Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan penambahan anggaran. Pagu anggaran Kementerian UMKM terdampak efisiensi sebesar Rp 283,099 miliar.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, efisiensi ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

    Pagu awal Kementerian UMKM sebelum efisiensi Rp 463,86 miliar, sedangkan sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan tinggal Rp 180,76 miliar. Artinya, lebih dari setengahnya anggaran Kementerian UMKM dipotong.

    “Kita meminta bapak (Sekretaris Kementerian UMKM) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan anggaran Kementerian UMKM,” kata Saleh dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    “Atas dasar kesimpulan rapat ini kan jika ada diskusi dengan Kemenkeu bapak bisa tunjukin, bapak diperintah oleh rakyat (untuk tambahan anggaran), dalam hal ini diwakili oleh Komisi VII. Mana tahu masih bisa dilakukan, ada tambahan untuk Kementerian UMKM,” sambungnya.

    Dalam sesi pembacaan kesimpulan rapat, Saleh juga meminta Kementerian UMKM melakukan koordinasi internal mengenai rencana pelaksanaan program dan anggaran setelah efisiensi anggaran, serta menyampaikan kembali kepada Komisi VII DPR RI. Terakhir, Komisi VII juga meminta Kementerian UMKM secara tertulis menyampaikan hasil kesepakatan pembahasan prosedur dan mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Menteri UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya akan menyiapkan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan menyangkut fleksibilitas anggaran.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang terkait dengan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan fleksibilitas di dalam anggaran 2025 ini,” kata Arif, dalam rapat tersebut.

    Efisiensi anggaran ini menjadi salah satu topik utama dalam Raker bersama Komisi VII kali ini. Arif menekankan, pihaknya siap menjalankan tugas sesuai instruksi yang telah disampaikan.

    Arif menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut berdampak sekitar 60% dari pagu anggaran keseluruhan Kementerian UMKM. Ke depannya, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam hal pemetaan program-program prioritas usai pemberlakuan efisiensi ini.

    “Tentu kita akan melakukan realokasi kegiatan-kegiatan, khususnya yang mengikat dulu kita amankan. Belanja mengikat harus kita amankan, sisanya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang, karena kan operasional harus jalan. Yang mengikat seperti belanja pegawai, pemeliharaan kantor, supaya tetap bisa berjalan,” kata dia, ditemui usai acara.

    Ia juga mengakui bahwa di sejumlah kementerian, efisiensi ini berdampak pada penghematan besar-besaran penggunaan listrik dan air kantor, bahkan ada yang sampai lampu-lampu di sejumlah lorong dimatikan di siang hari. Menurutnya, dalam kondisi ini bagaimana supaya kementerian bisa pintar-pintar mengatur keuangan.

    “Iya pasti (banyak penghematan), makanya kita harus mengatur sedemikian rupa strateginya, realokasi lah untuk kegiatan-kegiatan yang penting, prioritas. Ya kita coba lah, karena kan ini instruksi presiden,” ujar Arif.

    (shc/ara)

  • Utang 10.000 UMKM Sudah Dihapus di Awal 2025

    Utang 10.000 UMKM Sudah Dihapus di Awal 2025

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan hingga 17 Januari 2025 program penghapusan piutang macet UMKM telah menghapus utang 10.000 debitur atau nasabah UMKM. Angka ini masih cukup jauh dibandingkan target 67.000 UMKM.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Adha Damanik mengatakan, data tersebut diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan beberapa pekan lalu. Angka tersebut merupakan langkah hapus piutang macet yang dilakukan oleh empat bank.

    “Nasabah atau UMKM yang ditargetkan untuk penghapusan piutang macet ini terhadap 67.000. Per tanggal 17 Januari, sudah lebih dari 10 ribu dilalukan hapus piutang,” kata Riza dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Riza mengatakan, program ini akan digeber Februari dan Maret. Harapannya, tahun ini hapus piutang untuk 67.000 debitur bisa rampung. Debitur terbanyak berasal dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

    Namun, untuk mulai menjalankan program tersebut, BRI perlu menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dulu pada Maret nanti, juga PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Dari sana, ia optimistis program hapus utang untuk 67.000 debitur tersebut bisa segera rampung.

    “Paling besar di BRI, sampai setengahnya lebih (dari jumlah 67 ribu debitur),” ujar dia usai rapat.

    Lebih lanjut Riza mengatakan, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa program hapus piutang macet ini tidak berlaku untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini disebabkan lantaran salah satu kriteria penghapusan piutang macet ini bukan kredit yang mendapat penjaminan seperti KUR.

    “KUR itu sendiri sudah mendapat penjaminan apakah dari Askrindo atau Jamkrindo. Jadi, pemerintah sebenarnya sudah memberi penjaminan. Kalau ada apa-apa, ada penjaminan yang diberikan ke bank tersebut,” terangnya.

    Sebagai informasi, program penghapusan utang UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM Lainnya. Melalui aturan tersebut, kredit macet para pelaku UMKM akan dihapuskan, khususnya bagi mereka yang menjadi nasabah bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    (shc/ara)

  • Makin Gampang! Begini Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp50 Juta

    Makin Gampang! Begini Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp50 Juta

    JABAR EKSPRES –  Di tahun 2025 pemerintah kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan alokasi dana yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, yang di salurkan kepada bank yang dipercaya seperti BRI dan Mandiri.

    Pemerintah menargetkan total penyaluran KUR 2025 mencapai Rp 300 triliun, angka yang cukup fantastis demi membantu lebih banyak pelaku usaha untuk naik kelas.

    Baca juga : KUR BRI 2025, Solusi Pinjaman Modal Usaha dengan Bunga Rendah

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa target besar ini bertujuan agar KUR bisa menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

    Salah satu bank yang dipercaya untuk menyalurkan KUR adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Buat kamu yang sedang mencari pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, yuk simak cara mengajukan KUR BRI 2025 beserta syarat-syaratnya.

    Jenis-Jenis KUR BRI 2025 dan Plafon Pinjaman

    Di tahun 2025, BRI masih menawarkan tiga jenis KUR, yaitu:

    1. KUR Mikro: Plafon pinjaman hingga Rp 50 juta

    2. KUR Kecil: Plafon pinjaman mulai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta

    3. KUR TKI: Plafon pinjaman hingga Rp 25 juta, khusus untuk calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.

    Perlu dicatat bahwa suku bunga KUR BRI 2025 tetap rendah, yaitu 6 persen per tahun, sehingga sangat ramah di kantong bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani bunga tinggi.

    Syarat Pengajuan KUR BRI

    Supaya pengajuan pinjaman KUR kamu berjalan lancar, pastikan kamu sudah memenuhi beberapa persyaratan berikut:

    Dokumen yang Harus Disiapkan

    Kartu Tanda Penduduk (KTP)Kartu Keluarga (KK)Akta nikah (bagi yang sudah menikah)NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RWNPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (wajib untuk pinjaman di atas Rp 50 juta)

    Kriteria Umum Penerima KUR

    Berusia minimal 17 tahun (KUR Mikro) atau 21 tahun (KUR Kecil dan KUR TKI)Tidak sedang menerima pinjaman dari bank lain, kecuali untuk kredit konsumtif seperti **KPR, KKB, atau kartu kreditUsaha sudah berjalan minimal 6 bulanUntuk KUR TKI, tujuan keberangkatan meliputi Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

  • Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 Terbaru, Angsuran Plafon Lengkap hingga Rp500 Juta

    Tabel Pinjaman KUR BRI 2025 Terbaru, Angsuran Plafon Lengkap hingga Rp500 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menjadi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar pada tahun 2025. Tahun sebelumnya, BRI berhasil menyalurkan pinjaman KUR hingga Rp184,98 triliun kepada lebih dari 4 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

    Keberhasilan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta mempertahankan tingkat rasio kredit bermasalah (NPL) tetap sehat di kisaran 2 persen.

    Jenis-Jenis KUR BRI 2025

    BRI menawarkan beberapa jenis KUR yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur:

    KUR Mikro

    Pinjaman hingga Rp50 juta dengan tenor maksimal 3 tahun untuk modal kerja atau 5 tahun untuk investasi.

    KUR Kecil

    Pinjaman antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dengan tenor maksimal 4 tahun untuk modal kerja atau 5 tahun untuk investasi.

    KUR TKI

    Pinjaman hingga Rp25 juta untuk biaya keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

    KUR Super Mikro

    Skema khusus bagi pelaku usaha ultra mikro yang baru memulai bisnis dengan plafon pinjaman hingga Rp10 juta.

    Simulasi Cicilan KUR BRI 2025

    Plafon Rp10 juta

    1 tahun (12 bulan): Rp865.000 per bulan
    2 tahun (24 bulan): Rp443.000 per bulan
    3 tahun (36 bulan): Rp307.000 per bulan
    5 tahun (60 bulan): Rp197.000 per bulan

    Plafon Rp50 juta

    1 tahun (12 bulan): Rp4.325.000 per bulan
    2 tahun (24 bulan): Rp2.215.000 per bulan
    3 tahun (36 bulan): Rp1.535.000 per bulan
    5 tahun (60 bulan): Rp985.000 per bulan

    Plafon Rp100 juta

    1 tahun (12 bulan): Rp8.650.000 per bulan
    2 tahun (24 bulan): Rp4.430.000 per bulan
    3 tahun (36 bulan): Rp3.070.000 per bulan
    5 tahun (60 bulan): Rp1.970.000 per bulan

    Plafon Rp200 juta

    1 tahun (12 bulan): Rp17.300.000 per bulan
    2 tahun (24 bulan): Rp8.860.000 per bulan
    3 tahun (36 bulan): Rp6.140.000 per bulan
    5 tahun (60 bulan): Rp3.940.000 per bulan

    Plafon Rp500 juta

    1 tahun (12 bulan): Rp43.250.000 per bulan
    2 tahun (24 bulan): Rp22.150.000 per bulan
    3 tahun (36 bulan): Rp15.350.000 per bulan
    5 tahun (60 bulan): Rp9.850.000 per bulan

    Syarat Pengajuan KUR BRI 2025

    Untuk mendapatkan pinjaman KUR BRI, debitur harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

    e-KTP Kartu Keluarga (KK), dan Akta Nikah (jika sudah menikah). Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/RT/RW. Wajib bagi peminjam dengan plafon di atas Rp50 juta. Minimal telah beroperasi selama 6 bulan. Tidak Sedang Menerima Kredit Produktif Kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit. Cara Mengajukan KUR BRI 2025

    Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara daring maupun langsung ke kantor cabang:

    Pengajuan Online melalui laman kur.bri.co.id

    Akses laman resmi KUR BRI. Pilih opsi “Ajukan Pinjaman”. Login atau daftar menggunakan email. Lengkapi data diri dan informasi usaha. Unggah dokumen yang diperlukan. Tunggu proses verifikasi dan survei dari pihak BRI.

    Pengajuan di Kantor Cabang

    Kunjungi kantor cabang atau unit BRI terdekat. Serahkan dokumen persyaratan kepada petugas customer service. Ikuti proses wawancara dan verifikasi. Tunggu proses survei usaha dari pihak BRI. Jika disetujui, pencairan dana akan dilakukan ke rekening BRI milik debitur. Keuntungan dan Manfaat KUR BRI 2025

    Program KUR BRI 2025 memiliki berbagai manfaat bagi pelaku UMKM, antara lain:

    Suku bunga rendah: Hanya 6 persen per tahun. Plafon kredit besar: Hingga Rp500 juta. Jangka waktu fleksibel: Hingga 5 tahun. Proses pengajuan mudah: Bisa dilakukan secara daring maupun langsung. Dukungan bagi UMKM: Membantu usaha kecil berkembang dan lebih mandiri secara finansial.

    Dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan, KUR BRI 2025 menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tanpa terbebani suku bunga tinggi. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KUR BRI 2025 Dibuka, Cek Cara dan Syarat Pengajuan Pinjaman Hingga Rp500 Juta

    KUR BRI 2025 Dibuka, Cek Cara dan Syarat Pengajuan Pinjaman Hingga Rp500 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan suku bunga rendah serta persyaratan yang lebih fleksibel dibanding pinjaman komersial, KUR menjadi solusi bagi UMKM yang membutuhkan tambahan modal kerja atau investasi.

    Jenis-Jenis KUR BRI 2025

    Sebagai salah satu bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR, BRI menyediakan beberapa kategori pinjaman yang dapat diakses oleh pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya.

    KUR Super Mikro: Plafon pinjaman hingga Rp10 juta. KUR Mikro: Plafon pinjaman lebih dari Rp10 juta hingga Rp100 juta. KUR Kecil: Plafon pinjaman lebih dari Rp100 juta hingga Rp500 juta.

    Bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan pinjaman hingga Rp100 juta, KUR Mikro BRI bisa menjadi pilihan yang tepat. Sedangkan untuk pinjaman dengan nominal lebih besar, KUR Kecil menawarkan plafon hingga Rp500 juta.

    Syarat Pengajuan KUR BRI 2025

    Program KUR BRI ditujukan untuk pelaku usaha yang memenuhi beberapa kriteria tertentu agar distribusi kredit tepat sasaran. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi:

    Persyaratan Umum

    Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dengan batas maksimal 75 tahun saat kredit lunas. Tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI, atau Polri. Tidak memiliki pinjaman modal kerja atau investasi komersial dari perbankan. Diperbolehkan memiliki pinjaman konsumtif seperti KPR, KKB, kartu kredit, atau pinjaman lainnya, dengan catatan kolektibilitas lancar. Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal enam bulan. Tidak sedang menerima fasilitas KUR dari lembaga lain. Lolos verifikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

    Dokumen yang Dibutuhkan

    Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika menikah). Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Surat Keterangan Usaha (SKU) atau Nomor Induk Berusaha (NIB). Fotokopi buku nikah (jika menikah). Fotokopi NPWP (wajib untuk pinjaman di atas Rp50 juta). Bukti slip gaji (opsional). Dokumen agunan untuk pinjaman di atas Rp100 juta (bisa berupa sertifikat tanah, bangunan, atau BPKB kendaraan). Cara Mengajukan KUR BRI 2025

    Proses pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu secara daring dan langsung ke kantor cabang.

    Pengajuan Secara Online

    Akses situs resmi kur.bri.co.id. Buat akun atau login menggunakan email yang sudah terdaftar. Lengkapi formulir pengajuan dengan data pribadi serta informasi usaha. Unggah dokumen persyaratan yang diperlukan. Pilih nominal pinjaman dan tenor pembayaran. Klik “Ajukan Pinjaman” dan tunggu proses verifikasi serta survei dari pihak bank.

    Pengajuan Langsung ke Kantor Cabang BRI

    Datangi kantor cabang BRI terdekat. Sampaikan ke petugas bahwa ingin mengajukan KUR. Isi formulir pengajuan pinjaman dan serahkan dokumen yang diperlukan. Tunggu proses verifikasi dari pihak bank, termasuk survei usaha. Jika disetujui, pencairan dana akan dilakukan sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Kapan KUR BRI 2025 Dibuka?

    Hingga saat ini, belum ada informasi resmi mengenai tanggal pembukaan KUR BRI 2025. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyaluran KUR biasanya dimulai antara Januari hingga Maret.

    Masyarakat yang tertarik mengajukan pinjaman dapat mulai menyiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan agar lebih siap ketika program dibuka.

    Keuntungan Menggunakan KUR BRI Suku bunga rendah: Hanya sekitar 6% per tahun. Tanpa agunan tambahan: Untuk pinjaman hingga Rp100 juta. Proses cepat dan mudah: Persyaratan lebih ringan dibanding pinjaman komersial. Jaringan luas: BRI memiliki banyak kantor cabang yang memudahkan proses pengajuan dan pembayaran angsuran.

    Dengan persyaratan yang mudah serta bunga rendah, KUR BRI 2025 menjadi pilihan strategis bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya. Program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses permodalan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor usaha kecil dan menengah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KUR BRI Ditolak? Ternyata Ini Penyebab dan Ketentuan Barunya

    KUR BRI Ditolak? Ternyata Ini Penyebab dan Ketentuan Barunya

    PIKIRAN RAKYAT – Banyak pelaku usaha mengalami penolakan saat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penyebabnya beragam, mulai dari riwayat pinjaman yang buruk hingga aturan internal bank.

    Agar peluang persetujuan lebih besar, simak faktor penyebab penolakan serta kebijakan terbaru KUR BRI 2025 berikut ini.

    Penyebab Pengajuan KUR BRI 2025 Ditolak

    Riwayat Pinjaman yang Buruk

    Terlalu Banyak Pinjaman Online (Pinjol)
    Jika Sobat PR memiliki terlalu banyak pinjaman online, skor kredit Sobat PR bisa turun. Ada Tunggakan Pinjaman
    Keterlambatan pembayaran, termasuk cicilan pulsa atau listrik, bisa tercatat di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) OJK dan menyebabkan penolakan.

    Indikasi Judi Online

    Jika rekening Sobat PR terdeteksi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online, pengajuan KUR kemungkinan besar akan ditolak.

    Penggunaan Kredit Tidak Sesuai

    KUR hanya untuk modal usaha, bukan untuk keperluan pribadi seperti renovasi rumah, biaya sekolah, atau beli kendaraan pribadi. Kebijakan Baru KUR BRI 20251

    Pembatasan Akumulasi Penerimaan KUR

    Sektor Non-produksi: Maksimal Rp100 juta. Sektor Produksi: Maksimal Rp500 juta.

    Batas Kredit Macet (NPL)

    Jika unit kerja BRI memiliki tingkat Non-Performing Loan (NPL) di atas 5% selama tiga bulan berturut-turut, unit tersebut tidak bisa menyalurkan KUR hingga NPL membaik.

    Kenaikan Plafon Maksimal 30%

    Jika ingin mengajukan kenaikan pinjaman, jumlahnya tidak boleh melebihi 30% dari pinjaman sebelumnya.

    Larangan Kredit Ganda untuk Pasangan Suami Istri

    Suami dan istri tidak bisa mengajukan KUR bersamaan, kecuali untuk kredit konsumtif seperti KPR atau KKB.

    Harus Melunasi Pinjaman Lama

    Jika Sobat PR masih memiliki pinjaman KUR sebelumnya, harus dilunasi dulu sebelum mengajukan pinjaman baru.

    Cara Mengajukan KUR BRI 2025

    KUR Mikro

    Syarat: Usaha berjalan minimal 6 bulan, tidak sedang menerima kredit lain kecuali kredit konsumtif. Plafon: Maksimal Rp50 juta. Tenor: 3 tahun untuk modal kerja, 5 tahun untuk investasi. Bunga: 6% efektif per tahun. Bebas biaya administrasi dan provisi.

    KUR Kecil

    Syarat: Usaha berjalan minimal 6 bulan, tidak sedang menerima kredit lain kecuali kredit konsumtif. Plafon: Rp50 juta – Rp500 juta. Tenor: 4 tahun untuk modal kerja, 5 tahun untuk investasi. Bunga: 6% efektif per tahun. Memerlukan agunan sesuai ketentuan bank. Tips Agar KUR Disetujui Jaga Skor Kredit
    Hindari tunggakan dan terlalu banyak pinjaman online. Hindari Transaksi Mencurigakan
    Jangan gunakan rekening untuk transaksi yang berisiko, seperti judi online. Gunakan Dana untuk Usaha
    Pastikan dana digunakan sesuai tujuan KUR. Lunasi Pinjaman Lama
    Jangan mengajukan KUR baru jika pinjaman lama belum lunas. Siapkan Dokumen Usaha
    Sertakan laporan keuangan sederhana, izin usaha, dan bukti transaksi usaha. Konsultasi dengan Petugas BRI
    Diskusikan kelayakan pengajuan sebelum mengajukan kredit. Kuota KUR 2025

    Saat ini, penyaluran KUR masih mengacu pada kebijakan 2024. Jika unit kerja BRI memiliki tingkat NPL tinggi, persetujuan KUR bisa lebih sulit. Pastikan Sobat PR mengecek status unit kerja terkait agar pengajuan berjalan lancar.

    Dengan memahami penyebab penolakan dan mengikuti kebijakan terbaru, peluang Sobat PR mendapatkan KUR lebih besar. Pastikan memenuhi syarat dan gunakan strategi yang tepat agar sukses mengajukan KUR 2025!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, partisipasi UMKM dalam program makan bergizi gratis (MBG) mengalami lonjakan signifikan, dengan jumlah pendaftar sebagai mitra telah mencapai sekitar 30.000.

    “Informasi terakhir yang saya terima, sekitar seminggu yang lalu, jumlah pendaftar yang ingin menjadi mitra MBG sudah mencapai lebih dari 30.000,” ujar Maman dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Maman menjelaskan, pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran berbasis daring. Proses seleksi melibatkan verifikasi dan kurasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). UMKM yang ingin bergabung sebagai mitra MBG perlu memenuhi sejumlah kriteria, termasuk kapasitas produksi dan operasional bisnis yang memadai.

    Sebagai bagian dari kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 titik penyedia makan bergizi gratis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Setelah UMKM mendapat persetujuan dari BGN, kami akan melakukan evaluasi terkait kemampuan finansial mereka dalam menyediakan modal awal. Jika ada yang belum memiliki dana cukup, mereka bisa mendapatkan dukungan dari bank Himbara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semua mekanismenya sudah disiapkan, dengan anggaran tambahan yang juga berasal dari Kementerian Keuangan,” jelas Maman.

    Untuk mendukung kelancaran skema pembiayaan bagi UMKM mitra MBG, Kementerian UMKM telah menjalin kerja sama dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari BGN, perbankan siap memberikan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta guna membantu UMKM memperoleh bahan baku.

    “Bank-bank Himbara sudah menyatakan kesiapannya. Saya sudah berdiskusi dengan mereka, dan mereka mendukung penuh program ini,” tambah Maman.

    Terkait alokasi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal positif untuk menyetujui tambahan dana sebesar Rp 100 triliun bagi program makan bergizi gratis, sehingga total anggaran meningkat menjadi Rp 171 triliun.
     

  • Airlangga tegaskan komitmen pemerintah dorong UMKM naik kelas

    Airlangga tegaskan komitmen pemerintah dorong UMKM naik kelas

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

    Airlangga tegaskan komitmen pemerintah dorong UMKM naik kelas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, komitmen pemerintah dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.

    Dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1), Airlangga merinci berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung UMKM.

    Salah satunya yaitu program hapus utang dan hapus tagih sebagai keberpihakan kepada UMKM yang dilaksanakan pada 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Pemerintah juga memberikan subsidi bunga hingga 5 persen bagi kredit investasi yang diambil pelaku UMKM apabila mereka berusaha di sektor padat karya, seperti tekstil maupun garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lain-lain.

    Subsidi tersebut menjadi kesempatan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk ekspor.

    Di sisi lain, pemerintah telah memiliki berbagai strategi, antara lain membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional termasuk untuk UMKM serta mendukung dari sisi pembiayaan semisal pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.

    Pemerintah juga memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) yang menyediakan kebutuhan modal kerja khusus ekspor serta memfasilitasi penjaminan dan asuransi.

    Juga ada fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan untuk UMKM tujuan ekspor.

    Selain itu, juga telah dilaksanakan program pemberdayaan aset tidak berwujud seperti pemberdayaan sertifikat tanah untuk rakyat, sertifikasi HAKI, dan sertifikasi halal, yang telah membantu UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal.

    Terdapat juga berbagai program yang dicetuskan Pemerintah seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), yang diharapkan akan mendorong permintaan terhadap UMKM dalam negeri. Program-program ini juga akan dilanjutkan menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

    Dalam kesempatan itu, dia juga meminta BRI untuk terus membina Top 20 dari UMK dari Kementerian UMKM agar bisa naik kelas.

    “Setiap tahun minimal kita harapkan ada 20 UMK yang bisa graduasi jadi usaha menengah yang tangguh,” ujar Airlangga.

    Sumber : Antara

  • Kasus Pemalsuan Dokumen KUR, BRI Cabang Gorontalo Angkat Bicara

    Kasus Pemalsuan Dokumen KUR, BRI Cabang Gorontalo Angkat Bicara

    Liputan6.com, Gorontalo – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Gorontalo Kota telah menyerahkan tersangka kasus pemalsuan dokumen Kredit Usaha Rakyat (KUR) berinisial MS (34) ke Kejaksaan Negeri Gorontalo setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

    MS, warga Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, diduga kuat terlibat dalam kasus pemalsuan data yang merugikan seorang nasabah bernama Ayu Lestari. Penetapan MS sebagai tersangka dilakukan berdasarkan laporan resmi korban kepada pihak kepolisian.

    Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota, Kompol Leonardo Widharta, menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada Mei 2024 saat Ayu Lestari mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di salah satu bank. Permohonan tersebut ditolak karena nama Ayu tercatat memiliki pinjaman KUR di BRI Unit Kota Utara.

    “Korban terkejut saat mengetahui namanya masuk dalam BI Checking akibat pinjaman KUR senilai Rp50 juta yang tidak pernah diajukan olehnya,” ujar Kompol Leonardo.

    Hasil penyelidikan mengungkap bahwa MS menggunakan data pribadi Ayu Lestari tanpa izin untuk mengajukan kredit tersebut.

    Dari total angsuran yang seharusnya sebesar Rp1,5 juta per bulan selama tiga tahun, MS hanya membayar dua kali sebelum menunggak.

    Dalam kasus ini, Pemimpin Cabang BRI Gorontalo, Komang Wahyu WP, turut memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa BRI menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini kepada proses hukum.

    “BRI mengapresiasi kinerja pihak kepolisian yang telah memproses laporan ini sesuai ketentuan hukum. Kami berkomitmen menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk fraud,” jelas Komang Wahyu.

    BRI terus berupaya menjaga integritas operasionalnya melalui transformasi digital dan budaya kerja yang transparan guna menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan nyaman bagi nasabah.

    Kasus ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat terkait pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi serta mewaspadai potensi tindak kejahatan yang merugikan.

  • Polisi Ungkap Kasus Pemalsuan KUR, Tersangka Gunakan Data Orang Lain

    Polisi Ungkap Kasus Pemalsuan KUR, Tersangka Gunakan Data Orang Lain

    Liputan6.com, Gorontalo – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Gorontalo Kota menyerahkan tersangka kasus pemalsuan dokumen Kredit Usaha Rakyat (KUR), berinisial MS (34).

    MS sendiri merupakan warga Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Berkas perkara kini diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo setelah dinyatakan lengkap (P21), Kamis (23/1/2025).

    Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Dr. Ade Permana, melalui Kasat Reskrim, Kompol Leonardo Widharta, menjelaskan bahwa MS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Ayu Lestari, yang menjadi korban pemalsuan dokumen pengajuan KUR.

    Berdasarkan laporan korban kata Kompol Leonardo, kejadian ini terungkap pada Mei 2024 lalu, ketika Ayu Lestari mengajukan permohonan kredit KPR di salah satu bank.

    Tiba-tiba dirinya terkejut saat pihak bank menyatakan namanya telah tercatat dalam BI Checking akibat pinjaman KUR yang sebelumnya diajukan di BRI Unit Kota Utara.

    Kompol Leonardo menambahkan, hasil penyelidikan mengungkap bahwa MS menggunakan data pribadi milik Ayu Lestari untuk mengajukan pinjaman KUR sebesar Rp50 juta.

    “Dengan perkiraan angsuran bulanan Rp1,5 juta selama tiga tahun. Namun, MS hanya membayar angsuran sebanyak dua kali sebelum menunggak,” kata Kompol Leonardo.

    Alhasil, setelah dilakukan pemeriksaan MS mengakui perbuatannya. Ia memanfaatkan data Ayu Lestari karena namanya sendiri telah masuk daftar hitam (blacklist) perbankan.

    Menurut pengakuannya, hanya seorang oknum petugas lapangan (mantri) yang menyadari bahwa data tersebut bukan miliknya, sementara pegawai lain tidak mengetahuinya.

    Penyidik menjerat MS dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sengaja menggunakan data milik Ayu Lestari untuk mendapatkan modal usaha melalui KUR.

    “Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pengajuan pinjaman,” tutup Kasat Reskrim.