Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Bertemu Prabowo, Airlangga: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat

    Bertemu Prabowo, Airlangga: Fundamental Ekonomi Indonesia Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melaporkan situasi ekonomi Indonesia terkini kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Airlangga menyampaikan kepada Prabowo bahwa fundamental ekonomi nasional Indonesia masih kuat.

    “Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari juga inflasi masih rendah dengan core inflation-nya masih positif,” kata Airlangga seusai pertemuan tersebut.

    Airlangga mengatakan bahwa indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi. Selain itu, kata dia, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$ 6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$ 14 miliar pada Februari.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN,” tutur dia.

    Prabowo, kata Airlangga, juga memberikan arahan dalam pertemuan tersebut terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif. Menurut dia, akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” ungkap Airlangga.

    Selain melaporkan kondisi perekonomian nasional, Airlangga juga melaporkan ke Prabowo soal perkembangan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan sejumlah kerja sama ekonomi internasional. Prabowo, kata dia, menyinggung kawasan ekonomi khusus di Batang.

    Airlangga menjelaskan bahwa di Batang, Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan Fujian, Tiongkok. Kerja sama tersebut bertujuan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp 16 triliun.

    “Ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” tutur dia.

    Selain itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus lainnya, seperti di Nongsa dan Singhasari. Di Nongsa, akan ada perluasan kawasan dan rencana masuknya beberapa pusat data (data center). Sementara di KEK Singhasari, King College’s telah beroperasi, dan ke depan akan bergabung Queen Mary sebagai bagian dari Russell Group.

    Terakhir, Airlangga turut melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional. Kerja sama tersebut, antara lain persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan.

    Selain itu, proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

    “Dengan kita memproses di akses CPTPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan United Kingdom,” pungkas Airlangga.

    Melalui berbagai capaian positif tersebut, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia akan terus tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan global.

  • Prabowo Instruksikan agar KUR Disalurkan ke Sektor Produktif

    Prabowo Instruksikan agar KUR Disalurkan ke Sektor Produktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meminta agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti perikanan dan industri pengolahan.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (18/3/2025).

    Dalam konferensi pers, Airlangga menjelaskan bahwa Presiden mengarahkan agar komite KUR mendorong peningkatan pembiayaan bagi sektor usaha produktif.

    Saat ini, penyaluran KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 48,4%, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 29%, dan sektor jasa sebesar 14,2%.

    Sementara itu, sektor perikanan hanya memperoleh 1,7% dan sektor industri pengolahan sebesar 7,6%, yang dinilai masih relatif kecil. 
    Presiden meminta agar pembiayaan di sektor-sektor produktif tersebut dapat ditingkatkan.

    Sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan KUR, Airlangga menyebut bahwa akan ada revisi Keputusan Presiden (Keppres) terkait KUR, yang akan memasukkan menteri koordinator bidang pangan serta menteri koordinator pemberdayaan masyarakat dalam komite yang mengelola program tersebut.

  • Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja perbankan yang sedang tertekan dan diikuti dengan pelemahan harga saham dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program kredit usaha rakyat (KUR).

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tekanan ke industri perbankan termasuk harga saham tidak mempengaruhi keberlanjutan program KUR yang diusung pemerintah.  “Sejauh ini sih tidak ada isu [gangguan keberlangsungan program KUR] maupun dampak terhadap penyaluran KUR, jadi artinya normal-normal aja,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI hari ini, Maman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025. 

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” ungkap Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, KUR mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, KUR kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, KUR khusus Rp820 juta, dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Dalam paparan yang disampaikan Maman, sebanyak 46 lembaga menjadi penyalur KUR. Diantaranya, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, KSP Guna Prima Dana, dan Bank SMBC Indonesia.

    Diantara 46 lembaga tersebut, BRI menjadi bank penyalur KUR dengan target terbesar yakni sebesar Rp175 triliun, diikuti Mandiri Rp38,5 triliun, dan BNI Rp17 triliun. 

    Anjloknya sejumlah saham perbankan sempat menjadi kekhawatiran Komisi VII DPR RI. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam raker bersama Menteri UMKM.

    Apalagi, sejumlah bank seperti BRI dan Mandiri menyalurkan KUR dengan jumlah yang cukup besar.

    “Tadi saya melihat BRI, Mandiri, blue chip ini turun pasar saham, BRI 47,9%, Mandiri 39,7%. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak dalam alokasi untuk [penyaluran KUR]? Atau menghilangkan, mengurangi, harapan UMKM dengan kondisi ekonomi yang saat ini?” tanya dia.

  • Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membantah kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM menjadi salah satu pemicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang diikuti penurunan saham-saham perbankan seperti BMRI dan BBRI.

    Maman menilai, investor justru diuntungkan dengan adanya kebijakan penghapusan utang lantaran catatan keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sehat.

    “Jadi sejatinya pihak-pihak market atau pasar justru seharusnya malah beruntung dan berterima kasih dengan program ini,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa penghapusan utang UMKM tidak dapat dilakukan secara serampangan, mengingat kebijakan ini memiliki aturan mekanisme penghapusan.

    “Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok menurut saya,” ujarnya.

    Maman menuturkan, saat ini proses penghapusan utang UMKM masih terus berjalan. Dalam catatan Bisnis, realisasi penghapusan utang bagi pelaku UMKM masih di bawah 50% dari target tahap pertama sebanyak 67.000 UMKM.

    Maman kala itu menyampaikan, lambatnya realisasi penghapusan utang ini salah satunya terjadi lantaran sejumlah Bank Himbara baru akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Maret 2025.

    “Kayaknya belum [50% terealisasi]. Di internal perbankan kan ada RUPS [untuk penghapusan piutang]. Ini kan ada yang baru akhir bulan, ada yang mungkin awal bulan [melaksanakan RUPS],” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

    Kementerian UMKM menargetkan untuk menghapus piutang sebanyak 67.000 pada tahap pertama. Tercatat hingga 17 Januari 2025, piutang macet yang sudah dihapus mencapai lebih dari 10.000 UMKM.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah anggapan bahwa intervensi pemerintah terhadap perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi penyebab anjloknya IHSG.

    Menanggapi sorotan terkait kebijakan pemerintah terhadap saham bank Himbara, termasuk isu penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pergerakan IHSG.

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, volatilitas IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor global dan dinamika pasar, bukan karena kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan.

    Adapun, IHSG sempat anjlok hingga 6,12% pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025). Setelah anjlok dan melewati penghentian perdagangan sementara (trading halt), IHSG ditutup di level 6.223,38 atau turun 3,84% pada perdagangan hari ini.

  • Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%) masih relatif kecil.

    Oleh sebab itu, kata Airlangga Presiden meminta agar sektor-sektor produktif ini diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    “Dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai keppres mengenai KUR, di mana komitinya akan membunyikan itu. Jadi komiti kebijakan pembiayaan usaha yang produktif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025.

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR usaha super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, usaha mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, usaha kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, khusus Rp820 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Khusus KUR untuk PMI, Maman menuturkan bahwa hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM, melainkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

    “Kenapa? Karena menurut kami tentu akan jauh lebih efektif dan optimal kalau Kementerian BP2MI yang mengurusi urusan PMI,” ujarnya.

  • Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Usaha produktif tentu menjadi penting karena KUR per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif.

    Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

    “Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” kata Menko Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden bakal merevisi keputusan presiden (keppres) yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

    “Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” katanya Airlangga.

    Menko Perekonomian mengatakan bahwa keppres revisi itu juga akan menambah dua menteri koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala BP2MI (semula BNP2TKI).

    Realisasi penyaluran KUR per 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), menjelaskan bahwa penyaluran itu mencapai 14,9 persen dari target pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

    Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen untuk penyaluran sektor produksi.

    Maman menyebut penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Gelar Pertemuan 2 Jam Dengan Airlangga, Bahas Apa Saja?

    Prabowo Gelar Pertemuan 2 Jam Dengan Airlangga, Bahas Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

    Dalam pertemuan yang memakan waktu 2 jam tersebut, Airlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta sejumlah kerja sama ekonomi internasional.

    “Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Tadi Bapak Presiden menyatakan terkait kawasan ekonomi khusus di Batang,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

    Airlangga menjelaskan bahwa di Batang, Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan Fujian, Tiongkok.

    Kerja sama tersebut bertujuan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp16 triliun.

    “Ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu. Sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus lainnya, seperti di Nongsa dan Singhasari. Di Nongsa, akan ada perluasan kawasan dan rencana masuknya beberapa pusat data (data center). Sementara di KEK Singhasari, King College telah beroperasi, dan ke depan akan bergabung Queen Mary sebagai bagian dari Russell Group.

    Terkait kondisi perekonomian nasional, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

    “Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari juga inflasi masih rendah di mana core inflation-nya masih positif,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi.

    Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$14 miliar pada Februari.

    Airlangga memaparkan bahwa dibandingkan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif.

    “Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di Asean,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu kata Airlangga juga memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Airlangga menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga.

    Terakhir, Airlangga turut melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional.

    Di antaranya, persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. 

    Selain itu, proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

    “Dengan kita memproses di akses CPTPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan United Kingdom,” jelas Airlangga.

  • Airlangga Tepis Kebijakan Prabowo Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Airlangga Tepis Kebijakan Prabowo Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyanggah anggapan kebijakan pemerintah yang tidak ramah pasar menjadi momok jebloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    Airlangga mengatakan bahwa kementerian teknis akan memberikan penjelasan lebih lanjut untuk memastikan transparansi kebijakan.

    “Ya tentu nanti kementerian teknis perlu menjelaskan agar transparansi kebijakan lebih jelas,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025)

    Airlangga mengamini kedatangannya ke Istana bertujuan untuk melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan perkembangan perekonomian, termasuk kondisi IHSG,

    Dia menilai bahwa secara fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, dan pergerakan saham yang naik turun merupakan hal yang wajar dalam dinamika pasar global.

    “Penurunan ini kan di berbagai negara saham naik turun biasa, saat saham-saham yang negara lain minggu-minggu lalu turun cukup dalam. Nah sekarang mungkin sekarang kemarin kita belum terlau kena, baru berimbas satu dua hari ini,” ucapnya.

    Sementara itu, mengenai kebijakan saham perbankan Himbara yang dinilai terlalu banyak intervensi pemerintah, dia turut membantah adanya penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” jelas Airlangga.

    IHSG Anjlok

    Indeks harga saham gabungan (IHSG) terus melorot pada perdagangan hari ini, Selasa (18/3/2025). Indeks komposit sudah anjlok 5% sehingga BEI melakukan pembekuan perdagangan bursa sementara atau trading halt.

    Hingga pukul 11.19 WIB, IHSG ambrol 325 poin atau -5,02% ke level 6.146,91. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 13% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

    Anjloknya IHSG ditekan oleh koreksi saham BBCA -3,2%, BMRI -5,98%, BBRI -4,44%, PANI -19,41%, TPIA -19,93%, BREN -15,46%, BBNI -5,08%, dan TLKM -2,48%.

    Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad menyampaikan telah terjadi pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Trading halt itu dipicu penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) mencapai 5%.

    Langkah BEI untuk melakukan trading halt sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

    “Perdagangan akan dilanjutkan pukul 11:49:31 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan,” tulisnya dalam keterangan resmi.

  • Banyak Pengusaha Kecil Terjerat Rentenir, Menteri UMKM Mau Bentuk Satgas

    Banyak Pengusaha Kecil Terjerat Rentenir, Menteri UMKM Mau Bentuk Satgas

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan rencananya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Terhadap UMKM. Hal ini salah satunya untuk membantu permasalahan UMKM, termasuk UMKM kecil yang terjerat utang rentenir.

    Rencana pembentukkan Satgas ini salah satunya didorong oleh banyaknya kasus UMKM yang terjerat rentenir. Maman mengakui bahwa keterbatasan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

    “Saya ingin infokan, mohon doanya dalam waktu dekat, insyaallah habis Lebaran kami Kementerian UMKM akan membentuk Satgas Perlindungan Terhadap UMKM,” kata Maman, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Maman mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan meneken Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) untuk memperkuat operasi satgas ini.

    “Kami sudah sampaikan secara informal dengan Pak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) dan kita akan formalkan semuanya supaya ini bisa memberikan shock terapi pada semua pihak di lapangan. Karena tidak sedikit info-info seperti ini,” ujarnya.

    Pada dasarnya, menurut Maman, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sendiri sejatinya hadir untuk membuat masyarakat kita terhindar dari praktek-praktek rentenir yang memberikan bunga sangat tinggi.

    “Bahkan lebih jauh lagi memang sengaja mereka dibuat pinjam ke rentenir, sehingga mereka harus, asetnya lah, rumahnya lah, atau apanya itu disita,” kata dia.

    Padahal pemerintah sendiri juga telah berupaya menghadirkan kebijakan yang mempermudah akses KUR. Misalnya, pinjaman di bawah Rp 100 juta tidak diberikan agunan tambahan, serta pinjaman di bawah Rp 50 juta tidak perlu jaminan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

    “Karena kita sadar sekali masyarakat bawah, mereka punya keterbatasan terkait administrasi. Artinya pinjaman Rp 1 s.d 50 juta mereka semata-mata hanya (perlu) berikan NIK atau KTP mereka. Jadi semangat pemberdayaan,” ujarnya.

    Pernyataan Maman menyangkut pembentukan Satgas ini muncul usai Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adi Nugraha menyinggung tentang aksesibilitas masyarakat terhadap KUR. Meski telah berjalan selama 15 tahun, menurutnya kesulitan akses masih terus terjadi.

    “2 minggu lalu saya turun ke dapil, saya ditemui oleh penjual bubur sumsum, namanya Bu Tini. Dia nangis-nangis karena suaminya sudah tidak berdaya, lumpuh. Dia punya dua anak yang satu sudah keluar SMA, satunya masih kecil dan punya penyakit autis. Ibu ini nangis karena terjerat oleh bank keliling,” kata Iman.

    Iman menjelaskan, dalam sehari bu tini ditagih oleh 20 bank keliling yang mengatasnamakan koperasi. Padahal, mulanya penjual bubur sumsum ini hanya meminjam Rp 1 juta pada satu koperasi. Ia memperkirakan, utangnya beserta bunga telah berkembang hingga Rp 20 juta.

    “Mungkin Bu Tini ini salah satu yang membutuhkan KUR super mikro karena dia mungkin butuh dana Rp 2-5 juta. Setelah saya tangani Bu Tini ini, ternyata di lingkungan itu banyak masyarakat kita yang sama terjerat bank keliling itu, ini koperasi,” ujar dia.

    “Saya ingin sampaikan, sangat diharapkan oleh para UMKM ini, pedagang kaki lima yang membutuhkan modal, mereka masuk kategori super mikro paling Rp 10 juta. Tapi kadang-kadang, masyarakat kita disulitkan oleh regulasi yang ada di bank penyalur,” sambungnya.

    (shc/rrd)

  • Airlangga: Optimisme Pelaku Ritel Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Airlangga: Optimisme Pelaku Ritel Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – UMKM terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional, menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.

    Dengan lebih dari 64 juta unit usaha yang mencakup 99?ri seluruh bisnis di Indonesia, optimalisasi UMKM menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

    Selain dukungan dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program, sektor swasta juga berperan aktif dalam memajukan UMKM.

    Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Sampoerna Retail Community (SRC), yang kini telah bermitra dengan 250 ribu pelaku usaha ritel. Kehadiran SRC diharapkan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat sektor ritel Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara SRC – The Big Idea Forum yang bertajuk Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, menegaskan bahwa optimisme para pelaku ritel sangat penting bagi perekonomian nasional.

    “Kenapa optimisme ini penting? Karena pasar domestik Indonesia memiliki resiliensi yang kuat,” ujarnya, Senin (17/3/2025).

    Airlangga menambahkan bahwa sektor konsumsi masih menjadi pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 52?ri total PDB.

    Daya tahan pasar domestik ini juga menjadi faktor utama yang menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan, salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Pada 2025, alokasi KUR akan mencapai Rp300 triliun, terutama untuk sektor perdagangan.

    Selain itu, pemerintah juga mendorong mitra produksi SRC agar dapat memperkuat industri manufaktur serta meningkatkan pelatihan bagi para wirausahawan di Tanah Air.

    Dalam kesempatan yang sama, Airlangga turut mengapresiasi kerja sama antara PT SRC Indonesia Sembilan dengan BRI, Bulog, Pos Indonesia, dan Telkomsel.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat mempermudah penyediaan paket hemat bagi masyarakat menjelang Idulfitri.

    Ke depan, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan UMKM. Perluasan sistem pembayaran digital diyakini akan meningkatkan efisiensi serta daya saing pelaku usaha kecil dan menengah.

    Dengan upaya ini, diharapkan UMKM dapat semakin berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dalam satu dekade mendatang.

    Menutup sambutannya, Airlangga menyampaikan optimisme terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Jumlah toko ritel di Amerika setara dengan 250 ribu SRC saat ini. Kita punya hampir 4 juta ritel, dan jika semua naik kelas, target pertumbuhan 8% yang dicanangkan Presiden bisa kita capai pada 2028-2029,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, CEO Philip Morris International Jacek Olczak, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk Ivan Cahyadi, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.