Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Bakal Diakui sebagai UMKM, Ojol Bisa Dapat Subsidi hingga KUR

    Bakal Diakui sebagai UMKM, Ojol Bisa Dapat Subsidi hingga KUR

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyampaikan rencana untuk mengklasifikasikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, rencana ini akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang UMKM yang ditargetkan mulai dibahas pada 2026.

    Langkah ini bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi para pengemudi ojol agar mereka dapat memperoleh berbagai fasilitas seperti subsidi BBM, LPG 3 kg, serta akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “(Tujuannya) supaya saudara-saudara kita penggiat-penggiat ojek online ini mempunyai payung hukum yang jelas,” kata Maman dikutip dari Antara, Selasa (15/4/2025).

    Pernyataan terkait ojol jadi UMKM ini disampaikan Maman seusai Presiden Prabowo mengusulkan agar pengemudi ojol mendapat bonus saat Lebaran.

    Ia menjelaskan bahwa perusahaan e-commerce tidak memiliki kewajiban memberikan tunjangan tersebut, sehingga alternatifnya adalah memperjelas status ojol sebagai pelaku UMKM.

    “Apabila masuk kategori UMKM, para pengemudi dapat menikmati bunga KUR yang rendah, yakni 6%, untuk pinjaman hingga Rp 100 juta tanpa agunan tambahan. Selain itu, mereka juga bisa mendapat insentif pajak sebesar 0,5% jika omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar.

    Tak hanya itu, pengemudi ojol nantinya juga bisa mengikuti program pelatihan dan peningkatan kapasitas, seperti yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM lainnya.

    Menurut Maman, usulan ojol masuk kategori UMKM ini masih dalam proses kajian internal dan akan diajukan dalam revisi UU UMKM tahun depan.

  • Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Ojek Online, Akan Masuk Kategori UMKM? – Halaman all

    Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Ojek Online, Akan Masuk Kategori UMKM? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dapat masuk dalam regulasi, karena saat ini belum ada payung hukum mengenai ojol.

    Maman mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan revisi Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang akan dibawa ke DPR pada tahun 2026.

    Maman berharap, nantinya ojol turut dibahas dan masuk ke dalam regulasi tersebut, sehingga pengusaha UMKM termasuk dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Salah satu isi revisi Undang-undang UMKM itu memasukkan ojek online masuk dalam bagian dan kriteria dari usaha mikro, kecil dan menengah,” ujar Maman di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Maman mencontohkan, nantinya driver ojol bisa saja mendapat akes pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

    “Akses pembiayaan KUR itu kan diberikan kepada pengusaha UMKM dengan bunga 6 persen pinjaman mulai dari 1 juta sampai 100 juta tidak kena agunan tambahan,” ucap Maman.

    Selain itu, masuknya ojol dalam UU UMKM dapat mengakses beberapa fasilitas lain seperti kepastian LPG 3 kg, insentif pajak 0,5 persenl persen bagi yang memiliki omset pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar, dan peningkatan kapasitas pelatihan sumber daya manusia. 

    “Jadi artinya semua fasilitas yang selama ini kita berikan kepada UMKm ke depan bisa diterima oleh ojol,” tutur Maman.

  • Pinjaman dengan Bunga Ringan dan Angsuran Murah, KUR BNI Rp 5 Juta- Rp 500 Juta, Ini Cicilannya

    Pinjaman dengan Bunga Ringan dan Angsuran Murah, KUR BNI Rp 5 Juta- Rp 500 Juta, Ini Cicilannya

    TRIBUNJATENG.COM – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 2025.

    KUR BNI bertujuan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

    Melalui program ini, BNI menyediakan berbagai jenis pinjaman dengan plafon hingga Rp500 juta dan suku bunga kompetitif, yaitu 6 persen efektif per tahun

    KUR BNI adalah kredit atau pinjaman pemerintah yang bertujuan untuk memajukan UMKM.

    Program pinjaman pemerintah ini memiliki bunga pinjaman rendah.

    Tahun 2025, bunga KUR BNI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BNI 2025 :

    tabel angsuran KUR BNI 2024 bunga rendah (Tribun Jateng)

    tabel angsuran KUR BNI 2024 (Tribun Jateng)

    Selain dengan cara offline, BNI juga melayani KUR 2025 secara online melalui eform.bni.co.id. 

    Berikut Cara Mengajukan KUR BNI 2025 secara Online melalui eform.bni.co.id

    Buka situs eform.bni.co.id

    Centang kotak persetujuan jika sudah memahami dan menyetujuinya

    Klik “Lanjutkan”

    Lengkapi semua kolom yang tersedia dengan data pribadi dan informasi usaha

    Masukkan kode captcha yang ditampilkan untuk verifikasi

    Klik kolom “Proses” untuk mengajukan pembiayaan kredit usaha

    Tunggu pemberitahuan lebih lanjut dari BNI

    Jika pengajuan disetujui, pihak bank akan menghubungi Anda untuk proses selanjutnya

    Cara Mengajukan KUR BNI 2025 secara offline

    1. Kunjungi Kantor Cabang BNI

    Calon debitur perlu mengunjungi kantor cabang BNI terdekat di wilayah pada jam pelayanan yang telah ditentukan.

    2. Mempersiapkan Dokumen

    Sangat penting untuk mempersiapkan dokumen dan melengkapinya agar proses pengajuan berjalan lebih lancar.

    Dokumen yang perlu disiapkan di antaranya adalah KTP, surat keterangan usaha, dan dokumen pendukung lainnya.

    3. Verifikasi Berkas

    Pihak BNI kemudian akan memverifikasi berkas yang telah diserahkan, calon debitur harap menunggu.

    4. Aktivasi Kredit Berhasil

    Setelah melakukan verifikasi berkas dan berhasil, calon debitur akan melakukan akad kredit

    Syarat Mengajukan Permohonan KUR BNI

    Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebelum melakukan pengajuan KUR.

    1. Memenuhi Kriteria

    Terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh calon debitur seperti, Individu atau perseorangan atau badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Kemudian, kriteria yang kedua adalah Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

    Kriteria ketiga, anggota keluarga dari karyawan atau karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia (TKI).

    Kriteria keempat, mereka yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

    2. Usaha Berjalan Minimal 6 Bulan

    Syarat selanjutnya adalah usaha yang dimiliki minimal telah berjalan dengan aktif minimal 6 bulan, jika kurang dari itu, tidak disarankan untuk melakukan pengajuan.

    3. Usia Minimlal 21 Tahun

    Calon debitur yang ingin mengajukan pinjaman haruslah berusia minimal 21 tahun, atau jika belum 21 tahum, merupakan mereka yang sudah menikah.

    4. Tidak Menerima Kredit Lain

    Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah, calon debitur tidak boleh sedang menerima kredit produktig dari perbankan atau pemerintah.

    Jenis-Jenis KUR dan syarat KUR 

    Terdapat tiga jenis KUR yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ketiga jenis KUR adalah mikro, retail, dan TKI.

    1. KUR Mikro

    KUR mikro adalah jenis pinjaman untuk pengusaha kecil berskala mikro, dengan besaran maksimal pinjamannya yaitu Rp25 juta. Jumlah ini bisa berbeda tergantung kebijakan bank penyalurnya.

    Modal akan dipinjamkan kepada usaha kecil yang dinilai produktif dan prospektif dari segi profit. Karena, bank penyalur harus mempertimbangkan kesanggupan peminjam dalam memenuhi tanggung jawabnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi peminjam atau debitur sebelum mengajukan program KUR.

    Syarat tersebut antara lain keseriusan peminjam dalam menjalankan usahanya, utamanya di 3 bulan terakhir, peminjam pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dibuktikan dengan sertifikat, dan usaha yang dijalankan harus masuk kategori usaha produktif.

    Selain itu, ada dua kategori pelunasan pinjaman KUR Mikro, yaitu 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan 5 tahun untuk usaha kredit investasi.

    2. KUR Retail

    KUR retail adalah KUR yang ditujukan untuk pengusaha kalangan menengah yang berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. Batas maksimal pinjaman KUR retail sebanyak Rp500 juta.

    Selain batas maksimal, KUR retail juga menawarkan jangka waktu pengembalian yang cenderung lebih lama. Batas waktu untuk pinjaman pembiayaan modal kerja yaitu 4 tahun dan pembiayaan investasi selama 5 tahun.

    Dari segi syarat, pengajuan KUR retail dan mikro relatif sama. Hanya saja, bagi yang ingin mengajukan KUR retail dituntut untuk memiliki agunan atau jaminan.

    3. KUR TKI

    Selain untuk pengusaha, ternyata sasaran KUR adalah siapapun yang membutuhkan modal awal, termasuk TKI. KUR TKI adalah bantuan permodalan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri tetapi tidak memiliki modal awal. Batas maksimal pinjaman untuk jenis KUR ini yaitu Rp25 juta.

    Jangka waktu pengembaliannya paling lama 3 tahun setelah dana cair. Dengan adanya pinjaman jenis ini, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tak perlu khawatir jika belum memiliki modal awal.

    Dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan KUR TKI adalah KTP, KK, surat keterangan domisili dan surat keterangan sehat dari dokter. Tak lupa cantumkan surat perjanjian kontrak kerja.

  • Tabel KUR BRI 2025 Lengkap Rp 30 Juta, Rp 50 Juta hingga Rp 500 Juta: per April

    Tabel KUR BRI 2025 Lengkap Rp 30 Juta, Rp 50 Juta hingga Rp 500 Juta: per April

    TRIBUNJATENG.COM- Simak tabel KUR BRI 2025 :

    1. tabel angsuran KUR BRI RP 1 Juta – Rp 100 Juta 

    TABEL KUR BRI-tabel angsuran KUR BRI RP 1 Juta – Rp 100 Juta 

     

    2. tabel angsuran KUR BRI RP 100 Juta – Rp 500 Juta 

    TABEL KUR BRI – tabel angsuran KUR BRI RP 100 Juta – Rp 500 Juta 

     

     

     syarat-syarat untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, yang mungkin sedikit berbeda tergantung jenis KUR yang diajukan:

    Syarat Umum:
     * Warga Negara Indonesia (WNI): Pemohon harus WNI.
     * Usaha Produktif: Memiliki usaha yang produktif dan layak.
     * Lama Usaha: Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
     * Tidak Sedang Menerima Kredit: Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
     * Usia:
       * Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
       * Usia minimal 21 tahun untuk KUR Mikro
       * Usia maksimal 65 tahun saat kredit lunas.

     

    Dokumen yang Diperlukan:
     * Kartu Tanda Penduduk (KTP): Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).
     * Kartu Keluarga (KK): Fotokopi Kartu Keluarga.
     * Akta Nikah (jika sudah menikah): Fotokopi akta nikah.
     * Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha: Surat izin usaha, bisa berupa NIB atau surat keterangan usaha dari kelurahan/RT/RW.
     * Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP untuk pinjaman di atas Rp 50 juta.

    Syarat Tambahan (Tergantung Jenis KUR):
     * Beberapa jenis KUR mungkin memiliki persyaratan tambahan, seperti kepemilikan agunan atau persyaratan khusus lainnya.
    Penting untuk Diperhatikan:
     * Persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan BRI.
     * Sebaiknya selalu periksa informasi terbaru di situs web resmi BRI atau kantor cabang BRI terdekat.
     * Untuk lebih jelasnya, calon nasabah diharapkan untuk langsung mendatangi kantor BRI terdekat.
    Semoga informasi ini bermanfaat!

  • Revisi UU UMKM, Dorong Ojol Biar Kebagian Subsidi BBM hingga KUR

    Revisi UU UMKM, Dorong Ojol Biar Kebagian Subsidi BBM hingga KUR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mewacanakan akan memasukkan ojek online (ojol) Grab-Gojek Cs sebagai kriteria UMKM melalui revisi Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rencana untuk merevisi UU UMKM yang akan didorong pada tahun depan.

    Maman menjelaskan masuknya driver atau pengemudi ojol ke dalam revisi UU UMKM ini agar memiliki payung hukum yang jelas.

    “Sampai hari ini kan aspirasinya kan sebetulnya bagaimana dengan status secara hukum teman-teman kita yang ada di ojol ini, inilah nanti akan kita siapkan,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Namun, lanjut dia, Kementerian UMKM perlu melakukan konsolidasi secara internal untuk melakukan pengajuan revisi UU UMKM. Nantinya, ojol bisa mendapatkan beraneka macam alokasi subsidi, seperti bahan bakar minyak (BBM).

    “Nah kalau memang ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” ujarnya.

    Selain itu, subsidi lain yang diterima driver ojek online jika masuk ke dalam kriteria UMKM adalah terkait LPG 3 kilogram. “Mereka [ojol] juga saudara-saudaranya keluarga-keluarganya punya hak secara administrasi untuk bisa menggunakan LPG 3 kilogram,” imbuhnya.

    Maman menambahkan, driver ojol juga bisa mendapatkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR), yakni berupa bunga 6% dan pinjaman dari Rp1 juta—100 juta yang tidak dikenakan agunan tambahan.

    “Dan nanti beberapa fasilitas-fasilitas yang lain, terus insentif pajak 0,5% bagi omzet pendapatan yang di bawah Rp4,8 miliar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maman mengungkap driver ojol juga akan mendapatkan peningkatan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).

    “Artinya semua beberapa fasilitas-fasilitas yang selama ini kita berikan kepada UMKM, ke depan juga akan kita berikan kepada teman-teman ojek online,” pungkasnya.

  • Brosur KUR BSI APRIL 2025

    Brosur KUR BSI APRIL 2025

    Tabel Angsuran KUR BSI 2025, Informasi Pinjaman Bunga Rendah Plafon hingga Rp 500 Juta

    TRIBUNJATENG.COM- Bank Syariah Indonesia (BSI) menawarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dirancang untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan prinsip syariah. 

    Bunga KUR BSI sebesar 0,5 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran KUR BSI 2025 : 

    1. tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 1 Juta – Rp 50 Juta 

    tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 1 Juta – Rp 50 Juta 

       .

    2. tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 50 Juta – Rp 150 Juta 

    KUR BSI 2025- tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 50 Juta – Rp 150 Juta 

       .

    3. tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 150 Juta – Rp 500 Juta

    KUR BSI 2025- tabel angsuran KUR BSI 2025 plafon Rp 150 Juta – Rp 500 Juta

     

    Jenis-jenis KUR BSI:

    BSI KUR Super Mikro:

    Plafon Pembiayaan: Hingga Rp10 juta.
    Keunggulan:Bebas biaya administrasi dan provisi.
    Pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara online melalui situs web BSI.
    Proses pembiayaan lebih cepat melalui aplikasi i-Kurma.
    Persyaratan mudah dengan margin setara 3 persen efektif per tahun.
    Sumber:
    BSI KUR Mikro:

    Plafon Pembiayaan: Di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta.
    Keunggulan:Menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah).
    Syarat mudah dan proses cepat.
    Tidak ada biaya provisi.
    Sumber:
    BSI KUR Kecil:

    Plafon Pembiayaan: Di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta.
    Keunggulan:Menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah (Murabahah dan Ijarah).
    Syarat mudah dan proses cepat.
    Tidak ada biaya provisi dan administrasi.
    Sumber:
    Persyaratan Umum Pengajuan KUR BSI:

    Individu (Perorangan): Pelaku usaha produktif dan layak.
    Usia: Minimal 21 tahun atau sudah menikah.
    Masa Usaha: Telah menjalankan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
    Dokumen yang Diperlukan:Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    Kartu Keluarga (KK).
    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen sejenis.
    Catatan: Belum pernah menerima pembiayaan modal kerja atau investasi komersial, kecuali pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga.
    Cara Pengajuan KUR BSI:

    Secara Online:

    Kunjungi situs resmi BSI di salamdigital.bankbsi.co.id.
    Pilih jenis KUR yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
    Isi formulir pengajuan dengan data yang akurat.
    Unggah dokumen yang diperlukan.
    Tunggu proses verifikasi dan persetujuan dari tim BSI.
    Secara Offline:

    Kunjungi kantor cabang BSI terdekat dengan membawa dokumen persyaratan.
    Sampaikan niat Anda untuk mengajukan KUR kepada petugas bank.
    Isi formulir pengajuan yang disediakan.
    Petugas akan memproses pengajuan Anda sesuai prosedur yang berlaku.
    Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi BSI atau mendatangi kantor cabang BSI terdekat di Salatiga, Jawa Tengah.

  • Menteri Maman: Realisasi KUR Baru Rp57,51 Triliun Kuartal I/2025

    Menteri Maman: Realisasi KUR Baru Rp57,51 Triliun Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) mengungkap realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) UMKM baru mencapai Rp57,51 triliun pada kuartal I/2025.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan realisasi ini telah diterima kepada 1,014 juta debitur dengan total penyaluran KUR untuk sektor produksi mencapai Rp33,86 triliun sepanjang Januari—Maret 2025.

    “Pencapaian realisasi KUR di triwulan I [2025] sebesar Rp57,51 triliun dan debitur penerimanya kurang lebih sekitar 1,014 juta, dan total penyaluran sektor KUR untuk sektor produksinya sekitar Rp33,86 triliun yang kita konversi dalam persentase sekitar 58,9%,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Meski realisasi penyaluran KUR UMKM pada tiga bulan pertama 2025 masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Maman optimistis target penyaluran KUR senilai Rp300 triliun di tahun ini akan tercapai.

    “Insyaallah dengan kami berani menyampaikan ini kepada publik sebagai bentuk transaparansi dan keterbukaan kami, berarti kami siap untuk mengejar tarhget yang harapkan dan juga diamanahkan kepada kementerian kami,” ujarnya.

    Maman juga mengungkap Kementerian UMKM telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM sebanyak 739.000. Artinya, pihaknya telah menerbitkan NIB sebanyak 12,27 juta, atau setara dengan 80% dari total target penerbitan NIB sebanyak 15 juta.

    Di samping itu, Maman menyebut pihaknya juga terus mendorong penerbitan sertifikasi halal. Tercatat, Kementerian UMKM telah menerbitkan 25.500 sertifikat halal pada kuartal I/2025 dengan jumlah produk sekitar 162.754 produk.

    “Dan ini dari target nasional kurang lebih sekitar 3,5 juta sertifikat halal,” imbuhnya.

    Pada periode yang sama, Maman mengungkap sebanyak 94.530 pengusaha UMKM telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari total target 926.696 pengusaha.

  • Bocoran Terbaru Aturan Driver Ojol dari Menteri UMKM, Ada Insentifnya

    Bocoran Terbaru Aturan Driver Ojol dari Menteri UMKM, Ada Insentifnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar baik datang untuk para pengemudi ojek online (ojol). Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman tengah mematangkan regulasi yang akan mengklasifikasikan para driver ojol sebagai pelaku usaha mikro.

    “Kami dari Kementerian UMKM ingin menyampaikan bahwa kita akan men-treatment ojek online itu dalam pendekatan sebagai usaha mikro,” kata Maman saat konferensi pers di kantornya, Selasa (15/4/2025).

    Langkah ini bukan tanpa alasan. Dengan status sebagai usaha mikro, nantinya para pengemudi ojol akan mendapatkan beragam insentif yang juga telah dinikmati oleh pelaku UMKM saat ini.

    “Artinya, fasilitas-fasilitas insentif yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman ojek online, berarti mengikuti fasilitas-fasilitas insentif untuk pengusaha-pengusaha mikro,” jelasnya.

    Jika regulasi ini disahkan nantinya, para ojol berpeluang menikmati berbagai insentif. Salah satunya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini ditujukan untuk UMKM.

    “Contoh kayak misalnya kemarin, kan ada alokasi subsidi BBM untuk UMKM. Nah, kalau ojek online itu masuk dalam kategori UMKM, berarti teman-teman kita punya hak fasilitas untuk mendapatkan subsidi BBM,” terang dia.

    Tak hanya itu, akses terhadap gas LPG 3 kilogram juga akan terbuka, termasuk bagi keluarga pengemudi ojol. Di sisi pembiayaan, mereka juga berhak mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan sebesar 6%.

    “Akses pembiayaan KUR itu diberikan kepada pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan bunga 6%. Pinjaman dari Rp1 juta sampai Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan,” tambahnya.

    Selain itu, insentif pajak juga tersedia bagi yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar, dengan tarif hanya 0,5%. Para driver juga akan memperoleh pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia.

    Payung hukum di 2026

    Maman menyadari, selama ini status hukum pengemudi ojol masih berada di area abu-abu. Karena itu, pihaknya tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang UMKM agar bisa memberikan kepastian hukum bagi para pekerja sektor ini.

    “Revisi undang-undang UMKM itu kemungkinan akan kita dorong di tahun 2026. Salah satu isinya adalah memasukkan ojek online masuk dalam bagian dan kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah,” ungkapnya.

    Namun, Maman juga meminta publik bersabar. Mengingat Kementerian UMKM baru dibentuk, diperlukan waktu untuk konsolidasi internal sebelum pengajuan regulasi dilakukan secara formal.

    (dem/dem)

  • Menteri UMKM: Realisasi Kredit Usaha Rakyat di Triwulan I 2025 Capai Rp57,51 Triliun – Halaman all

    Menteri UMKM: Realisasi Kredit Usaha Rakyat di Triwulan I 2025 Capai Rp57,51 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memaparkan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada triwulan pertama tahun ini tembus Rp57,51 triliun.

    Maman menyampaikan, anga tersebut disalurkan kepada kurang lebih 1,014 juta debitur di seluruh Indonesia.  Sedangkan, sebesar Rp33,86 triliun atau 58,9 persen dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama telah disalurkan ke sektor-sektor produktif.

    “Realisasi KUR pencapaian di triwulan pertama total Rp 57,51 triliun, debitur penerima sekitar 1,014 juta dan total penyaluran sektor KUR untuk sektor produksi Rp 33,86 triliun yang konversi sekitar 58,9 persen,” ujar Maman di Kantor UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Maman menjelaskan, target penyaluran KUR pada 2025 ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Pada triwulan I baru terealisasi sekira 19,17 persen. Namun, dia memastikan akan mengejar target yang telah ditetapkan.

    “Kami optimis InyaAllah siap mengejar target yang telah ditetapkan,” ujar Maman.

    Maman berujar, Kementerian UMKM juga tengah berupaya agar para pengusaha mikro dan kecil untuk memiliki legalitas usaha.

    “Kuartal I 739 ribu Nomor Induk Berusaha telah diterbitkan,” kata Maman.

    Jumlah ini menambah total penerbitan NIB nasional menjadi 12,27 juta dari target 15 juta. Sedangkan, 94.530 pelaku usaha telah berhasil mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Angka tersebut, dari total target sekitar 926.696 UMKM yang berpotensi memiliki produk ber-SNI.

    Kemudian, sertifikasi halal hingga Maret 2025, telah mencapai 25.500 sertifikasi halal diterbitkan, mencakup lebih dari 162 ribu produk. Sedangkan, target nasional adalah 3,5 juta sertifikat.

  • Kopdes Merah Putih Solusi Hilangkan Tengkulak, Jatim Siap Jadi Pionir

    Kopdes Merah Putih Solusi Hilangkan Tengkulak, Jatim Siap Jadi Pionir

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam upaya mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat desa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat strategis bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah bupati dari wilayah Jawa Timur di Jakarta, Senin (14/4/2025). Pertemuan ini membahas pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kopkel) sebagai langkah nyata untuk memperkuat ekonomi desa dan memutus rantai tengkulak.

    “Gubernur kita sangat proaktif. Seharusnya memang seperti itu, tidak menunggu, tapi menjemput bola agar daerah dan masyarakatnya bisa lebih cepat mengikuti program pusat,” ujar Menko Pangan Zulkifli.

    Koperasi ini, lanjut Zulkifli, akan menjadi milik masyarakat desa atau kelurahan, dan dapat dijalankan melalui koperasi yang sudah ada maupun dibentuk baru atas keputusan warga. Fungsinya pun luas mulai dari distribusi sembako, layanan klinik kesehatan, penyaluran LPG 3 kg, penyalur bantuan pangan, hingga pembiayaan mikro seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Nanti pupuk langsung dari pabrik ke koperasi, tidak ada lagi makelar. Minyak goreng pun langsung dari produsen ke koperasi. Tidak ada ruang untuk permainan harga, karena koperasi ini milik rakyat desa sendiri,” tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Khofifah menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kesiapan Jawa Timur sebagai daerah percontohan.

    “Jawa Timur siap jadi pionir,” ujarnya. 

    Menurutnya, program ini tidak hanya mempercepat distribusi, tapi juga memberikan efisiensi tinggi dan harga yang lebih murah bagi masyarakat di lini terbawah.

    “Kalau rantai pasok bisa dipotong, maka harga barang jadi lebih murah dan terjangkau. Ini memberikan multiplier effect yang positif, baik untuk ekonomi maupun kesejahteraan warga,” tambah Khofifah.

    Di sisi lain, Zulkifli Hasan juga menyampaikan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat pendirian Kopdes Merah Putih sebagai program unggulan nasional bersama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sebagai bagian dari grand design ekonomi kerakyatan, lebih dari 80.000 unit Kopdes Merah Putih ditargetkan berdiri di seluruh Indonesia. Fasilitas pendukung seperti armada truk pengangkut hasil tani dan ruang penyimpanan panen juga akan disiapkan agar koperasi bisa mandiri dan profesional.

    Dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen kuat dari daerah seperti Jawa Timur, program Kopdes Merah Putih diyakini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa yang tangguh dan adil.