Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • 22 Ribu Produk UMKM Senilai Rp961 Juta Diekspor ke Filipina – Halaman all

    22 Ribu Produk UMKM Senilai Rp961 Juta Diekspor ke Filipina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan, pihaknya melepas ekspor perdana 22 ribu produk UMKM ke Filipina dengan nilai transaksi Rp961 juta.

    “Ini produk makanan, fesyen, hingga kerajinan,” ujar Helvi di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Helvi, pihaknya berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melepas ekspor perdana hari ini. Terutama dalam pembiayaan pengiriman ekspor perdana hari ini.

    “Total nilai transaksi sebesar Rp 961 juta atau mendekati Rp 1 miliar,” ujar Helvi.

    Helvi berujar, selain melepas ekspor, Kementerian UMKM juga turut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai saat ini, nilainya telah mencapai Rp300 triliun. Pemerintah saling berkolaborasi lintas kementerian.

    “Program UMKM ini, misalnya di Kementerian Perdagangan lewat UMKM Go Export,” tutur Helvi.

    Helvi memaparkan, kontainer ekspor akan berangkatkan pada tanggal 22 Februari dengan durasi perjalanan selama 19 hari menuju Filipina.

    “Dukungan pembiayaan pengiriman kontainer difasilitasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” terang Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana.

    Temmy melanjutkan, potensi sektor fesyen di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan banyaknya UKM yang aktif di sektor ini. Berdasarkan data BPS pada 2024 menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil selama ini mengalami peningkatan, dengan nilai mencapai 9,85 miliar dolar AS dengan volume 1,6 juta ton.

    “Kinerja ekspor di sektor ini mulai dari kategori sutera, serta tekstil, karpet, rajutan hingga pakaian dan aksesoris berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,89 persen,” terang Temmy.

    Temmy menuturkan, keunggulan dari UMKM Indonesia tidak hanya menampilkan kreativitas, tetapi juga menunjukkan keunggulan kualitas produk lokal yang dapat masuk ke pasar dunia.

    Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjadi pintu bagi para pengusaha UMKM yang tergabung di platformnya agar bisa berdaya saing global.

    Upaya juga dilakukan melalui pemberian pendampingan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan saat ini. Selain itu, ada juga Kampus UMKM Shopee yang mencakup pelatihan UMKM gratis dengan kurikulum terlengkap, serta ada dukungan Rp2 juta untuk tiap UMKM baru di Shopee.

    “Seperti program ekspor Shopee yang sudah mengantarkan lebih dari 50 juta produk UMKM ekspor ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Lalu sudah ada lebih dari satu miliar produk UMKM yang terjual melalui fitur Shopee Live di tahun 2024,” ujar Radynal.

  • Erick Thohir Akan Berikan Akses Pendanaan buat Pekerja Migran RI

    Erick Thohir Akan Berikan Akses Pendanaan buat Pekerja Migran RI

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding memperkuat perlindungan pekerja WNI di luar negeri maupun ketika kembali lagi ke Indonesia.

    “Hari ini saya menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Bapak Abdul Kadir Karding,” katanya dalam unggahan video Instagram pribadinya @erickthohir, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kerja sama tersebut, Erick mengatakan Kementerian BUMN berkomitmen untuk terus mendukung program dalam meningkatkan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Selain itu, Erick akan mendorong pemberdayaan PMI saat kembali ke tanah air dengan akses pendanaan melalui Bank Himbara. Erick menyampaikan, bank-bank BUMN menjadi salah satu penopang utama UMKM di Indonesia dengan total pendanaan mencapai Rp 255 triliun per tahun untuk 92% UMKM di Indonesia.

    “Sesuai dengan slogan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ‘pergi migran pulang juragan’. Jadi kita juga mempunyai ekosistem bank-bank yang menggelontorkan pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” katanya.

    Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan hari ini dapat meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

    “Kita ingin agar pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia semakin hari semakin baik,” katanya.

    (ara/ara)

  • 3 Bank Raksasa yang Dikelola Danantara, Benarkah Uang Nasabah Terancam?

    3 Bank Raksasa yang Dikelola Danantara, Benarkah Uang Nasabah Terancam?

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) rencananya akan mengelola beberapa bank BUMN raksasa di Indonesia, yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Benarkah uang nasabah akan terancam keamanannya?

    Setelah disahkan pada 24 Februari 2025 mendatang, ada total tiga bank yang akan menjadi bagian dari tujuh perusahaan BUMN besar yang dikelola Danantara.

    Ketiganya memiliki karakteristik, fokus, dan cakupan layanan yang berbeda, namun semuanya punya kontribusi signifikan bagi perekonomian negara. Berikut selengkapnya penjelasan tiga bank yang akan dipegang BPI Danantara:

    Bank Mandiri

    Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri menawarkan beragam layanan keuangan. Pada akhir tahun 2022, Bank Mandiri memiliki 138 cabang dan 13.027 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia, serta beberapa kantor di luar negeri, seperti di Singapura, Hong Kong, dan Kepulauan Cayman.

    Bank ini memiliki aset besar dan jaringan luas, memungkinkan mereka untuk melayani berbagai segmen pasar, dari individu hingga korporasi.

    Fokus utama Bank Mandiri mencakup layanan seperti kredit, tabungan, investasi, serta perbankan digital. Bank Mandiri juga aktif dalam berbagai program pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

    Sebagai bank milik negara, Bank Mandiri memegang peran strategis dalam mendukung ekonomi Indonesia dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanan dan kualitas produknya.

    Bank Rakyat Indonesia (BRI)

    BRI telah lama menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia, dengan 449 cabang dan 13.863 ATM di seluruh Indonesia pada akhir 2022. Bank ini juga memiliki kantor internasional di Singapura, Hong Kong, dan New York.

    BRI terkenal dengan fokus pada sektor mikro dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mendukung banyak UMKM di Indonesia.

    Bank ini memiliki berbagai produk keuangan yang melayani berbagai lapisan masyarakat, dengan jangkauan layanan yang sangat luas, bahkan hingga daerah terpencil.

    BRI berperan besar dalam pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi Indonesia, serta terus berinovasi untuk memperluas layanannya dan meningkatkan kualitas produk.

    Bank Negara Indonesia (BNI)

    Sebagai bank besar di Indonesia, BNI memiliki jaringan yang luas, dengan 195 cabang dan 16.125 ATM di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2022. BNI juga memiliki kantor di beberapa negara, termasuk Singapura, Hong Kong, dan New York.

    Bank ini dikenal dengan spesialisasi dalam layanan korporasi dan internasional, serta berbagai produk dan layanan keuangan lainnya.

    Jaringan internasional BNI memungkinkan bank ini untuk melayani klien di berbagai negara. BNI memainkan peran penting dalam sektor perdagangan internasional dan terus berinovasi untuk meningkatkan layanannya serta memperluas jangkauan.

    Dengan kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, BNI terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

    Apakah Uang Nasabah Dapat Terancam?

    Narasi terancamnya uang nasabah muncul usai ada isu BPI Danantara kebal audit KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga, jika ada kerugian investasi yang melibatkan uang nasabah, Danantara tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban.

    Isu tersebut muncul usai adanya amandemen terhadap Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN. Dokumennya tertuang dalam draf paripurna per 4 Februari 2025. Di dalamnya termaktub bahwa BPK diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap BPI Danantara.

    Namun, persoalannya terletak pada peraturan baru yang menyertai, yakni, kewenangan BPK tersebut dikurangi dalam memeriksa laporan keuangan BUMN.

    Pengurangan kewenangan tercantum dalam Pasal 71 ayat 1, yang menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan tahunan perusahaan harus dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

    Sebelumnya, berdasarkan UU yang berlaku, khususnya Pasal 71 ayat 1, laporan keuangan perusahaan seharusnya diperiksa oleh auditor eksternal yang dipilih melalui RUPS, termasuk BPK.

    Selama ini, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan, laporan kinerja, dan menyusun audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk BUMN.

    Namun, dalam peraturan baru, BPK hanya diberi hak untuk melakukan PDTT, yang pelaksanaannya harus berdasarkan permintaan DPR. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan rutin.

    “Pemeriksaan dengan tujuan tertentu hanya dapat dilakukan atas permintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN,” demikian tercantum dalam draf RUU BUMN versi 4 Februari 2025, yang dikutip pada Kamis, 13 Februari 2025. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Erick Thohir dan Menteri P2MI Kerja Sama, Pekerja Migran Ajukan Kredit Bank Lebih Mudah – Page 3

    Erick Thohir dan Menteri P2MI Kerja Sama, Pekerja Migran Ajukan Kredit Bank Lebih Mudah – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Limitnya disebut bisa mencapai Rp 100 juta.

    Rencana itu dilakukan oleh bank pelat merah dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Dia mengatakan, langkah ini bisa melindungi para pekerja migran dari rentenir atau lintah darat sebagai sumber dananya.

    “Dan tadi juga saya sampaikan kami mendukung bagaimana pekerja migran ini dapat terlindungi dari tentu lintah darat ataupun oknum-oknum, yang sehingga ketika masyarakat kita mendapat akses pekerjaan di luar negeri tetapi terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu mereka tidak bisa tumbuh ke depan menjadi sebuah ekonomi yang baik untuk sebuah keluarga,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Dia akan mengerahkan Himbara untuk memberikan fasilitas KUR tersebut. Program ini sendiri akan diluncurkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    “Karena itu tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI, dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri (P2MI),” ucapnya.

    Erick mengatakan, KUR itu tak sebatas akan diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mengingat ini merupakan bank yang cukup fokus memberikan pelayanan terhadap diaspora Indonesia.

    “Oh terbuka, karena tadi kita menyesuaikan dengan peta di mana pekerja migran itu yang terbanyak. Apakah di Hong Kong, di Korea, di Taiwan atau di mana, yang kita punya aksesnya kita support,” terangnya.

    Dia bilang, saat ini fokusnya pada beberapa cabang bank BUMN di luar negeri. Meski ada lokasi lain yang rencananya akan dibangun cabang khusus bank BUMN seperti Arab Saudi dan Malaysia.

    “Tetapi selama belum dibuka ya kita coba mapping yang sudah ada dulu. Misalnya Hong Kong, Korea, Jepang yang kita bisa maksimalkan untuk tahap awalnya,” urainya.

  • Ciptakan Ruang Digital Aman, Ibas Demokrat: Lawan Judol dan Pinjol Ilegal! – Page 3

    Ciptakan Ruang Digital Aman, Ibas Demokrat: Lawan Judol dan Pinjol Ilegal! – Page 3

    Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Bahwa untuk mencapai hidup layak bukanlah dengan cara berjudi.

    “Ayo bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!” seru Ibas.

    Ibas pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.

    “Manfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan,” ajak dia.

    “Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!” imbuhnya menandasi.

    Sebagai informasi, pernyataan Ibas disampaikan ketika membuka acara Seminar Fraksi Partai Demokrat dengan topik “Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!” di Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025.

    Acara dihadiri beberapa narasumber, Alexander Sabar Ditjen Pengawasan Ruang Siber Kemkomdigi; Brigjen Pol. Asep Jenal Ahmadi PLT Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopol; Hudiyanto Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK; Megawati Simanjuntak Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Fakultas Ekologi Manusia; Kuseryansyah Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia – AFPI, serta diikuti pula oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.

     

  • Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa

    Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo sebut MBG ikut bantu putar uang hingga tingkat desa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 15:37 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 berhasil membantu perputaran uang sampai tingkat desa dan kecamatan.

    Oleh karena itu, Presiden optimistis program makan bergizi gratis itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di daerah-daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah, yang diyakini oleh Presiden mampu mendorong daya saing dan membantu transformasi perekonomian nasional.

    Oleh karena itu, optimalisasi program makan bergizi gratis pun menjadi satu dari delapan kebijakan utama pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada periode Kuartal I/2025.

    Tujuh kebijakan lainnya mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP), optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025, pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025, stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon belanja nasional, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilisasi harga pangan.

    Kebijakan-kebijakan lainnya mencakup stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, subsidi untuk kendaraan listrik, optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), dan optimalisasi panen padi.

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” ujar Presiden.

    Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dirinya bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Kemudian, ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Makan Bergizi Gatis Akan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan meningkatkan ekonomi daerah, sebab uang berputar hingga tingkat desa.

    Hal ini dilontarkannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Dia mengungkap prediksi tersebut telah terlihat sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu.

    Ia menyatakan, program telah berhasil mendorong perputaran uang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Maka, Presiden optimistis program akan berkontribusi pada pemerataan pendapatan ekonomi daerah.

    “Program makan bergizi gratis diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten,” kata Presiden Prabowo.

    Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu prioritas pemerintah, yang diyakini Presiden dapat mendorong daya saing dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

    Oleh karena itu, program ini menjadi salah satu dari delapan kebijakan utama pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2025.

    Kebijakan lainnya meliputi:

    1. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP)

    2. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial pada Februari—Maret 2025

    3. Pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025

    4. Stimulus menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN)

    Diskon harga tiket pesawat Diskon tarif tol Diskon belanja nasional Program pariwisata mudik lebaran

    5. Stabilisasi harga pangan

    6. Stimulus ekonomi berupa

    Diskon tarif listrik Subsidi kendaraan listrik Optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

    7. Peningkatan hasil panen padi

    “Ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” demikian ungkap Presiden.

    Konferensi pers di Istana Merdeka ini dilakukan setelah rapat terbatas yang dihadiri oleh Presiden bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

    Pejabat yang mendampingi Presiden dalam konferensi pers tersebut antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    Turut hadir pula orang kepercayaan presiden sekaligus Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Surabaya gandeng OJK-BI pulihkan data 11 UMKM korban penipuan “pinjol”

    Surabaya gandeng OJK-BI pulihkan data 11 UMKM korban penipuan “pinjol”

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kota Surabaya Jawa Timur menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memulihkan nama-nama 11 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya Barat yang menjadi korban penipuan pinjaman online atau pinjol.

    “”Kami segera berkoordinasi dan memastikan ketika melakukan pinjaman lagi mereka (para korban dari UMKM) tidak terkena blacklist (daftar hitam dari pihak perbankan). Itu tanggung jawab kami sehingga OJK bisa melepas itu. Semoga prosesnya segera dilakukan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa para pelaku UMKM di Surabaya Barat menjadi korban seorang pria yang mengaku sebagai pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.

    Eri Cahyadi menyatakan koordinasi dengan dua pihak tersebut akan segera dilakukan untuk membebaskan para korban penipuan dari blacklist OJK sehingga data diri korban tetap aman.

    Wali Kota Eri Cahyadi juga menginstruksikan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) menyurati dua aplikasi pinjol yang digunakan pelaku untuk mencairkan pinjaman menggunakan akun-akun korban.

    Surat tersebut ditujukan untuk pemberitahuan bahwa pencairan dana atau uang yang sudah dilakukan tidak pernah diterima para korban.

    “Ini adalah penipuan sehingga uangnya tidak masuk ke korban. Penyidik juga menyampaikan tidak boleh membayar lagi, karena tidak ada uang yang masuk,” ujar Eri.

    Bagi para korban yang terlanjur membayar cicilan karena ketakutan, Eri telah memberikan ganti rugi sebanyak cicilan yang dibayarkan kepada korban di Kantor Kelurahan Kandangan dan Pakal, Surabaya pada Sabtu (15/2).

    “Saya marah betul ketika sosialisasi di kantor kelurahan Pak Lurah masak tidak tahu kalau itu bukan program Pemkot. Dia (korban) yang tidak menerima uang tapi ada tagihan, itu yang saya bayarkan. Totalnya sekitar Rp20 juta untuk sebelas korban UMKM,” katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Surabaya pun menginstruksikan kepada camat dan lurah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku UMKM di wilayahnya masing-masing terkait program pinjaman modal yang lebih aman.

    “Saya minta camat dan lurah mengumpulkan UMKM untuk sosialisasi. Kalau ada pinjaman online dilihat dulu berapa bunganya. Banyak program pemerintah atau kementerian terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM tanpa agunan. Tolong dibandingkan mana yang lebih terjangkau,” tegas Eri

    Sebagai informasi, kasus penipuan yang melibatkan belasan pelaku UMKM di Surabaya Barat tersebut sedang dalam proses penyidikan pihak kepolisian.

    Tak hanya itu, Inspektorat Kota Surabaya juga melakukan pemeriksaan dan pendalaman dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak untuk mendalami kasus ini.

    “Kami melakukan pendalaman kasus dan masih proses di inspektorat. Karena, sosialisasi dilakukan di kantor kelurahan,” kata Eri.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSI dukung Pemprov Aceh perkuat pembangunan ekonomi syariah

    BSI dukung Pemprov Aceh perkuat pembangunan ekonomi syariah

    Banda Aceh (ANTARA) – Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan sektor strategis seperti pariwisata, kesehatan, hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM).

    “Perseroan siap mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui penyediaan layanan keuangan syariah yang terintegrasi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah di Aceh,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Senin.

    BSI mengapresiasi dukungan Pemprov Aceh selama ini secara bersama-sama mengimplementasikan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga, konsep ekonomi syariah yang universal dan modern dapat diterapkan di Aceh secara konsisten dan berkesinambungan.

    “Terima kasih atas dukungan untuk perkembangan BSI di Aceh. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan spirit yang dijalankan BSI,” ujarnya.

    Ia menuturkan, BSI selalu berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan fasilitas layanan keuangan syariah yang dimiliki perseroan guna mendukung perekonomian daerah, sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Di sektor pariwisata, BSI membantu perputaran ekonomi dengan memberikan layanan keuangan optimal, dan telah membangun fasilitas layanan di berbagai lokasi wisata strategis di Aceh.

    BSI menyediakan ATM di Iboih Sabang yang dapat digunakan oleh wisatawan asing untuk melakukan transaksi keuangan dengan kartu Visa atau Mastercard.

    “Sejak November-Desember 2022, wisatawan asing sudah bisa mengambil uang di sana, yang tentunya berdampak positif pada perputaran ekonomi lokal,” kata Hery.

    Sebagai informasi, BSI selama ini juga aktif mengembangkan desa-desa binaan, seperti Desa Nilam di Aceh Besar, Desa Bandeng di Aceh Timur, dan Desa Kopi di Kabupaten Bener Meriah.

    Dukungan itu sebagai upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ke depan, BSI berencana untuk terus memperluas jangkauan program desa binaan tersebut.

    Di sisi lain, pada 2024, BSI menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp3,98 triliun kepada 49.735 penerima di Aceh. Capaian tersebut melampaui target Rp3,1 triliun. Selain itu, BSI juga menyalurkan Rp582 miliar untuk pembiayaan ekspor di Aceh.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • 8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    8 Kebijakan Prabowo Kerek Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat.

    “Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di dikutip dari Antara, Senin (17/2/2025).

    Kedelapan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, yakni pertama, adalah dampak dari hasil kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

    Kedua, optimalisasi penyaluran bantuan sosial terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Februari dan Maret 2025.

    Ketiga, pencairan dana tunjangan hari raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.

    Keempat, stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 yang mencakup diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja seperti Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, dan BINA Diskon 2025.

    Kemudian, Kementerian Pariwisata dan BUMN terkait juga menyelenggarakan program mudik Lebaran. Stabilisasi harga pangan juga termasuk dalam stimulus Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

    Kebijakan kelima, yakni pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif listrik, PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) pembelian properti dan kendaraan listrik, PPnBM DTP otomotif untuk kendaraan listrik dan hibrida, subsidi/pajak DTP motor listrik dan PPh DTP sektor padat karya.

    Kebijakan keenam, yakni optimalisasi Makan Bergizi Gratis, dan kebijakan ketujuh pada penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), serta kebijakan kedelapan adanya realisasi panen padi yang optimal.

    “Sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan,” kata Prabowo.