Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Pemerintah Siapkan Kredit Rp 20 Triliun untuk Program Padat Karya

    Pemerintah Siapkan Kredit Rp 20 Triliun untuk Program Padat Karya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk menjaga pertumbuhan perekonomian. Salah satunya, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan kredit sekitar Rp 20 triliun untuk insentif industri padat karya.

    “Antisipasi daya saing industri padat karya, pemerintah siapkan kredit Rp 20 triliun. Ini juga sebagai wujud konkret program andalan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bidang ekonomi, yakni kredit untuk industri padat karya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

    Airlangga mengatakan, jenis industri yang bisa mengajukan kredit padat karya, antara lain tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, makanan, dan minuman, hingga mainan anak. Syaratnya, kata Airlangga, memiliki jumlah pekerja minimal 50 orang.

    Menurut Airlangga, pemerintah juga sudah menyiapkan paket ekonomi terkait industri padat karya, yakni kredit usaha rakyat (KUR) Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar. 

    “Ini merupakan jenis kredit investasi dengan durasi maksimal delapan tahun. Paket ekonomi dari pemerintah ini juga bisa dikombinasikan dengan kredit modal kerja yang memiliki plafon hingga Rp 20 triliun,” ungkap dia.

    Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan insentif yang berlaku pada pajak penghasilan (PPh) untuk karyawan bergaji Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Bahkan, pemerintah juga memberikan tambahan biaya jaminan kecelakaan kerja berupa bantuan iuran sebesar 50% selama enam bulan premi korporasi.

    Insentif untuk sektor industri padat karya ini menjadi salah satu kebijakan andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah berjalan selama dua bulan ini. Airlangga mengatakan, masih banyak kebijakan dan program baru yang digulirkan untuk menyempurnakan program-program pemerintahan sebelumnya yang prorakyat.

    Pada sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan tagih utang. Airlangga mengatakan, realisasi pendataan per hari ini tentang penghapusan tagih utang mencapai 67.000 UMKM dengan nilai Rp 2,4 triliun. Dia menyebut ada potensi hapus tagih utang lebih dari sejuta UMKM dengan nilai utang sekitar Rp 15 triliun.

    ”Ada beberapa hal yang perlu regulasi dari OJK dan juga kita melihat bagaimana Kementerian UMKM dan perbankan bisa sejalan dengan PP yang diterbitkan. Ada mekanisme yang perlu dirapikan,” tutur menko perekonomian ini terkait kredit program padat karya.

    Airlangga menyebut, pemerintah juga berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% menjelang akhir 2024. Selain itu, menjelang pergantian tahun, ada pesta diskon berupa hari belanja online nasional (Harbolnas) hingga 12 Desember 2024 kemarin. Bahkan, ada juga belanja di Indonesia yang mendorong ritel buka hingga tengah malam untuk memberikan diskon antara 50 hingga 70%.

    Airlangga menargetkan kebijakan sektor perdagangan ini diharapkan mencatatkan penjualan hingga Rp 15 triliun. “Ada juga epic sale, singkatan every purchase is cheap di semua ritel minimarket. Ada 80.000 outlet. (Diskon) Ada banyak produk dan berjalan sampai dengan 29 Desember dengan target Rp 15 triliun dalam sepuluh hari,” ujarnya.

    Selain itu, pemerintah juga menaikkan bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta selama enam bulan.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari paket ekonomi yang dibarengi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Airlangga menegaskan, meski ada kenaikan PPN sebesar 1 persen, pemerintah tetap menyiapkan bantuan fiskal untuk mencegah perlambatan ekonomi, khususnya untuk menyasar kebutuhan rumah tangga.

    Bantuan tersebut adalah bantuan beras yang akan menyasar sebanyak 16 juta rumah tangga dengan masing-masing 10 kilogram beras selama dua bulan. Airlangga juga memastikan pemerintah menanggung kenaikan PPN untuk bahan kebutuhan pokok, seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak kelapa sawit merek MinyaKita.

    “Kedua, diskon listrik 50% di bawah 2.200 volt ampere (VA) untuk 81,4 juta pelanggan untuk dua bulan. Ini diharapkan jadi pengungkit juga,” pungkas Airlangga terkait kredit program padat karya.

  • Target KUR Naik Jadi Rp300 T pada 2025

    Target KUR Naik Jadi Rp300 T pada 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah resmi menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) maksimal sampai dengan Rp300 triliun pada 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Jakarta, Selasa (24/12).

    Dengan penetapan target tersebut, penyaluran KUR tahun depan diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur baru dan 1 juta debitur yang bergraduasi.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga melalui keterangan resmi.

    Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM Tanah Air. Sementara, program pendampingan graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas, bagi secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Dalam kesempatan sama, Airlangga juga melaporkan penyaluran KUR pada 2024 telah melampaui target yang ditetapkan yang didominasi oleh penyaluran di sektor produksi.

    Adapun realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target 2024. Angka ini tumbuh 7,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juga debitur.

    Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8 persen dari total penyaluran. Hal ini kata Airlangga menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Kemudian penyaluran KUR yang tetap terjaga ditunjukkan melalui tingkat non-performance loan (NPL) KUR sebesar 2,19 persen, terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Selain itu peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65 persen dari target pada 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Sementara dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan, yakni paling sedikit 1,17 juta debitur.

    (del/sfr)

  • Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto resmi mengumumkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 sebesar Rp300 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp280 triliun.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga.

    Penyaluran KUR tahun depan akan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

    Adapun fokus penyaluran KUR pada debitur baru diproyeksikan akan dapat  memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Tanah Air. Sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Rapat koordinasi kali ini juga menghasilkan beberapa keputusan strategis untuk memperkuat ekosistem KUR, antara lain:

    Penataan kelembagaan, termasuk sekretariat komite yang masih berfungsi di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur organisasi di kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yaitu Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Persetujuan usulan perubahan Permenko mengenai Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan penyaluran KUR pada 2025. Persetujuan penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan untuk keberhasilan program ketahanan pangan. Persetujuan untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk melalui skema linkage dan memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI agar lebih mudah diakses. Persetujuan skema kredit/pembiayaan investasi padat karya.

    Rapat ini juga mengakomodasi penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    Airlangga menjelaskan, program KUR dioptimalkan sebagai instrumen ekonomi untuk mendukung visi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis dari rapat ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia.

    Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, KUR diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

    Kinerja KUR 2024

    Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dengan sektor produksi menjadi yang paling dominan. Hingga 23 Desember 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target tahun ini.

    Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Sektor produksi menyumbang 57,8 persen dari total penyaluran KUR, menunjukkan keberhasilan program ini dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga, dengan tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19 persen, yang lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Peningkatan kualitas penyaluran juga terlihat dari jumlah debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta, atau 107,65 persen dari target 2,34 juta debitur baru.

    Selain itu, akses pembiayaan meningkat, dengan lebih dari 1,30 juta debitur KUR yang bergraduasi pada tahun 2024, mencapai 111,24 persen dari target 1,17 juta debitur graduasi.

  • Target Penyaluran KUR Naik jadi Rp 300 Triliun pada 2025 – Page 3

    Target Penyaluran KUR Naik jadi Rp 300 Triliun pada 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 300 triliun pada 2025. Hal ini agar program KUR dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan berdampak besar bagi ekonomi. Selain itu, target KUR ini juga seiring kinerja KUR yang positif pada 2024.

    Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (24/12/2024).

    Pada rapat itu juga mengungkapkan sejumlah capaian program KUR, sekaligus merumuskan kebijakan strategis untuk optimalisasi KUR pada 2025, yang salah satunya mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun, atau 100,10% dari target 2024.  Angka ini tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. 

    Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong  pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%.

    Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi pada 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di Tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” tutur Menko Airlangga, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa,24 Desember 2024.

  • Syarat KUR BRI 2024, Salah Satunya Tak Boleh Punya Pinjaman di Bank Lain

    Syarat KUR BRI 2024, Salah Satunya Tak Boleh Punya Pinjaman di Bank Lain

    Brosur KUR BRI 2024 Tabel Angsuran Lengkap Rp 1 Juta hingga Rp 500 Juta

    TRIBUNJATENG.COM- Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI merupakan program pemerintah yang membantu UMKM mengembangkan usahanya melalui pinjaman modal dengan bunga rendah.

    Suku bunga KUR Mikro dan KUR Kecil untuk penerima pinjaman pertama kali adalah 6 persen per tahun.

     

    Syarat KUR BRI 2024:

    Umum:

     * Warga Negara Indonesia (WNI)

     * Berusia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)

     * Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit

    Punya Usaha:

     * Usaha produktif dan layak

     * Telah berjalan minimal 6 bulan

     * Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dipersamakan (untuk KUR Kecil)

    Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    Pengajuan KUR BRI:

     * Datang ke kantor cabang BRI terdekat

     * Isi formulir pengajuan KUR

     * Serahkan dokumen yang diperlukan

     * Tunggu proses verifikasi dan persetujuan

    Jenis KUR BRI:

     * KUR Mikro: Plafond hingga Rp 50 juta, tanpa agunan, bunga 6 persen per tahun

     * KUR Kecil: Plafond Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dengan agunan atau tanpa agunan, bunga 7 persen per tahun

     * KUR TKI: Plafond hingga Rp 25 juta, tanpa agunan, bunga 3 persen per tahun

    Informasi lebih lanjut:

     * Call center BRI: 14017

    Tips:

     * Siapkan semua dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan rapi.

     * Pastikan usaha Anda memiliki prospek yang baik dan layak untuk dibiayai.

     * Ajukan KUR sesuai dengan kebutuhan modal usaha Anda.

    Berikut brosur KUR BRI 2024: 

    1. tabel angsuran KUR BRI Rp 1 Juta – Rp 20 Juta

    tabel angsuran KUR BRI Rp 1 Juta – Rp 20 Juta (Tribun Jateng)

       

    2. Tabel angsuran KUR BRI Rp 20 Juta – Rp 100 Juta

    Tabel angsuran KUR BRI Rp 20 Juta – Rp 100 Juta (Tribun Jateng)

      .

    3. Tabel angsuran KUR BRI Rp 100 Juta – Rp 260 Juta 

    Tabel angsuran KUR BRI Rp 100 Juta – Rp 260 Juta (Tribun Jateng)

     

    4. Tabel angsuran KUR BRI Rp 100 Juta – Rp 260 Juta

    Tabel angsuran KUR BRI Rp 100 Juta – Rp 260 Juta (Tribun Jateng)

    (*)

  • Menjadi Akar Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi

    Menjadi Akar Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Hingga penghujung tahun 2024, kondisi ekonomi Indonesia masih solid yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Secara kumulatif sd. Q3-2024 sebesar 5,03%, diiringi inflasi terkendali dalam target sasaran 2,5%±1% di mana inflasi November 2024 sebesar 1,55% (yoy). Konsumsi rumah tangga juga tetap tumbuh kuat, dan diharapkan dapat tumbuh di atas 5% tahun ini.

    Selain itu, dorongan kondisi daya beli masyarakat masih relatif kuat, tercermin dari IKK (Index Keyakinan Konsumen) BI November 2024 yang tercatat sebesar 125,9. Sejalan dengan IKK yang optimis, data terbaru dari NielsenIQ menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin gemar belanja dengan total spending di Q3 mencapai Rp256 triliun.

    “Pemerintah berupaya terus menjaga daya beli dan daya saing usaha, melalui sejumlah Paket Stimulus Ekonomi yang ditujukan bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, dan juga dunia usaha,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Diperlukan penguatan sumber daya manusia melalui adopsi teknologi, dan perbaikan tata kelola untuk meningkatkan daya saing koperasi dalam ekosistem ekonomi nasional.

    “Tentu kami sangat berharap bahwa koperasi bisa terus bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong sektor produktif sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi,” ujar Airlangga.

    Saat ini, sebagian besar lapangan usaha koperasi berasal dari sektor jasa keuangan (66%) dan perdagangan (17%), sementara sektor riil seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan masih minim. Karena itu optimalisasi sektor produksi diperlukan untuk meningkatkan volume usaha koperasi.

    “Sektor produksi diharapkan bisa mempekerjakan banyak orang dan tentunya sektor produksi bisa menambah supply barang di dalam negeri. Kita berharap bahwa proporsi daripada industri ataupun produsen dari Dekopin, induk koperasi, itu semakin meningkat. Jumlah kewirausahaan, arahan Bapak Presiden, ini harus didorong untuk naik kelas dan salah satu sumbernya tentu dari Dekopin,” kata Airlangga.

    Pemerintah mendorong kemudahan pembiayaan untuk koperasi dan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah. Per 30 November 2024, realisasi KUR mencapai Rp 269,48 triliun, atau 96,24% dari target 2024, dengan tingkat Non-Performing Loan (NPL) terjaga di 2,19%. Selain itu, pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi menyediakan akses pendanaan bagi koperasi, dengan penyaluran sektor riil yang meningkat dari Rp 38,7 miliar pada 2020 menjadi Rp 506,2 miliar pada 2023, tumbuh 960,53%.

    Menutup sambutannya, Airlangga berharap koperasi dapat beradaptasi dengan industri digital. Karena digitalisasi koperasi akan menambah efisiensi dan kekuatan keanggotaan koperasi, di mana akan terhubung tidak hanya dari segi rantai pasok, tetapi juga tergabung secara network dan data digital, sehingga bagi pengguna dasar aksesnya akan terbuka lebar.

    “Saya tentu sangat berharap Dekopin menjadi game changer untuk menambah kewirausahaan di Indonesia dan utamanya kewirausahaan bagi kaum mayoritas. Dekopin terus tumbuh, terus kuat, dan terus beregenerasi, supaya kegiatan koperasi bisa terus menjadi akar daripada perekonomian nasional,” pungkas Airlangga.

  • BNI Jelajah Kopi Khatulistiwa Genjot Produktivitas Petani Kopi di Temanggung

    BNI Jelajah Kopi Khatulistiwa Genjot Produktivitas Petani Kopi di Temanggung

    Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui program Jelajah Kopi Khatulistiwa (JKK) menyalurkan bantuan alat dan mesin pengolahan kopi kepada Komunitas Petani Kopi di LMDH Wana Asri, Desa Kertosari, Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (19/12).

    Program BNI Jelajah Kopi Nusantara merupakan upaya perseroan dalam mewujudkan ekonomi hijau bagi petani kopi yang berorientasi ekspor. BNI memberikan edukasi, kurasi, inkubasi, business matching dan penggunaan solusi transaksi perbankan sebagai ekosistem finansial dari komoditas kopi rakyat dari hulu hingga ke hilir.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan saat ini ekosistem BNI JKK dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kopi terbanyak adalah ekosistem Kopi Temanggung, yakni sebesar Rp 8,65 miliar yang terdiri dari 117 debitur.

    “Melalui bantuan CSR berupa alat dan mesin pengolahan kopi dalam program BNI JKK ini diharapkan dapat mendorong semangat produktivitas para petani kopi di Temanggung,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2024).

    Melalui Program JKK di Temanggung, BNI menggandeng Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang juga bagian dari Program Makmur dalam membangun ekosistem dan mendukung penuh kebangkitan industri kopi nasional.

    Okki mengatakan pemberian CSR menjadi wujud kepedulian BNI kepada masyarakat petani kopi. Kegiatan ini pun telah diapresiasi oleh Kementerian BUMN dengan pemberian Gold Medal Kategori Creating Shared Value dalam ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMMS) 2024.

    “Harapannya dengan bantuan alat dan dan mesin pengolahan kopi, BNI bisa ikut berkontribusi meningkatkan kapabilitas petani dalam mengolah kopi sehingga dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi,” pungkas Okki.

    Sebagai informasi, BNI Jelajah Kopi Nusantara telah berjalan sejak 2022 dan hingga kini telah hadir di 5 Provinsi, antara lain Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rejang Lebong Sumatera Selatan, Garut Jawa Barat, Jember Jawa Timur, dan Temanggung Jawa Tengah. Sebanyak 424 petani telah terbantu melalui program tersebut.

    Pada kesempatan tersebut, turut hadir ini yakni, PMO Kopi & Kakao Nusantara Kementerian BUMN diwakili Deslaknyo Wisnu Hanjagi, perwakilan Pemerintah setempat, Pemimpin Wilayah BNI Yogyakarta Ariyanto Soewondo Geni, perwakilan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka), perwakilan Perhutani, Pupuk Indonesia, dan Jamkrindo.

    (akd/akd)

  • Korupsi Dana KUR Rp 8,2 M, Eks Pimpinan Cabang BSI Mataram Ditangkap Regional 19 Desember 2024

    Korupsi Dana KUR Rp 8,2 M, Eks Pimpinan Cabang BSI Mataram Ditangkap Regional 19 Desember 2024

    Korupsi Dana KUR Rp 8,2 M, Eks Pimpinan Cabang BSI Mataram Ditangkap
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Mantan Kepala Cabang Bank Syari’ah Indonesia (BSI) di
    Mataram
    , Nusa Tenggara Barat (
    NTB
    ), Suryo Edhie, ditangkap Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
    Suryo diduga tidak melakukan
    standart operating procedur
    (SOP) saat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syari’ah Indonesia (BSI) untuk petani sapi pada tahun 2021-2022.
    Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon mengatakan, tersangka ditangkap langsung di rumahnya, di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (18/12/2024) sekitar pukul 20.00 WIB.
    “Tersangka kami amankan setelah dua kali kami melalukan panggilan secara patut namun tidak hadir,” kata Enen, Kamis (19/12/2024) pagi.
    Sebelumnya, tersangka dititipkan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. Kemudian, tersangka bersama tim Kejati berangkat dari Semarang ke Lombok melalui perjalanan udara sekitar pukul 05.00 WIB.
    Tiba di Kejati NTB, penyidik langsung memeriksa tersangka.
    Terpantau, pria berkacamata itu keluar dari Kejati dengan mengenakan rompi berwarna jingga bertulis tahanan kejakaaan dan tangan terborgol. Tersangka terus memindahkan posisi duduknya saat wartawan berusaha mengambil fotonya melalui jendela mobil yang terbuka kecil.
    “Tersangka ini merupakan mantan pimpinan cabang salah satu bank pelat merah,” ujar Enen.
    Sebelum Suryo, Kejaksaan telah menahan dua tersangka lainnya, yaitu Mahrup dan M Sidik Maulana, keduanya berperan sebagai
    offtaker
    . Tersisa satu tersangka lagi yang masih dalam pencarian jaksa, inisial MSL.
    “Satu orang yang belum ditahan. Posisinya juga bersembunyi di suatu tempat,” cetusnya.
    Kepala Kejati NTB itu meminta tersangka MSL untuk dengan segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi. “Tidak ada tempat yang aman untuk pelaku. Dimanapun tempatnya kami akan kejar, tidak akan bisa hidup tenang,” tegasnya.
    Penetapan tersangka terhadap keempat orang tersebut, penyidik menemukan indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Kerugian Negara (KN).
    Kejaksaan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB untuk memastikan angka pasti kerugian negara. Dari kasus korupsi melalui penyaluran sapi yang dilakukan Suryo dan tiga tersangka lainnya tersebut, terhitung kerugian negara Rp 8,2 miliar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Syarat KUR Mandiri 2024 Serta Tabel Angsuran Lengkap Sampai Rp 100 Juta

    Syarat KUR Mandiri 2024 Serta Tabel Angsuran Lengkap Sampai Rp 100 Juta

    TRIBUNJATENG.COM- Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja / investasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan plafond sampai dengan Rp 500 juta.

    Tahun 2024, bunga pinjaman KUR Mandiri sebesar 6 persen per tahun atau 0,5 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR Mandiri :

    1. tabel angsuran KUR Mandiri Rp 5 – Rp 20 Juta

    tabel angsuran KUR Mandiri Rp 5 – Rp20 Juta

    2. tabel angsuran KUR Mandiri Rp 25 – Rp 100 Juta

    tabel angsuran KUR Mandiri Rp 25 – Rp 100 Juta

     

     

    Syarat KUR Mandiri

     * Warga Negara Indonesia (WNI)

     * Berusia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)

     * Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit

    Punya Usaha:

     * Usaha produktif dan layak

     * Telah berjalan minimal 6 bulan

     * Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dipersamakan (untuk KUR Kecil)

    Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    *FC NPWP bagi peminjam diatas Rp50 juta

    *Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi peminjam di atas Rp 100 Juta

    (*)

  • BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan dalam penyaluran KPR subsidi.

    Apabila hanya mengandalkan skema FLPP, ia mengingatkan bahwa likuiditas perbankan akan terus bergantung pada pemerintah. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan skema SSB, aset kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi nantinya dapat dilakukan sekuritisasi sehingga likuiditas tidak selamanya bergantung pada APBN.

    “Makanya kami usulkan ada SSB juga, karena pakai duitnya bank, pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya. Tapi duitnya duit bank, ini bisa dijual oleh bank namanya sekuritisasi. Duitnya nanti buat KPR baru lagi. Jadi likuiditasnya tidak bergantung pada APBN saja. Portofolio KPR-nya bisa dijual atau sekuritisasi, duitnya buat KPR baru lagi jadi tidak berhenti dan diputar terus,” kata Nixon dalam “Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Ia juga mengingatkan, anggaran yang disiapkan pemerintah menjadi terlalu besar apabila hanya mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi melalui skema FLPP tidak bisa dilakukan sekuritisasi mengingat terdapat uang negara sebagai sumber likuiditasnya, ditambah rate 5 persen yang tidak dimungkinkan untuk bisa disekuritisasi.

    Maka menurut Nixon, pilihan terbaik yaitu kombinasi antara FLPP dan SSB. Namun, ujar dia, keputusan untuk skema KPR subsidi tetap dikembalikan kepada pemerintah.

    “Kalau bisa tetap kita pertimbangkan untuk sumber likuiditasnya melalui mekanisme FLPP dan dikombinasikan dengan sebagian pakai pola SSB, seperti di kredit usaha rakyat (KUR). KUR itu juga sebenarnya seperti SSB dan itu bisa jadi besar size-nya. Saya harapkan juga hal yang sama bisa kita lakukan,” kata Nixon.

    Menurut data BTN, pada 2025 terdapat total potensi penyaluran KPR Sejahtera sebanyak 631.978 unit rumah yang terdiri dari 142.769 unit dalam proses pembangunan dan 489.209 unit yang belum terbangun. Dari total potensi itu, mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa dengan 96.215 unit dalam proses pembangunan dan 327.831 unit yang belum terbangun.

    Sepanjang sejarah KPR subsidi, Nixon mengatakan bahwa realisasi KPR ini selalu melebihi kuota yang ditetapkan, kecuali pada 2020 pada saat pandemi COVID-19. Adapun untuk dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, realisasi penyaluran KPR sudah mencapai sekitar 30 ribu unit.

    Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyampaikan bahwa pemerintah ingin kuota penyaluran KPR dengan skema FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada 2025. Jumlah ini bertambah sebanyak 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024