Akad Massal KUR dan KPP di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Menurutnya, program MBG telah disalurkan sebanyak 1,1 miliar porsi di seluruh Indonesia. Selain itu, beasiswa Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu juga diberikan kepada 9.705 siswa. Selain itu, Sekolah Unggulan Garuda juga telah berdiri di 16 lokasi.

    Di sisi lain, politikus Partai Golkar ini juga menyebut bahwa Presiden Prabowo telah merenovasi 16.000 gedung sekolah dari jenjang SD hingga SMA, serta meluncurkan program cek kesehatan gratis (CKG) saat hari ulang tahun bagi masyarakat, yang telah menjangkau 38 juta penerima.

    Pada sektor ekonomi kerakyatan, Airlangga menjelaskan bahwa Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih pun ditargetkan terbentuk sebanyak 81.000 unit hingga akhir tahun. Selanjutnya, program subsidi perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah terealisasi bagi 221.047 unit rumah.

    “Beliau [Presiden Prabowo Subianto] juga mendorong pengembangan 100 kampung nelayan Merah Putih. Kebijakan penghapusan tagihan utang bagi UMKM macet dilakukan agar mereka bisa kembali memperoleh akses kredit,” ujar Airlangga.

    Airlangga menambahkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke berbagai pelaku UMKM yang bergerak di sektor produksi telah menembus lebih dari 60%, dengan target tambahan presentase pendistribusian tersebut sebesar 5% pada tahun 2026 mendatang.

    “Tahun ini pemerintah menargetkan pelaksanaan KUR mencapai Rp300 triliun, dan tentunya usaha-usaha produktif bisa memperkerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi tentu ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor entrepreneurship,” pungkasnya. 

  • Menteri UMKM Sebut Program KUR Nasional Mampu Serap Tenaga Kerja di Era Prabowo

    Menteri UMKM Sebut Program KUR Nasional Mampu Serap Tenaga Kerja di Era Prabowo

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, mengungkapkan ada dampak positif dalam pelaksanaan program nasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur, Selasa (21/10/2025).

    ​Menurut Menteri Maman, dari sekitar 3,5 juta UMKM yang menerima manfaat program KUR saat ini, masing-masing usaha mampu menyerap tenaga kerja 2 hingga 3 orang.

    “Satu sektor usaha itu kurang lebih menyerap 2-3 orang, berarti total kurang lebih ada sekitar 7-9,5 juta pekerja yang terserap melalui program KUR ini,” terang Maman di Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur, hari Selasa (21/10/2025).

    ​Dirinya juga menyoroti penyaluran KUR ke sektor produksi selama setahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, telah melampaui target yang ditentukan.

    Maman menyebut, ​capaian ini menjadi sejarah baru, di mana alokasi KUR untuk sektor produksi mencapai 60 persen, angka yang belum pernah tercapai sebelumnya.

    “Hari ini pertama kali kita mencapai sejarah, yaitu di era Pak Prabowo bahwa alokasi KUR di sektor produksi pertama kali mencapai angka 60 persen yang selama ini belum pernah tercapai,” ungkapnya.

    Maman berpandangan bahwa fokus KUR pada sektor produksi memberikan multiplier effect signifikan bagi ekonomi, jauh lebih baik daripada sektor konsumsi. ​Oleh karena itu, ia berharap partisipasi aktif dari seluruh kepala daerah.

    “Kita berharap bahwa dengan adanya partisipasi seluruh kepala daerah, keterlibatan ataupun perluasan dari keterlibatan masyarakat di dalam, program KUR ini semakin besar. Tentunya pada saat semakin besar masyarakat yang terlibat, tentunya akan mendorong efek ekonomi yang positif,” tutup Menteri Maman. (rma/ian)

  • Airlangga Targetkan Penyaluran KUR Rp300,7 Triliun pada 2025, Ini Penerima yang Dibidik

    Airlangga Targetkan Penyaluran KUR Rp300,7 Triliun pada 2025, Ini Penerima yang Dibidik

    Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah resmi meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Dia pun menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300,7 triliun hingga akhir 2025. 

    Acara yang dipusatkan di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada Selasa (21/10/2025), tersebut menjadi momentum serta penegasan arah kebijakan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama masa jabatannya.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dari 1.940 debitur yang mengikuti kegiatan tersebut secara luring di Surabaya, debitur KUR reguler terdiri atas 1.800 yang berasal dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, dan Bank Jatim. 

    Kemudian KUR pekerja migran, sebanyak 40 debitur dari seluruh debitur KUR pekerja migran, dan untuk Kredit Program Perumahan (KPP) sebanyak 100 calon debitur oleh BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, BSI, Bank Nobu, Bank Jakarta, dan BJB. 

    Airlangga membeberkan penyaluran KUR saat ini masih hanya dimaksimalkan di sejumlah daerah saja, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Ia pun berharap penyaluran KUR dapat direalisasikan dan dimaksimalkan bagi pelaku UMKM yang berdomisili di luar pulau Jawa, hingga bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

    “Sekarang pinjaman KUR sudah disesuaikan untuk kebutuhan usaha. Sebagai contoh modal untuk calon pekerja migram Indonesia. Tadi disampaikan oleh Menteri P2MI, ada kebutuhan pendidikan, belajar bahasa. Itu sebetulnya seluruhnya bisa dibiayai oleh KUR, dan tidak dibatasi maksimal yang bisa untuk ditarik pekerja migran. Berapapun yang bisa ditarik pasti akan disetujui oleh Komite KUR. Jadi, batas kredit pekerja migran adalah langit. The sky is the limit,” ujar Airlangga, Selasa (21/10/2025). 

    Dia juga membeberkan bahwa pemerintah juga masif mendorong penyaluran KUR kepada mereka yang banyak bergerak di sektor produksi. Beberapa di antaranya pelaku UMKM di bidang industri padat karya, seperti pada industri tekstil, industri sepatu, industri kulit, termasuk kredit investasi yang disiapkan sampai dengan Rp20 triliun.

    “Kemudian kredit untuk petani tebu rakyat. Jadi untuk tanam tebu dikasih juga kredit. Dan kredit ini kita bisa kasih berulang-ulang. Jadi kita bisa menjaga rendemen tebu yang tinggi. Sehingga untuk tanam tebu juga kami berikan fasilitas,” ungkap Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga memaparkan bahwa penyaluran KUR juga menargetkan para pelaku UMKM yang bergerak di bidang konstruksi. Ia menyatakan maksimal plafon kredit yang dapat diajukan oleh para pelaku usaha tersebut sebesar Rp20 miliar.

    “Jadi kepada Bapak Ibu Gubernur, Walikota, dan Bupati, doronglah kontraktor-kontraktor daerah agar bisa membangun rumah untuk masyarakat. Ini merupakan bagian dari program Bapak Presiden [Prabowo Subianto] untuk menyediakan 3 juta rumah. Jadi, ini akan terus kami dorong, juga bisa menarik kredit untuk renovasi dan jumlahnya dipersiapkan dengan plafon yang besar khusus renovasi dan juga perbaikan sekitar Rp17 triliun dari segi demand,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyatakan berbagai kebijakan pendistribusian KUR yang melibatkan beberapa lembaga antar sektor tersebut adalah upaya pemerintah untuk mencapai total target penyaluran KUR yang dipatok pada 2025 sebesar Rp300,7 triliun.

    “Pemerintah menargetkan [total maksimal plafon] penyaluran KUR sebanyak Rp300,7 triliun tahun ini, dan [terdiri atas] KUR sebesar Rp282,57 triliun, kredit alsintan sebanyak Rp199,42 miliar, kredit industri padat karya sebesar Rp754 miliar, dan kredit program perumahan sebesar Rp17,18 triliun,” pungkasnya.

     

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (dua dari kiri) saat menyampaikan pernyataan usai peluncuran Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 ribu Debitur dan Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur./Bisnis-Julianus Palermo

     

  • Menteri PKP targetkan serapan Rp1 triliun KUR perumahan di Jember

    Menteri PKP targetkan serapan Rp1 triliun KUR perumahan di Jember

    Karena itu, untuk tahun depan saya perintahkan BP Tapera siapkan 8.000 kuota FLPP untuk Jember

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan serapan Rp1 triliun kredit usaha rakyat (KUR) perumahan di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Saya menargetkan serapan KUR bisa mencapai Rp1 triliun, mengingat potensi pasar di Jember sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa dan tingkat realisasi rumah subsidi yang termasuk tertinggi secara nasional,” katanya saat meninjau langsung kawasan perumahan bersubsidi di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Sabtu sore.

    Ia menekankan pentingnya mendorong serapan Kredit Usaha Rakyat perumahan di Kabupaten Jember.

    “Saya yakin ada ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terlibat di sektor itu, mulai dari developer, toko bangunan, kontraktor, hingga UMKM rumahan,” tuturnya.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.