Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Dukung Program Prioritas Prabowo, Pemerintah Siapkan Skema KUR – Espos.id

    Dukung Program Prioritas Prabowo, Pemerintah Siapkan Skema KUR – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi kredit usaha rakyat (KUR). (kur.ekon.go.id)

    Esposin, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan, menyampaikan dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodir berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga sektor perumahan.

    Promosi
    Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

    “Sehingga, harapannya program KUR juga bisa membantu atau men-support program prioritas tersebut,” kata Ferry dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

    Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, menurutnya KUR, bisa gunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    “Untuk petani, peternak, nelayan maupun usaha produktif sektor pangan lainnya. Jadi ini yang kita harapkan juga, kita harapkan teman-teman penyalur dan penjamin juga bisa men-support ini dengan tetap menjaga penyaluran ke sektor-sektor yang menjadi prioritasnya pemerintah,” jelasnya seperti dikabarkan Antara. 

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan guna pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). 

    Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program ini.

    Kemudian untuk program prioritas di bidang perumahan, Ferry menyampaikan perluasan infrastruktur konektivitas dan dukungan pembangunan IKN oleh usaha produktif seperti penyediaan hunian tempat tinggal, kos-kosan, jasa travel menuju IKN dapat didukung juga dengan pembiayaan KUR.

    “Sehingga tadi ini bisa lebih mengakomodir kebutuhan perumahan yang kalau kita lihat dari targetnya pemerintah itu sekitar 3 juta rumah,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan, untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, dapat memanfaatkan KUR melalui pembebasan akses KUR Mikro dan suku bunga tetap 6% kepada petani dengan luas lahan kurang dari 2 hektare.

    Terakhir, untuk program hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah berencana menyediakan KUR khusus berbasiskan kelompok atau klaster dengan komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, klaster pariwisata atau komoditas produktivitas lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR.

    Pihaknya juga bakal mengembangkan skema KUR lainnya yang sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha produktif untuk diversifikasi sumber energi.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pemerintah siapkan skema KUR guna dukung program prioritas Prabowo

    Pemerintah siapkan skema KUR guna dukung program prioritas Prabowo

    harapannya program KUR juga bisa membantuJakarta (ANTARA) – Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan menyampaikan dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodir berbagai program prioritas seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, hingga sektor perumahan.

    “Sehingga, harapannya program KUR juga bisa membantu atau men-support program prioritas tersebut,” kata Ferry dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan misalnya, secara historis sekitar 30 persen dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

    Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, menurutnya KUR, bisa gunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    “Untuk petani, peternak, nelayan maupun usaha produktif sektor pangan lainnya. Jadi ini yang kita harapkan juga, kita harapkan teman-teman penyalur dan penjamin juga bisa men-support ini dengan tetap menjaga penyaluran ke sektor-sektor yang menjadi prioritasnya pemerintah,” jelasnya.

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan guna pembiayaan kepada pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program ini.

    Kemudian untuk program prioritas di bidang perumahan, Ferry menyampaikan perluasan infrastruktur konektivitas dan dukungan pembangunan IKN oleh usaha produktif seperti penyediaan hunian tempat tinggal, kos-kosan, jasa travel menuju IKN dapat didukung juga dengan pembiayaan KUR.

    “Sehingga tadi ini bisa lebih mengakomodir kebutuhan perumahan yang kalau kita lihat dari targetnya pemerintah itu sekitar 3 juta rumah,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan, untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, dapat memanfaatkan KUR melalui pembebasan akses KUR Mikro dan suku bunga tetap 6 persen kepada petani dengan luas lahan kurang dari 2 hektare.

    Terakhir, untuk program hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), pemerintah berencana menyediakan KUR khusus berbasiskan kelompok atau klaster dengan komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, klaster pariwisata atau komoditas produktivitas lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR.

    Pihaknya juga bakal mengembangkan skema KUR lainnya yang sesuai kebutuhan dalam pengembangan usaha produktif untuk diversifikasi sumber energi.

    Baca juga: Pemerintah sebut KUR dapat jadi alternatif gantikan pinjol
    Baca juga: Pemerintah catat realisasi KUR capai Rp246,58 Triliun
    Baca juga: Menteri UMKM pastikan penyaluran KUR berkualitas dan tepat sasaran

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Beberkan Dampak Geber KUR ke UMKM

    Pemerintah Beberkan Dampak Geber KUR ke UMKM

    Jakarta –

    Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya mengatakan, kredit usaha rakyat (KUR) lebih fleksibel untuk masuk ke seluruh kebijakan yang ada di pemerintah. Edy bilang, setiap kebijakan pemerintah, terutama terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa disusupi oleh KUR.

    Selain itu, Edy menyampaikan bahwa kesenjangan pendanaan (financial gap) saat ini berada di angka Rp 1.605 triliun potensinya. Edy menyebut dengan angka financial gap yang masih besar, masih banyak potensi yang digarap.

    “Masyarakat yang belum menikmati akses pembiayaan juga masih besar sekali. Jadi kalau kita lihat besarnya Rp 1.605 triliun,” ujar Edy dalam paparannya di acara KUR Meets The Press, Rabu (13/11/2024).

    Selain itu, Edy menyampaikan bahwa sejauh ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI secara nasional telah menyalurkan KUR kurang lebih sebesar Rp 180 triliun.

    “Jadi, BRI ini menyalurkan kira-kira hampir Rp 1 triliun setiap hari. Bayangkan saja, Rp 1 triliun setiap hari. Itu angka yang cukup fantastis, hampir kira-kira 60.000-70.000 nasabah. Kalau tidak dilakukan dengan menggunakan sistem yang baik, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik,” ujar Edy.

    Hasil dari kebijakan ini, Edy merinci bahwa program KUR memberikan efek positif terhadap penerima KUR dengan peningkatan keuntungan sebesar 32% di setiap usaha.

    “Kemudian, juga mendapatkan peningkatan pendapatan. Dari ketika mereka sebelum dan sesudah, itu ternyata peningkatan pendapatan mereka itu 28,8%. Kemudian, kalau kita lihat dari hasil share on food expenditure, dari hasil sesuai dengan hukum Engel atau Engel Law, menyatakan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka porsi biaya belanjanya akan berkurang,” papar Edy.

    Menurutnya, saat debitur mendapatkan KUR maka angka porsi belanja mereka akan menurun sebesar 8,67%. Jika menilik dari sisi peningkatan tenaga kerja, Edy juga bilang ada kenaikan sebesar 0,37% dan peningkatan aset sebesar 0,25%.

    Lebih lanjut, Edy memaparkan hasil studi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BRI, Universitas Diponegoro, World Bank, dan Bank Jateng mengungkapkan bahwa penerima KUR secara rata-rata mendapatkan peningkatan pendapatan.

    “Kalau studinya BRIN dan BRI, peningkatan (pendapatan)-nya di antara 32%-50%. Kemudian kalau studi dari Universitas Diponegoro dan Bank Jateng, itu peningkatannya sebesar 20%. Kemudian juga peningkatan keuntungan juga meningkat hingga 34% menurut studi dari BRIN dan BRI,” tandas Edy.

    Tonton juga Video: Alasan KUR Tidak Masuk Program Pemutihan Kredit UMKM

    (acd/acd)

  • KUR Bisa Jadi Alternatif Gantikan Pinjol – Espos.id

    KUR Bisa Jadi Alternatif Gantikan Pinjol – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi pinjaman.

    Esposin, JAKARTA — Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi alternatif akses pembiayaan menggantikan pinjaman online (pinjol).

    Dalam pemaparannya, dirinya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan KUR dalam mendapatkan akses pembiayaan di sektor produktif dibandingkan menggunakan layanan pinjol.

    Promosi
    Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening

    “Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menggantikan itu (pinjol). Kita edukasi masyarakat bahwa kita bikin usaha yang bagus dulu, kemudian penuhi syaratnya nanti pasti akan dapat, dan itu pasti akan membantu mereka, karena kan bunganya sangat rendah,” kata Gede dalam acara dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Menurutnya, pembiayaan lewat KUR relatif lebih aman untuk diakses daripada pinjol yang kerap menimbulkan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah.

    Selain itu, dibandingkan pinjol, KUR juga menawarkan bunga yang kompetitif dan tidak perlu adanya tambahan agunan untuk nilai pinjaman maksimal Rp100 juta. Gede menjelaskan, saat ini tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR cukup terjaga, yakni berada di angka 2,19%. 

    “NPL kita saat ini adalah 2,19%. Jadi kemarin isu yang mengatakan 5% itu tidak benar,” tuturnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Gede menilai angka NPL yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa program KUR sejauh ini telah dikelola dengan baik sehingga menjadi pilihan yang lebih aman bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, ke depannya pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap program KUR agar lebih tepat sasaran.

    “Mudah-mudahan nanti juga kalau ini bisa dilakukan dengan baik barangkali nanti yang namanya pinjol mudah-mudahan juga bisa kita bantu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya,” ucapnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR mencapai Rp246,58 triliun per Oktober 2024 yang disalurkan kepada 4,27 juta debitur. Realisasi KUR tersebut mencapai 88,06% dari target penyaluran KUR 2024 yang ditetapkan sebesar Rp280 triliun.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pemerintah sebut KUR dapat jadi alternatif gantikan pinjol

    Pemerintah sebut KUR dapat jadi alternatif gantikan pinjol

    Kita edukasi masyarakat bahwa kita bikin usaha yang bagus dulu, kemudian penuhi syaratnya nanti pasti akan dapatJakarta (ANTARA) – Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gede Edy Prasetya menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi alternatif akses pembiayaan menggantikan pinjaman daring (pinjol).

    Dalam pemaparannya, dirinya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan KUR dalam mendapatkan akses pembiayaan di sektor produktif dibandingkan menggunakan layanan pinjol.

    “Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menggantikan itu (pinjol). Kita edukasi masyarakat bahwa kita bikin usaha yang bagus dulu, kemudian penuhi syaratnya nanti pasti akan dapat, dan itu pasti akan membantu mereka, karena kan bunganya sangat rendah,” kata Gede dalam acara dalam acara KUR Meets The Press di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, pembiayaan lewat KUR relatif lebih aman untuk diakses daripada pinjol yang kerap menimbulkan masalah terkait penyalahgunaan data pribadi nasabah.

    Selain itu, dibandingkan pinjol, KUR juga menawarkan bunga yang kompetitif dan tidak perlu adanya tambahan agunan untuk nilai pinjaman maksimal Rp100 juta. Gede menjelaskan, saat ini tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) KUR cukup terjaga, yakni berada di angka 2,19 persen.

    “NPL kita saat ini adalah 2,19 persen. Jadi kemarin isu yang mengatakan 5 persen itu tidak benar,” tuturnya.

    Gede menilai angka NPL yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa program KUR sejauh ini telah dikelola dengan baik sehingga menjadi pilihan yang lebih aman bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, ke depannya pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap program KUR agar lebih tepat sasaran.

    “Mudah-mudahan nanti juga kalau ini bisa dilakukan dengan baik barangkali nanti yang namanya pinjol mudah-mudahan juga bisa kita bantu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya,” ucapnya.

    Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi KUR mencapai Rp246,58 triliun per Oktober 2024 yang disalurkan kepada 4,27 juta debitur. Realisasi KUR tersebut mencapai 88,06 persen dari target penyaluran KUR 2024 yang ditetapkan sebesar Rp280 triliun.

    Baca juga: Pemerintah catat realisasi KUR capai Rp246,58 Triliun
    Baca juga: Menteri UMKM pastikan penyaluran KUR berkualitas dan tepat sasaran

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petani Jambu Citra di Kudus Sukses Berkat KUR BRI

    Petani Jambu Citra di Kudus Sukses Berkat KUR BRI

    Jakarta –

    Di Desa Menawan, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hampir setiap warganya memiliki pohon jambu citra yang jumlahnya mencapai ribuan. Salah satu warga yang merupakan petani jambu citra adalah Siswadi.

    Namun, Siswadi mengatakan bibit jambu citra yang ditanam di Desa Menawan bukan endemik daerah tersebut. Dia bercerita kalau sebenarnya desanya memiliki varietas jambu air cincalo.

    Awalnya Siswadi hanya memiliki 50 pohon jambu citra yang ditanamnya sendiri. Namun melihat permintaan pasar yang tinggi sekaligus jadi peluang usaha menjanjikan, Siswadi kini memiliki sekitar 150 pohon jambu citra. Sekali panen dari ratusan pohon itu, Siswadi bisa menghasilan sekitar tiga ton jambu citra.

    “Awalnya memang jambu cincalo tumbuh di desa kami, namun pasarnya kurang mengena. Lalu ada petani di desa kami yang aktif berinovasi dan pergi ke daerah Salaman, Magelang beli bibit. Awalnya belum tahu jenisnya jambu apa, sampai akhirnya tumbuh dan ternyata itu adalah jambu citra yang laku banget di daerah Jakarta. Akhirnya warga yang tadinya petani padi, tebu, dan jambu cincalo beralih menanam jambu citra,” ujar Siswadi dikutip dari siaran pers BRI, Rabu (13/11/2024).

    Untuk mengembangkan usahanya, Siswadi mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI untuk perawatan pohon jambu citra. Modal itu ia gunakan untuk membeli pupuk dan obat hama. Bagi pria berusia 43 tahun itu, perawatan pohon jambu citra harus maksimal.

    “Perawatannya nggak bisa asal-asalan. Pohon yang lebat bunganya, kami atur jaraknya sekitar 20 cm biar hasilnya maksimal. Jambu kemudian dibungkus menggunakan plastik sebelum akhirnya dipanen,” jelas Siswadi.

    Bukan sekadar membeli pupuk dan obat hama saja, KUR dari BRI juga dimanfaatkannya untuk membeli jaring perangkap bagi si pemangsa jambu citra, kelelawar. Pelan tapi pasti. Selama hampir enam tahun menjadi petani jambu citra, selama itu pula Siswadi mendapat KUR dari BRI.

    Hasil panen memang terlihat memuaskan, namun bukan berarti selama menjalankan prosesnya Siswadi tak pernah gagal. Bukan sekali bahkan berkali-kali. Bagi Siswadi gagal sekali bukan berarti gagal selamanya.

    Gagal panen, kata Siswadi, biasanya karena ada kendala hama yang membuat buah jadi busuk, gembos, ada bintik hitam. Biasanya juga disebabkan karena musim kadang hujan kadang panas.

    “Kalau nggak disemprot insektisida bisa kena penyakit hama yang membuat buah juga jadi gampang busuk. Kalau nggak langsung dipisahkan bisa menular ke jambu sehat lain. Pernah gagal sampai satu kwintal karena bintik hitam dan busuk, pengepul nggak mau karena cacat sedikit saja, satu malam dibawa ke Jakarta bisa busuk,” aku Siswadi.

    Ya, selama ini setiap panen raya (2-3 kali dalam setahun), Siswadi selalu ‘menyerahkan’ hasil panennya ke depo (pengepul) jambu citra yang ada di desanya, untuk didistribusikan ke Jakarta, seperti Kramat Jati, kawasan Ceger, Poris, dan ke pedagang kaki lima.

    BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Tanah Air selalu konsisten dalam memberikan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM. Hal itu diakui oleh Siswadi, dimana hampir semua warga di Desa Menawan mendapat bantuan KUR dari BRI.

    Melalui BRI, Siswadi berharap ke depannya jamu citra bisa lebih dikenal di kota lain dan KUR dapat dipermudah lagi terutama bagi UMKM lain yang belum mendapatkannya. Itu karena menurut dia, KUR bagi petani jambu citra dapat membantu meringankan untuk biaya perawatan.

    Dalam kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro Supari mengungkapkan BRI selaku bank terbesar dalam penyaluran KUR di tanah air selalu konsisten dalam memberikan dukungan permodalan bagi pelaku UMKM dan memberikan pendampingan usaha dalam pengembangan produk hingga upaya digitalisasi pelaku UMKM.

    Hingga akhir Agustus 2024 BRI telah berhasil menyalurkan KUR kepada 2,6 juta debitur UMKM dengan total nilai mencapai Rp126,12 triliun. Penyaluran KUR BRI tersebut setara dengan 76,44% dari total target penyaluran di tahun 2024 sebesar Rp165 triliun. Apabila dirinci, mayoritas penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,41%. Sektor produksi ini diantaranya sektor pertanian, perikanan, industri dan jasa lainnya. Di sisi lain, BRI juga berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan. Hal ini tercermin dari rasio NPL KUR yang berada di kisaran 2,31%.

    Penyaluran KUR oleh BRI ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen BRI dalam mendukung sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah, KUR BRI diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

    (prf/ega)

  • Bos BRI Ungkap Kriteria Hapus Tagih Utang UMKM

    Bos BRI Ungkap Kriteria Hapus Tagih Utang UMKM

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Sunarso menyatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak termasuk dalam kriteria kredit yang bisa diputihkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Hal itu dikarenakan KUR adalah program yang masih berlangsung.

    “Kredit program syaratnya adalah yang sekarang sudah selesai program itu. Kalau gitu KUT (Kredit Usaha Tani), KUM LTA (Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan), KIK KMKP (Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen), KCK (Kredit Canda Kulak) itu memenuhi syarat,” kata Sunarso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/11/2024).

    “Kalau KUR memenuhi syarat nggak? KUR itu adalah kredit program yang sekarang masih sedang berlangsung, tidak (termasuk), ya otomatis,” tambahnya.

    Sunarso menyebut kriteria kredit yang boleh dihapus tagih yakni nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp 500 juta per debitur atau nasabah. Kemudian telah dihapusbukukan minimal lima tahun yang lalu.

    “Sebenarnya yang kayak gitu sudah tidak kita tagih, tapi perlu penegasan bahwa ini boleh dihapus tagih dan dalam hapus tagih ini tidak merugikan negara,” ucap Sunarso.

    Sunarso memastikan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan.

    “Hapus tagih ini pasti kita dukung. Himbara terutama, pasti mendukung karena ini sebenarnya kami memang yang minta dulu,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Keuntungan Menjadi Nasabah BRI bagi Warga Muratara

    Keuntungan Menjadi Nasabah BRI bagi Warga Muratara

    JABAR EKSPRES – Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus menjadi pilihan utama bagi masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), berkat berbagai keuntungan yang ditawarkan kepada nasabahnya.

    Dengan jaringan yang luas, layanan yang mudah diakses, serta program-program inovatif, BRI memberikan kemudahan serta dukungan finansial yang nyata bagi masyarakat.

    Muhktar warga Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, saat dibincangi Minggu (27/10) menuturkan.

    “BRI memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Muratara, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah UMKM,” katanya.

    BACA JUGA:Rayendra – Eka Didukung Paguyuban Pedagang Pasar Kebon Kembang di Pilkada Kota Bogor

    Dia mengaku banyak keuntungan menjadi nasabah Bank BRI, seperti jaringan Bank BRI yang luas mencakup wilayah pedesaan hingga perkotaan. “Nasabah dapat dengan mudah mengakses layanan perbankan melalui kantor cabang, ATM, dan agen BRILink yang tersebar di berbagai pelosok desa,” bebernya.

    Menurutnya, hal ini sangat membantu warga yang tinggal jauh dari pusat kota dalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

    Selain itu, program BRILink juga menjadi solusi praktis bagi masyarakat Muratara.” Dengan adanya agen BRILink di berbagai desa, warga dapat melakukan berbagai transaksi, mulai dari transfer, tarik tunai, hingga pembayaran tagihan, hanya dengan mendatangi agen terdekat,” kata Mukhtar.

    Dia menegaskan, jika Keberadaan agen BRILink sangat membantu warga yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke layanan perbankan. Untuk pelaku usaha, BRI juga menawarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki bunga rendah dan membantu pengembangan UMKM di Muratara.

    BACA JUGA:HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    Banyak pelaku usaha kecil yang terbantu dengan program ini, mendapatkan modal untuk memperluas usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.

    Tak hanya itu, layanan digital BRImo memudahkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui ponsel. “Fasilitas ini memungkinkan warga Muratara untuk mengakses layanan perbankan secara modern, tanpa perlu datang langsung ke bank,” jelasnya.

    Sementara itu Anang salah satu ASN dilingkungan Pemda Muratara menuturkan, Program tabungan Simpedes juga menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah bank BRI.

  • Upaya UMKM Kepri menembus pasar ekspor

    Upaya UMKM Kepri menembus pasar ekspor

    Tanjungpinang (ANTARA) – Perlahan tapi pasti, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk dapat menembus pasar ekspor mulai menunjukkan hasil yang positif.

    Berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura yang berjarak sekitar satu sampai dua jam perjalanan menggunakan kapal laut, membuat produk-produk UMKM dari Kepri sangat berpeluang untuk diekspor ke negara tetangga.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop dan UKM) Kepri Riky Rionaldi mengakui bahwa ekspor produk UMKM di daerah Kepri dalam beberapa waktu terakhir mulai aktif kembali setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.

    Meskipun ekspor yang dilakukan masih secara kolektif, satu kontainer beramai-ramai dan secara kuantitas pun relatif kecil, tapi hal ini bisa menjadi motivasi yang bagus bagi pelaku UMKM lainnya dalam menjajal pasar ekspor.

    UMKM berorientasi ekspor di Kepri dominan berkedudukan di Kota Batam. Dari 100-an pelaku UMKM berpotensi ekspor yang masuk dalam database Diskop dan UKM Kepri, terdapat sekitar 30 sampai 40 UMKM yang telah mengekspor produk-produk mereka ke luar negeri, di antaranya ke negeri jiran Malaysia.

    Produk yang diekspor meliputi makanan atau cemilan ringan dengan bahan baku nangka, pisang tanduk, dan rengginang. Selain itu, ada pula produk fashion seperti pakaian kurung khas Melayu yang dijahit pelaku UMKM di Kepri.

    Ekspor itu mulai rutin dilakukan, ada yang satu bulan sekali atau dua bulan sekali dengan nilai ekspor produk yang mencapai ratusan juta rupiah per sekali ekspor.

    Guna mendukung kegiatan ekspor produk UMKM, Diskop dan UMKM Kepri telah merangkul beberapa praktisi ekspor yang mayoritas warga keturunan Melayu di Malaysia. Mereka menjadi perantara ekspor produk UMKM dari Kepri ke negara tetangga tersebut.

    Upaya itu dilakukan karena ekspor produk UMKM Kepri tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka memerlukan kerja sama dengan praktisi atau perantara yang lebih memahami seluk-beluk pasar ekspor di Malaysia, seperti Johor Bahru, Kuala Lumpur serta Malaka.

    Diskop dan UKM Kepri terus melakukan pendampingan guna memberikan literasi hukum dengan menyiapkan advokasi ketika melakukan perjanjian kerja sama tersebut.

    Go digital

    Peran UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa sangat penting. Pemerintah dan masyarakat perlu mengambil peran untuk membantu UMKM semakin tumbuh dan berkembang. UMKM terbukti mampu memberikan sumbangan besar terhadap produk domestik bruto sebesar 61,1 persen, penyerapan tenaga kerja 97,1 persen, dan ekspor 14,4 persen.

    Anggota DPRD Kepri Wahyudin menilai banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendorong UMKM supaya terus berkembang, antara lain dengan membantu pelaku UMKM mengenal platform digital sebagai sarana promosi, pemasaran, dan manajemen mutu produk. Dengan bertransformasi ke dunia digital, produk-produk dan layanan UMKM lokal bisa lebih dikenal serta menjangkau pasar yang lebih luas termasuk diekspor.

    Untuk memanfaatkan platform digital ini, mereka bisa disubsidi pemerintah dengan menyediakan aplikasi-aplikasi bisnis, termasuk menyediakan marketplace bagi UMKM lokal Kepri, mengingat salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Kepri saat ini adalah akses pasar dan modal.

    Produk UMKM Kepri masih perlu didorong untuk melakukan promosi digital di semua platform media sosial. Pelaku UMKM Kepri perlu dibantu dan dukungan berupa platform digital gratis, riset, pelatihan pemasaran, hingga marketplace. Perbankan nasional hingga korporasi besar dapat mendukung pengembangan usaha kecil menengah di Kepri melalui kemudahan akses permodalan dan pendampingan usaha melalui pelatihan dan pendampingan manajerial.

    Kepri sebagai daerah maritim memiliki banyak produk UMKM dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Beberapa produk UMKM andalan Kepri di antaranya fesyen, kriya, dan aneka makanan khas hasil laut. Produk-produk itu pun diyakini tak hanya bisa masuk pasar domestik, tapi juga pasar ekspor,, khususnya ke negara terdekat Singapura dan Malaysia. Pelaku UMKM Kepri untuk menuju “go digital” agar semakin berkembang pada masa-masa mendatang.

    Stimulus UMKM

    Sektor UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia. Lebih dari 99 persen unit usaha di tanah air merupakan pelaku usaha mikro. Pada tahun 2023, ada sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, sementara di Kepri tercatat ada 146.638 ribu pelaku UMKM yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

    Adapun sebarannya, di Kota Batam 75.064 (51 persen), Kota Tanjungpinang 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen).

    Jumlah pelaku UMKM di Kepri berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, setelah pandemi COVID-19. Pemerintah daerah terus bekerja keras mendorong UMKM naik kelas, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    Ada banyak program dan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap para pelaku UMKM guna mendorong pengembangan usahanya, baik dari segi permodalan, pemasaran hingga pembiayaan.

    Plt Gubernur Kepri Marlin Agustina mengemukakan bahwa dari segi permodalan, Pemprov Kepri sejak tahun 2022 telah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) guna penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur dan persyaratan yang mudah. Pelaku UMKM yang mengakses KUR di BRKS hanya membayar dana pinjaman pokok, sementara bunganya ditanggung pemprov melalui dana APBD.

    Pada tahun 2024, total pinjaman yang dianggarkan pada APBD Kepri sebesar Rp1 miliar, dengan plafon pinjaman sekitar Rp40 juta untuk masing-masing pelaku UMKM.

    Seiring tingginya antusias UMKM mengakses pinjaman modal usaha itu, Pemprov Kepri akhirnya kembali menambah anggaran sebesar Rp400 juta pada APBD Perubahan 2024. Dengan demikian, total anggaran pinjaman modal usaha tanpa bunga sepanjang tahun ini sebesar Rp1,4 miliar.

    Selanjutnya, Pemprov Kepri juga memberi peluang pemasaran produk UMKM masuk platform ekosistem digital E-Katalog melalui pendaftaran produk dan mempromosikannya.

    Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan barang dan jasa, di mana pemerintah daerah wajib mengalokasikan 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk produk dalam negeri.

    Sebagai contoh, ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas di Pemprov Kepri membutuhkan pengadaan konsumsi (makan dan minum) sesuai spesifikasi, mereka tinggal melihat produk UMKM yang tersedia di marketplace.

    Selain itu, ada pula kebijakan menyangkut keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta, tidak dikenakan bayar pajak atau bebas pajak.

    Pemprov Kepri memastikan pembinaan terhadap UMKM terus dilakukan melalui program-program inovatif, seperti bantuan hibah sarana prasarana usaha serta berbagai pelatihan untuk mendorong pelaku UMKM semakin berdaya saing dan melek teknologi digital agar mereka mampu memperluas pasar, khususnya pasar ekspor.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • InspiraFest 2024, Tumbuhkan Inspirasi dan Wujudkan Mimpi – Page 3

    InspiraFest 2024, Tumbuhkan Inspirasi dan Wujudkan Mimpi – Page 3

    Hari kedua InspiraFest dibuka oleh pendiri Lippo Group Mochtar Riady yang menceritakan perjalanannya dari Malang yang merantau ke Jakarta hingga bisa menjadi sukses hingga di usianya yang ke-95 tahun saat ini.

    “Di jaman sekarang, harus memiliki pola pikir sebagai ‘Salesman level satu’ yang bukan hanya fokus jualan tapi bisa memberi manfaat, contohnya ya Bu Merry Riana ini,” ujar Mochtar Riady, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023). 

    Sebelum turun panggung, Bapak Mochtar Riady turut bergabung menyaksikan penandatanganan kerjasama antara MD Co dengan PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) yang menyepakati program pemberdayaan 10.000 UMKM Ekonomi Kreatif khususnya ‘Femalepreneur’ di Indonesia.

    Kerja sama ini ditandatangani secara simbolis oleh Merry Riana, Managing Principal MD Co, dan Suhaimin Johan, Direktur Utama Nobu Bank.

    Kerja sama ini mencakup tiga hal utama yaitu:

    1.Pembinaan dan pemberdayaan UMKM Ekonomi Kreatif khususnya femalepreneur

    2.Dukungan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan layanan perbankan dari Nobu Bank untuk pengembangan usaha

    3.Coaching & community yaitu program pelatihan bisnis bagi pelaku usaha UMKM secara terpadu dalam lingkup komunitas yang dibentuk dan dibina oleh MD Co.

    “Kami di MD Co memiliki visi yang sama dengan Nobu Bank, dan saya percaya kerjasama ini adalah bentuk nyata kami dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia”, ujar David Tjokrorahadjo, Managing Principal MD Co.