Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • BRI Salurkan KUR Rp 158,6 T ke 3,4 Juta Debitur hingga Akhir Oktober 2024

    BRI Salurkan KUR Rp 158,6 T ke 3,4 Juta Debitur hingga Akhir Oktober 2024

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11) seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, lanjut Supari, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta.

    “Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” terangnya.

    Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp70 juta dan berlangsung hingga 4 siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas.

    “Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.

    (akd/akd)

  • BRI Salurkan KUR Rp 158,6 T ke 3,4 Juta Debitur hingga Akhir Oktober 2024

    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp 158,6 T

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan juga terus mendorong graduasi (naik kelas) pelaku UMKM.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun depan dibagi menjadi dua, yakni mendorong inklusivitas dan graduasi pelaku UMKM. Skema berbeda penting untuk dijalankan mengingat adanya perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.

    “KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” jelas Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11) seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Berdasarkan pengalaman BRI dalam menyalurkan KUR, lanjut Supari, plafon KUR Mikro yang saat ini dipatok maksimal Rp100 juta kerap tak terserap habis oleh debitur. Mayoritas peminjam KUR Mikro menarik pinjaman di kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta.

    “Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” terangnya.

    Kriteria pelaku UMKM yang masuk dalam fase pre-graduasi (menuju naik kelas) dapat dilihat melalui kelancaran kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman bisa mengakses hingga Rp70 juta dan berlangsung hingga 4 siklus pinjaman, pelaku usaha itu dipandang layak untuk naik kelas. “Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” ujarnya.

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.

    (akd/ega)

  • Amran Sulaiman Pastikan Perbankan Bantu Wujudkan Swasembada Pangan

    Amran Sulaiman Pastikan Perbankan Bantu Wujudkan Swasembada Pangan

    Kapuas, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan lembaga keuangan perbankan telah bergerak mendukung upaya Brigade Pangan dalam mewujudkan swasembada pangan. Dukungan perbankan sangat penting untuk menghitung kredit yang dikeluarkan dan pendapatan petani yang akan dihasilkan.

    “Perbankan turun langsung, kalau perbankan sudah turun, artinya visible, hitungan mereka mantap, bisa langsung memberi kredit untuk operasional, seperti beli solar Rp 100 juta per kelompok,” ujar Amran saat mengawal kinerja Brigade Pangan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jumat (22/11/2024).

    Pada kesempatan ini, Mentan Amran secara simbolis memberikan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) mikro senilai Rp 150 juta kepada perwakilan Brigade Pangan Kabupaten Kapuas. “Bantuan KUR ini juga dipantau, pergunakan dengan baik ya, untuk akselerasi swasembada pangan,” tambah Mentan Amran

    Amran mengatakan, upaya perbankan membantu swasembada pangan merupakan semangat baru dalam menghadirkan modal dan keuangan. Lewat perbankan, pemberian alat mesin pertanian juga akan dihitung secara matang sehingga tepat sasaran. “Hitungan perbankan itu biasanya jarang meleset,” katanya.

    Sejauh ini, kata Mentan, jumlah petani milenial yang mendaftarkan masuk ke Brigade Pangan sudah lebih dari 23.000 orang. Namun, penempatan mereka akan dilakukan bertahap sesuai sarana dan lahan yang tersedia. “Seperti yang di sini (Kapuas) ada 3.000, kemudian selanjutnya 3.000 dan seterusnya,” katanya.

    Mentan menambahkan, seluruh kelompok brigade nantinya akan dibina langsung oleh jajaran TNI yang setiap saat melakukan pendampingan. Kehadiran tentara memiliki nilai plus karena berkaitan erat dengan kedisiplinan. “Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih maju lagi dan lebih banyak pemuda yang ikut. TNI akan menjadi motivator untuk kedisiplinan,” katanya.

    Luas baku sawah di Kalimantan Tengah mencapai 100.963 hektare. Sementara optimasi lahan di Kabupaten Kapuas mencapai 51.078 hektare. Dari jumlah itu, 12.582 hektare akan dilakukan pada 2025. Adapun kegiatan cetak sawah (ekstensifikasi lahan) 2024 mencapai 2.380 hektare dan akan dilakukan pada 2025 seluas 150.000 hektare.

    Mentan menambahkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kegiatan cerak sawah dan optimasi lahan merupakan langkah nyata dalam mempercepat swasembada.

    Untuk itu, pemerintah telah memberikan hibah, berupa alat mesin pertanian untuk kelompok brigade swasembada pangan. “Dari hitungan sementara, 1 orang petani bisa meraup keuntungan Rp 10 juta per bulan yang dihasilkan dari budi daya dengan teknologi dan mekanisasi,” kata Amran yang menegaskan perbankan bantu swasembada pangan.

  • Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Kembangkan Budidaya Alpukat

    Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Kembangkan Budidaya Alpukat

    Jakarta: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha di Indonesia memperkuat sektor pertanian sehingga menjadi fondasi bagi pembangunan negara. Selaras dengan hal tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk terus memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian melalui Program Klasterku Hidupku. 
     
    Salah satu cerita menarik pun datang dari Klaster Usaha binaan BRI, yakni Pusbikat Ungaran yang merupakan klaster budidaya buah alpukat. Ketua Klaster Pusbikat Agus Riyadi mengungkapkan bahwa nama Pusbikat merupakan singkatan dari Pusat Pemasaran dan Edukasi Budidaya Alpukat (Pusbikat) di Desa Baran Gembongan, Semarang.
     
    ”Pusbikat ini awalnya hanya mencakup satu wilayah, satu RT di satu lingkungan. Tapi kemudian berkembang menjadi satu kampung,” ujarnya saat mengikuti Bazaar Klasterku Hidupku di Taman BRI, Jakarta, pada 15 November 2024.
     

    Di wilayahnya sendiri, Desa Baran Gembongan, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa terdapat 20 petani alpukat. Para petani tersebut terkenal mampu menghasilkan alpukat unggulan lokal dengan kualitas baik. Buah alpukat dari daerah ini memiliki tekstur daging yang lembut, rasa yang gurih, dan kandungan gizi yang tinggi. 
    Agus bercerita pada mulanya pada 2011, hanya menanam dua pohon alpukat yang digarap dan diberdayakan sendiri. Ketika pada akhirnya berhasil panen, orang-orang di sekitarnya tertarik untuk menjadi petani alpukat pula. Agus berperan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat alpukat, serta menyediakan informasi seputar budidaya dan perawatan tanaman. Dengan keberadaan Pusbikat, Desa Baran Gembongan diharapkan bisa menjadikan alpukat sebagai ikon desa yang berdaya saing tinggi dan diminati masyarakat luas.
     
    Kisahnya dengan BRI sendiri dimulai pada 2020 saat ia mengakses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Modal tersebut ia gunakan untuk memperluas usaha dan mengembangkan penanaman alpukatnya. Agus pun belajar dari nol, mulai menyiapkan biji, bibit, penanaman, perawatan, hingga pemasaran. 
     
    Hasilnya, budidaya pohon alpukatnya bisa menghasilkan produk panen berlimpah, meskipun hasil panen tidak selalu dapat diprediksi. Dengan harga jual rata-rata Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per kilogram, apabila sedang bagus hasil panen bisa berlimpah mencapai 1-2 ton per hari. Panen buah alpukat sendiri biasanya terjadi 3 kali dalam setahun.
     

    Setelah mengikuti pemberdayaan di program Klasterku Hidupku dari BRI, Agus mengaku mendapatkan banyak manfaat, yaitu membantunya dalam memperluas networking.
     
    ”Tentunya kami mendapat banyak pengalaman, relasi dan semakin termotivasi. Soal keuntungan sendiri tidak selalu bentuk uang, tetapi juga promosi dan branding produk yang akan bisa menghasilkan koneksi untuk keberlanjutan usaha,” ujarnya.
     
    Ke depan, Agus akan terus mengembangkan Klaster Pusbikat dengan memperluas mitra baik dari pengusaha lokal maupun petani-petani daerah. ”Karena memang tujuan kami ingin mengangkat ekonomi masyarakat, dengan mengajari budi daya tanaman alpukat yang bisa dilakukan di depan rumah, belakang rumah, dan tidak harus skala perkebunan,” katanya.
     
    Ia juga berharap kepada BRI untuk terus memperluas dukungan kepada para petani, khususnya dalam hal permodalan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pengiriman jangkauan produk alpukat ke daerah-daerah di Indoneisa.
     
    Pada kesempatan lain, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa BRI memiliki komitmen untuk terus mendampingi dan memberdayakan pelaku UMKM lewat program Klasterku Hidupku.
     
    “Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya, sehingga UMKM dapat terus tumbuh dan semakin tangguh,” ungkapnya.
     
    Menurutnya, kehadiran Klasterku Hidupku sangat bermanfaat bagi kelompok usaha dalam mendapatkan dukungan program pemberdayaan. “Semoga apa yang ditunjukkan klaster usaha ini menjadi motivasi dan cerita inspiratif dapat ditiru oleh kelompok-kelompok usaha lainnya di berbagai daerah,” kata Supari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Mengenal Bank Himbara dan Para Anggotanya

    Mengenal Bank Himbara dan Para Anggotanya

    Jakarta: Pernah mendengar tentang Bank Himbara? Keberadaan Bank Himbara memiliki peran krusial dalam dalam perekonomian Indonesia.
     
    Mayoritas orang hanya mengenal nama besar daro anggota Bank Himbara. Padahal, Bank Himbara bekerja dengan tujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
     
    Mulai dari pelayanan perbankan hingga dukungan terhadap berbagai sektor-sektor penggerak ekonomi nasional.
    Melansir Antara dan laman Bank Mandiri, berikut penjelasan lengkap mengenai Bank Himbara dan anggotanya.

    Apa itu Himbara
    Bank Himbara, singkatan dari Himpunan Bank Negara, adalah kerjasama antara bank-bank milik negara yang dibentuk oleh Kementerian BUMN. Istilah ini pertama kali digunakan pada masa Menteri BUMN, Rini Soemarno, antara 2014 hingga 2019.
     
    Bank Himbara berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, salah satunya dengan menyalurkan bantuan pemerintah seperti BSU, PKH, BPNT, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM.
    Anggota Bank Himbara
    Anggota Bank Himbara terdiri dari bank-bank yang dimiliki oleh negara atau perbankan BUMN. Berikut adalah daftar anggota Bank Himbara:

    Bank Mandiri
    Bank Rakyat Indonesia (BRI)
    Bank Negara Indonesia (BNI)
    Bank Tabungan Negara (BTN)

    ATM Link Himbara
    Sejak 2016, Himbara telah meluncurkan “ATM Link,” sebuah sistem ATM bersama yang dirancang untuk mempermudah transaksi antar nasabah bank-bank BUMN.
     
    Inisiatif ini terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas layanan kepada masyarakat.
     
    Dengan lebih dari 50 ribu unit ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, ATM Link hadir dengan desain merah putih yang memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi.
     
    Nasabah Bank Himbara bisa menikmati layanan cek saldo dan tarik tunai di ATM Link tanpa biaya. Namun untuk transfer antar anggota Bank Himbara, nasabah akan dikenakan biaya administrasi.
     
    Bank Himbara terus mendukung perekonomian Indonesia dengan layanan perbankan yang memudahkan masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial dan dukungan UMKM. Dengan ATM Link, nasabah dapat melakukan transaksi lebih efisien di seluruh Indonesia. (Nanda Sabrina Khumairoh)
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • OJK: PP 47/2024 solusi untuk keberlanjutan UMKM dengan piutang macet

    OJK: PP 47/2024 solusi untuk keberlanjutan UMKM dengan piutang macet

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi solusi untuk keberlanjutan para pelaku UMKM dengan piutang macet.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, dalam PP 47/2024 terdapat sejumlah kriteria yang ditetapkan untuk bisa dihapus tagih oleh bank, antara lain, pada pasal 6 tertulis, kredit UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari bank BUMN yang sudah selesai programnya.

    “Artinya, kredit usaha rakyat (KUR) tidak termasuk kredit yang bisa dihapus tagih, karena merupakan kredit program yang masih berlangsung hingga saat ini,” jelas Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Berikutnya, nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500 juta per debitur, telah dihapusbukukan minimal lima tahun lalu pada saat PP ini mulai berlaku, bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit dan tidak terdapat agunan kredit namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman nasabah.

    Kemudian, pada pasal 19 tertulis bahwa kebijakan penghapusan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan non bank BUMN dan piutang negara macet kepada UMKM berlaku untuk jangka waktu selama enam bulan, terhitung sejak berlakunya PP ini.

    Adapun PP terbit pada 5 November 2024, artinya kebijakan ini hanya berlaku hingga 5 Mei 2025.

    Lebih lanjut, Mahendra mengatakan bahwa PP tersebut merupakan turunan guna melaksanakan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Berkaitan dengan hal tersebut, OJK sebagai regulator dan pengawas perbankan memang sudah mengantisipasi hal ini bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

    Meskipun sebelumnya OJK turut mendorong dan mengkoordinasikan pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), namun baru bisa tercapai di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Terkait dengan kriteria dan syarat kredit UMKM yang bisa dihapus tagih Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Mahendra mendukung pemerintah yang telah memasukkannya dalam PP 47/2024.

    “Mengenai kriteria dan syarat yang dipenuhi, secara umum kami sepakat, hal itu dimaksudkan agar tidak terjadinya moral hazard maupun free rider, karena betul-betul yang patut menerima yang dilakukan (hapus tagih),” tutur Mahendra.

    Hadirnya PP 47/2024 juga sudah sangat jelas dan berdampak positif bagi keberlangsungan UMKM ke depan. Pasalnya, debitur yang masuk dalam daftar hitam (blacklist) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan dianggap bersih kembali dan bisa mendapatkan akses keuangan ke depannya.

    “Dalam hal itu, kami lihat PP ada proses hapus tagih setelah dihapus buku, dan proses itu dianggap sebagai pelunasan piutang dari bank BUMN kepada para debitur. Sehingga, dengan demikian pencatatan di SLIK dengan pelunasan tadi, bisa dihapus sama sekali. Ini sudah tepat sebenarnya dengan yang sudah dikoordinasikan namun belum diterbitkan dalam waktu yang lalu,” terang Mahendra.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Kembangkan Budi Daya Alpukat

    Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Kembangkan Budi Daya Alpukat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha di Indonesia untuk memperkuat sektor pertanian sehingga menjadi pondasi bagi pembangunan negara. Selaras dengan hal tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berkomitmen untuk terus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor pertanian melalui Program Klasterku Hidupku.

    Salah satu cerita menarik pun datang dari Klaster Usaha binaan BRI, yakni Pusbikat Ungaran yang merupakan klaster budi daya buah alpukat. Ketua Klaster Pusbikat Agus Riyadi mengungkapkan bahwa nama Pusbikat merupakan singkatan dari Pusat Pemasaran dan Edukasi Budidaya Alpukat (Pusbikat) di Desa Baran Gembongan, Semarang.

    ”Pusbikat ini awalnya hanya mencakup satu wilayah, satu RT di satu lingkungan. Tapi kemudian berkembang menjadi satu kampung,” ujarnya saat mengikuti Bazaar Klasterku Hidupku di Taman BRI (15/11/2024).

    Di wilayahnya sendiri, Desa Baran Gembongan, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa terdapat 20 petani alpukat. Para petani tersebut terkenal mampu menghasilkan alpukat unggulan lokal yang dikenal dengan kualitasnya yang tinggi. Buah alpukat dari daerah ini memiliki tekstur daging yang lembut, rasa yang gurih, dan kandungan gizi yang tinggi.

    Agus bercerita, pada mulanya pada 2011 Agus hanya menanam 2 pohon alpukat yang digarap dan diberdayakan sendiri. Ketika pada akhirnya berhasil panen, orang-orang di sekitarnya tertarik untuk menjadi petani alpukat pula. Agus berperan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat alpukat, serta menyediakan informasi seputar budi daya dan perawatan tanaman. Dengan keberadaan Pusbikat, Desa Baran Gembongan diharapkan bisa menjadikan alpukat sebagai ikon desa yang berdaya saing tinggi dan diminati masyarakat luas.

    Kisahnya dengan BRI sendiri dimulai pada 2020 saat ia mengakses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Modal tersebut ia gunakan untuk memperluas usaha dan mengembangkan penanaman alpukatnya. Agus pun belajar dari nol, mulai menyiapkan biji, bibit, penanaman, perawatan, hingga pemasaran.

    Hasilnya, budi daya pohon alpukatnya bisa menghasilkan produk panen berlimpah, meskipun hasil panen tidak selalu dapat diprediksi. Dengan harga jual rata-rata Rp 30.000 sampai Rp 40.000 per kilogram, apabila sedang bagus hasil panen bisa berlimpah mencapai 1-2 ton per hari. Panen buah alpukat sendiri biasanya terjadi 3 kali dalam setahun.

    Setelah mengikuti pemberdayaan di program Klasterku Hidupku dari BRI, Agus mengaku mendapatkan banyak manfaat, yaitu membantunya dalam memperluas networking.

    ”Tentunya kami mendapat banyak pengalaman, relasi dan semakin termotivasi. Soal keuntungan sendiri tidak selalu bentuk uang, tetapi juga promosi dan branding produk yang akan bisa menghasilkan koneksi untuk keberlanjutan usaha,” ujarnya.

    Ke depan, Agus akan terus mengembangkan Klaster Pusbikat dengan memperluas mitra, baik dari pengusaha lokal maupun petani-petani daerah.

    ”Karena memang tujuan kami ingin mengangkat ekonomi masyarakat, dengan mengajari budi daya tanaman alpukat yang bisa dilakukan di depan rumah, belakang rumah, dan tidak harus skala perkebunan,” ungkapnya.

    Ia juga berharap kepada BRI untuk terus memperluas dukungan kepada para petani, khususnya dalam hal permodalan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pengiriman jangkauan produk alpukat ke daerah-daerah di Indoneisa.

    Pada kesempatan lain, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa BRI memiliki komitmen untuk terus mendampingi dan memberdayakan pelaku UMKM lewat program Klasterku Hidupku.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya, sehingga UMKM dapat terus tumbuh dan semakin tangguh,” ungkapnya.

    Menurutnya, kehadiran Klasterku Hidupku sangat bermanfaat bagi kelompok usaha dalam mendapatkan dukungan program pemberdayaan.

    “Semoga apa yang ditunjukkan klaster usaha ini menjadi motivasi dan cerita inspiratif dapat ditiru oleh kelompok-kelompok usaha lainnya di berbagai daerah,” ungkap Supari.

  • Himbara Siapkan Dukungan KUR untuk Pekerja Migran

    Himbara Siapkan Dukungan KUR untuk Pekerja Migran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Negara (BUMN) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bersepakat melakukan sejumlah kerja sama untuk kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Menteri BUMN Erick Thohir mengerahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus pekerja migran Indonesia (PMI).

    “Tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI, dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri (PPMI),” kata Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Pinjaman nantinya dapat langsung dimanfaatkan para pekerja yang telah mendapat kepastian kerja di luar negeri, dengan plafon atau batas peminjaman KUR mencapai Rp 100 juta.

    “Untuk KUR sendiri ketika mereka mendapat kepastian bekerja, misalnya biayanya Rp 20 juta, kami sudah menyiapkan KUR itu sampai nilainya Rp 100 juta. Artinya mereka bisa langsung menggunakan akses ini,” rinci Erick.

    Sementara itu, Menteri PPMI Abdul Kadir Karding mengatakan dukungan Himbara ini menjadi angin segar bagi para pekerja migran. Pasalnya, selama ini, salah satu kendala PMI sepulang dari bekerja di luat negeri adalah keterbatasan ekonomi.

    “Jadi saya sering mengatakan, beberapa pekerja migran kita kalau pulang itu bukan tambah kaya tetapi kadang-kadang tambah miskin. Banyak masalah cerai, bawa pulang anak, hidup keluarganya hedon,” kata Karding.

    Selain dukungan KUR, kedua kementerian juga bersepakat melakukan  kerja sama dengan membangun lounge khusus untuk PMI di bandara internasional di Indonesia.

    “Jadi di bandara ini kita butuh lounge khusus untuk PMI dan itu akan dibuka di seluruh bandara internasional dan Kementerian BUMN digratiskan untuk kami. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa,” kata Karding.

    Wakil Menteri PPMI Christina Aryani menambahkan, dalam waktu dekat, pemerintah akan meresmikan sekitar enam lounge khusus di bandara internasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, jumlah lounge khusus PMI akan berjumlah 15 lounge.

    “Yang mau di-launching Ini nanti yang mau di-launching ada lima. Yang sudah pasti lima, kemungkinan enam kita lihat nanti,” imbuh Cristiana.

  • Pemerintah Siapkan KUR Khusus Pekerja Migran, Pinjaman hingga Rp100 Juta

    Pemerintah Siapkan KUR Khusus Pekerja Migran, Pinjaman hingga Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan meningkatkan sejumlah fasilitas penerbangan hingga fasilitas keuangan khusus bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Kadir menyebut pihaknya tengah menggodok skema kredit usaha rakyat (KUR) khusus bagi para pekerja migran bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    “Kami [bersama Menteri BUMN] juga berdiskusi soal bagaimana akses keuangan dan skema keuangan untuk pekerja-pekerja migran baik sebelum maupun setelah dia pulang nanti itu juga ketemu titik temunya,” kata Kadir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).

    Dia menjelaskan, keputusan pembentukan KUR khusus bagi pekerja migran itu hampir final dan tinggal menunggu tahap penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PPMI dan Kementerian BUMN.

    “Jadi tinggal kita kaji sedikit lagi, lalu nanti kita buat MOU bersama dan termasuk juga hal-hal lain yang butuh support dari BUMN dan sebagainya,” tegasnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir menyambut baik hal tersebut. Dirinya mengaku siap mendukung fasilitas pendanaan khusus bagi para pekerja migran lewat dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

    Erick membocorkan, salah satu yang bakal merealisasikan kerja sama pendanaan PMI itu yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), juga bakal disusul oleh sejumlah bank pelat merah lainnya.

    “Tadi untuk KUR sendiri kan ketika mereka mendapat kepastian bekerja. Misalnya biayanya 20 juta. Nah kita sudah bisa menyiapkan KUR itu sampai nilainya Rp100 juta,” tandasnya. 

    Di samping itu, Erick juga menjanjikan bakal memberikan fasilitas penerbangan khusus bagi para PMI, salah satunya lewat pembentukan lounge khusus bagi PMI. 

    “Kami kebetulan dari BUMN bisa mensupport ekosistem beliau-beliau yang hadir. Baik untuk fasilitas yang ada di airport, untuk kedatangan atau pun kepergian,” pungkasnya.

  • Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 18 November 2024, Cek Simulasi Cicilan Rp 1-500 Juta

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR 18 November 2024, Cek Simulasi Cicilan Rp 1-500 Juta

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR, Brosur Cicilan Bunga Max 1 Persen/Bulan

     

    TRIBUNJATENG.COM – Tahun 2024, bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI 2024 :

    1. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 1-20 Juta (Tribun Jateng)

    2. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 21-40 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 21-40 Juta (Tribun Jateng)

    3. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta

     

    tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 41-60 Juta (Tribun Jateng)

    4. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 61-80 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 61-80 Juta (Tribun Jateng) (Tribun Jateng)

    5. tabel angsuran KUR BRI 2024 Rp 81-100 Juta

    tabel angsuran KUR BRI 2023 Rp 81-100 Juta (Tribun Jateng)

    Berikut tabel Cicilan NON KUR BRI:

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 1 Juta – 20 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp1 juta-20 juta (Tribun Jateng)

     

    Tabel pinjaman Non KUR BRI plafon Rp 21 Juta-100 Juta

    Tabel pinjaman Non KUR BRI 2024, plafon Rp21 Juta – 120 Juta (Tribun Jateng)

    Syarat KUR BRI :

    Fotokopi KTP suami istri,

    Fotokopi KK

    Fotokopi surat nikah

    Surat Keterangan Usaha

    Syarat lengkap:

    Syarat pinjaman KUR BRI, KUR BNI, KUR BCA, KUR MANDIRI, KUR BPD JATENG DLL (Tribun Jateng)

     

    Syarat BPJS Ketenagakerjaan

    Seluruh bank harus mematuhi Peraturan Menteri Ekonomi (Permenko) nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

    Salah satunya, dalam permen itu disebutkan kalau pelaku usaha yang mengajukan KUR harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    “Karena memang diwajibkan setiap yang mengajukan usaha KUR untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, ” kata Aep kata Wakil Bupati Karawang, seusai menghadiri acara sosialisasi Optimalisisasi Jaminan Ketenagakerjaan (BPJSTK) bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Perbankan Karawang, Senin (6/2/2023).

    Aep menilai, dengan pelaku KUR didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan hal tersebut tidak bakal merugikan perbankan. Pelaku KUR yang rata-rata merupakan pelaku usaha kecil, dinilainya akan lebih sejahtera dengan adanya jaminan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan.

    “Untuk mekanismenya. Nanti tinggal antara perbankan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contoh yang sudah itu tadi ada pedagang ayam, dia baru daftar dua bulan. Suaminya itu meninggal dan sudah dicover BPJS Ketenagakerjaan. Tadi cair sekitar Rp42 juta, ” katanya.

    Premi yang harus dibayarkan juga cukup murah, kata Aep, hanya Rp 16. 800 setiap bulannya.

    Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karawang Imam Santoso mengatakan, dengan aturan Menteri Perekonomian setiap yang mengajukan KUR wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

    Untuk mekanismenya, kata Imam, bisa langsung dibuat di perbankan yang sudah bekerjasama. Preminya sebesar Rp16. 500 perbulan yang mengcover asuransi kecelakaan unlimited dan asuransi kematian sebesar Rp42 juta.

    “Mekanismenya tergantung dari bank, apakah nanti mau bulanan atau langsung satu tahun, ” katanya.

    Alokasi KUR BRI 2023

    Bank BRI telah mendapatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 270 triliun untuk KUR BRI 2023.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunjateng.com, KUR BRI 2023 rencana akan bergulir Maret 2023.

    Meski demikian, Dirut Bank BRI Sunarso belum menentukan tanggal penyaluran KUR BRI 2023 yang merunut pada tahun sebelumnya disalurkan pada bulan Februari. 

    Sunarso memastikan pihaknya akan kembali menyalurkan KUR BRI 2023.

    “BRI telah mendapatkan alokasi penyaluran KUR tahun 2023 dari Pemerintah sebesar Rp270 triliun dan BRI optimis dapat mencapai target tersebut.

    Hal tersebut tak lepas dari kemampuan BRI dalam memproses dan mencairkan KUR dengan rata-rata Rp.1 triliun per hari,” kata Sunarso dalam siaran persnya, Rabu (8/2/2023).

    Jenis-Jenis KUR dan syarat KUR 

    Terdapat tiga jenis KUR yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ketiga jenis KUR adalah mikro, retail, dan TKI.

    1. KUR Mikro

    KUR mikro adalah jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro, dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu Rp25 juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung kebijakan bank penyalurnya.

    Modal akan dipinjamkan kepada usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari segi profit. Karena, bank penyalur harus mempertimbangkan kesanggupan peminjam dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi peminjam atau debitur sebelum mengajukan program KUR.

    Syarat tersebut antara lain keseriusan peminjam dalam menjalankan usahanya, utamanya di 3 bulan terakhir, peminjam pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat, dan usaha yang dijalankan harus masuk kategori usaha produktif.

    Selain itu, ada dua kategori pelunasan pinjaman KUR Mikro, yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi.

    2. KUR Retail

    KUR retail adalah KUR yang ditujukan untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Batas maksimal pinjaman KUR retail sebanyak Rp500 juta.

    Selain batas maksimal, KUR retail juga menawarkan jangka waktu pengembalian yang cenderung lebih lama. Batas waktu untuk pinjaman pembiayaan modal kerja yaitu 4 tahun dan pembiayaan investasi selama 5 tahun.

    Dari segi syarat, pengajuan KUR retail dan mikro relatif sama. Hanya saja, bagi yang ingin mengajukan KUR retail dituntut untuk memiliki agunan atau jaminan.

    3. KUR TKI

    Selain untuk pengusaha, ternyata sasaran KUR adalah siapapun yang membutuhkan modal awal, termasuk TKI. KUR TKI adalah bantuan permodalan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal. Batas maksimal pinjaman untuk jenis KUR ini yaitu Rp25 juta.

    Jangka waktu pengembaliannya paling lama 3 tahun setelah dana cair. Dengan adanya pinjaman jenis ini, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak perlu khawatir jika belum memiliki modal awal.

    Dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan KUR TKI adalah KTP, KK, surat keterangan domisili dan surat keterangan sehat dari dokter. Tak lupa cantumkan surat perjanjian kontrak kerja.(*)