Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Didukung KUR BRI, UMKM Ini Sukses Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis dan Buka Lapangan Kerja – Page 3

    Didukung KUR BRI, UMKM Ini Sukses Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis dan Buka Lapangan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terus ditunjukkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk lewat upaya nyata memberdayakan pelaku usaha dan memperluas akses permodalan.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, BRI aktif mengambil peran penting dalam mendorong sektor UMKM di berbagai daerah, termasuk melalui dukungan kepada para pengusaha lokal yang berpartisipasi dalam program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu yang merasakan langsung manfaat dari dukungan ini adalah Maida Desy Amnah, pemilik usaha katering “RKP” di Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

    Sejak mendirikan bisnisnya pada 2009, Maida konsisten mendapat pendampingan dari BRI melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dukungan inilah yang menjadi kunci berkembangnya usahanya. Hingga kini, ia sudah tiga kali memanfaatkan KUR untuk memperbesar kapasitas dan memperluas jangkauan kateringnya.

    “Pembiayaan KUR BRI kami gunakan untuk menambah kapasitas dan peralatan dapur. Khusus yang ketiga, memang kami ajukan untuk memenuhi kebutuhan usaha karena modalnya cukup besar harus mengikuti standar Pemerintah,” jelas Maida.

    Tak sekadar membantu menjaga keberlangsungan usahanya, Maida juga mengungkap bahwa pembiayaan KUR dari BRI membuka jalan bagi dirinya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini ia rasakan langsung saat mengikuti seleksi sebagai mitra penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demi memenuhi standar kelayakan dapur yang ditetapkan program, Maida menggunakan dana KUR untuk melengkapi peralatan dapur serta meningkatkan kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan dengan lebih optimal.

    “Waktu itu kami memang ingin mengembangkan usaha, lalu mendaftar sebagai mitra dapur MBG. Setelah diverifikasi oleh yayasan dan pihak provinsi, Alhamdulillah dapur kami dinilai layak,” ucapnya.

    Saat ini, Maida menjadi salah satu mitra UMKM dalam pelaksanaan tahap pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia dipercaya untuk menangani produksi dan distribusi ribuan porsi makanan bergizi setiap hari kerja ke enam sekolah di wilayahnya, mencakup jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, dengan total penerima manfaat mencapai 3.028 siswa.

    Maida menjelaskan bahwa kepastian permintaan dari pemerintah menjadi alasan utama keterlibatan usahanya, RKP, dalam program ini. “Penyalurannya rutin setiap hari ke enam sekolah, jadi jumlahnya stabil. Kami libur hanya di hari Sabtu dan Minggu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dukungan pembiayaan dari BRI tidak hanya memungkinkan RKP berkontribusi langsung dalam program MBG, tetapi juga memperluas dampak positif secara ekonomi di lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah tenaga kerja, dari semula hanya 26 orang, kini RKP telah mempekerjakan 53 karyawan yang seluruhnya berasal dari warga lokal, untuk mendukung seluruh proses produksi hingga distribusi makanan setiap hari.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan seperti KUR memang telah menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor UMKM. Dukungan ini diyakini mampu menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang nyata bagi perekonomian lokal.

    “BRI menilai bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan semata tentang pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga tentang membuka perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. BRI hadir untuk memastikan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok program ini dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Hendy.

    Ia menambahkan, peran BRI tidak berhenti pada penyediaan akses pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pemberdayaan. “Kami berharap pemberdayaan yang diberikan melalui akses pembiayaan ini dapat mendorong peningkatan omzet dan skala usaha UMKM, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

  • Dari Toraja ke Dunia, UMKM Ini Sukses Ekspor dan Jadi Pemasok Coffee Shop di 5 Negara Berkat Dukungan BRI – Page 3

    Dari Toraja ke Dunia, UMKM Ini Sukses Ekspor dan Jadi Pemasok Coffee Shop di 5 Negara Berkat Dukungan BRI – Page 3

    Ia menuturkan bahwa peluang ToRi Coffee untuk menembus pasar global semakin terbuka lebar setelah berhasil meraih penghargaan Best Newcomer di ajang BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar pada Januari lalu. Penghargaan ini diberikan kepada pelaku UMKM yang dinilai belum melakukan ekspor, namun telah menunjukkan kesiapan dan potensi tinggi untuk go global. Melalui ajang ini, ToRi Coffee mendapat kesempatan mengikuti sesi business matching dan berhasil menarik minat buyer internasional untuk menjalin kerja sama.

    Atas capaian tersebut, BRI merekomendasikan ToRi Coffee untuk mewakili Indonesia dalam ajang FHA Food & Beverage 2025 di Singapura yang berlangsung pada 8–11 April 2025. “Saat mengikuti FHA, kami dihubungi oleh potential market dari Singapura yang tertarik untuk memasok beans Toraja ke coffee shop mereka,” paparnya.

    Meski begitu, Citra menegaskan bahwa pencapaian ToRi Coffee hingga bisa tampil di berbagai pameran bukanlah hasil yang instan. Semua berawal dari perjalanan panjang yang dilalui bersama dukungan strategis BRI. Keputusan Citra dan suaminya untuk mengembangkan bisnis kopi secara serius dimulai saat mereka memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

    Langkah tersebut menjadi awal keterlibatan aktif mereka sebagai nasabah, sekaligus membuka akses ke berbagai program pembinaan dan pengembangan usaha. Salah satunya adalah program Pengusaha Muda BRILiaN 2022, di mana Citra terpilih mewakili Sulawesi Selatan hingga tingkat nasional sebagai salah satu dari 21 pengusaha muda terbaik. Lewat program ini, ia mendapatkan pendampingan yang memperkuat pondasi bisnis ToRi Coffee.

    “Tentu berkat pendampingan dari BRI usaha kami jadi lebih level up. Kami mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai expo, yang berdampak langsung pada peningkatan pemasaran produk. Selain akses ke e-commerce, kami memperoleh pembekalan mengenai perencanaan bisnis, branding dan digital marketing,” ungkap Citra.

    Ke depan, Citra berharap ToRi Coffee dapat mengekspor kopi Toraja dalam skala besar, sembari terus memberdayakan masyarakat lokal dan memperkuat citra kopi Indonesia di mata dunia. “Kami ingin ToRi Coffee menjadi role model UMKM berbasis lokal yang berdampak luas. Dan kami percaya BRI akan terus menjadi mitra penting dalam perjalanan ini,” harap Citra.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi turut menyampaikan bahwa BRI secara konsisten menjalankan berbagai program pemberdayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Menurutnya, pelaku UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi nasional, sekaligus memperkenalkan identitas budaya Indonesia melalui produk lokal di pasar internasional.

    “Kami meyakini bahwa dengan dukungan yang tepat, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan usahanya secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta dapat menembus pasar internasional,” tutup Hendy.

  • Dorong Sektor Produksi Bangkit, BRI Kucurkan KUR Rp69,8 triliun ke 8,3 Juta Debitur UMKM – Page 3

    Dorong Sektor Produksi Bangkit, BRI Kucurkan KUR Rp69,8 triliun ke 8,3 Juta Debitur UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam mengimplementasikan Asta Cita melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi BRI untuk memperluas akses pembiayaan produktif serta memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara dengan 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam periode tersebut, penyaluran KUR BRI telah menjangkau sekitar 8,29 juta debitur UMKM.

    Dari sisi distribusi penyaluran, mayoritas KUR yang disalurkan BRI atau sekitar 63,31% dialokasikan ke sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan lainnya. Di antara sektor-sektor tersebut, pertanian mencatat nilai penyaluran terbesar, yakni mencapai Rp30,63 triliun atau sekitar 43,88% dari total KUR. 

    Besarnya penyaluran ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya sektor yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan sektor riil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Kinerja pada tahun berjalan ini pun turut memperkuat rekam jejak BRI sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia. Secara historis, apabila diakumulasi sejak tahun 2015 hingga Mei 2025, total penyaluran KUR BRI telah mencapai Rp1.327 triliun, dengan jumlah penerima mencapai 44,26 juta debitur. Hal tersebut kian menegaskan konsistensi dan kontribusi nyata BRI dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

  • Maruarar Ogah Tarik Utang Luar Negeri demi Biayai 3 Juta Rumah

    Maruarar Ogah Tarik Utang Luar Negeri demi Biayai 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku enggan melakukan pembiayaan alias utang dari luar negeri dalam pengadaan 3 juta rumah. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko, Kamis (26/6/2025). 

    Maruarar menekankan bahwa keputusannya itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembiayaan berasal dari domestik secara penuh. 

    “Arahannya jelas Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki sendiri. Kita berterima kasih atas penawarannya. Kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, arahan Presiden Prabowo,” tegasnya. 

    Ara, sapaannya, turut menyampaikan bahwa pembiayaan dalam negeri sudah cukup melalui bantuan dari Menko Perekonomian, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Bank Indonesia (BI). 

    Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mengubah skema penyaluran KUR untuk program 3 juta rumah. 

    Nantinya KUR untuk konstruksi ini jumlahnya lebih besar daripada KUR untuk individual. Pemerintah pun telah berpengalaman memberikan KUR untuk kelompok sebelumnya. 

    Skema itulah yang Airlangga sampaikan tengah diperbaiki, termasuk besaran bunga yang akan dibebankan. Pasalnya, Airlangga mengaku turut membahas adanya tambahan subsidi bunga KUR sepanjang tahun bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    “Tentu juga akan ada tambahan subsidi untuk bunga KUR sepanjang tahun, yang tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan plafon subsidi bunga,” ujarnya. 

    Dari sisi BPI Danantara, Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun dari likuiditas Himbara untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. 

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

    Meski demikian, di tengah keteguhan tanpa utang asing, Bank Indonesia (BI) justru baru saja memperkenankan perbankan untuk menarik utang luar negeri lebih banyak untuk memperkuat likuiditas. 

  • Pemerintah Siapkan Aturan KUR Perumahan, UMKM Bisa Bangun Rumah

    Pemerintah Siapkan Aturan KUR Perumahan, UMKM Bisa Bangun Rumah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah merampungkan regulasi untuk mengimplementasikan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan. Melalui regulasi itu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pembangunan perumahan bakal bisa mendapat KUR dari pemerintah.

    Hal ini terungkap saat Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    “Jadi KUR ini nanti akan diberikan bukan hanya dengan orang per orang, tetapi juga untuk UMKM yang akan membangun perumahan untuk masyarakat,” kata Airlangga seusai pertemuan.

    Airlangga mengaku belum bisa mendetailkan lebih jauh skema pemberian KUR perumahan itu. “Nanti kita akan rapatkan dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena tentunya perlu ada perubahan waktu daripada untuk kredit dan kemudian jumlahnya,” tegasnya.

    Apalagi, ia melanjutkan, regulasi ini harus dibicarakan lintas kementerian atau lembaga (K/L), termasuk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan besaran subsidi KUR-nya.

    “Tentu juga akan ada tambahan subsidi untuk bunga KUR sepanjang tahun, yang tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan platform subsidi bunga,” paparnya.

    Yang jelas, pemberian KUR perumahan ini juga akan melibatkan dana dari Danantara sebagai penyedia likuiditas melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dibawahinya. Besaran dananya mencapai Rp 130 triliun ditambah alokasi dari subsidi selisih bunga yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 sekitar Rp 38 triliun.

    Rencananya, plafon KUR yang diberikan kepada pengembang perumahan level mikro itu maksimum Rp 2 miliar dalam bentuk kredit konstruksi dengan subsidi bunga 6%.

    Selain itu, juga bisa diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin menggunakan rumahnya sebagai lokasi usaha. Plafon yang diberikan untuk segmen ini sebesar Rp 100 juta per unit dengan subsidi bunga sebesar 6%.

    Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara mengatakan, dengan skema ini maka pemerintah tak lagi perlu mencari pendanaan untuk program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dari luar negeri, termasuk dalam bentuk utang atau pinjaman.

    “Tapi bukan berarti kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, negara, arahan Presiden Prabowo, tahun ini di bidang perumahan kita berdiri di kaki kita sendiri, dengan bantuan Pak Menko di sektor perumahan,” ungkap Ara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BRI Salurkan Pembiayaan Kepada Koperasi Penyuplai Bahan Pangan MBG

    BRI Salurkan Pembiayaan Kepada Koperasi Penyuplai Bahan Pangan MBG

    JAKARTA –  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat kontribusinya dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dukungan terhadap Koperasi Produsen Jaring Mas Sejahtera yang aktif menyuplai bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Riau.

    Koperasi ini telah menjadi mitra aktif BRI selama lebih dari 10 tahun dan bergerak dalam penyediaan komoditas utama seperti beras, ikan, ayam, dan telur. Dalam menjalankan operasionalnya, koperasi juga menggandeng pemasok lokal untuk menyediakan bahan pokok lain seperti minyak goreng, sayuran, buah, tahu, dan tempe. Sinergi ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, dari produsen pangan hingga tenaga kerja lokal.

    Hingga saat ini, koperasi tersebut menyuplai kebutuhan pangan ke 11 dapur sekolah yang tersebar di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Setiap dapur dikelola oleh sekitar 50 karyawan, sehingga total tenaga kerja yang terlibat mencapai 600 orang. Kebutuhan mingguan mencakup hingga 22 ton sayuran dan 50 ton ikan, menciptakan pasar yang stabil bagi para anggota koperasi.

    “Program MBG memberikan kepastian pasar bagi usaha kami. Sebagai koperasi produsen, kami merasakan langsung dampak positif dari pembiayaan BRI yang memungkinkan kami menjaga rantai pasok secara optimal, sekaligus memberdayakan petani dan nelayan lokal,” ujar Pemilik Vendor Unit Kampar Koperasi Produsen Jaring Mas Sejahtera Indra Noupal.

    BRI telah menyalurkan pembiayaan kepada anggota koperasi ini melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kapabilitas koperasi dalam mengelola pembiayaan secara sehat dan produktif.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, menyampaikan bahwa dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan dampak sosial berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor UMKM.

    “BRI menilai bahwa program MBG bukan hanya tentang gizi, tetapi juga tentang membuka peluang ekonomi lokal. BRI hadir untuk memastikan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok program ini bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Hendy.

    Ia menambahkan, BRI tidak hanya berperan sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pertumbuhan usaha. “Kami berharap pemberdayaan yang diberikan melalui akses pembiayaan ini dapat meningkatkan omzet serta skala usaha UMKM dan koperasi. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan ekonomi lokal yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” pungkas Hendy. (ADV)

  • Penyaluran KUR 2025 Rp 118,8 T, 39% dari Target

    Penyaluran KUR 2025 Rp 118,8 T, 39% dari Target

    Foto Bisnis

    Andhika Prasetia – detikFinance

    Selasa, 24 Jun 2025 16:00 WIB

    Jakarta – Kementerian UMKM mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 16 Juni 2025 mencapai Rp118,8 triliun. Angka ini 39,3% dari target nasional tahun 2025.

  • BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebesar Rp130 triliun dari Danantara akan diusulkan kepada Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera diminta untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan Danantara terkait dengan komitmen dukungan pembiayaan dari Danantara untuk Program 3 Juta Rumah.

    “Dari diskusi awal sudah disampaikan juga dari Danantara bahwa dukungan Rp130 triliun itu adalah exercise awal untuk likuiditas di kebijakan KUR sebenarnya. KUR existing yang akan diusulkan nantinya ke Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bisa mendesain kebijakan mendukung sektor perumahan,” ujar Heru di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengatakan, Danantara menyampaikan prinsipnya bahwa KUR itu adalah dukungan di sisi sektor yang sifatnya produktif, dan hal ini perlu diarahkan dukungan dari sisi perumahan ke depan seperti apa.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera dan Danantara akan membentuk kelompok kerja bersama untuk menindaklanjuti KUR perumahan tersebut.

    “Jadi ini masih diskusi awal, nanti kita akan tindaklanjuti dengan pembentukan working group bersama antara Kementerian PKP dan BP Tapera dengan Danantara dan teman-teman bank Himbara,” kata Heru.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara Indonesia beserta lima bank Himbara sedang membahas teknis pengelolaan kucuran dana sebesar Rp130 triliun untuk proyek perumahan.

    Ara menyampaikan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

    Kucuran dana dari Danantara, lanjut Ara, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ara, sektor perumahan turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen UMKM apresiasi gerakan ekonomi rakyat di Banjarmasin

    Wamen UMKM apresiasi gerakan ekonomi rakyat di Banjarmasin

    UMKM harus memahami bahwa bisnis tidak hanya produksi. Mereka perlu literasi keuangan, manajemen stok dan ketahanan usaha. Ini tugas kita bersama untuk mendampingi,

    Banjarmasin (ANTARA) – Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza mengapresiasi gerakan ekonomi rakyat di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang cukup berkembang.

    “Ketika pasar sedang lesu, Banjarmasin justru menyalakan api optimisme. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan di sini nyata, mulai dari pelatihan, permodalan, hingga pembukaan akses pasar bagi UMKM,” ujarnya di Banjarmasin, Kamis.

    Wamen UMKM dalam kunjungan kerjanya di Kota Banjarmasin menyempatkan diri mengunjungi gelaran Pasar Murah dan Bazar Produk IKM/UMKM yang diadakan di halaman Masjid Jami, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara.

    Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 Industri Kecil dan Menengah (IKM) binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, sebanyak 10 UMKM binaan Bank Kalsel dan sebanyak 15 UMKM binaan BRI.

    Selain itu, pada kegiatan yang dibuka secara resmi Wamen UMKM tersebut juga diedarkan sebanyak 1.000 paket kebutuhan pokok bersubsidi dengan harga per paket Rp49.000.

    Paket yang isinya 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng tersebut mendapatkan subsidi Rp24 ribu, yakni harga asal Rp73 ribu per paket.

    Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.

    Menurut Wamen UMKM, kegiatan ini merupakan bukti sinergi yang coba ditampilkan Kota Banjarmasin untuk gerakan ekonomi rakyat yang patut menjadi contoh nasional.

    Dia mendukung inisiatif Pemkot Banjarmasin yang tidak hanya menggandeng pelaku UMKM, tetapi juga membuka jalan promosi lewat kanal nasional seperti Smesco Indonesia, yakni Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi UKM, salah satunya.

    “Saya sudah belanja beberapa produk UMKM Banjarmasin. Ini bukan sekadar dukungan simbolis, tapi upaya riil untuk membawa mereka naik kelas dan menembus pasar lebih luas,” ujarnya.

    Wamen menegaskan bahwa setelah pembiayaan teratasi, tantangan selanjutnya adalah konsistensi stok dan standar produk.

    “UMKM harus memahami bahwa bisnis tidak hanya produksi. Mereka perlu literasi keuangan, manajemen stok dan ketahanan usaha. Ini tugas kita bersama untuk mendampingi,” ucap dia.

    Sementara itu Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyatakan, kegiatan pasar murah dan bazar produk IKM/UMKM ini adalah bukti keseriusan pemerintah mendukung ekonomi kerakyatan.

    “UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Kita hadir dengan pelatihan, promosi, pendampingan dan pembiayaan. Ini bentuk keberpihakan yang nyata,” ucapnya.

    Yamin menambahkan, bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus menjadikan kegiatan seperti ini sebagai wadah interaksi langsung antara produsen lokal dan konsumen, sekaligus menjaga keterjangkauan harga.

    Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Muhtezar menambahkan, kegiatan ini juga menjadi wujud kolaborasi konkret lintas sektor yang menyasar dua hal, yakni menghidupkan ekonomi rakyat dan menekan inflasi yang sempat menjulang tinggi.

    “Kami tidak ingin inflasi tinggi di 2022 itu terulang. Maka dari itu, kami berinovasi. Pasar murah ini bukan sekadar jual beli, tapi bentuk keberpihakan terhadap rakyat,” bebernya.

    Menurut dia, langkah-langkah strategis seperti pasar murah dan bazar, kerja sama dengan distributor dan pemanfaatan dana CSR telah menunjukkan dampak nyata. Jika pada akhir 2022 inflasi Banjarmasin sempat menyentuh angka 7,4 persen, kini menurun menjadi 1,41 persen per Mei 2025.

    “Angka ini membuktikan bahwa kerja sama semua pihak, termasuk TPID, perbankan dan sektor swasta, telah membuahkan hasil,” ujarnya.

    Pewarta: Sukarli
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Asosiasi dorong optimalisasi kebijakan belanja pemerintah untuk UMKM

    Asosiasi dorong optimalisasi kebijakan belanja pemerintah untuk UMKM

    Tidak perlu jaminan atau kolateral. Nah, itu yang perlu diterapkan

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) berharap pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan belanja untuk UMKM guna membangkitkan perekonomian khususnya UMKM di tengah tekanan terhadap perekonomian.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, mengatakan bahwa peraturan pemerintah yang mengamanatkan alokasi 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk lokal belum sepenuhnya dirasakan oleh UMKM. Adapun kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM

    “Pemerintah perlu menerapkan itu,” kata Edy saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Edy juga menyoroti pentingnya kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. Meski ada kebijakan KUR tanpa agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, Edy menyebut pada kenyataannya masih banyak UMKM yang dimintai jaminan.

    “Tolong dibantu lah, karena aturannya kan begitu. Tidak perlu jaminan atau kolateral. Nah, itu yang perlu diterapkan,” ujarnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM, khususnya mereka yang berpendidikan rendah, yang seringkali bingung harus memulai dari mana saat berurusan dengan bank.

    Ia juga menyoroti lambatnya proses pencairan dana di sejumlah bank dibandingkan pinjaman online (pinjol) yang cair lebih cepat, meskipun dengan risiko tinggi.

    Oleh karena itu, Edy meminta agar ada pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah dan perbankan kepada para pelaku UMKM.

    “Perlu ada pendekatan yang lebih luwes dan proaktif untuk meyakinkan UMKM bahwa bank siap membantu mereka,” tambahnya.

    Pendampingan ini tidak hanya sebatas edukasi tentang prosedur, tetapi juga dukungan moral untuk mengatasi keraguan dan ketakutan dalam mengajukan modal usaha.

    Lebih lanjut, Edy menyebut sektor fesyen dan kuliner menjadi yang paling terpukul oleh kondisi perekonomian saat ini.

    Menurut Edy, hal ini disebabkan salah satunya oleh serbuan barang impor ilegal dan kebijakan efisiensi pemerintah, yang mengakibatkan omzet UMKM turun sekitar 20 persen.

    Selain itu, Edy menegaskan penegakan hukum terhadap barang ilegal perlu diperketat. Bea Cukai dan kepolisian memiliki peran krusial dalam mencegah masuknya barang ilegal yang merusak harga pasar produk lokal.

    Di sisi lain, pelaku UMKM juga dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk dan jasa mereka agar mampu bersaing dan menarik minat konsumen.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.