Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Dorong Pelaku Informal jadi Formal, Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun untuk UMKM

    Dorong Pelaku Informal jadi Formal, Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun untuk UMKM

    JAKARTA – Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa telah mendapatkan mandat baru untuk mendorong pelaku usaha di sektor informal beralih menjadi pelaku usaha formal melalui berbagai program.

    Maman menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp320 triliun untuk sektor UMKM, dengan 65 persen diarahkan ke sektor produksi. 

    “Target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM, lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen,” jelasnya kepada awak media, Senin, 17 November. 

    Ia juga menambahkan terdapat perubahan terkait skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM yang selama ini, pengajuannya dibatasi hanya empat kali untuk sektor produksi dan dua kali untuk sektor perdagangan. Namun kini, batas tersebut dihapus sehingga pelaku UMKM dapat mengajukan KUR berulang kali sampai usaha mereka benar-benar kuat dan siap mandiri.

    “Sekarang sudah dibuka, jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas. Nggak ada batasan,” jelasnya. 

    Maman menyampaikan bahwa sebelumnya dalam aturan suku bunga KUR naik secara bertahap dari 6 persen pada pengajuan pertama hingga 9 persen pada pengajuan keempat. Kini, seluruh skema KUR tanpa memandang jumlah pengajuan ditetapkan flat pada tingkat bunga 6 persen.

    “Iya. Jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6 persen,” jelasnya. 

    Maman menegaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Komite Pembiayaan UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan stimulus dan memperkuat pergerakan ekonomi nasional.

    Maman menjelaskan bahawa perubahan aturan tersebut mulai berlaku pada awal Januari 2026, dan regulasinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri terkait yang sedang disiapkan.

    Sebelumnya, Maman melaporkan hingga 15 November 2025 realisasi penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai sebesar Rp238 triliun atau 83 persen dari target Rp286 triliun.

    “Saya khusus (kredit) UMKM, dari target yang sudah ditentukan Rp286 triliun, Alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen,” ujarnya. 

    Maman juga menyampaikan bahwa penyaluran KUR untuk debitur baru telah mencapai 96 persen dari target 2,34 juta debitur, atau setara dengan 2,25 juta debitur.

    Sementara itu, capaian debitur graduasi yakni pelaku usaha yang naik kelas dari kategori super mikro ke mikro, mikro ke kecil, atau kecil ke menengah telah mencapai sekitar 1,3 juta debitur atau 112 persen dari target 1,2 juta debitur.

    “Alhamdulillah debitur graduasi melebihi target sebanyak 112 persen, yaitu sekitar 1,3 juta,” ucapnya.

    Ia menambahkan, bahwa pemerintah menargetkan 60 persen dari total plafon KUR sebesar Rp286 triliun untuk disalurkan ke sektor produksi. 

    Maman menyampaikan untuk pertama kalinya sejak program KUR diluncurkan, target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi 60,7 persen.

    Maman optimistis penyaluran ke sektor produksi dapat meningkat menjadi 61 persen pada akhir Desember 2025.

    “Ini yang pertama kali sepanjang sejarah program kur berdiri, baru sekarang kita terealisasi, yaitu di angka 60,7 persen, tuh grafiknya tuh. Ini kan dari tahun 2020, nggak pernah sampai di 60 persen, 2021, 2022, 2023, nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen, insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen, akan naik lagi di 61 persen,” jelasnya.

    Terkait potensi penyerapan tenaga kerja, Maman menjelaskan bahwa program KUR diperkirakan mampu menyerap 8 hingga 11 juta tenaga kerja. 

    Namun, ia mengakui masih ada tantangan karena sebagian besar penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM masih didominasi oleh sektor informal.

    “Memang saya harus akui masih ada tantangan, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini rata-rata masih sektor informal,” tuturnya.

  • Catat! Bunga KUR Flat 6% Mulai Januari 2026

    Catat! Bunga KUR Flat 6% Mulai Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan pemerintah memberikan bunga tetap (flat) untuk skema kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM sebesar 6% mulai Januari 2026.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan skema KUR bunga tetap ini sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Komite Pembiayaan melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Kan sekarang ini pengajuan [KUR] pertama 6%. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7%. KUR yang ketiga naik 8%. KUR yang keempat naik 9%. Sekarang semua sama 6%,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Selain itu, Maman menambahkan, selama ini skema KUR hanya diberikan paling banyak empat kali pengajuan. Namun, dia menyatakan pengajuan KUR ke depan tidak ada batasan.

    “Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas,” imbuhnya.

    Hingga saat ini, Maman mengungkap realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp238 triliun atau sekitar 83% dari target Rp286 triliun pada alokasi 2025.

    Dia menuturkan, dari target alokasi tersebut, Kementerian UMKM harus menyalurkan 60% ke sektor produksi.

    Adapun, realisasinya sudah mencapai angka 60,7% dan ditargetkan menyentuh 61% di akhir tahun. Dia menyebut, angkanya terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

    Pada periode yang sama, Kementerian UMKM mencatat telah terdapat 1,3 juta debitur graduasi. “Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maman menambahkan pemerintah juga membidik 8–11 juta tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM. Ke depan, Kementerian UMKM akan membuat program untuk yang dari sektor informal ke formal.

    “Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5%,” pungkasnya.

  • Realisasi KUR UMKM Sentuh Rp 238 Triliun

    Realisasi KUR UMKM Sentuh Rp 238 Triliun

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melaporkan, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM hingga pertengahan November 2025 mencapai Rp 238 triliun.

    Berdasarkan laporan yang diberikan Kementerian UMKM kepada Liputan6.com, realisasi KUR UMKM itu merupakan data terakhir per 15 November 2025. Bertambah sekitar Rp 10 triliun dari capaian per awal bulan ini sekitar Rp 228 triliun.

    “Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, Alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp 238 triliun. Jadi sekitar 83 persen dari target yang ditugaskan kepada saya,” jelas Maman di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Untuk pencaplokan debitur baru, ia melanjutkan, realisasinya telah menembus angka 96 persen, atau sekitar 2,25 juta debitur baru dibanding target sebanyak 2,34 juta debitur baru.

    Sementara untuk debitur graduasi atau yang naik tingkat (semisal dari skala usaha mikro menjadi kecil), jumlahnya bahkan sudah melampaui target. Maman mengatakan, realisasinya tembus 112 persen, atau sebanyak 1,3 juta debitur dari target sekitar 1,2 juta debitur.

    Di sisi lain, Kementerian UMKM pada 2025 ini juga mematok target, sekitar 60 persen dari target Rp 286 triliun penyaluran KUR bisa terealisasi untuk sektor produksi. Maman menyebut bahwa capaiannya sukses menorehkan sejarah baru.

    “Nah ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri, baru sekarang kita terrealisasi, yaitu di angka 60,7 persen. Ini kan dari tahun 2020-2024 enggak pernah sampai di 60 persen,” bebernya.

    “Alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insya Allah di Desember akhir kita akan naik lagi di 61 persen,” pungkas Maman Abdurrahman.

     

  • Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Akselerasi Sektor Properti

    Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Akselerasi Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang menilai kebijakan pemerintah dalam menginjeksi dana senilai Rp200 triliun kepada himpunan bank milik negara atau himbara dapat berimbas terhadap pergerakan ekonomi industri turunan properti.

    Presiden Direktur Paramount Enterprise, M. Nawawi memperkirakan sejumlah stimulan yang diguyurkan oleh pemerintah pada tahun ini dapat memberikan prospek positif bagi industri hingga tahun depan.

    “Kami menilai kucuran dana ke perbankan Himbara tersebut akan membantu berbagai stakeholder seperti kontraktor, supplier, vendor, mereka yang berdampak langsung terhadap properti, ” ujarnya, Kamis (14/11/2025).

    Himpunan pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) juga berharap kebijakan tersebut dapat menjadi stimulan baru bagi industri ini.

    Penyaluran dana tersebut akan sangat bermanfaat asalkan disalurkan tepat sasaran ke sektor riil seperti properti.

    Kebijakan ini juga dapat menguntungkan dua pihak, baik pengembang maupun pembeli. Dalam hal ini, pengembang dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal pembangunan, sementara konsumen dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Pengembang meyakini apabila sektor properti kembali bergairah, dampaknya akan meluas ke sektor lain seperti penjualan bahan bangunan, besi, dan semen.

    Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Bidang Properti dan Infrastruktur Perkumpulan Lintas Profesi Indonesia (PLPI) Jhon Riyanto berharap agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan daya beli jangka pendek.

    Menurutnya pemerintah dapat melengkapi kebijakan ini dengan dorongan nyata terhadap investasi jangka panjang. Salah satunya investasi ke dalam aset-aset properti melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau Real Estate Investment Trusts (REITs).

    Dia berpendapat apabila kebijakan konsumsi (melalui Rp200 triliun dana likuiditas) dikombinasikan dengan penguatan investasi (melalui REIT dan sovereign wealth fund), maka Indonesia berpeluang mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

    Adapun sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara sebesar Rp 200 triliun.

    Adapun dari jumlah dana tersebut, sebanyak Rp 25 triliun dialokasikan khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.(BBTN).

    Penempatan dana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah bersama bank-bank Himbara untuk menjaga likuiditas perbankan tetap kuat, mempererat sinergi strategis dalam akselerasi pembiayaan sektor riil, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan nominal dan tersebut ke Bank BTN dapat mendukung program perumahan rakyat, termasuk target pembangunan 3 juta rumah, dapat berjalan lebih cepat.

  • Bank Mandiri Salurkan Rp 38,11 Triliun KUR hingga Oktober 2025

    Bank Mandiri Salurkan Rp 38,11 Triliun KUR hingga Oktober 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bank bersandi saham BMRI tersebut terus memperluas akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

    Langkah ini sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

    Hingga Oktober 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR senilai Rp 38,11 triliun kepada 329.012 pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di bawah 1 persen.

    SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri, Bayu Trisno Arief Setiawan, menjelaskan bahwa realisasi tersebut telah mencapai 92,96 persen dari target KUR tahun 2025 sebesar Rp 41 triliun. Ia menilai capaian ini merupakan hasil nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

    “Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan,” ujar Bayu dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (13/11/2025).

    Ia menambahkan, dari total penyaluran KUR hingga Oktober 2025, sebesar 61,47 persen atau Rp 23,43 triliun disalurkan ke sektor produksi. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian menyerap Rp 11,93 triliun atau 31,31 persen, sektor jasa produksi sebesar Rp 8,13 triliun (21,34 persen), sektor industri pengolahan Rp 2,82 triliun (7,41 persen), dan sektor perikanan Rp 523 miliar (1,37 persen).

     

     

  • BPD Bali salurkan Rp12,6 triliun kredit UMKM

    BPD Bali salurkan Rp12,6 triliun kredit UMKM

    Denpasar (ANTARA) –

    BUMD Bank BPD Bali menyalurkan Rp12,6 triliun kredit untuk debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau 50,85 persen dari total kredit yang disalurkan sebesar Rp24,76 triliun per Oktober 2025.

    “Kredit UMKM itu secara fokus didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma di Denpasar, Bali, Rabu.

    Ia menargetkan proporsi pembiayaan bagi UMKM akan terus dijaga di atas 50 persen dari total kredit yang disalurkan.

    Kredit UMKM itu di antaranya melalui kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Usaha untuk peralatan dan mesin pertanian (Alsintan), kredit subsidi bekerja sama Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, yakni Sidi Kumbara dan produk-produk kredit UMKM lainnya.

    “Kami mendapat insentif Giro Wajib Minimum (GWM) dari BI khusus untuk ekonomi hijau, yang memungkinkan kami memanfaatkannya kembali untuk pembiayaan kepada UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah,” imbuhnya.

    Kementerian UMKM sebelumnya mencatat bank milik pemerintah daerah di Bali itu memiliki porsi 61 persen untuk penyaluran kredit sektor produktif dan termasuk salah satu dari empat lembaga penyalur KUR yang tumbuh melebihi target 60 persen produktif di regional Jawa II, Bali dan Nusa Tenggara.

    Sementara itu, realisasi kredit keseluruhan tumbuh 9,33 persen dibandingkan periode sama 2024.

    Sedangkan aset mencapai Rp42,4 triliun atau secara tahunan tumbuh 6,60 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp39,76 triliun.

    Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp35,42 triliun, tumbuh 4,80 persen dibandingkan periode yang sama Oktober 2024 sebesar Rp33,79 triliun, yang didominasi tabungan mencapai 65,05 persen.

    Dengan proporsi penyaluran kredit dan DPK itu, ia mencatat rasio kredit terhadap simpanan (LDR) berada dalam rentang positif yakni 69,88 persen.

    Sedangkan dari sisi kualitas kredit, pihaknya mencatat kredit bermasalah (NPL) mencapai 0,83 persen.

    Sudharma menambahkan per Oktober 2025 membukukan capaian laba menembus Rp998,7 miliar atau tumbuh sebesar 23,35 persen dibandingkan periode sama 2024.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri salurkan KUR senilai Rp38,11 triliun per Oktober 2025

    Bank Mandiri salurkan KUR senilai Rp38,11 triliun per Oktober 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp38,11 triliun kepada 329.012 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per Oktober 2025.

    Dari sisi kualitas kredit, portofolio KUR perseroan terjaga baik dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) di bawah 1 persen.

    SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan realisasi tersebut setara 92,96 persen dari target KUR perseroan sebesar Rp41 triliun sepanjang 2025.

    Menurutnya, penyaluran ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

    “Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan,” ujar Bayu.

    Ia melanjutkan, penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47 persen atau senilai Rp23,43 triliun per Oktober 2025.

    Dari jumlah itu, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp11,93 triliun atau 31,31 persen, sektor jasa produksi menyerap 21,34 persen atau senilai Rp8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41 persen atau Rp2,82 triliun, serta sektor perikanan 1,37 persen atau Rp523 miliar.

    Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008, total akumulasi penyaluran KUR perseroan mencapai Rp300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia per Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penjaminan KUR Askrindo tembus Rp1.096 triliun per September 2025

    Penjaminan KUR Askrindo tembus Rp1.096 triliun per September 2025

    Jakarta (ANTARA) – Akumulasi volume pertanggungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), anggota holding Indonesia Financial Group (IFG), mencapai Rp1.096 triliun untuk periode 2007 hingga September 2025.

    Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran mengatakan pertanggungan itu melibatkan 35,8 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.

    “Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan Askrindo dalam mendorong inklusi keuangan serta memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi sektor UMKM,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam periode yang sama, posisi keuangan KUR Askrindo juga menunjukkan performa positif, di mana total aset tercatat sebesar Rp15,4 triliun per September 2025.

    Sementara ekuitas perusahaan tercatat sebesar Rp14 triliun, outstanding pertanggungan Rp99,5 triliun, serta gearing ratio mencapai 7,09 kali.

    “Kinerja ini mencerminkan kapasitas Askrindo yang kuat dalam mendukung keberlanjutan program KUR secara nasional,” jelasnya.

    Menurut Fankar, program KUR mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

    Berdasarkan hasil analisis data dari IFG Progress, kabupaten yang memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan utama menunjukkan pertumbuhan PDB per kapita lebih tinggi, yakni mencapai 7,2 persen untuk penerima KUR pertama, 5,7 persen untuk penerima berulang, dan 8,5 persen bagi wilayah yang memanfaatkan KUR serta kredit komersial.

    Melihat data tersebut, Askrindo meyakini dukungan pembiayaan yang tepat sasaran dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

    Askrindo pun berusaha hadir sebagai perusahaan asuransi dan lembaga penjamin sekaligus mitra pertumbuhan bagi UMKM.

    Fankar menuturkan pihaknya berupaya memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bertahan dan berkembang.

    Hingga sejauh ini, Askrindo telah menjalin kerja sama dengan 26 bank penyalur KUR dan memperkuat kapasitas usaha UMKM melalui program pemberdayaan atau pendampingan yang berkelanjutan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Riset BRI Ungkap Dampak Positif KUR, Dorong Pertumbuhan UMKM Secara Signifikan

    Riset BRI Ungkap Dampak Positif KUR, Dorong Pertumbuhan UMKM Secara Signifikan

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI melalui riset yang dilakukan oleh BRI Research Institute bertajuk “Survei Efektivitas KUR dan Beban Biaya UMKM” menunjukkan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan omzet pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bahkan hingga mencapai level double digit.

    Dari hasil survei terhadap 2.928 responden penerima pinjaman BRI, tercatat bahwa mayoritas atau 66,2% debitur mengalami pertumbuhan omzet setelah memperoleh pembiayaan. Dari kelompok tersebut, sebanyak 45,9% menyebutkan kenaikan omzet berada di kisaran 5%–15%.

    Data riset tersebut juga memperlihatkan bahwa kegiatan usaha UMKM terus menunjukkan perbaikan seiring dengan meningkatnya akses terhadap pembiayaan produktif. Berdasarkan jenis pinjaman, kenaikan omzet paling tinggi terjadi pada segmen Komersial Kecil dan KUR Kecil. Secara keseluruhan, lebih banyak debitur KUR (69,7%) yang mencatat peningkatan omzet dibandingkan debitur kredit komersial (59,1%).

    Tak hanya pada pinjaman berjalan, dampak positif KUR juga terlihat dari periode pembiayaan sebelumnya. Sebanyak 65,3% responden mengaku omzetnya naik setelah memperoleh pinjaman pertama, dan 64,1% menyatakan hal yang sama pada pinjaman kedua. Konsistensi ini menjadi bukti bahwa program KUR masih sangat efektif dalam menumbuhkan usaha serta memperkuat sektor produktif masyarakat.

  • Bawa Efek Positif, Pembiayaan KUR BRI Terbukti Dorong Kenaikan Omzet UMKM hingga Double Digit

    Bawa Efek Positif, Pembiayaan KUR BRI Terbukti Dorong Kenaikan Omzet UMKM hingga Double Digit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, melalui riset yang dilakukan oleh BRI Research Institute bertajuk “Survei Efektivitas KUR dan Beban Biaya UMKM” mencatat bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga ke level double digit.

    Hasil riset terhadap 2.928 responden penerima pinjaman BRI menunjukkan bahwa mayoritas atau 66,2% debitur mengalami peningkatan omzet usaha setelah memperoleh pembiayaan. Dari kelompok tersebut, 45,9% responden melaporkan kenaikan omzet di kisaran 5%–15%.

    Hasil survei ini juga mengindikasikan bahwa aktivitas usaha pelaku UMKM terus menunjukkan tren perbaikan seiring meningkatnya akses terhadap pembiayaan produktif.

    Dilihat berdasarkan jenis pinjaman, porsi terbesar peningkatan omzet usaha terjadi pada debitur segmen Komersial Kecil dan KUR Kecil. Secara umum, lebih banyak debitur KUR (69,7%) yang menyatakan omzet usahanya meningkat setelah menerima pinjaman dibandingkan dengan debitur kredit komersial (59,1%).

    Selain itu, hasil riset juga menunjukkan bahwa dampak positif pembiayaan tidak hanya terjadi pada pinjaman berjalan, tetapi juga pada pinjaman sebelumnya. Sebanyak 65,3% debitur melaporkan peningkatan omzet setelah menerima pinjaman pertama, dan 64,1% responden menyatakan hal serupa pada pinjaman kedua.

    Konsistensi peningkatan omzet pada setiap periode pembiayaan memperlihatkan bahwa program KUR masih efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha dan memperkuat sektor produktif rakyat.