Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Wementan Sudaryono tegaskan praktik pupuk palsu diberantas

    Wementan Sudaryono tegaskan praktik pupuk palsu diberantas

    ini bukan hanya menipu soal kandungan nutrisi, tetapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemalsuan pupuk merugikan petani dan mengganggu ketahanan pangan, sehingga harus diberantas melalui pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh.

    “Memalsukan pupuk itu zalim. Sangat zalim! Karena ini bukan hanya menipu soal kandungan nutrisi, tetapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim,” kata Wamentan Sudaryono di Jakarta, Kamis.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan tindakan tersebut harus diberantas hingga ke akarnya karena berdampak serius terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

    “Jahat terhadap orang susah itu kejahatan kemanusiaan. Di era Presiden Prabowo, hal seperti ini tidak akan dibiarkan,” lanjutnya.

    Wamentan menekankan kerugian akibat pemalsuan pupuk sangat besar. Menurut dia, kerugian tersebut akan menjadi beban para petani, bahkan program prioritas Presiden Prabowo, yakni swasembada pangan.

    “Jika ada ribuan atau bahkan jutaan petani yang menjadi korban, kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah dan mengancam ketahanan pangan kita,” tambahnya.

    Wamentan Sudaryono yang juga merupakan anak seorang petani ini juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah proaktif menindaklanjuti kasus-kasus pemalsuan pupuk.

    “Terima kasih jajaran Polri sudah menindaklanjuti. Ini adalah langkah krusial untuk melindungi petani dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran akan pupuk palsu,” bebernya.

    Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas praktik pemalsuan pupuk demi terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern.

    “Demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Wamentan.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya menemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran dan menyebabkan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

    Amran menyebutkan pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga jika gagal panen, mereka bisa bangkrut akibat ulah pelaku kejahatan pupuk.

    “Bayangkan kalau pupuk palsu, itu kerugian petani baru kita temukan lima pupuk palsu, (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun, tapi bukan Rp3,2 triliunnya, petani langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Mentan di Makassar, Sabtu (12/7).

    Meskipun belum menjelaskan secara rinci lokasi dan jenis pupuk yang ditemukan, Mentan menegaskan akan menindak tegas pelaku pemalsuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberi toleransi.

    Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang tega menipu petani dengan menjual pupuk palsu, menyebut tindakan itu tidak etis dan harus segera dibersihkan dari sektor pertanian Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Tapera pastikan KUR perumahan untuk pacu program tiga juta rumah

    BP Tapera pastikan KUR perumahan untuk pacu program tiga juta rumah

    BP Tapera sedang ada proses penjaringan masukan dengan stakeholder, terutama dari pengembang skala kecil, menengah besar…,

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program kredit usaha rakyat (KUR) perumahan diinisiasi untuk meningkatkan produktivitas dan memacu kemampuan para pengembang untuk mempercepat program tiga juta rumah.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Kamis menyampaikan, KUR perumahan sudah ditunggu-tunggu oleh para pengusaha di industri perumahan. Hal tersebut dikarenakan program ini dinilai mampu meningkatkan kapasitas produksi karena membantu dari sisi liquiditas pendanaan.

    “Supaya pengembang itu semakin punya kemampuan untuk mempercepat kapasitas produksinya. Ekosistem pendukung perumahan, seperti toko bangunan, industri bahan bangunan, besi, batu bata, genteng, dan sebagainya, itu juga semakin bisa mempunyai kemampuan dari sisi likuiditas untuk mendukung percepatan program tiga juta rumah,” katanya.

    Dikatakan dia, dengan memberikan kemudahan dan biaya produksi yang murah dalam membuat rumah subsidi, ini diyakini dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian.

    “Kalau dari sisi produksinya bisa diafirmasi dengan pembiayaan yang murah, deliver ke end user-nya, MBR-nya, juga akan bisa menjangkau affordability dari MBR,” kata dia.

    Lebih lanjut, Heru menyampaikan saat ini pihaknya masih berproses melakukan penjaringan masukan dari berbagai pihak terkait KUR perumahan. Hal tersebut dilakukan agar ketika kebijakan itu dijalankan dapat memberikan dampak terhadap ekonomi secara luas.

    “BP Tapera sedang ada proses penjaringan masukan dengan stakeholder, terutama dari pengembang skala kecil, menengah besar. Kira-kira masukanya seperti apa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyerapan nantinya,” ujar Heru.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menyatakan, pihaknya saat ini tengah mengkaji kriteria pengembang yang bisa memperoleh akses ke program KUR perumahan.

    “Sekarang dengan semua asosiasi stakeholder kita bicarakan, kriteria-kriterianya bagaimana tentu yang sesuai dengan ketentuan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, regulasi yang mengatur skema KUR perumahan ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.

    “Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya sudah dikeluarkan peraturannya,” kata Menteri Ara ditemui usai melakukan pembahasan dengan Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (14/7).

    Disampaikan, dirinya terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait dalam implementasi program KUR perumahan, mulai dari pengembang, penjual bahan bangunan, hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Danantara.

    Hal tersebut agar program yang dijalankan memberikan dampak ekonomi berganda yang memacu daya saing skala usaha di sektor infrastruktur.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wacana KUR 3% untuk Peternak Sapi Butuh Kemudahan Akses

    Wacana KUR 3% untuk Peternak Sapi Butuh Kemudahan Akses

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penerapan kredit usaha rakyat (KUR) bagi peternak sapi sebesar 3% per tahun menjadi angin segar di sektor peternakan dalam negeri.

    Hanya saja, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengharapkan agar persyaratan untuk mendapatkan KUR 3% yang menjadi usulan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) itu nantinya tidak menyulitkan para peternak lokal.

    “Masalah utama peternak, baik sapi pedaging maupun perah adalah kepemilikan yang 2—3 ekor dan hanya sebagai usaha sambilan. Mereka akan sulit mengakses KUR kalau dipersyaratkan kelayakan usaha dan lainnya,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Hingga saat ini, Khudori menyebut bahwa lebih dari 90% produksi daging sapi berasal dari peternak kecil. Idealnya, kata dia, peternak kecil berkelompok dan dikelola oleh manajemen yang profesional.

    Menurut dia, pengelolaan berkelompok memungkinkan kelayakan usaha dan membuka peluang akses KUR untuk memperbesar jumlah ternak termasuk meningkatkan produktivitas. “Penting buat pemerintah untuk mendorong peternak berkelompok,” ujarnya.

    Selain itu, Khdori juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan pendampingan intensif, mulai dari budidaya sampai akses ke pasar.

    Dalam catatan Bisnis, Ditjen PKH Kementan tengah mendorong agar peternak sapi bisa mendapatkan KUR dengan bunga rendah 3% per tahun. Cara ini diharapkan dapat menarik minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Ditjen PKH dalam surat yang ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementan.

    “Tentu kami sudah bersurat juga ke Pak Sekjen untuk meminta ada KUR khusus untuk budidaya sapi ini sehingga nanti bunganya ya diharapkan bisa 3%,” kata Agung kepada awak media di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Saat ini, peternak sapi hanya bisa mengakses KUR reguler dengan suku bunga 6% per tahun. Menurut dia, jika peternak sapi bisa mendapat KUR 3% per tahun, bakal makin banyak peternak yang tertarik untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Ditjen PKH Kementan juga mengusulkan grace period atau masa tenggang 1 tahun tanpa bayar cicilan bagi para peternak sapi, mengingat sapi yang dibudidayakan baru melahirkan setelah setahun. Artinya, peternak baru bisa menghasilkan pendapatan dari anak sapi setelah setahun.

    “Kemudian grace period-nya bisa 1 tahun. Karena kan baru punya anaknya setahun setelah lahir gitu ya. Nah ini kita minta untuk diadakan KUR khusus,” jelasnya.

  • Wacana KUR 3% Jadi Angin Segar Bagi Peternak Sapi

    Wacana KUR 3% Jadi Angin Segar Bagi Peternak Sapi

    Bisnis.com, JAKARTA – Usulan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) agar peternak sapi bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah 3% per tahun menjadi angin segar bagi para peternak. 

    Ketua Umum Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) Agus Warsito menyampaikan, selama ini pembiayaan kerap menjadi masalah utama peternak dalam memperluas usahanya. 

    “Pembiayaan menjadi vital karena peternak ini butuh sumber dana untuk membeli sapi,” kata Agus kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

    Meski pemerintah telah meluncurkan KUR khusus bagi peternak dengan bunga 6% per tahun hal ini tidak cukup membantu para peternak lokal. Apalagi, tenornya dinilai pendek yakni hanya 5 tahun dan tanpa grace period atau masa tenggang.

    Saat ini tidak banyak peternak sapi yang mengakses KUR 6% per tahun itu. Hanya peternak sapi menengah yang mampu mengakses fasilitas tersebut.

    “Itu hanya peternak tertentu yang mampu. Peternak-peternak gurem, kecil nggak mampu. Mereka ngambil itu malah tambah miskin nanti,” ungkapnya. 

    Seiring adanya usulan KUR 3% per tahun bagi para peternak sapi, hal tersebut lantas menjadi kabar gembira bagi asosiasi. Dengan suku bunga yang menarik ini, Agus meyakini banyak peternak sapi yang akan menggunakan KUR untuk meningkatkan usaha peternakannya.

    “Yang paling tepat ya ini ketika diusulkan KUR diturunkan untuk peternakan 3%, itu luar biasa. Kita tunggu-tunggu betul,” ujarnya.

    Pihaknya juga mengharapkan agar usulan KUR 3% itu dilengkapi dengan masa tenor 7 tahun dan grace period selama 1 tahun. 

    Menurutnya, seiring dengan meningkatnya minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya berkat adanya KUR 3% ini, target pemerintah untuk mendatangkan 150.000-200.000 ekor sapi indukan tahun ini sangat mungkin terwujud.

    Tentunya, wacana KUR 3% juga perlu ditanggapi dengan cepat oleh pihak perbankan agar target mendatangkan hingga 200.000 ekor sapi indukan tersebut dapat tercapai.

    “Di koperasi kita ya, yang ngajukan itu ada tidak kurang dari 2.000 peternak yang mana target kita, kita datangkan sampai angka 4.500 ekor sapi perah. Tapi kendalanya kadang ada di banknya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Ditjen PKH Kementan tengah mendorong agar peternak sapi bisa mendapatkan KUR dengan bunga rendah 3% per tahun. Cara ini diharapkan dapat menarik minat peternak untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan Ditjen PKH dalam surat yang ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementan.

    “Tentu kami sudah bersurat juga ke Pak Sekjen untuk meminta ada KUR khusus untuk budidaya sapi ini sehingga nanti bunganya ya diharapkan bisa 3%,” kata Agung kepada awak media di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

    Saat ini, peternak sapi hanya bisa mengakses KUR reguler dengan suku bunga 6% per tahun. Menurutnya, jika peternak sapi bisa mendapat KUR 3% per tahun, semakin banyak peternak yang tertarik untuk menambah jumlah ternak sapinya.

    Ditjen PKH Kementan juga mengusulkan grace period atau masa tenggang 1 tahun tanpa bayar cicilan bagi para peternak sapi, mengingat sapi yang dibudidayakan baru melahirkan setelah setahun. Artinya, peternak baru bisa menghasilkan pendapatan dari anak sapi setelah setahun.

    “Kemudian grace periodnya bisa 1 tahun. Karena kan baru punya anaknya setahun setelah lahir gitu ya. Nah ini kita minta untuk diadakan KUR khusus,” jelasnya. 

    Untuk diketahui, pemerintah menargetkan mendatangkan 1 juta ekor sapi hidup ke Indonesia dalam lima tahun ke depan. Hal itu dilakukan guna mengurangi impor sekaligus mewujudkan swasembada susu dan daging di 2029.

    Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan sektor swasta untuk merealisasikan target tersebut. Khusus tahun ini, pemerintah berencana mendatangkan sekitar 150.000-200.000 ekor sapi indukan.

    Hingga Juli 2025, Agung mencatat sebanyak 25.097 ekor sapi indukan telah masuk ke Indonesia. Sapi-sapi ini didatangkan oleh sekitar 100-an perusahaan swasta yang telah menyatakan komitmennya untuk mendatangkan sapi indukan ke Tanah Air.

    Perusahaan itu diantaranya Greenfields dan PT Global Dairi Alami (GDA), termasuk feedloter. Pemerintah juga mendorong para importir bahan baku susu untuk berpartisipasi mendatangkan sapi hidup melalui joint shipment.

    “Saya sampaikan saat ini realisasinya baru 25.097 ekor [sapi indukan],” ungkapnya.

  • Cara Cek Status Pengajuan KUR Secara Online dan Cepat

    Cara Cek Status Pengajuan KUR Secara Online dan Cepat

    Jakarta –

    Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga kini masih menjadi salah satu solusi terbaik bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal dengan bunga rendah.

    Seiring dengan perkembangan teknologi, nasabah kini tidak perlu repot lagi datang langsung ke kantor cabang bank untuk mengetahui status pengajuan KUR. Sebab semuanya kini bisa dilakukan secara online.

    Misalkan saja untuk salah satu bank BUMN yang kerap memberikan KUR untuk UMKM, BRI, telah menyediakan layanan digital yang memungkinkan calon debitur mengecek status pengajuan mereka secara online dengan mudah dan cepat.

    Cara Cek Status Pengajuan Pinjaman KUR

    Dalam situs resmi BRI, secara umum penyaluran KUR bank BUMN yang satu ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil. Kedua jenis KUR BRI ini memiliki plafond atau batas maksimal pinjaman yang berbeda.

    Namun saat pengajuan KUR dilakukan, bank tidak serta merta langsung menerima permintaan kredit yang bersangkutan. Karena itu penting juga bagi calon debitur untuk secara berkala mengecek status pengajuan KUR mereka.

    Melansir situs resmi falkutas Hukum UMSU, berikut langkah-langkah cek status pengajuan pinjaman KUR BRI

    1. Kunjungi Situs Resmi BRI

    Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses situs resmi BRI melalui browser di perangkat HP atau laptop. Situs yang dapat dikunjungi untuk mengecek status pengajuan KUR BRI adalah https://kur.bri.co.id. Pastikan perangkat yang digunakan terhubung dengan internet yang stabil agar proses berjalan lancar.

    2. Login ke Akun Pengajuan KUR

    Jika sebelumnya sudah mengajukan KUR secara online, silakan login menggunakan akun yang telah dibuat. Masukkan alamat email dan kata sandi yang digunakan saat pendaftaran. Jika belum memiliki akun, pastikan untuk mendaftar terlebih dahulu agar dapat mengakses status pengajuan.

    Setelah berhasil masuk ke akun, cari dan pilih menu “Cek Status Pengajuan” atau “Status Aplikasi KUR.” Pada halaman ini, sistem akan menampilkan informasi mengenai proses pengajuan KUR yang sedang berlangsung.

    4. Masukkan Nomor Referensi Pengajuan

    Jika diminta, masukkan nomor referensi atau nomor aplikasi yang diperoleh saat melakukan pengajuan KUR. Nomor ini biasanya dikirim melalui email atau SMS setelah pengajuan berhasil dilakukan. Pastikan memasukkan nomor yang benar agar data dapat ditampilkan dengan akurat.

    5. Lihat Status Pengajuan

    Setelah semua data dimasukkan dengan benar, sistem akan menampilkan status terkini dari pengajuan KUR. Misalkan saja pengajuan KUR masih dalam proses, ada kekurangan dokumen dalam pengajuan, atau pengajuan KUR sudah diterima/ditolak.

    Cara Cek Tagihan Cicilan KUR

    Jika pengajuan kredit kamu diterima, jangan lupa untuk bayar cicilan KUR secara berkala sebelum jatuh tempo. Agar tidak lupa bayar, ada beberapa cara bagi nasabah untuk cek tagihan cicilan KUR-nya.

    Melansir situs resmi penyedia layanan keuangan digital, gopay, berikut beberapa cara cek tagihan cicilan KUR:

    1. Cara Cek Tagihan BRI KUR Secara dari ATM BRI

    – Masukkan kartu dan ketik PIN ATM BRI.
    – Pilih menu Transaksi Lain dan tekan Pembayaran.
    – Klik Angsuran Pinjaman dan masukkan nomor kontrak BRI KUR.
    – Tekan Benar dan berhasil! Tagihan kamu akan segera muncul di layar mesin ATM.

    2. Cara Cek Tagihan BRI KUR Secara dari Kantor Cabang BRI

    – Kunjungi kantor cabang BRI dan informasikan bahwa ingin cek tagihan BRI KUR.
    – Setelah dipanggil, kamu bisa memberikan nomor kontrak BRI KUR.
    – Tagihan kamu akan dicek oleh teller dan akan diinformasikan dengan detail beserta jatuh temponya.

    3. Cara Cek Tagihan BRI KUR Secara Online

    – Buka aplikasi BRImo dan login dengan username atau sidik jari yang terdaftar.
    – Pada halaman utama, pilih menu Lainnya dan klik Produk BRI.
    – Pilih menu Pinjaman BRI dan akan langsung muncul sisa pinjaman secara otomatis.
    – Klik Detail untuk melihat rincian pinjaman, tanggal realisasi, dan masa jatuh tempo pinjaman.

    Tonton juga video “Maruarar Percepat Aturan KUR Perumahan, Ditargetkan Terbit Juli 2025” di sini:

    (igo/fdl)

  • Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemerintah memperbaiki berbagai regulasi yang ada demi mewujudkan swasembada gula.

    Mentan mengungkapkan terdapat beberapa regulasi yang disetujui atas usulan seluruh petani Indonesia, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya flat hanya 6 persen per tahun, lalu ada pula alokasi dana besar untuk mendukung sektor perkebunan tebu nasional. Pemerintah juga memberikan subsidi bibit cepat tanam Rp200 miliar dari Kementan untuk petani yang menanam baru.

    “Baru saja kami terima revisi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk (petani) plasma. Tadi sudah tanda tangan dan dikirim ke Presiden, Menteri Keuangan, dan Mensesneg. Doakan kalau itu terjadi, tebu dan gula bisa meningkat cepat,” katanya saat di Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Pihaknya juga menekankan untuk meningkatkan produksi eksponensial. Saat zaman penjajahan, produksi gula Indonesia terbesar nomor dua di dunia, dengan produktivitasnya mencapai 14 ton per hektare. Namun, setelah merdeka, angka tersebut justru menurun menjadi hanya 4 ton per hektare.

    Dirinya menyebut berbagai tantangan dihadapi mulai dari sisi regulasi, budi daya, dan lainnya. Pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan.

    “Semoga tiga tahun ke depan paling lambat empat tahun kita bisa swasembada. Dengan begitu bisa menghemat devisa sebesar Rp50 triliun, itu dari gula. Untuk white sugar atau gula putih tahun depan sudah target swasembada,” kata dia.

    Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyambut baik program dari Menteri Pertanian terkait upaya swasembada gula nasional.

    Dirinya mengungkapkan pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat.

    Menurutnya, target swasembada gula bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Saya yakin dan optimistis kalau Indonesia bisa kembali berjaya sebagai negara penghasil gula. Di Kota Kediri ada dua pabrik gula yang masih produksi hingga saat ini,” kata dia.

    Dalam kunjungannya ke Kediri, selain ke pabrik gula Pesantren Baru, Menteri Pertanian juga meninjau langsung area perkebunan tebu di wilayah Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

    Mentan melakukan pengecekan lapangan dan juga berdiskusi langsung dengan para petani tebu.

    Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Plt Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, Dirjen Bulog Ahmad Rizal Ramdani, Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Djoko Prihadi, dan berbagai tamu undangan lainnya. 

    Sumber : Antara

  • Kementerian UMKM sebut realisasi KUR Juni 2025 capai Rp133 triliun

    Kementerian UMKM sebut realisasi KUR Juni 2025 capai Rp133 triliun

    Alhamdulillah, penyaluran KUR hingga Juni tahun ini sudah mencapai Rp133 triliun kepada dua juta UMKM.

    Pangkalpinang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik menyebutkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2025 sudah mencapai Rp133 triliun, guna memperkuat perekonomian nasional.

    “Alhamdulillah, penyaluran KUR hingga Juni tahun ini sudah mencapai Rp133 triliun kepada dua juta UMKM,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Republik Riza Damanik, di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Rabu.

    Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri UMKM menargetkan alokasi KUR tahun ini sebesar Rp300 triliun untuk membantu permodalan murah dan inklusif bagi 2,34 juta debitur atau UMKM se-Indonesia.

    “UMKM-UMKM ini nantinya akan bergabung ke dalam Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat perekonomian nasional,” ujarnya.

    Dia menyatakan dalam memperkuat UMKM ini, Kementerian UMKM juga telah melakukan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro kecil menengah dan produktivitasnya.

    “Peningkatan SDM ini dilakukan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan berbasis kompetensi, standardisasi produk serta pendampingan sertifikasi halal dan izin edar,” katanya lagi.

    Selain itu, peningkatan akses pasar domestik dan ekspor Kementerian UMKM bersama lintas sektoral mendorong pembentukan klasterisasi pengusaha UMKM di daerah termasuk Bangka Belitung.

    “Semua langkah ini tidak akan berhasil tanpa sinergi yang nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan perguruan tinggi asosiasi bisnis hingga komunitas makro,” katanya pula.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendanaan Kopdes Merah Putih Digulirkan Usai Peluncuran

    Pendanaan Kopdes Merah Putih Digulirkan Usai Peluncuran

    JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pendanaan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bisa mulai digulirkan setelah peluncuran secara resmi pada 21 Juli mendatang.

    Sekadar informasi, Kopdes Merah Putih memasuki tahapan akhir persiapan peluncuran. Rencananya, peluncuran akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 Juli 2025, dan terpusat di Klaten, Jawa Tengah.

    Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih ini juga mengatakan pembiayaan awal Kopdes akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi.

    Suku bunga yang dikenakan sebesar 6 persen, dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi. Pemerintah juga mengusulkan grace period selama 6 bulan guna memberi ruang adaptasi koperasi dalam tahap awal operasional.

    “InsyaAllah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, Kopdes Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” ujar Ferry di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa, 15 Juli.

    Ferry memastikan struktur kelembagaan koperasi sudah hampir rampung. Hingga pertengahan Juli, sebanyak 81.147 musyawarah desa khusus telah dilakukan, dengan 78.271 unit Kopdes (96,45 persen) telah mendapatkan pengesahan badan hukum.

    Terkait dengan skema pembiayaan Kopdes/Kel ini, Ferry menjelaskan bahwa nantinya akan melibatkan kerja sama tiga pihak yaitu koperasi itu sendiri, distributor atau supplier, dan bank penyalur.

    Nantinya, kata Ferry, Kopdes akan mengajukan pembiayaan kepada Bank Himbara ataupun BSI sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari perbankan akan melakukan peninjauan kelayakan usaha untuk menentukan jumlah pembiayaan yang disetujui.

    Kemudian terkait dengan 103 percontohan atau mockup Kopdes Merah Putih, dipastikan seluruhnya telah siap baik secara ekosistem bisnisnya maupun dari skema pembiayaannya.

    “Pada Oktober nanti, 103 percontohan ini akan menjadi model operasional. Target kami pada 28 Oktober, seluruh koperasi sudah benar-benar berjalan,” kata Ferry.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan Kopdes harus mengantongi perencanaan yang matang. Setelah itu, Himbara akan mengucurkan pinjaman dengan plafon Rp3 miliar.

    “Nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara. Pinjaman, plafon pinjaman. Tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN,” katanya dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin, 7 Juli.

    Zulhas sapaan akrabnya bilang Kopdes Merah Putih harus memiliki lini bisnis yang jelas terlebih dahulu. Sehingga ketika permodalan masuk, nantinya dapat mendukung koperasi tumbuh dan berkembang.

    “Kopdes ini kita bentuk dengan cara yang benar, kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada, baru pembiayanya (masuk) nanti Rp3 miliar pinjaman,” jelasnya.

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara