Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Maruarar Usul Kuota Rumah Subsidi Ditambah jadi 500.000 Unit Tahun Depan

    Maruarar Usul Kuota Rumah Subsidi Ditambah jadi 500.000 Unit Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengusulkan alokasi kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan agar ditambah.

    Dalam laporannya, dia mengaku telah menyampaikan kajian agar kuota FLPP pada tahun depan dapat disiapkan mencapai 500.000 unit.

    “Saya juga menyampaikan usulan tahun depan rumah subsidi bisa ditargetkan 500.000 unit rumah sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah subsidi berkualitas,” jelasnya di Kantor BP Tapera, Jumat (4/7/2025).

    Ara menjelaskan, upaya menambah kuota rumah subsidi itu dilakukan guna mengejar realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, Ara juga menyebut, pihaknya telah mengusulkan sejumlah program dalam rapat kabinet untuk mendorong program renovasi rumah atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang mencapai angka 26 juta rumah lebih.

    Pada saat yang sama, Ara juga menjelaskan bahwa realisasi program 3 juta rumah bakal dikebut lewat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

    Dalam penjelasannya, dirinya tengah melakukan penyusunan draf rancangan Peraturan Menteri PKP terkait skema penyaluran KUR tersebut.

    “Permen PKP nantinya akan mengatur siapa yang berhak menerima KUR Perumahan dan hal – hal lainnya. Tapi saya akan mengumumkan secara lengkap sekaligus nanti setelah proses pembahasannya selesai supaya tidak jadi polemik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah secara resmi bakal mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk mendukung ekosistem perumahan pada tahun ini.

    Dalam penjelasannya, KUR itu bakal disalurkan baik kepada pengembang kecil dan menengah hingga masyarakat perorangan.

    Airlangga menjelaskan, lewat program KUR perumahan ini, pengembang dapat mengajukan pinjaman dengan plafon mencapai Rp5 miliar. Dalam aturan sebelumnya, guyuran KUR modal kerja bagi pengusaha maksimal ditetapkan hanya sebesar Rp500 juta. 

    “Dengan Rp5 miliar [bisa digunakan untuk] membangun 38-40 unit daripada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenornya] bisa sampai 4-5 tahun,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Selain itu, KUR perumahan itu juga bakal dikucurkan untuk mendukung daya beli pasar yang dapat digunakan untuk renovasi rumah yang hendak digunakan untuk usaha maupun renovasi rumah reguler. 

  • Buka 3 Cabang, AgenBRILink Ini Permudah Petani Jangkau Layanan Keuangan – Page 3

    Buka 3 Cabang, AgenBRILink Ini Permudah Petani Jangkau Layanan Keuangan – Page 3

    Lebih lanjut, Aris menilai bahwa keberadaan AgenBRILink tidak hanya berdampak pada perkembangan usahanya, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama di sektor pertanian. Sebagai Ketua BRILinkers Purwodadi, ia kerap membantu proses pembukaan rekening, menabung, pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memperkenalkan berbagai program BRI kepada para petani. 

    Seiring berjalannya waktu, Aris yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani di Desa Menawan, pun rutin mengedukasi kelompok petani mengenai cara bertransaksi baik secara tunai maupun non-tunai yang aman, utamanya saat petani membeli sarana produksi pertanian maupun menjual hasil panen. 

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, menyampaikan bahwa kisah Aris merupakan salah satu bukti nyata peran AgenBRILink dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh daerah. Ia menjelaskan bahwa BRI terus mendorong inklusivitas dengan memperluas jaringan layanan perbankan hingga ke warung-warung melalui AgenBRILink. Langkah ini memungkinkan BRI untuk melayani transaksi keuangan masyarakat secara lebih dekat, efisien, dan merata.

    “AgenBRILink sendiri telah menjadi motor utama dalam perluasan layanan keuangan BRI. Melalui skema kemitraan dengan nasabah, BRI menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan layanan perbankan yang dapat melayani transaksi secara real-time online dengan konsep berbasis sharing fee,” ujarnya. 

    Dari sisi kinerja, AgenBRILink pun mencatat capaian yang solid. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, layanan ini telah membukukan 443 juta transaksi, didukung oleh 1,19 juta agen yang tersebar di 67.013 desa di seluruh Indonesia.

  • Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

    Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah berkolaborasi dengan pihak swasta dan petani di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo untuk meningkatkan produktivitas perkebunan jagung.

    Camat Wonosari Said Nikmatul Amri menekankan pentingnya pola kemitraan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemasaran, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, kuantitas, dan kualitas produksi petani. Dia juga menyoroti kondisi geografis Kecamatan Wonosari, di mana sekitar 80%–85% lahan merupakan tadah hujan, sedangkan sisanya menggunakan irigasi teknis.

    “Namun, petani juga menghadapi tantangan serius berupa serangan hama tikus serta alih fungsi lahan akibat fluktuasi harga jagung,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).

    Oleh karena itu, dia menyambut kegiatan Gebyar Teknologi Better Life Farming (BLF) – Corn Edu Center (CEC) yang dilakukan di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

    Kegiatan yang digelar Bayer Indonesia bersama PT Seger Agro Nusantara (bagian dari PT Sumber Energi Pangan Group) ini menjadi momentum untuk mendorong penguatan dan pengembangan budidaya jagung berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan kemitraan yang inklusif.

    Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wonosari Twiningsih, mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, menyampaikan potensi lahan jagung di wilayahnya mencapai lebih dari 2.000 hektare (ha) per musim tanam. Namun, sebagian besar budidaya masih belum mengacu pada prinsip Good Agricultural Practices (GAP).

    “Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas dari rata-rata 6–7 ton/ha menjadi hanya 1–4 ton/ha,” imbuhnya.

    Da juga mengingatkan pentingnya persiapan menyambut musim tanam kesatu yang diperkirakan berlangsung pada Oktober 2025 hingga Maret 2026.

    Manajer PT SAN Gorontalo, Andyka Fernadi Lesmana, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan standar kualitas untuk jagung yang akan diserap oleh pabrik pengolahan di Pulubala. Perusahaan berkomitmen untuk membeli hasil panen petani mitra sesuai dengan mutu dan harga pasar yang berlaku, sebagai bagian dari jaminan dalam sistem kemitraan yang dibangun.

    Sesi materi dari Bayer Indonesia turut memperkenalkan pendekatan Better Life Farming (BLF), yang mencakup penyediaan benih unggul dan produk perlindungan tanaman (crop protection), fasilitasi akses pembiayaan ke lembaga perbankan, serta pengembangan demoplot varietas jagung.

    Di sisi lain, PT SAN melalui Corn Edu Center (CEC) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan GAP dan paska panen serta program Training of Trainers, juga keterjaminan akses input dan pasar.

    Bank BRI Unit Wonosari juga mengambil bagian dengan menyosialisasikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani, yang memberikan peluang pembiayaan hingga 2 ha per petani, lengkap dengan syarat dan mekanisme pengajuan.

  • Skema Baru KUR Pekerja Migran dan Petani Tebu, Cek Bunganya!

    Skema Baru KUR Pekerja Migran dan Petani Tebu, Cek Bunganya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan meluncurkan skema kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu hingga para pekerja migran.

    Pertama, KUR petani tebu. Pemerintah akan memberikan KUR petani tebu dengan plafon hingga Rp500 juta.

    Nantinya, skema KUR petani tebu diberikan kepada petani individual, kelompok, maupun kelompok/individu yang memiliki komitmen pembelian dari pabrik gula, termasuk pabrik gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    Pasalnya, Airlangga menjelaskan, selama ini tanaman tebu sering digunakan melebihi umur sehingga produktivitas dari komoditas ini menurun. Dia berharap, para petani bisa mengakses pembiayaan untuk peremajaan (replanting) tanaman tebu sehingga hasil panen bisa meningkat.

    Dengan begitu, dia menyebut, pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian tebu di Indonesia.

    “Maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Kedua, KUR untuk pekerja migran. Airlangga mengatakan para pekerja migran akan mendapatkan KUR dengan pinjaman senilai Rp100 juta.

    Adapun, KUR ini disiapkan agar para pekerja migran dapat memanfaatkannya sebagai biaya keberangkatan seperti pembuatan dokumen, visa, maupun tiket. Di samping itu, pinjaman KUR ini bisa digunakan untuk biaya pelatihan atau keterampilan sebelum pekerja migran berangkat ke luar negeri.

    “Pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” terangnya.

    Secara keseluruhan, Airlangga mengungkap penyaluran KUR telah mencapai Rp131,84 triliun per Juni 2025, atau sekitar 45% dari target Rp300 triliun di tahun ini.

    Dia menambahkan, 60% penyaluran dialokasikan untuk sektor produksi. Sedangkan program KUR telah menjangkau 1.007.101 debitur baru dan graduasi telah mencapai target 1,1 juta debitur.

  • Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut kebijakan pembiayaan petani tebu melalui program kredit usaha rakyat (KUR) membuka ruang baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan skema KUR terbaru ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani.

    Pasalnya, Amran menyebut bahwa sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta. Namun kini, para petani tebu dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menjelaskan, pabrik gula nantinya bakal dilibatkan sebagai avalis atau penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, jelas dia, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    “Kalau avalis tanpa jaminan, tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” terangnya.

    Menurut Amran, kebijakan ini menjadi respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan para petani tebu. Dia berharap, kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal dengan adanya skema KUR ini.

    Dia juga berharap skema kebijakan KUR petani tebu ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang tengah berlangsung.

    “Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” imbuhnya.

    Adapun, produksi gula nasional 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57% dibandingkan produksi 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Diharapkan, pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Airlangga menjelaskan bahwa skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” ujar kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

  • Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa sudah banyak program pemerintah yang menyasar kelompok kelas menengah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Sri Mulyani tidak menampik bahwa sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah telah ‘turun kasta’ ke kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024. Padahal, selama ini kelas menengah menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Masalahnya, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar pembentuk produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya pada 2024, distribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Oleh sebab itu, pemerintah ingin kembali memperkuat kelas menengah. Sri Mulyani pun memaparkan sejumlah program untuk kelompok kelas menengah.

    “Koperasi Merah Putih, KUR, yang tadi kita diskusikan untuk petani tebu, ini semuanya di level kelas menengah tadi,” ujarnya di rapat kerja dengan Komisi XI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintah seperti hilirisasi industri dan proyek infrastruktur sosial memiliki dampak langsung terhadap pekerja di sektor yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi atau yang berada di segmen kelas menengah.

    Bendahara negara itu turut menyebut program padat karya (labor intensive), seperti perbaikan sekolah dan fasilitas rakyat, juga memberikan efek berantai pada lapangan kerja lokal terutama melalui keterlibatan kontraktor dalam negeri.

    “Kita juga mencoba untuk mendukung program-program Kementerian terkait dalam rangka mempertebal kelas menengah atau me-recover. Kalau mereka mengalami penurunan ke kelompok aspiring middle class, bisa tetap ada di kelas menengah,” tutup Sri Mulyani.

    Waswas Koperasi Merah Putih

    Adapun, program Koperasi Desa Merah Putih mendapat banyak sorotan. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam misalnya, yang meminta agar Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi belajar dari pengalaman di zaman orde baru, di mana sederet KUD dan BUMDes yang mengalami kolaps hingga bangkrut.

    Untuk itu, dia meminta agar 80.000 Kopdes Merah Putih tidak bernasib sama dengan KUD dan BUMDes.

    “Bagaimana Pak Menteri [Budi Arie] bisa memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini bukan monster baru yang menjadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa,” kata Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Koperasi di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia juga mewanti-wanti sederet usaha yang dijalankan Kopdes Merah Putih berpotensi merusak ekosistem yang sudah terbentuk di desa. Terlebih, KopDes Merah Putih juga akan menjalankan usaha seperti menjual sembako, penyalur LPG/BBM bersubsidi, hingga penyalur pupuk.

    Mufti pun mempertanyakan pihak yang bakal bertanggungjawab jika warung maupun toko UMKM di desa gulung tikar di tengah kehadiran Kopdes Merah Putih.

    “Jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah untuk memberdayakan desa, tapi justru membunuh menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa,” ujarnya.

    Di samping itu, Mufti menilai Kopdes Merah Putih akan membebani bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dana desa. Menurutnya, dengan permodalan senilai Rp3 miliar untuk setiap desa atau dengan total Rp240 triliun terhadap 80.000 Kopdes Merah Putih akan mengganggu stabilitas keuangan nasional, jika koperasi ini gagal.

    “Kalau gagal tentu NPL [non-performing loan/kredit bermasalah] perbankan akan bisa terancam, yang tentu akan mengganggu stabilitas keuangan nasional,” terangnya.

    Dia kembali mempertanyakan penggunaan dana desa sebagai jaminan jika kredit tersebut macet. Menurutnya, hal tersebut akan mengganggu infrastruktur di desa.

    “Kalau dana desa disita bank lalu, siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa, siapa yang akan bangun jembatan desa, siapa yang bangun sekolah-sekolah di desa. Jangan sampai yang menjadi korban adalah rakyat, desa, perbankan BUMN,” pungkasnya.

    Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pola pengelolaan dan pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam membentuk 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih berpotensi memiliki sederet permasalahan.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut, masalah pertama adalah dari sisi bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ajib menjelaskan bahwa sektor perbankan adalah industri keuangan dengan regulasi yang tinggi (high regulated).

    Pasalnya, lanjut dia, seluruh aktivitas di sektor perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dia mengkhawatirkan syarat formal kredit berupa character, capacity, capital, collateral dan condition (5C) akan sulit dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih.

    “Kalau program ini dibuat mandatory, bank Himbara akan kesulitan secara teknis perbankan,” ujar Ajib dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

    Bahkan, Ajib menyebut, bank Himbara juga akan kesulitan dalam menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) melalui Kopdes Merah Putih.

    “Cenderung akan terhambat kondisi para debitur di masyarakat yang sedang marak terbelit masalah pinjaman online [pinjol] dan lain-lain, yang membuat SLIK OJK juga menjadi kendala. Pemerintah harus membuat peraturan terobosan untuk mengatasi hal ini,” tuturnya.

    Potensi masalah yang kedua adalah dalam konteks keuangan negara. Dia menyebut, ketika opsi pembiayaan Kopdes Merah Putih diambil dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik berasal dari dana desa maupun lainnya, maka koperasi akan berpotensi menjadi objek pemeriksaan dan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    Untuk itu, Ajib menuturkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif. Adapun, potensi masalah ketiga adalah para pengelola koperasi.

    Ajib mewanti-wanti dengan sumber daya yang ada dan literasi keuangan yang cenderung masih rendah, Kopdes Merah Putih akan menghadapi masalah yang cukup serius jika tidak bisa mengelola sesuai prinsip-prinsip dan standar pengelolaan keuangan negara.

    Dia menuturkan bahwa indikasi tentang pengelolaan yang belum profesional tercermin dari International Cooperative Alliance (ICA) pada 2023 yang menunjukkan tidak ada satu pun koperasi Indonesia masuk jajaran 300 koperasi dunia.

    Padahal, sambung dia, Indonesia adalah negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, yakni mencapai lebih dari 130.000 koperasi.

  • Catat! Skema Baru KUR Petani Tebu, Pekerja Migran hingga Perumahan

    Catat! Skema Baru KUR Petani Tebu, Pekerja Migran hingga Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan sejumlah skema kredit usaha rakyat (KUR) tambahan yang diperuntukkan bagi petani tebu, pekerja migran, hingga perumahan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Dia berharap pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Adapun, skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Pemerintah juga akan memberikan fasilitas KUR perumahan dengan plafon maksimal Rp5 miliar, terutama bagi kontraktor yang tergolong sebagai UMKM.

    Airlangga menjelaskan, dengan plafon pembiayaan hingga Rp5 miliar, maka kontraktor UMKM bisa membangun sekitar 38–40 unit rumah tipe 36. Sementara itu, jangka waktu pinjaman bisa hingga 4–5 tahun.

    “Itu [KUR perumahan] diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM, yaitu modal sampai Rp5 miliar,” terangnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, pemerintah juga memberikan KUR perorangan untuk renovasi rumah atau usaha senilai Rp13 triliun.

    “Untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kami akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun,” tuturnya.

    Nantinya, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa subsidi bunga untuk kontraktor UMKM dengan bunga fix sebesar 5%.

    Ini artinya, jika perbankan memberikan bunga sebesar 11%, maka kontraktor UMKM hanya membayar bunga 6%. Namun, pemberian bunga ini mengikuti kebijakan masing-masing perbankan, baik itu Himbara maupun swasta.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan KUR untuk pekerja migran tanpa jaminan senilai Rp100 juta, yang diharapkan para pekerja migran memiliki ongkos pergi maupun pelatihan.

    Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kebijakan KUR petani tebu ini membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.

    Amran mengatakan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya 500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menuturkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, nantinya pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    Adapun, Amran berharap kebijakan ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” pungkasnya.

  • Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (3/7).

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR

    Sri Mulyani pastikan APBN siap diandalkan untuk program KUR

    APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Sri Mulyani diketahui turut menghadiri rapat koordinasi Kabinet Merah Putih terkait evaluasi penyaluran KUR serta usulan perbaikan program.

    “APBN akan terus diandalkan sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat, juga menjadi alat dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional yang berdampak nyata,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Adapun usulan perbaikan itu khususnya terkait dengan sektor-sektor yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, contohnya KUR bagi petani tebu rakyat untuk mendorong swasembada gula.

    Kemudian, skema KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program 3 juta rumah, evaluasi kredit alat dan mesin pertanian, serta KUR bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Selain membahas KUR, Sri Mulyani menuturkan rapat juga mengevaluasi penyaluran stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

    Sejumlah program dalam paket stimulus fiskal dikatakan telah terealisasi dengan baik seperti diskon transportasi, diskon tarif tol, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Beberapa program masih terus berlanjut realisasinya hingga Juli 2025 seperti penebalan bantuan sosial dan bantuan subsidi upah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci program KUR untuk tebu rakyat diberikan fasilitas pinjaman sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individu maupun kelompok.

    Untuk KUR perumahan, plafon kredit dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Sedangkan untuk PMI diberikan akses KUR tanpa pinjaman sebesar Rp100 juta. KUR ini bisa digunakan untuk proses keberangkatan atau pelatihan bagi tenaga kerja migran.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan kebijakan baru penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    KUR perumahan itu nantinya bakal diberikan untuk pengembang kecil dan menengah atau UMKM hingga masyarakat perorangan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    Meski telah resmi ditetapkan, penyaluran KUR untuk sektor perumahan masih akan menunggu aturan turunan yang bakal dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam penjelasannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa regulasi tersebut bakal dikebut rampung pada bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Adapun, peluncuran KUR untuk sektor perumahan ini menyusul komitmen Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani yang mengaku telah memberikan instruksi kepada Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) agar dapat menyalurkan KUR pada sektor perumahan.

    Daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

    “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara,” jelas Rosan.

    Berikut kebijakan baru KUR Perumahan:

    1. KUR untuk UMKM

    KUR perumahan untuk pengembang UMKM diberikan guna mendorong laju suplai penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah.

    Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyediakan plafon pembiayaan KUR perumahan bagi pengembang UMKM senilai Rp117 triliun.

    “Sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, pengembang hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%.

    “Pemerintah memberikan fix subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan contohnya [bunga kredit] 11% maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%. Tapi kalau dia kasih [bunga kredit] 12% dia bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing,” tambahnya.

    2. KUR untuk Renovasi Rumah

    Tidak hanya memberikan dukungan KUR untuk pengembang, akses pembiayaan tersebut juga bakal dialirkan kepada masyarakat umum.

    Dalam penjelasan Airlangga, pemerintah menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.

    Tak berbeda dengan KUR yang diberikan pada pengembang, masyarakat umum yang mengakses KUR perumahan juga bakal mendapat subsidi bunga sebesar 5% dari pemerintah.

    Dengan demikian, masyarakat dapat mencicil pokok dengan bunga di kisaran 6% hingga 7%.