Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • BRI Salurkan BLTS Kesra Tahap I Senilai Rp4,4 triliun untuk 4,9 Juta Keluarga

    BRI Salurkan BLTS Kesra Tahap I Senilai Rp4,4 triliun untuk 4,9 Juta Keluarga

    JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) Tahap I senilai Rp4,4 triliun kepada 4,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “BRI berkomitmen untuk mendukung Pemerintah dalam menyalurkan BLTS Kesra dalam menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dikutip Senin, 10 November.

    Ia menjelaskan, penerima BLTS Kesra dapat mencairkan dana bantuannya dengan mudah melalui berbagai jaringan BRI, baik jaringan kantor maupun jaringan e-channel.

    Hingga akhir Triwulan III 2025, BRI memiliki jaringan layanan yang sangat luas, terdiri atas 7.405 kantor operasional, 10.650 mesin ATM, 9.007 mesin CRM, serta lebih dari 1,2 juta Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima.

    Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

    BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur atau setara 74,4 persen dari total alokasi Rp175 triliun pada periode Januari sampai dengan September 2025.

    Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

    Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025.

    “Penyaluran BLTS Kesra Tahap I, bersama dengan dukungan atas berbagai inisiatif strategis lainnya seperti KUR, Program Makan Bergizi Gratis, FLPP dan KDKMP menegaskan komitmen BRI sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi nasional,” pungkas Hery.

  • Petani hidroponik di Kendari raih kesuksesan dengan KUR

    Petani hidroponik di Kendari raih kesuksesan dengan KUR

    ANTARA – Seorang petani di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berhasil mengembangkan usaha tanaman hidroponik lewat pemanfaatan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Usaha yang dirintis dengan modal pinjaman awal Rp10 juta sejak akhir 2018, kini mampu menghasilkan omzet hingga Rp250 juta per bulan. (Saharudin/Denno Ramdha Asmara/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga Kasus Korupsi Mengguncang Ponorogo Sepanjang 2025, Ini Deretannya

    Tiga Kasus Korupsi Mengguncang Ponorogo Sepanjang 2025, Ini Deretannya

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tahun 2025 menjadi catatan kelam bagi Kabupaten Ponorogo. Dalam kurun sebelas bulan terakhir, tercatat tiga kasus korupsi besar menyeret sejumlah pejabat publik, aparatur negara, hingga pihak swasta. Praktik lancung itu terjadi di sektor pendidikan, perbankan, hingga layanan kesehatan, menodai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan di Bumi Reog.

    1. Penyalahgunaan Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo

    Kasus pertama muncul dari dunia pendidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo pada Senin, 28 April 2025, resmi menetapkan Syamhudi Arifin (SA), Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo, sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) periode 2019–2024.

    Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, menyebut penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti kuat. SA diduga menggunakan sebagian dana BOS tidak sesuai peruntukan hingga merugikan keuangan negara.

    Sebelumnya, pada 12 November 2024, tim penyidik melakukan penggeledahan besar-besaran di sekolah tersebut. Sejumlah dokumen, perangkat elektronik, hingga unit bus dan dua mobil disita sebagai barang bukti. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai turut diperiksa untuk memperkuat konstruksi perkara.

    Kasus ini menjadi sinyal awal tahun yang getir bagi dunia pendidikan Ponorogo, karena muncul di tengah semangat transparansi pengelolaan dana BOS.

    2. Kredit Fiktif BRI Unit Pasar Pon Ponorogo

    Belum reda kasus di sektor pendidikan, Kejari Ponorogo kembali membongkar praktik korupsi di dunia perbankan rakyat. Pada Kamis, 26 Juni 2025, kejaksaan menetapkan empat tersangka berinisial SPP, NAF, DSKW, dan Lette dalam kasus kredit fiktif di BRI Unit Pasar Pon Ponorogo. Salah satu tersangka, Lette, hingga kini masih buron.

    Keempatnya diduga menyalahgunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024 dengan modus memanfaatkan identitas fiktif dan memanipulasi data penerima kredit. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang masih dalam proses penghitungan.

    “Ini merupakan kasus yang merugikan keuangan negara, maka undang-undang yang digunakan adalah UU Tindak Pidana Korupsi,” tegas Agung Riyadi.

    Kasus ini menambah panjang daftar penyimpangan di sektor keuangan lokal. Di tengah upaya pemerintah menyalurkan kredit untuk pemberdayaan UMKM, justru muncul praktik sistematis yang melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah.

    3. OTT KPK Menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    Kasus paling menghebohkan sekaligus menutup tahun 2025 adalah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

    Dalam konferensi pers Minggu (9/11/2025) dini hari, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap detail dugaan suap terkait pengurusan jabatan dan fee proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo.

    Semua bermula dari laporan bahwa dr. Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono, akan diganti. Merasa posisinya terancam, Yunus diduga berkoordinasi dengan Sekda Agus Pramono untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diserahkan kepada bupati agar tidak dimutasi.

    KPK mencatat uang yang berpindah tangan mencapai Rp1,25 miliar, dengan pembagian Rp900 juta untuk Bupati Sugiri dan Rp325 juta untuk Sekda Agus. Selain itu, ditemukan pula fee proyek RSUD senilai Rp1,4 miliar yang melibatkan rekanan swasta bernama Sucipto.

    “Dari jual beli jabatan hingga pemerasan proyek, inilah pola korupsi berantai yang kita temukan,” ungkap Asep.

    KPK kemudian menetapkan empat tersangka, yakni Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Agus Pramono (Sekda), Yunus Mahatma (Direktur RSUD), dan Sucipto (pihak swasta). Keempatnya kini ditahan untuk penyidikan lebih lanjut.

    Penetapan itu menjadi pukulan berat bagi pemerintahan Ponorogo. Sosok Sugiri, yang dikenal dekat dengan masyarakat lewat slogan “Oke frenn!”, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji.

    Tiga kasus besar yang mencuat sepanjang 2025 ini memperlihatkan rapuhnya tata kelola pemerintahan daerah. Dari dunia pendidikan hingga birokrasi tertinggi, pola penyimpangan kekuasaan yang berulang menunjukkan bahwa integritas publik di Ponorogo masih menghadapi ujian berat. [end/beq]

  • BRI Perkuat Komitmen Pemberdayaan Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

    BRI Perkuat Komitmen Pemberdayaan Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

    Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro sendiri dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh legalitas, perlindungan hukum, serta fasilitas pemerintah yang selama ini sulit dijangkau. Diselenggarakan di berbagai wilayah, festival ini telah memberikan manfaat besar bagi ribuan pelaku usaha mikro yang selama ini berjuang dengan berbagai keterbatasan.

    Manfaat yang dirasakan pengusaha mikro dari kegiatan ini antara lain kemudahan memperoleh legalitas usaha, perlindungan merek dan produk, peningkatan daya saing, meningkatnya kepercayaan konsumen, kemudahan akses pembiayaan, serta terbukanya peluang kemitraan dan ekspor. Dengan semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh legalitas dan pendampingan, UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berdaya saing secara berkelanjutan—baik di tingkat nasional maupun global.

    Dalam kesempatan tersebut, BRI turut menghadirkan para pelaku UMKM binaannya untuk tampil dan memperkenalkan produk-produk unggulan mereka kepada masyarakat luas. Bagi BRI, festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga ruang edukasi, kolaborasi, dan pemberdayaan bagi pelaku usaha agar dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

    Direktur Mikro BRI, Akhmad Purwakajaya, menjelaskan bahwa BRI secara konsisten memperkuat ekosistem pembiayaan mikro dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi, dan kemudahan akses terhadap layanan perbankan.

    “Sebagai bank yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, BRI konsisten untuk menjadi rumah besar bagi pengusaha UMKM. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan naik kelas,” ujarnya.Hingga September 2025, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur, atau sekitar 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun. Penyaluran KUR tersebut masih didominasi oleh sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi mencapai 64,31% dari total penyaluran.

    Dari seluruh sektor tersebut, pertanian menjadi kontributor utama, dengan pembiayaan sebesar Rp58,37 triliun atau 44,83% dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat BRI dalam memperkuat sektor riil serta menjaga ketahanan pangan nasional.

    Lebih dari sekadar pembiayaan, program KUR BRI juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, melalui pendampingan usaha, pelatihan digital, dan integrasi ke dalam ekosistem bisnis yang lebih besar. Langkah ini diambil agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh modal kerja, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dalam peningkatan kapasitas usaha dan literasi keuangan.

    “Kami berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra utama bagi pelaku usaha mikro, dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah, perlindungan dari risiko usaha melalui asuransi mikro, serta mendorong transformasi digital agar UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” imbuh Akhmad.Melalui berbagai program dan dukungan yang berkesinambungan, BRI menegaskan perannya sebagai mitra strategis bagi UMKM Indonesia. Kehadiran BRI di ajang seperti Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro menjadi bukti nyata bahwa bank ini tidak hanya memberikan akses finansial, tetapi juga membuka jalan bagi pengusaha kecil untuk tumbuh, mandiri, dan bersaing di tingkat global.

  • BRI Dukung Ratusan UMKM Binaan Tampil di Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

    BRI Dukung Ratusan UMKM Binaan Tampil di Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

    Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro merupakan pusat layanan terpadu yang memudahkan pelaku usaha mikro dalam mengakses legalitas, perlindungan hukum, dan fasilitas pemerintah yang sebelumnya sulit dijangkau. Diselenggarakan di berbagai daerah, festival ini telah melibatkan ribuan pelaku usaha mikro yang selama ini menjalankan usahanya dengan berbagai keterbatasan.

    Bagi pengusaha UMKM, manfaat festival ini sangat nyata seperti kemudahan memperoleh legalitas usaha, perlindungan merek dan produk, peningkatan daya saing di pasar, kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, kemudahan akses pembiayaan, serta terbukanya peluang kemitraan dan ekspor.

    Dengan semakin banyaknya pelaku usaha mikro yang mendapatkan legalitas dan pendampingan, UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berdaya saing secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

    Dalam ajang ini, BRI turut menghadirkan para pelaku UMKM binaan untuk tampil dan memperkenalkan produk-produk unggulan mereka kepada masyarakat luas. Tidak hanya sebagai ajang promosi, festival ini juga menjadi wadah edukasi, kolaborasi, dan pemberdayaan yang mendorong pelaku usaha untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.

    Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa BRI terus memperkuat ekosistem pembiayaan mikro dengan dukungan teknologi, edukasi, serta kemudahan akses layanan perbankan. Melalui keikutsertaan UMKM binaan dalam festival ini, BRI berharap dapat membangun ekosistem usaha mikro yang kuat, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Sebagai bank yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, BRI konsisten untuk menjadi rumah besar bagi pengusaha UMKM. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan naik kelas,” ujarnya.

    Akhmad menjelaskan, hingga September 2025 BRI telah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur, atau setara 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun.

    Penyaluran KUR BRI hingga akhir September 2025 tetap didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,31% dari total penyaluran. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp58,37 triliun atau setara 44,83% dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan BRI. Capaian ini merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil dan menjaga ketahanan pangan nasional.

    Program KUR BRI bukan sekadar pembiayaan, tetapi juga sarana pemberdayaan. Melalui pendampingan usaha, pelatihan digital, dan integrasi ke dalam ekosistem, BRI berupaya agar UMKM tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dalam hal kapasitas usaha dan literasi keuangan.

    “Kami berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra utama bagi pelaku usaha mikro, dengan menyediakan akses pembiayaan yang mudah, perlindungan dari risiko usaha melalui asuransi mikro, serta mendorong transformasi digital agar UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” imbuhnya.

  • BRI Hadirkan Ratusan Pengusaha UMKM Binaan dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

    BRI Hadirkan Ratusan Pengusaha UMKM Binaan dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

    Bagi pengusaha UMKM, manfaat festival ini sangat nyata seperti kemudahan memperoleh legalitas usaha, perlindungan merek dan produk, peningkatan daya saing di pasar, kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, kemudahan akses pembiayaan, serta terbukanya peluang kemitraan dan ekspor.

    Dengan semakin banyaknya pelaku usaha mikro yang mendapatkan legalitas dan pendampingan, UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berdaya saing secara berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.

    Dalam ajang ini, BRI turut menghadirkan para pelaku UMKM binaan untuk tampil dan memperkenalkan produk-produk unggulan mereka kepada masyarakat luas. Tidak hanya sebagai ajang promosi, festival ini juga menjadi wadah edukasi, kolaborasi, dan pemberdayaan yang mendorong pelaku usaha untuk terus tumbuh secara berkelanjutan.

    Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa BRI terus memperkuat ekosistem pembiayaan mikro dengan dukungan teknologi, edukasi, serta kemudahan akses layanan perbankan. Melalui keikutsertaan UMKM binaan dalam festival ini, BRI berharap dapat membangun ekosistem usaha mikro yang kuat, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Sebagai bank yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, BRI konsisten untuk menjadi rumah besar bagi pengusaha UMKM. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan naik kelas,” ujarnya.

    Akhmad menjelaskan, hingga September 2025 BRI telah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur, atau setara 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun. 

  • Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro Regional 6 November 2025

    Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro Regional 6 November 2025

    Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan akan bertindak tegas kepada bank dan lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang mempersulit pengusaha mikro.
    Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan, pihaknya terus memantau kepatuhan lembaga penyalur
    KUR
    agar tidak lagi meminta agunan untuk kredit di bawah Rp 100 Juta.
    Sebab, persoalan ini sempat menjadi sorotan dalam pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan DPR beberapa waktu lalu.
    “Kemarin Pak Menteri Keuangan jelas mengingatkan akan menindak (lembaga penyalur KUR) bahkan beliau dengan nada, hati-hati aja kalian, kalau kalian masih melakukan itu,” katanya.
    “Kalau tidak juga ada perubahan terhadap yang melakukan itu (persyaratan agunan), kami pun di Kementerian UMKM akan mengevaluasi apakah dia diturunkan atau dicabut kuota KUR-nya,” kata dia usai mengikuti rapat koordinasi
    penyaluran KUR 2025
    di Kantor Bank Indonesia, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (6/11/2025).
    Helvi mengatakan, ada beberapa alasan kenapa lembaga keuangan cendrung hati-hati memberikan kredit dengan plafon tinggi. Salah satu di antaranya, masih ada calon debitur yang mengunakan dokumen fiktif saat mengajukan kredit.
    Selian itu, pihak perbankan juga masih hati-hati memberikan kredit kepada pelaku UMKM yang baru merintis usahanya.
    “Karena itu kan bank itu juga hati-hati, masa usaha baru dan ada lagi yang penyalahgunaan dokumen di bawah itu. Jadi banyak faktor. Ada juga dari banknya sendiri, terlalu kaku dan terlalu berhati-hati,” kata dia.
    Ia meminta pihak perbankan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengakses KUR agar bisa mengembangkan usahanya.
    “Kami minta kalau memang usahanya ada dan dia kuat, itu skala usahanya kan bisa dihitung, kemudian riwayatnya kan bisa dihitung, bisa saja diyakinkan nasabah itu, misalnya yang minta itu 50 (UMKM), ya sudah kapasitasnya baru sekitar 7-5 secara bertahap. Tapi harga matinya adalah Rp 100 juta ke bawah, itu tidak boleh dipaksakan agunan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Koperasi Merah Putih Bojonegoro Desak DPRD Turun Tangan Atasi Krisis Pendanaan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) se-Kabupaten Bojonegoro mendesak DPRD setempat untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan pendanaan yang mengancam keberlangsungan koperasi. Tanpa kejelasan dukungan finansial, koperasi-koperasi ini khawatir tak bisa terus beroperasi.

    Desakan tersebut disampaikan langsung perwakilan KDMP dalam audiensi bersama Komisi B DPRD Bojonegoro, Rabu (5/11/2025). Mereka membawa delapan tuntutan konkret yang dinilai penting agar koperasi tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

    Juru Bicara KDMP se-Bojonegoro, Sugianto, menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini merupakan wadah pemberdayaan ekonomi rakyat yang seharusnya mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. “Salah satu tugas DPRD adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Inilah aspirasi kami,” ujarnya.

    Delapan tuntutan tersebut meliputi:

    Dukungan Alokasi CSR — KDMP meminta agar Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, baik daerah maupun swasta, dapat dialokasikan untuk permodalan dan pemberdayaan anggota koperasi.
    Penyertaan Modal APBD — Mereka mengusulkan adanya alokasi dana penyertaan modal langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Kredit Bunga Rendah — KDMP mendesak DPRD melobi bank-bank Himbara agar menurunkan suku bunga kredit produktif menjadi sekitar 3–4 persen, lebih rendah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 6 persen.
    Dukungan ASN — Pemerintah diharapkan memberikan dukungan moral dan menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja di KDMP yang sudah beroperasi.
    Kemitraan Strategis — KDMP meminta dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) khusus dengan program Badan Gizi Nasional (BGN) atau Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hak Prioritas — Pemberian hak istimewa dalam penyediaan barang dan jasa dengan mitra-mitra strategis.
    Kelonggaran Administrasi — Mereka berharap hasil pengecekan SLIK OJK atau BI terhadap pengurus dan pengawas koperasi tidak menjadi hambatan, mengingat sistem koperasi berbeda dengan usaha perorangan.
    Pengawasan Berkala — DPRD diminta melakukan monitoring dan evaluasi rutin agar KDMP tetap berjalan sesuai regulasi.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah realistis. Ia menekankan bahwa dana CSR merupakan program sosial yang sepenuhnya menjadi kebijakan masing-masing perusahaan, sementara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki prioritas program sendiri.

    “Meski demikian, kami berharap masukan ini dapat ditindaklanjuti,” kata Lasuri.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak selalu mengetahui besaran anggaran CSR perusahaan di wilayahnya. Karena itu, ia mengusulkan agar DPRD menjadwalkan audiensi bersama perusahaan-perusahaan di Bojonegoro yang berpotensi memberikan CSR.

    “Ini catatan untuk berbagi. Pengentasan kemiskinan harus berjalan, dan KDMP juga harus bisa berjalan. Untuk penyertaan modal langsung ke KDMP, mekanismenya hanya bisa melalui BUMD dengan Perda, dan prosesnya lama,” tegas politisi PAN tersebut. [lus/beq]

  • Purbaya Dapat Info Ada yang Bermain dalam Penyaluran KUR: Saya Investigasi!

    Purbaya Dapat Info Ada yang Bermain dalam Penyaluran KUR: Saya Investigasi!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menyelidiki penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, ada laporan terkait praktik tidak semestinya oleh bank penyalur.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komite IV DPD RI beberapa waktu lalu, salah satu anggota melaporkan bahwa terdapat bank yang meminta agunan dari calon debitur, meski yang diajukan tidak lebih dari Rp 100 juta. Hal ini membuat banyak UMKM yang enggan meminjam ke bank.

    “Kalau gitu ini jelaskan ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya, kalau mereka main-main ya hati-hati saja,” kata Purbaya, di Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

    Apabila praktik tersebut terbukti benar, menurut Purbaya, oknum tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Sebab, KUR merupakan program pemerintah yang dihadirkan untuk membantu UMKM.

    Di sisi lain, UMKM mengajukan kredit tidak lebih dari Rp 100 juta, maka seharusnya UMKM tersebut tidak perlu menjaminkan agunan.

    “Kalau saya sikat ntar ribut lagi orang-orang, ‘bukan urusan kamu’. Tapi biar saja, pajaknya gue gedein ya, biar susah hidupnya. Tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab, itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin,” ujarnya.

    Padahal, dalam praktiknya Purbaya mengatakan banyak bank yang menyalurkan KUR bukan untuk UMKM. KUR diberikan justru kepada para peminjam lama bank terkait, namun dengan subsidi bunga dari Kementerian Keuangan.

    “Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Saya punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup ya kita bereskan,” kata dia.

    Purbaya mengatakan, telah sejak lama Kementerian Keuangan mau melakukan pemeriksaan atas penyaluran KUR. Namun pihaknya cukup berhati-hati, mengingat program tersebut tidak berada di lingkup pengawasan Kementerian Keuangan.

    “Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu-ibu (anggota DPD) jagain saya ya? Nanti dibilang ‘lu ikut campur kementerian’. Aduh tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngeliat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu. UMKM dapat masalah itu, UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh memang sebetulnya,” tutur Purbaya.

    Menyangkut persoalan ini, Purbaya mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti bersama Kemenko Perekonomian. Hal ini mengingat KUR bukan program Kemenkeu melainkan Kemenko Perekonomian.

    Di samping itu, Purbaya juga menjawab tentang isu yang menyebut bahwa jatah KUR sudah habis. Menurutnya, informasi tersebut jelas salah. Setidaknya masih terdapat sekitar Rp 60 triliun dana KUR.

    “Dari catatan yang saya punya, di sini ada dana Rp 284 triliun. Baru dialokasin, Rp 228 triliun. Jadi ada masih hampir Rp 60 triliun,” kata Purbaya.

    (shc/hns)

  • Kemenkop dan P2MI sepakat berdayakan eks pekerja migran lewat kopdes

    Kemenkop dan P2MI sepakat berdayakan eks pekerja migran lewat kopdes

    Dengan pengalaman internasional, eks pekerja migran dapat membawa praktik bisnis baru, jejaring dan semangat profesional ke koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sepakat meningkatkan status kerja sama dalam penguatan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih serta pemberdayaan eks pekerja migran Indonesia.

    Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua kementerian.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kementerian P2MI dalam menjadikan koperasi sebagai sarana pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah menyelesaikan masa kontrak kerja di luar negeri.

    “Dengan pengalaman internasional yang mereka miliki, eks pekerja migran dapat membawa praktik bisnis baru, jejaring dan semangat profesional ke koperasi. Mereka juga bisa menjadi motor penggerak koperasi di desa,” ujar Ferry saat menerima audiensi Menteri P2MI Mukhtarudin di Jakarta, Jumat.

    Ferry menambahkan eks pekerja migran yang tergabung dalam koperasi diharapkan mampu mengaktualisasikan diri dan kembali produktif di lingkungan koperasi.

    Bahkan, mereka yang memiliki keterampilan dan kemampuan manajerial dapat berperan sebagai mentor dan akselerator operasional Kopdes/Kel Merah Putih di wilayah masing-masing.

    Menurut Ferry, kehadiran eks pekerja migran dalam koperasi akan memperluas basis ekonomi lokal. Mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang memperkuat rantai usaha produktif di desa melalui kopdes.

    “Kami ingin pasca penempatan (pekerja migran) berakhir, mereka bisa memutarkan uang yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri agar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian di sekitar tempat tinggalnya,” ucap Ferry.

    Ia menyatakan Kemenkop juga siap memberikan akses infrastruktur kopdes untuk mendukung sosialisasi Program Pekerja Migran Aman yang digagas P2MI. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, dan perlindungan bagi calon pekerja migran.

    Dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi pekerja migran, Kemenkop juga membuka peluang pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

    “Kami siap mendampingi, menginkubasi, dan membantu pembiayaan koperasi pekerja migran,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur lembaganya.

    Ia menilai Kopdes Merah Putih dapat menjadi wadah pemberdayaan dan sosialisasi program pemerintah bagi eks pekerja migran.

    “Masih banyak purna pekerja migran yang tidak memiliki literasi keuangan memadai. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan mereka mendapatkan pendampingan ekonomi dan akses usaha produktif,” kata Mukhtarudin.

    Ia menambahkan, pembentukan koperasi pekerja migran akan dikoordinasikan secara internal agar pembiayaannya dapat diintegrasikan, tidak hanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga lewat Badan Layanan Umum (BLU) milik Kemenkop.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.