Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    Ketua Komisi XI Misbakhun memberikan pernyataan pers usai pertemuan DPR RI dan Presiden RI membahas penerapan PPN 12 persen di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Livia Kristianti

    Banggar DPR: PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 21:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Said menjelaskan, negara membutuhkan penerimaan yang lebih tinggi untuk mendanai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

    Untuk itu, Pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diimplementasikan pada 2025 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Said.

    Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN, di antaranya beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    “Selain barang-barang tersebut, semuanya dikenakan PPN menjadi 12 persen, termasuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas,” kata Said.

    Hal itu bertujuan agar masyarakat dalam kelompok ekonomi lebih tinggi bisa berkontribusi lebih banyak terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    Namun, Said mengamini kontribusi PPnBM terhadap penerimaan negara tidak terlalu signifikan, dengan rata-rata sebesar 1,3 persen sepanjang 2013-2022. Artinya, bila PPN 12 persen hanya diterapkan pada barang mewah yang termasuk objek PPnBM, kemungkinan kurang mampu mendongkrak target penerimaan pajak 2025.

    Sementara kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap daya beli masyarakat.

    Maka dari itu, Banggar DPR meminta Pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif.

    Ketua Banggar merekomendasikan delapan kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah.

    Pertama, menambah anggaran perlindungan sosial sambil menambah jumlah penerima dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

    Kedua, subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG untuk rumah tangga miskin harus dipertahankan, termasuk kepada kelompok pengemudi ojek online (ojol).

    Ketiga, memperluas subsidi transportasi kepada moda yang digunakan masyarakat sehari-hari.

    Keempat, subsidi perumahan perlu dipastikan dimanfaatkan oleh kelompok menengah bawah.

    Kelima, mempertebal bantuan dan beasiswa pada perguruan tinggi.

    Keenam, melakukan operasi pasar rutin setidaknya dua bulan sekali untuk memastikan inflasi terkendali.

    Ketujuh, menaikkan porsi belanja pemerintah untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Terakhir, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat terdampak agar mereka bisa masuk ke sektor yang berdaya saing. Bahkan, lanjut Said, Pemerintah juga bisa menyinkronkan kebijakan ini dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

    Sumber : Antara

  • Said Abdullah: Pemerintah Perlu Siapkan Mitigasi Komprehensif Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Said Abdullah: Pemerintah Perlu Siapkan Mitigasi Komprehensif Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Said Abdullah: Pemerintah Perlu Siapkan Mitigasi Komprehensif Dampak Kenaikan PPN 12 Persen
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah meminta pemerintah menyiapkan kebijakan
    mitigasi
    yang komprehensif terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
    Permintaan itu disampaikan menyusul data realisasi
    penerimaan pajak
    per 31 Oktober 2024 yang baru mencapai Rp 1.517,53 triliun atau 76,3 persen dari target 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama untuk mendanai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.
    “Kami memahami kebijakan
    kenaikan PPN
    12 persen akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (8/12/2024).
    Said menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan pemerintah.
    “Kebijakan tersebut bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial,” ujarnya.
    Meski ada penyesuaian
    tarif PPN
    , sejumlah barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari PPN. Barang-barang tersebut meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam beryodium ataupun tidak beryodium.
    Selain itu, pembebasan PPN juga berlaku untuk daging segar yang telah melalui penyembelihan dan pengolahan dasar, telur yang tidak diolah termasuk yang dibersihkan dan diasinkan, susu perah yang didinginkan atau dipanaskan tanpa tambahan gula, buah-buahan segar yang telah melalui pencucian dan pengemasan, serta sayuran segar termasuk yang dicacah.
    Di sisi lain, barang mewah akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (
    PPnBM
    ) ditambah PPN 12 persen, termasuk kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.
    “Jika hanya PPnBM saja yang dinaikkan, tidak akan mampu mendongkrak target penerimaan pajak tahun 2025 sesuai UU APBN 2025. Sebab, PPnBM rata-rata sejak 2013-2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2 persen, hanya 1,3 persen (PPnBM dalam negeri + PPnBM impor),” jelasnya.
    Said merinci, penerimaan pajak akan dialokasikan untuk program prioritas 2025, seperti Makan Bergizi gratis (Rp 71 triliun), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp 3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah (Rp 1,8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp 20 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa (Rp 15 triliun).
    “Semua dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” tambahnya.
    Banggar DPR
    mencatat, sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebesar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa. Hal ini berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran.
    Untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN, Said mengusulkan delapan kebijakan mitigasi.
    Pertama
    , penambahan anggaran perlindungan sosial dengan memperluas jumlah penerima manfaat secara tepat waktu dan tepat sasaran, tidak hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin atau rentan miskin.
    Kedua
    , mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM), gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin, termasuk pengemudi ojek
    online
    , bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.
    Ketiga
    , memperluas subsidi transportasi umum untuk moda transportasi massal sehari-hari.
    Keempat
    , memberikan subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.
    Kelima
    , memperkuat bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi yang menjangkau lebih banyak kalangan menengah bawah.
    Keenam
    , melakukan operasi pasar rutin minimal dua bulan sekali untuk mengendalikan inflasi.
    Ketujuh
    , meningkatkan penggunaan produk usaha mikro kecil dan menengah (
    UMKM
    ) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dari minimal 40 persen menjadi 50 persen untuk produk usaha mikro, kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
    “Kebijakan kedelapan adalah meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak. Program ini juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tutur Said.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bertemu Wamenkeu, Menekraf Bahas Usulan Tambahan Anggaran 2025 Rp2,42 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabekraf) Teuku Riefky Harsya bertemu Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara membahas usulan tambahan anggaran 2025 senilai Rp2,42 triliun.

    Pertemuan ini sebagai langkah kolaboratif dengan kementerian/lembaga dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menekraf Riefky menyampaikan, dalam Asta Cita ke-3, Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara tegas akan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas salah satunya dengan mengembangkan industri kreatif. Untuk itu, menurut Riefky, dukungan anggaran sangat penting untuk pencapaian target Kementerian Ekraf/Bekraf, sebagaimana dituangkan dalam RPJMN.

    “Negara seperti Korea Selatan memberikan dukungan anggaran yang memadai mencapai 1% dari APBN Korea Selatan. Sementara di negara kita baru 0,008% dari APBN,” kata Menekraf Riefky dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

    Adapun, Kemenekraf sendiri telah menyampaikan usulan tambahan anggaran senilai Rp2,42 triliun yang mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR.

    Dia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran ini diajukan untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan program prioritas pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Serta, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

    Di sisi lain, sebagai kementerian baru, kami harus memastikan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhenti, khususnya dalam melayani pemangku kepentingan di 17 subsektor. “Sehingga diperlukan kantor yang representatif, serta sarana dan prasarana yang memadai,” ungkapnya.

    Riefky menyampaikan, Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki program-program yang selaras dengan Asta Cita, mulai dari Pemberian Bantuan Insentif Pemerintah kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Promosi/pameran nasional dan internasional, Fasilitasi Pembiayaan dan Pendukungan legalitas/perizinan, hingga Masterclass Pengembangan Skenario Original Series.

    Sementara itu, Wamenkeu Suahasil Nazara mengapresiasi Kementerian Ekonomi Kreatif yang telah merancang program kerja dalam mengembangkan ekonomi kreatif nasional dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,42 triliun.

    “Dan sebenarnya Rp2,42 triliun ini sudah kita rekap, dan sudah disampaikan ke Pak Mensesneg,” ujar Suahasil.

    Lebih lanjut, Suahasil mendorong agar Kementerian Ekonomi Kreatif bisa mengaktifkan pelaku ekonomi kreatif agar semakin banyak berinovasi dengan memanfaatkan fasilitas dan insentif yang diberikan. Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6%.

    “Jika perbankan ada yang bilang bunganya 15%, tapi 9%-nya dibayar oleh negara. Jadi saya harapkan dana bergulir yang ada di perbankan, yang ada di BLU ini harusnya bisa kita aktifkan, mungkin teman-teman di sini nanti bisa mendalami lagi,” tuturnya.

  • KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    KKP perkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan Bimtek kewirausahaan

    Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan dan akses pembiayaan, sebagai upaya mendukung pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan di wilayah pesisir.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo dalam keterangan di Jakarta Rabu mengatakan, Bimtek tersebut dilakukan kepada pelaku usaha yang ada di wilayah pesisir Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Bimtek dengan 100 peserta yang terdiri atas pelaku usaha dan calon pelaku usaha di Bantul, DIY. Alhamdulillah dari 100 peserta, sebagian besar perempuan yang merupakan keluarga nelayan,” kata Budi.

    Menurut Budi, perempuan bisa menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimulai dengan memberdayakan mereka untuk berwirausaha sekaligus membuka peluang pemasukan selain mengandalkan hasil tangkapan sebagai sumber penghasilan utama.

    Terlebih berdasarkan data KUSUKA per Juli 2024, tercatat sekitar 3,02 juta pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Mereka terdiri atas nelayan 1,32 juta, pembudidaya 1,36 juta, pengolah 86 ribu, pemasar 280 ribu, dan 18,3 ribu petambak garam.

    “Jadi suami atau ayahnya melaut, kemudian perempuan mengolah hasil perikanan jadi suatu produk. Tentu ini memungkinkan untuk memperkuat ekonomi keluarga,” tuturnya.

    Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP KKP Catur Sarwanto mengatakan, dalam kegiatan tersebut jajarannya menyosialisasikan prosedur pengajuan nomor induk berusaha (NIB) kepada UMKM kelautan dan perikanan.

    Menurutnya, NIB adalah pondasi dari segala perizinan di Indonesia. Dengan memahami NIB, Catur berharap calon wirausahawan tidak menemui persoalan di kemudian hari.

    “Misalkan ingin memperluas skala usaha, tinggal menyesuaikan perizinan lanjutan dan tidak perlu memulai izin dari awal karena NIB-nya sudah pas,” jelas Catur.

    Dikatakannya, di kegiatan tersebut juga disampaikan skema-skema pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM.

    Catur menilai selama ini pembiayaan menjadi permasalahan utama bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya.

    Karenanya, dia memaparkan sejumlah program pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR), kredit ultra mikro (UMi), dan sejumlah skema pembiayaan lain yang bisa dijangkau masyarakat pesisir.

    “Ini komitmen pemerintah, karena negara tidak akan membiarkan pelaku usaha berjalan sendirian, terutama bagi mereka yang ingin usahanya berkembang,” terangnya.

    Guna menginspirasi para peserta, Bimtek tersebut juga menghadirkan unit pengolah ikan (UPI) yang sudah merasakan jatuh-bangun membangun usaha.

    “Peluang sektor perikanan masih sangat terbuka, tentu kami ingin motivasi datangnya dari yang sudah sukses karena semua orang juga berhak untuk sukses,” ujarnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KKP untuk masyarakat pesisir tersebut.

    Sosok yang akrab disapa Titiek Soeharto itu berharap pelatihan ini menjadi solusi bagi para nelayan yang kerap kesulitan mengakses modal dan mengelola hasil tangkapan agar lebih bernilai ekonomis.

    Menurutnya, program ini bertujuan menciptakan pengusaha daerah yang tangguh, mampu bersaing, dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

    “Mereka sering kesulitan mendapatkan modal murah. Di sini kami ajarkan bagaimana cara mengakses modal, mengolah hasil tangkapan agar lebih tahan lama, tidak cepat busuk, dan bisa bersaing di pasar,” ujar Titiek Soeharto yang turut melihat langsung Bimtek tersebut.

    Bimtek digelar di Balai Desa Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul. Adapun narasumber Bimtek tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pimpinan BPD DIY, serta owner CV Siluang Mina Nisa.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis implementasi program prioritas KKP yang berbasis ekonomi biru akan memicu peningkatan kinerja koperasi dan UMKM menjadi lebih merata di Indonesia.

    Melalui program tersebut, KKP mendorong para nelayan kecil untuk berkelompok dan bergabung ke suatu koperasi, sehingga nantinya bisa mendapat kuota penangkapan yang lebih besar di zona-zona yang telah ditetapkan pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wakil Komisi XI minta BNI perluas layanan bagi pelaku usaha kecil

    Wakil Komisi XI minta BNI perluas layanan bagi pelaku usaha kecil

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk makin memperluas jangkauan layanan keuangan ke pelaku usaha kecil, terutama di wilayah dengan akses keuangan yang masih terbatas.

    Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, Hanif menyoroti peran BNI sebagai bank milik negara yang mendukung perekonomian nasional melalui berbagai program inovatif.

    Hal itu termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bertujuan memperkuat modal usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jaringan pasar.

    Hingga September 2024, BNI mencatat penyaluran KUR sebesar Rp36,6 triliun. Sementara penyaluran kredit non-KUR tercatat sebesar Rp40,7 triliun, sehingga total realisasi kredit ke sektor UMKM mencapai Rp77,3 triliun.

    Lebih lanjut, Hanif menilai peran BNI dalam memperkuat perekonomian daerah sangat penting, mengingat bank tersebut tidak hanya melayani kebutuhan korporasi, tetapi juga turut mendukung pengembangan UMKM.

    Di Jawa Tengah, misalnya, BNI memprioritaskan pemberdayaan sektor unggulan seperti perdagangan dan pengolahan yang dikenal padat karya. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

    Untuk memperkuat daya saing UMKM, BNI telah meluncurkan inisiatif seperti Xpora Hub di Solo. Fasilitas ini menyediakan pembinaan, akses pasar internasional, serta solusi digital guna mendorong UMKM melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri.

    Langkah ini, menurut Hanif, tidak hanya mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tetapi juga membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang di kancah global.

    “Kehadiran BNI sebagai agen pembangunan telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal, khususnya melalui peningkatan akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil di berbagai daerah,” kata Hanif.

    Dengan pendekatan yang menyeluruh, BNI diharapkan dapat terus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mendorong pemerataan akses keuangan di seluruh pelosok Indonesia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KUR BRI 2024 Tawarkan Pinjaman Rp50-100 Juta

    KUR BRI 2024 Tawarkan Pinjaman Rp50-100 Juta

    JABAR EKSPRES – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini memiliki peluang besar untuk mendapatkan tambahan modal usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Program KUR BRI 2024 ini dirancang untuk mendukung pengembangan usaha skala kecil hingga menengah dengan akses permodalan yang mudah dan bunga rendah.

    Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia menargetkan penyaluran dana KUR sebesar Rp165 triliun melalui BRI. Dana ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan pinjaman hingga Rp500 juta tanpa biaya administrasi atau provisi. Dengan bunga hanya 6% efektif per tahun, program KUR BRI menjadi solusi tepat untuk mengembangkan bisnis Anda.

    Baca Juga : Panduan Lengkap Syarat, Tabel Angsuran, dan Cara Pengajuan KUR BRI 2024

    Jenis-Jenis KUR BRI 2024

    Program KUR BRI terbagi menjadi tiga jenis utama:

    KUR Mikro: Ditujukan untuk pelaku usaha dengan kebutuhan modal kecil.KUR Kecil: Cocok untuk usaha dengan skala menengah.KUR TKI: Diperuntukkan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang membutuhkan biaya keberangkatan.

    Setiap jenis KUR memiliki syarat dan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan debitur.

    Keuntungan dan Suku Bunga KUR BRI 2024

    KUR BRI menawarkan suku bunga kompetitif dengan skema progresif sebagai berikut:

    Pinjaman ke-1: 6% efektif per tahun.Pinjaman ke-2: 7% efektif per tahun.Pinjaman ke-3: 8% efektif per tahun.Pinjaman ke-4 dan seterusnya: 9% efektif per tahun.

    Dengan tidak adanya biaya administrasi maupun provisi, Anda dapat menggunakan dana pinjaman sepenuhnya untuk kebutuhan usaha.

    Langkah-Langkah Mengajukan KUR BRI 2024

    Berikut panduan lengkap untuk mengajukan KUR BRI:

    Siapkan DokumenKTP dan Kartu Keluarga (KK).NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).Surat izin usaha.Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis KUR yang diajukan.Kunjungi Kantor Cabang BRI Terdekat

    Datangi kantor cabang BRI di wilayah Anda untuk memulai proses pengajuan.

    Isi Formulir Pengajuan

    Lengkapi formulir pengajuan yang disediakan oleh petugas bank. Pastikan data yang diisi akurat dan sesuai dengan dokumen pendukung.

    Verifikasi dan Validasi

    BRI akan memverifikasi data dan melakukan survei usaha Anda. Jika pengajuan disetujui, dana akan segera disalurkan ke rekening Anda.

  • Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Wamen BUMN Ungkap 4 Fokus Utama Kementerian Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan empat fokus utama kementeriannya pada 2025 mendatang.

    Kartika mengatakan, empat fokus Kementerian BUMN tersebut telah didorong oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 2 bulan terakhir.

    “Ada empat area yang akan kami dorong cepat di periode setahun ke depan, yang pertama terkait swasembada pangan, kedua perumahan rakyat. Kemudian, terkait pengentasan kemiskinan. Kemudian, terkait hilirisasi dan transisi energi,” kata Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Oleh karena itu, dia menyebut BUMN akan bersinergi dengan semua pihak guna mewujudkan keempat fokus tersebut. Sinergi tersebut termasuk dengan perusahaan-perusahaan swasta di daerah.

    Untuk swasembada pangan, Kartika pun mengatakan, BUMN siap membantu dalam hal subsidi pupuk hingga bantuan kredit usaha rakyat (KUR).

    “Kemudian diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia, mulai dengan tiga komoditas utama padi, jagung, dan gula yang akan jadi target menjadi swasembada di 2027,” imbuh Kartika. 

    Sementara untuk perumahan rakyat, Kartika mengatakan, BUMN bakal merangkul swasta untuk mewujudkan 800.000 unit di tahap awal tahun depan.

    Menurut Kartika, pembangunan perumahan rakyat itu bakal melibatkan pengambang di daerah. Dia pun memastikan harga perumahan rakyat itu bisa di bawah Rp100 juta per unit.

    “Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp100 juta, dengan target MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] di bawah 250 juta, kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” jelas Tiko.

    Lebih lanjut, untuk mengentaskan kemiskinan, BUMN menyinergikan ekosistem Bank BRI sebagai bank makro dengan UMKM. Menurutnya, hal ini pun bakal menggenjot perekonomian masyarakat di daerah serta mempermudah akses pembiayaan.

    Sementara terkait transisi energi dan hilirisasi, BUMN akan merumuskan lebih detail dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 PT PLN (Persero). Menurut Kartika, hal ini memberikan peluang besar untuk investasi di hulu energi seperti geotermal, solar, angin, dan air yang akan dilelang kepada publik.

    “Tentu di hilirisasi ada Pak Tony Wenas dari PT Freeport, kita juga sedang dorong hilirisasi di semua mineral, mulai dari nikel, copper, bauksit, dan sebagainya yang tentunya ekosistemnya juga bisa kita kerjasama dengan Bapak-Ibu [anggota Kadin],” jelas Kartika.

  • Kejaksaan Negeri Malang Tahan 4 Orang Diduga Korupsi Kredit Bank

    Kejaksaan Negeri Malang Tahan 4 Orang Diduga Korupsi Kredit Bank

    Malang (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menahan 4 orang yang diduga terjerat kasus korupsi dengan modus kredit bank secara fiktif. Satu pelaku diketahui memegang jabatan mantan Kepala Kantor Unit Bank berplat merah di Kabupaten Malang.

    “Empat tersangka kita periksa mulai pagi sampai malam ini, langsung kita tahan,” ungkap Kasintel Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Deddy Agus Oktavianto, Kamis (29/8/11/2024) petang pada awak media diruang kerjanya.

    Kata Deddy yang juga memangku jabatan Humas Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang itu, perkara yang dilakukan empat orang tersangka ini terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran Kredit Usaha Pedesaan Rakyat atau KUPRA pada salah satu bank berplat merah sejak tahun 2021 sampai tahun 2024.

    Keempat tersangka itu seluruh warga Kabupaten Malang berinisial YW (mantan kepala unit bank), IPS (mantri), AIW dan ES (keduanya calo).

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menahan 4 orang yang diduga terjerat kasus korupsi dengan modus kredit bank secara fiktif.

    Modus operandi yang dilakukan, mantri dan calo ini mencari debitur fiktif untuk menerima pencairan KUR dengan platform biaya dari Bank pemerintah dengan nilai Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta.

    “Tersangka IPS selaku pemrakarsa kredit atau mantri sepakat mengusulkan calon debitur pada pemutus kredit. Yang calon debiturnya melalui pihak ketiga atau calo. Melalui calo mereka menyiapkan dokumen untuk dapat KUR dan kerjasama dengan pihak bank tanpa mengedepankan asaz 5C agar tidak terjadi kebocoran dana KUR maupun KUPRA,” tegasnya.

    Kata Deddy, setelah data pemohon KUR fiktif yang dibawa calo dan mantri ini diajukan ke bank, justru tidak dilakukan verifikasi dan validasi oleh tersangka YW.

    “Dan ternyata data maupun dokumen yang dibawa calo ini juga palsu. Kemudian korban yang nama dan dokumennya dipinjam pelaku untuk diajukan KUR, ternyata tidak pernah menerima platform pinjaman KUR. Hanya diberi uang Rp 500 ribu sampai Rp 2,5 juta saja. Jadi dari 93 debitur yang diajukan tersangka dokumennya palsu,” ujarnya.

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menahan 4 orang yang diduga terjerat kasus korupsi dengan modus kredit bank secara fiktif.

    Deddy melanjutkan, kasus ini terungkap atas laporan masyarakat bahwa korban mengaku hanya dipinjam KTP dan dokumennya oleh tersangka. Kemudian tidak pernah mendapatkan platform kredit KUR maupun KUPRA namun ada tagihan dari bank pemerintah pada korban.

    “Dari sini kita lakukan penelusuran, kita selidiki dan berhasil menangkap para pelakunya. Berdasarkan hasil penghitungan atau audit terdapat kerugian negara sebanyak Rp 4,4 Milyar. Jadi banyak debitur yang namanya hanya dipakai oleh pelaku,” pungkas Deddy. (yog/but)

  • Tabel KUR Bank Jateng NOV 2024, Pinjaman Bank Jateng Bunga 6 Persen Setahun

    Tabel KUR Bank Jateng NOV 2024, Pinjaman Bank Jateng Bunga 6 Persen Setahun

    Tabel Angsuran KUR Bank Jateng, Pinjaman Bank Jateng Bunga 6 Persen Setahun

    TRIBUNJATENG.COM- Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja / investasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan plafond sampai dengan Rp 500 juta.

    Tahun 2024, bunga pinjaman KUR Bank Jateng sebesar 6 persen per tahun atau 0,5 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR Bank Jateng :

    1. tabel Angsuran KUR Bank Jateng Rp 5 Juta – Rp 20 Juta

    tabel Angsuran KUR Bank Jateng Rp5 Juta – Rp20 Juta

     

    2. tabel Angsuran KUR Bank Jateng Rp 25 Juta – Rp 100 Juta

    tabel Angsuran KUR Bank Jateng Rp 25 Juta – Rp 100 Juta (Tribun Jateng)

     

     * Warga Negara Indonesia (WNI)

     * Berusia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)

     * Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit

    Punya Usaha:

     * Usaha produktif dan layak

     * Telah berjalan minimal 6 bulan

     * Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dipersamakan (untuk KUR Kecil)

    Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    *FC NPWP bagi peminjam diatas Rp50 juta

    *Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peminjam di atas Rp 100 Juta

    (*)

  • OJK tingkatkan kontribusi jasa keuangan terhadap perekonomian daerah

    OJK tingkatkan kontribusi jasa keuangan terhadap perekonomian daerah

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan OJK terus berupaya meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya melalui ekosistem pembiayaan peternak domba.

    Hal itu dilakukan melalui pilot project usaha peternakan domba Garut atas kolaborasi OJK dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat dan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia.

    “Kolaborasi pengembangan usaha ternak domba ini merupakan upaya OJK dalam meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Barat,” kata Mahendra di Jakarta, Sabtu.

    Sejak Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) diterbitkan, OJK mendapatkan tugas meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian. Tugas tersebut antara lain diimplementasikan melalui peran kantor-kantor OJK di daerah.

    Kantor OJK di daerah akan membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi di daerahnya dan produk unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. OJK juga akan mendukung pengembangan produk unggulan tersebut melalui pembiayaan di sektor jasa keuangan.

    “Caranya adalah mengembangkan produk basis ekonomi. Ekosistem dari produk tersebut harus dibangun secara solid dan kuat. Di Jawa Barat ini produk unggulannya domba. Ekosistem pengembangan domba ini harus dibangun solid,” ujarnya.

    Menurut Mahendra, ekosistem yang telah terbangun secara solid dan kuat dapat direplikasi di daerah lain yang memiliki produk unggulan yang sama. Hal itu bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

    Sementara Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Imansyah menuturkan Kantor OJK Provinsi Jawa Barat telah menyusun kajian potensi ekonomi daerah dan skema akses pembiayaan sejak awal 2024.

    Berdasarkan hasil kajian tersebut, peternakan domba menjadi produk ekonomi unggulan karena produksinya mencapai 80 persen terhadap total produksi domba nasional.

    Kantor OJK Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Bank BJB, PT Agro, dan DKPP dalam pengembangan peternak domba di Jawa Barat itu. Pemerintah provinsi memiliki program prioritas Regenerasi Petani, PT Agro bertindak sebagai off taker dan BJB bertindak sebagai penyedia akses keuangan.

    Sebanyak 10 peternak domba dari 5.000 peternak domba menjadi pilot project pengembangan usaha ternak di Garut. Kesepuluh peternak domba tersebut telah mendapatkan pendidikan pembudidayaan ternak domba, perencanaan keuangan, dan kewirausahaan. Kemudian jika peternak tersebut telah memiliki kelayakan kandang sesuai standar off taker, maka peternak itu mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) penggemukan domba atau pembibitan domba.

    “Program Implementasi Pengembangan Peternak Domba di Jawa Barat melalui Pilot Project telah mulai dilaksanakan sejak akhir Agustus 2024. Saat ini kami melakukan pemantauan dengan mendengarkan cerita perkembangan program pengembangan ini,” ujar Imansyah.

    Sesuai hasil pemantauan, sebanyak satu peternak domba telah menerima fasilitas kredit pada September 2024 yang digunakan untuk penggemukan domba. Sebanyak satu peternak mendapatkan surat persetujuan kredit pada Sabtu (23/11) karena peternak telah menyelesaikan kesiapan kandangnya. Rencananya, fasilitas kredit tersebut akan digunakan untuk pembiakan domba.

    Sesuai timeline program, sebanyak delapan peternak lainnya akan mendapatkan akses pembiayaan pada 2025. Penyaluran kredit tersebut bergantung kecepatan peternak dalam kesiapan kandang yang benar.

    Salah seorang peternak domba program pilot project Zilan Faliq, menuturkan saat ini masih terus melakukan perbaikan kandang dombanya agar sesuai standar sehingga mendapatkan pembiayaan usaha pembiakan atau penggemukan domba. Ia mendapat pelatihan dan kesempatan akses permodalan.

    Selain Zilan, peternak domba, Imas, juga mengaku menerima manfaat dari program pengembangan peternak domba. Usaha ternak dombanya telah menghasilkan pendapatan hingga Rp30 juta setiap panen.

    “Dalam pengembangan usaha domba ini saya tidak dilepas sendiri. Saya didampingi off taker yang mengingatkan waktu pemberian pakan, pembibitan domba, dan lainnya,” tuturnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024