Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • 92 Persen Penyaluran KUR Dilakukan Bank BUMN

    92 Persen Penyaluran KUR Dilakukan Bank BUMN

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) masih didominasi oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, 92% pembiayaan KUR dilakukan oleh bank BUMN dengan nilai Rp 1.088 triliun (2020-2023), sedangkan 8% sisanya oleh bank swasta dan lainnya.

    Erick menyampaikan, pemerintah saat ini juga sedang mengkaji target penyaluran KUR pada 2025 untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan sebesar Rp 200 triliun-Rp 300 triliun. 

    “Sesuai track record sebelumnya, yaitu 1.088 triliun, ini angkanya mirip-mirip yang kita dorong,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024). 

    Anak usaha Bank Rakyat Indonesia, yaitu Permodalan Nasional Madani (PNM) juga telah meluncurkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) untuk pembiayaan kepada perempuan dari keluarga prasejahtera dengan rentang Rp 2 juta-Rp 5 juta. 

    “Penerima program Mekaar hingga Agustus 2024 sebanyak 21,2 juta nasabah dengan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp 282 triliun,” kata Erick.

    Selain itu, program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) juga mampu menguatkan ekosistem tanaman kopi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, meliputi distribusi pupuk nonsubsidi, penyediaan benih unggulan, asuransi pertanian, pembiayaan modal kerja, hingga penyediaan offtaker oleh BUMN dan swasta. 

    “Hingga September 2024, lahan kopi program Makmur mencapai 12.769 hektare dengan lokasi terbesar di Temanggung, Jawa Tengah, dan Bondowoso, Jawa Timur,” ujar Erick.

  • Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

    Poin Penting Hasil Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi: Tax Holiday hingga Nasib PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

    Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

    Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

    Usia rakortas, Airlangga dan jajaran menteri memberikan keterangan pers. Berikut rangkuman sejumlah poin penting hasil rakortas yang disampaikan Airlangga:

    Perpanjangan Tax Holiday

    Pemerintah memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    “Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%,” ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, perusahaan asing atau korporasi multinasional tidak akan menerima tax holiday secara maksimal sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Perpanjangan Diskon PPN Perumahan hingga Mobil Listrik

    Pemerintah memperpanjang sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, mulai dari sektor perumahan hingga kendaraan listrik, hingga tahun depan atau 2025.

    Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

    Dia belum merincikan besaran anggaran maupun unit untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

    Nasib Rencana Kenaikan PPN

    Airlangga menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dia mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan,” kata Airlangga.

    Insentif Industri Padat Karya

    Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

    Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

    “Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi,” jelas Airlangga.

    Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

    Aturan Baru Perburuhan hingga Aksesi OECD & BRICS

    Airlangga juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

    “Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan kerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan. Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

    Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

  • Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025

    Diskon Pajak PPN Perumahan dan Kendaraan Listrik Diperpanjang hingga 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

    Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

    “Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

    Dia belum merincikan besaran anggaran maupun kuota untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut.

    Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan demikian, sambungnya, perekonomian bisa tumbuh secara signifikan.

    “Yang sangat diperlukan oleh kelas menengah dan masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, kedua untuk mobilitas, untuk bekerja,” jelas Airlangga.

    Selain itu, mantan ketua umum Partai Golkar itu memastikan pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya. Tak hanya itu, dia menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

    Sejumlah program kerja sejumlah kementerian yang dibawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjadi bahasan. Airlangga menjelaskan, pihaknya akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

    Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, hingga para wakil menteri dan para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

  • Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Menko Airlangga Kumpulkan Menteri Ekonomi Minggu-Minggu, Ini Bahasan Pentingnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat pembahasan mengenai Usulan Program Quick Win Kementerian di bidang ekonomi.

    Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil pembahasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari hasil pembahasan ini, kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam rapat hari ini,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Poin-poin hasil pembahasan meliputi:

    1. Ketenagakerjaan

    Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan akan mempersiapkan regulasi yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perubahan ini juga mencakup konsekuensi pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dari BP2MI.

    2. Devisa Hasil Ekspor

    Regulasi terkait pengelolaan devisa hasil ekspor saat ini sedang disiapkan.

    3. UMKM

    Regulasi terkait UMKM sedang dalam tahap penyusunan, termasuk RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih bagi bank terkait laporan keuangan kementerian dan lembaga.

    4. Peraturan Prioritas

    Berbagai peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP) sedang diproses, termasuk insentif yang diusulkan untuk dilanjutkan pada tahun depan. Ini mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk berbagai sektor, seperti kendaraan bermotor berbasis listrik dan properti.

    5. Kredit Usaha

    Pembahasan mengenai regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Alsintan, serta usulan baru untuk kredit investasi bagi industri padat karya juga menjadi agenda penting.

    6. Program Ketenagakerjaan

    Beberapa revisi program kerja di bidang ketenagakerjaan sedang dipersiapkan, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan, regulasi platform, serta integrasi program Siap Bekerja dan Kartu Pekerja.

    7. Industri dan UMKM

    Kementerian Perindustrian juga mengusulkan program terkait larangan terbatas (lartas) impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu bagi sektor industri. Pemerintah juga akan membentuk Gugus Tugas atau Task Force untuk membahas ini secara detail.

    Selain itu, Pemerintah akan terus mendukung hilirisasi industri, termasuk pengembangan hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat, peningkatan lifting migas, dan pemanfaatan biofuel serta bioethanol.

    Airlangga menambahkan, Satgas subsidi tepat sasaran di Kementerian ESDM tengah bekerja, dan terkait dengan investasi, mekanisme tax holiday dari Kementerian Keuangan telah tersedia untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.

  • Target Swasembada Pangan 4 Tahun, Ini Pesan dari Guru Besar UGM

    Target Swasembada Pangan 4 Tahun, Ini Pesan dari Guru Besar UGM

    Liputan6.com, Yogyakarta – Guru Besar bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Subejo, memberikan pandangannya soal target swasembada pangan pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya mencapai target itu perlu kebijakan yang tepat karena sektor pertanian memiliki banyak tantangan. ”Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini,” ujar Subejo, Selasa 29 Oktober 2024.

    Subejo menyebut tantangan pertama adalah masifnya konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang menjadi ancaman serius dalam upaya peningkatan produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. “Kondisi ini menjadi ironi mengingat kebutuhan cetak lahan sawah diprediksi terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan permintaan padi.”

    Subejo mengatakan bahwa target pemerintah mencapai swasembada pangan, harus diikuti dengan memiliki kebijakan dan program yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi. Program ini harus melibatkan berbagai lembaga dan kementerian di tingkat pusat dan daerah. “Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala yang terbatas supaya manageable, untuk daerah-daerah yang memiliki kesesuaian tinggi agar pengembangan komoditas pertanian dapat dilakukan,” kata Subejo.

    Intensifikasi di daerah basis produksi pangan adalah hal yang medesak sebab selama ini intensifikasi lahan basah masih kurang dari 200 persen yang artinya baru ditanami kurang dari dua kali dalam satu tahun. Ia yakin adanya dukungan sistem irigasi yang baik, akan sangat terbuka peluang untuk meningkatkan intensitas penanaman sampai dua kali. “Dan bahkan untuk daerah tertentu yang ketersediaan airnya memadai bisa tiga kali tanam dalam waktu satu tahun.”

    Permasalahan kedua, Subejo menyebut masalah klasik yaitu pasca panen yang membuat harga jeblok ketika panen raya tiba karena sistem distribusi logistik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal mendesak yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem informasi produksi dan distribusi pangan, termasuk hortikultura, yang melibatkan multi-stakeholders sehingga dapat terdata dengan rinci jumlah dan sebaran produk pertanian serta distribusinya. “Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin,” ujar Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Fakultas Pertanian ini.

    Menurutnya, dorongan dari industri pengolahan yang bermanfaat sangat penting, saat produk mentah melimpah dan dapat diproses atau diawetkan yang tetap memiliki nilai ekonomi. Selain itu perlu mengatasi keterbatasan literasi finansial di kalangan petani karena usaha pertanian membutuhkan modal yang tidak sedikit. “Meskipun pemerintah sebetulnya memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun sayangnya program ini belum berjalan efektif di kalangan petani. Hal ini dikarenakan pola pikir konvensional petani yang masih menganggap KUR merepotkan dan kurang bermanfaat.”

    Subejo mengatakan pentingnya integrasi pembiayaan dengan sistem insentif bunga rendah bagi petani, contohnya melalui kredit BUMN, CSR korporasi, pembiayaan dari pemerintah daerah, atau pembiayaan dari dana desa. “Sebetulnya pemerintah memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani melalui kelompok tani atau tokoh-tokoh petani serta mendekatkan layanan pembiayaan ke desa-desa,” jelasnya.

    Keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan petani masih menjadi masalah tersendiri sehingga hasil produksi kurang maksimal. Salah satu bukti nyata adalah biaya produksi beras yang mencapai Rp 5.500/kg di Indonesia, hampir dua kali lipat dari biaya produksi di Vietnam yang hanya Rp 2.900/kg saja.

    Subejo menjelaskan sistem produksi pertanian di Indonesia termasuk dalam ekonomi berbiaya tinggi. Sehingga penting ada langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian misalnya peningkatan dan pengorganisasian skala usaha atau konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, penyuluhan pertanian dan edukasi petani supaya konsisten menggunakan sumber daya lebih efisien. “Bisa juga dilakukan dengan mengintroduksi inovasi yang lebih efisien misalnya hemat air dan hemat pupuk,” jelasnya

    Permasalahan lainnya yang mayoritas petani alami adalah krisis manajemen, banyak petani menggunakan uang hasil panen untuk kebutuhan hidup harian tanpa persiapan matang untuk proses penggarapan lahan di musim tanam berikutnya. Menurutnya petani belum melakukan farm record sehingga tata kelola pertaniannya berubah-ubah dari waktu ke waktu dan sulit mengantisipasi resiko produksi.

    Ia menyatakan diversifikasi produk harus dipikirkan agar output yang dihasilkan tidak hanya bahan mentah namun dikombinasi dengan produk olahan atau produk sekunder. Ia menilai untuk mencapai swasembada pangan penting juga dalam mengelola kebijakan impor beras yang sering tidak menyentuh akar masalah krisis pangan di Indonesia.

  • Dorong Keberlanjutan, BNI Fokus Pembiayaan UMKM Naik Kelas

    Dorong Keberlanjutan, BNI Fokus Pembiayaan UMKM Naik Kelas

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menaruh perhatian serius pada dukungan pendanaan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar keberlanjutan dalam implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG).

    Direktur Risk Management BNI David Pirzada mengatakan, akses mudah terhadap pembiayaan untuk pertumbuhan usaha UMKM merupakan langkah penting dalam pemberdayaan UMKM untuk mendukung perekonomian nasional. Dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal, UMKM dapat mengembangkan usaha mereka, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

    “Selain itu, pemberdayaan UMKM juga berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” sebut dia.

    Hingga akhir September 2024, BNI konsisten menyalurkan kredit ke segmen UMKM, termasuk kredit usaha rakyat (KUR) bersubsidi dan non-KUR. Penyaluran kredit ke sektor UMKM mencapai Rp 77,3 triliun yang terdiri dari KUR sebesar Rp 36,6 triliun dan non-KUR sebesar Rp 40,7 triliun.

    “Hal ini mencerminkan komitmen kuat BNI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujar David.

    Keterlibatan BNI dalam pemberdayaan UMKM juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas. Dengan menjalin kemitraan strategis bersama berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, BNI berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

    Lebih lanjut David memaparkan, BNI tidak hanya memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pelatihan agar mereka dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Melalui program-program inovatif seperti Jejak Kopi Khatulistiwa, BNI UMKM Ramah Lingkungan, Kampung Budidaya Perikanan dan Expora, BNI membantu UKM mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

    Komitmen BNI dalam menciptakan bisnis berbasis ESG terlihat pada pencapaian portofolio keberlanjutan yang mencapai Rp 188 triliun, 26% dari total kredit BNI per September 2024. Ini bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang membangun komunitas yang lebih kuat dan berdaya saing.

    “Melalui berbagai inisiatif ini, BNI berperan aktif dalam memajukan perekonomian lokal sambil menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuh dia.

  • Hari Keuangan Nasional, Momentum Bank Mandiri Perkuat Layanan Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Page 3

    Hari Keuangan Nasional, Momentum Bank Mandiri Perkuat Layanan Inklusif untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Page 3

    Program Livin’ Pasar jadi salah satu yang punya tujuan akhir untuk membangun ekosistem pasar yang terintegrasi. Hal ini berarti dalam pengelolaan pasar, pedagang atau supplier dan pembeli bisa saling terhubung lewat layanan ini. Misalnya dalam pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

    Selain itu, ada juga Mandiri Agen, yang menjadi program mitra antara bank dengan nasabah, baik pengussaha individual maupun yang berbadan hukum. Laku Pandai ala Bank Mandiri ini menghadirkan sarana transaksi berupa aplikasi Mandiri Agen maupun EDC Mini ATM.

    Tak hanya sebatas itu, ada juga Mandiri Agen yang menyasar khusus di daerah yang belum terjangkau bank, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini memberikan kemudahan akses transaksi perbankan dan nonperbankan, pembukaan rekening tahunan dan pengajuan kredit mikro produktif.

    Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga memiliki program inkubasi untuk pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernama Mandiri DigipreneurHub. Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.

    Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta. “Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank,” tutur Ali. 

    Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan. 

  • Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp 42 Triliun Kuartal III 2024

    Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp 42 Triliun Kuartal III 2024

    Jakarta –

    PT Bank Mandiri (Persero) mencetak laba bersih sebesar Rp 42 triliun di kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 7,56% dibandingkan periode yang sama dari tahun lalu atau year-on-year (YoY).

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan kenaikan ini didukung dengan kenaikan penyaluran kredit secara konsolidasi mencapai 20,8% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.590 triliun per Kuartal III 2024.

    “Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri,” kata Darmawan, dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal III 2024 Bank Mandiri, Rabu (30/10/2024).

    Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik. Darmawan mengatakan, CAR bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

    “Melalui strategi wholesale ecosystem, Mandiri berhasil menjaga Non Performing Loan (NPL)jauh di Bawah industry, di level 0,97%. Rata-rata industri di 2,29%,’ ujarnya.

    Hingga akhir September 2024, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024.

    Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024. Begitu pula dengan kredit usaha rakyat (KPR) tumbuh mencapai 16,2%.

    “Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia,” kata dia.

    Ia juga mempertegas komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah mencapai Rp 32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM.

    Di samping itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024. Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

    Lihat Video: Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung

    (shc/kil)

  • Prabowo Ingin Indonesia Swasembada Pangan, Ini Saran Pakar Pertanian UGM

    Prabowo Ingin Indonesia Swasembada Pangan, Ini Saran Pakar Pertanian UGM

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan memperluas lahan panen hingga empat juta hektare. Namun, menurut Guru Besar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Subejo, target ini tidak mudah dicapai.

     “Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini,” ujar Subejo pada Selasa (29/10/2024).

    Subejo menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah konversi lahan pertanian yang masif menjadi lahan nonpertanian. Hal ini menjadi tantangan besar di tengah isu perubahan iklim yang semakin meningkat. Kebutuhan cetak lahan sawah diperkirakan akan terus naik, terutama seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan permintaan pangan pokok.

    Untuk mencapai swasembada, Subejo menegaskan perlunya kebijakan yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, hingga diversifikasi yang melibatkan lembaga dan kementerian pusat serta daerah.

     “Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala terbatas supaya manageable,” ungkapnya, menekankan pentingnya pemilihan lokasi dengan kesesuaian tinggi untuk pengembangan pertanian.

    Tantangan lainnya adalah meningkatkan intensifikasi di daerah produksi pangan utama. Menurutnya, saat ini intensifikasi lahan basah masih kurang dari 200 persen atau baru ditanami kurang dari dua kali per tahun. Dengan dukungan sistem irigasi yang memadai, Subejo yakin intensitas tanam bisa ditingkatkan hingga dua bahkan tiga kali di daerah tertentu.

    Subejo juga menyoroti masalah klasik pascapanen, yaitu harga hasil pertanian yang anjlok saat panen raya akibat distribusi logistik yang belum merata. Ia menyarankan pengembangan sistem informasi yang melibatkan multi-stakeholders untuk mencatat produksi dan distribusi pangan secara rinci.

     “Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin,” ujarnya.

    Selain distribusi, Subejo menilai pengolahan hasil panen menjadi langkah penting. Dengan adanya industri pengolahan, produk mentah dapat diawetkan dan tetap bernilai ekonomi tinggi saat pasokan melimpah.

    Di sisi lain, rendahnya literasi finansial dan pemahaman teknologi di kalangan petani juga menghambat produksi. Kendati pemerintah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemanfaatannya masih rendah di kalangan petani.

     “Sebetulnya pemerintah memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani melalui kelompok tani atau tokoh-tokoh petani,” jelas Subejo. Dia juga mengusulkan integrasi pembiayaan dari berbagai sumber dengan insentif bunga rendah.

    Kendala lain terkait efisiensi produksi, biaya produksi beras di Indonesia hampir dua kali lipat dari Vietnam. Subejo menekankan perlunya langkah strategis, seperti peningkatan skala usaha, konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, serta edukasi efisiensi sumber daya. 

    “Bisa juga dilakukan dengan mengintroduksi inovasi yang lebih efisien misalnya hemat air dan hemat pupuk,” tambahnya.

    Terakhir, Subejo menyoroti krisis manajemen petani yang kerap menggunakan hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari tanpa perencanaan musim tanam berikutnya. Penguatan kelembagaan petani dianggap penting untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, termasuk diversifikasi produk pertanian.

     “Akan lebih baik lagi jika dikombinasi dengan jasa seperti agrowisata sebagai produk tersier,” tandasnya.

    Meski pemerintah rutin mengimpor beras untuk kebutuhan dalam negeri, Subejo menilai kebijakan tersebut hanya solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan krisis pangan.

  • BTN dukung bazar UMKM BUMN di Sarinah

    BTN dukung bazar UMKM BUMN di Sarinah

    Sebagai BUMN, BTN terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi UMKM untuk maju sehingga dapat turut menopang pertumbuhan ekonomi nasionalJakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mendukung bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BUMN dengan tajuk BerKRIYAsi yang diselenggarakan di lantai LG Sarinah, Jakarta, pada 17-20 Oktober 2024.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan, perseroan terus berupaya mendukung pengembangan UMKM baik melalui penyediaan pembiayaan, pembinaan, maupun wadah untuk promosi.

    Hingga kini, lanjut Nixon, BTN telah membiayai dan membina berbagai UMKM mulai dari usaha yang berkaitan dengan perumahan hingga keluarga.

    “Sebagai BUMN, BTN terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi UMKM untuk maju sehingga dapat turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Nixon.

    Gelaran bazar UMKM BUMN BerKRIYAsi merupakan kegiatan yang diinisiasi Kementerian BUMN dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bazar ini menghadirkan beragam jenis UMKM yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi mereka untuk memamerkan dan menjual berbagai produk inovatif yang dihasilkan.

    Penyelenggaraan bazar tematik ini juga ditargetkan dapat meningkatkan pengembangan UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pada bazar berKRIYAsi, BTN juga menghadirkan beragam jenis UMKM tersebut di antaranya yang bergerak di bisnis batik, aksesoris, anyaman plastik daur ulang, ecoprint & fashion craft, kerajinan pernak-pernik, tas rotan, perhiasan, hingga furnitur. BTN juga memberikan diskon hingga 74 persen untuk transaksi menggunakan btnmobile.

    Peran lain yang telah dilakukan BTN dalam mengembangkan UMKM adalah dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hingga semester I/2024, BTN telah mencatatkan pertumbuhan KUR sebesar 101,6 persen menjadi Rp2,4 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Lima daerah yang berkontribusi terbesar dalam penyaluran KUR BTN antara lain, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.

    BTN juga menerapkan tiga strategi utama untuk meningkatkan penyaluran kredit KUR sepanjang 2024. Ketiga strategi itu antara lain, ekspansi jumlah outlet KUR mencapai 300 outlet, fokus KUR di usaha kecil yang terhubung dengan ekosistem perumahan, dan digitalisasi proses KUR (BTN LAKU) untuk percepatan proses kredit.

    Sementara itu, selain di Sarinah, Bazar UMKM berKRIYAsi juga akan dilaksanakan di Makassar tepatnya di Trans Studio Mall Makassar pada 24-27 Oktober 2024. Pada kedua bazar tersebut, seluruh UMKM yang hadir juga terdaftar di marketplace platform www.padiumkm.id, sehingga memberikan kemudahan transaksi online kepada seluruh pengunjung.

    Baca juga: BTN fokus pada pembiayaan KPR dan UMKM usai pemisahan unit syariah
    Baca juga: BTN fasilitasi pelaku UMKM jual produk ke pasar China
    Baca juga: DPR dorong BRI dan BTN tingkatkan layanan penyaluran kredit ke UMKM

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024