Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tak Cuma Petani, Prabowo Hapus Utang KUR UMKM Terdampak Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan rencana penghapusan utang atau pemutihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur yang terdampak bencana alam di Sumatra tidak hanya menyasar petani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan bahwa fasilitas relaksasi kredit macet itu berlaku bagi seluruh pelaku UMKM penerima KUR di wilayah terdampak, bukan hanya debitur di sektor pertanian.

“Ya pokoknya [penerima manfaat] di daerah terdampak kepada bencana. [Untuk] Seluruh penerima KUR, UMKM di sana,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Terkait mekanisme pembiayaan pemutihan utang tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa beban finansialnya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara spesifik, pemerintah akan mengalkulasi alokasi dana dari pos total subsidi bunga KUR yang telah dianggarkan.

“Nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Kan dihitung nanti dari situ berapa. Dan ini kan sifatnya jangka panjang program setahun ke depan, setahun kedua, dan sebagainya,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini masih belum merilis angka pasti mengenai jumlah debitur maupun total nilai outstanding kredit yang akan dihapusbukukan. Airlangga menyebut pihaknya masih terus memonitor data di lapangan mengingat proses pendataan korban dan dampak kerusakan masih berjalan.

Pembagian Tiga Zona

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

“Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Langkah tersebut, sambungnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Hanya saja, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

“Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.

13/12/2025 11:24
Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Khusus Debitur KUR dan Pekerja Korban Bencana

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah tengah merampungkan paket kebijakan khusus untuk mengurangi beban debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pekerja yang terdampak bencana di sejumlah daerah.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan arahan Presiden menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi melalui sejumlah skema dukungan.

Airlangga menyampaikan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah yang menyasar debitur KUR dalam kondisi force majeure.

“Arahan Bapak Presiden, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus untuk beban daripada debitur KUR dalam kondisi force major, mulai dari restrukturisasi, percepatan pemulihan daerah bencana dengan penyaluran KUR baru di tahun 2026, kemudian opsi pelunasan kewajiban atau bagi debitur kur tertentu,” ujar Airlangga dalam acara Kegiatan HUT AEI ke-37 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk kelompok pekerja yang kehilangan penghasilan akibat bencana.

“Selanjutnya, kepada kelompok pekerja terdampak bencana, juga pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan penghapusbukuan, penghapus tagihan, denda iuran BPJS Naker bagi pemberi kerja yang mengalami serta kemudahan untuk pembayaran atau pelayanan klaim JHT, JKM, JKK, dan JP,” jelas Airlangga.

Berdasarkan data pemerintah, dari 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, sekitar 141.000 debitur dengan baki debet sekitar Rp7,8 triliun diperkirakan terdampak. Lebih dari 63.000 debitur berada di sektor pertanian dengan baki debet senilai Rp 3,57 triliun.

Airlangga juga menegaskan pemerintah akan segera merampungkan regulasi KUR khusus wilayah bencana, termasuk penghapusbukuan dan skema bunga lebih rendah. Pemerintah bersama OJK menyiapkan aturan untuk mencegah lonjakan klaim penjaminan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di daerah terdampak.

Ia memastikan seluruh kebijakan ini akan dijalankan setelah masa tanggap darurat dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak selesai. Pemerintah menargetkan pengumuman paket kebijakan khusus tersebut dalam beberapa hari ke depan.

12/12/2025 13:02
BSI Tunggu Arahan OJK soal Hapus KUR Petani di Aceh-Sumatera

Jakarta –

Pemerintah bakal melakukan hapus buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Saat ini, pemerintah dan perbankan penyalur KUR masih mendata jumlah penerima yang terdampak bencana.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS atau BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengaku tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penghapusbukuan KUR petani. Koordinasi ini menjadi bagian dari pendataan kesanggupan nasabah penerima KUR yang terdampak bencana.

“Kita lagi koordinasi dengan OJK juga. Karena kan kita sedang mendata seberapa banyak yang terdampak parah, seberapa banyak yang masih bisa. Pokoknya nanti kita data dulu, dan koordinasi pasti dengan OJK pasti,” ungkap Anggoro kepada wartawan di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Di sisi lain, Anggoro tak menampik dampak bencana terhadap kenaikan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit macet BSI. Namun, tingkat dampaknya masih dihitung lebih lanjut, terutama di Aceh.

“Kalau berdampak, tentu pasti akan berdampak. Karena masyarakat ada yang kesulitan untuk menunaikan kewajibannya. Tetapi berapa besar dampaknya? Itu nanti masih kita hitung. Terutama untuk Aceh, ya. Karena kan BSI dominan di Aceh,” jelasnya.

Anggoro menambahkan, restrukturisasi KUR ini masih menunggu skema dari OJK. Sementara saat ini, BSI masih terus berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah daerah terkait skema hapus buku tersebut.

“Jadi di awal antara pemerintah daerah, kita, dan OJK pasti akan berkoordinasi. Regulasinya kan nanti OJK yang akan menentukan. Seperti apa bentuk programnya,” ujar dia.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penghapusbukuan KUR petani saat meninjau pengerjaan jembatan bailey di Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025). Ia pun meminta petani tak perlu khawatir.

“Utang-utang KUR. Karena ini keadaan alam. Kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ucap Prabowo dikutip dari detiknews.

Demi menjaga ketahanan pangan di lokasi bencana, Prabowo menyebut pemerintah akan terus memberikan bantuan pangan dari berbagai wilayah memiliki ketersediaan pangan yang melimpah. “Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan-cadangan masih cukup banyak,” katanya.

Sebelumnya OJK juga sempat menyebut tengah mengkaji penetapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan kemungkinan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.

Dalam ketentuan tersebut, keringanan kredit dapat diberikan oleh perbankan dan perusahaan pembiayaan pada debitur di wilayah terdampak. “Kami lihat nanti, kami lihat nanti kemungkinan-kemungkinannya di dalam POJK 19 Tahun 2022 sendiri ada berbagai kebijakan yang bisa diberikan dan tentu dilaksanakan oleh dalam hal ini perbankan terkait atau dalam kaitan dengan industri pembiayaan multifinance. Nanti kami akan lihat secara lengkapnya,” ungkap Mahendra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Lihat juga Video: Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir di Aceh: Ini Force Majeure

(kil/kil)

10/12/2025 12:15
Pejuang KPR Catat, Ini 11 Fasilitas yang Diberikan Pemerintah agar Lebih Mudah dan Murah Punya Rumah

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan 11 fasilitas yang telah direalisasikan pemerintah untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah dalam satu tahun masa jabatannya di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Fasilitas tersebut utamanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias kelompok pejuang kredit pemilikan rumah (KPR).

Dalam pemaparannya pada 40 Bisnis Indonesia Grup (BIG) Conference di Jakarta, Senin (8/12/2025), Ara menyebut sejumlah program prioritas. “Pertama ada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujarnya.

Pemerintah juga mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari sebelumnya 45 hari menjadi 10 hari. Kepastian lanjutan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah hingga Rp2 miliar turut menjadi bagian dari paket kemudahan tersebut.

Selain itu, Bank Indonesia melonggarkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen. Ara menjelaskan bahwa pelonggaran itu memberi ruang lebih besar bagi perbankan menyalurkan pembiayaan perumahan. “Daripada uangnya [GWM] ada di bank, ditetapkan jadi 4% sehingga bisa untuk sektor perumahan. Akibatnya kuota FLPP naik jadi 350.000, ini sejarah,” ujarnya.

Selain insentif fiskal dan kebijakan moneter, pemerintah menggandeng pelaku usaha properti untuk renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Sejumlah perusahaan, termasuk Djarum Group dan Ciputra, telah berpartisipasi dalam program tersebut.

Di sektor pembiayaan, pemerintah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebesar Rp130 triliun, KPR subsidi yang disalurkan swasta seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA), serta perluasan penyaluran rumah subsidi bagi pekerja informal. Ara juga menyebut terlaksananya akad massal rumah subsidi terbanyak sepanjang sejarah, mencapai 26.000 unit.

Program tambahan meliputi pembiayaan mikro perumahan bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Skema ini memungkinkan masyarakat merenovasi rumah menjadi layak huni sekaligus dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Ara mencatat efisiensi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 6 persen melalui pemilihan toko bangunan secara terbuka atau sistem PTT.

09/12/2025 08:24
Target 2025 Meleset, Menteri UMKM: Realisasi KUR hanya Rp270 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025 tidak akan mencapai target Rp280 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga akhir tahun, KUR diproyeksikan hanya mampu terealisasi sekitar Rp270 triliun, atau sekitar 85% dari target nasional yang dipatok sebesar Rp280 triliun.

“Insya Allah sampai akhir Desember ini kita hanya bisa mencapai di sekitar Rp270 triliun. Jadi Rp10 triliun dari plafon itu tidak bisa tercapai karena berbagai situasi dan faktor di lapangan,” kata Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, sampai dengan 5 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR baru mencapai Rp253 triliun dengan penerima KUR mencapai 4,3 juta debitur. Adapun, mayoritas debitur yang mendominasi KUR adalah perempuan dengan persentase mencapai 51,35%.

Berdasarkan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Maman menyampaikan satu UMKM rata-rata mampu menyerap dua—tiga tenaga kerja. Dengan demikian, potensi penyerapan tenaga kerja dari program KUR mencapai sekitar 10 juta orang per tahun.

Namun, dia menyatakan mayoritas tenaga kerja tersebut masih berada di sektor informal. Adapun, pemerintah kini mendorong transformasi agar para pekerja UMKM dapat beralih ke sektor formal.

Lebih lanjut, Maman juga menyoroti banyaknya laporan dari pelaku UMKM yang mengeluhkan bank penyalur KUR di tingkat kecamatan hingga kabupaten mengaku sudah kehabisan kuota. Namun, dia menegaskan klaim tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data pemerintah.

Politisi dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan masih ada ruang penyaluran sekitar Rp17–18 triliun per awal Desember.

“Kalau ada bank-bank penyalur di daerah yang mengatakan kuota habis, itu bohong. Masih ada Rp17–18 triliun kok. Enggak mungkin habis,” pungkasnya.

08/12/2025 21:15
Segini Angsuran KUR BRI 2025 dan Cara Ajukan Pinjaman

Liputan6.com, Jakarta – PT BRI Tbk menjadi salah satu yang bertugas mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pinjaman ini ditetapkan dengan suku bunga dan angsuran tertentu.

Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya sebelumnya, menuturkan KUR merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Dana KUR sepenuhnya berasal dari perbankan, sementara sebagian bunga yang menjadi beban nasabah ditanggung pemerintah melalui subsidi.

“Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, selain memperluas akses pembiayaan, BRI juga membantu UMKM tumbuh lebih tangguh, naik kelas, dan memiliki daya saing di pasar. Peningkatan omzet yang dialami debitur menjadi bukti bahwa inklusi keuangan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Akhmad.

Kinerja positif ini semakin menegaskan peran BRI sebagai agent of development yang terus berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan dan mendukung pertumbuhan nasional melalui sektor UMKM.

Hingga Oktober 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta debitur. Angka tersebut setara dengan 83,2% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp177 triliun, yang mengalami peningkatan dari target awal Rp175 triliun seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan produktif dari pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Bagi yang ingin tahu, berikut Cara Mengajukan KUR BRI 2025. Di mana, Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara online (daring) dan offline (langsung ke kantor cabang).

Cara Pengajuan KUR BRI 2025 secara online:

Buka situs https://kur.bri.co.id
Login menggunakan akun terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu
Pilih menu “Ajukan Pinjaman KUR”, baca syarat dan ketentuan
Unggah dokumen yang diminta, seperti: KTP, surat keterangan/izin usaha, pas foto, maupun foto lokasi usaha.
Klik “Selanjutnya”, lalu pilih “Hitung Angsuran” untuk melihat simulasi angsuran bulanan.
Klik “Ajukan Pinjaman” untuk mengirim pengajuan.
Sistem akan menampilkan status pengajuan awal, dan selanjutnya calon debitur menunggu proses verifikasi dan penjadwalan survei lapangan oleh petugas bank.

08/12/2025 14:09
Angsuran Per Bulan hingga Syarat Ajukan KUR 2025 ke BRI

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah kembali menggulirkan program kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun ini. KUR 2025 adalah program pemerintah untuk memberikan pinjaman modal kerja atau investasi dengan angsuran ditetapkan sesuai tenor kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tujuan KUR ini demi memperkuat modal usaha, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, dengan bunga ringan karena ada subsidi dari pemerintah, disalurkan melalui bank-bank penyalur. Diberikan bagi UMKM produktif yang layak tapi belum memiliki agunan yang cukup (unbankable).

Salah satu perbankan yang diamanahkan menyalurkan KUR adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank BUMN ini menetapkan syarat pengajuan KUR yang harus dipenuhi masyarakat jika minat mengajukan pinjaman tersebut:

Melansir lama BRI, Senin (8/12/2025), berikut syarat pengajuan KUR yang dibagi 2 yakni KUR Mikro BRI dan KUR Kecil BRI:

KUR MIKRO BRI

Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha

Syarat Lainnya

1. Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur

2. Jenis Pinjaman

Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun
Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun

3. Suku bunga 6% efektif per tahun

4. Bebas biaya administrasi dan provisi

KUR KECIL BRI

KUR Kecil BANK BRI
Mempunyai usaha produktif dan layak
Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

Syarat Lainnya:

1. Pinjaman Rp 50 – Rp 500 juta

2 Jenis Pinjaman

Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun

3. Suku bunga 6% efektif per tahun

4. Agunan sesuai dengan peraturan bank

08/12/2025 12:52
BIG 40 Conference: Zulhas Apresiasi Peran Bisnis Indonesia Jaga Optimisme Ekonomi

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi kepada Bisnis Indonesia Group yang telah berkontribusi selama empat dekade sebagai media ekonomi nasional.

Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam BIG Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

“Saya ingin berterima kasih kepada Bisnis Indonesia Group, atas kontribusinya selama 40 tahun secara konsisten 40 tahun. Jadi waktu yang panjang Bisnis Indonesia yang berperan aktif dalam menyiarkan dan menjaga pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

Dia menyebut media tersebut memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, regulator, dan akademisi yang ikut menjaga pertumbuhan dan daya tahan ekonomi Indonesia.

Zulhas juga menyampaikan selamat atas terselenggaranya BIG Conference 2025 yang disebutnya sebagai momentum strategis untuk menyatukan pandangan menuju kedaulatan ekonomi nasional.

“Saya ingin berterima kasih pada Bisnis Indonesia Group atas kontribusinya selama 40 tahun. Secara konsisten 40 tahun, jadi waktu yang panjang,” pungkas Zulhas.

Dalam kesempatan itu Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Di samping itu, Zulhas menuturkan pemerintah juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Perum Bulog menjadi dua kali lipat, yakni dari biasanya 1.000 ton kini menjadi 2.000 ton.

“Bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami alami ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bencana alam yang menimpa di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.

“Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya.

Namun, dia memastikan pemerintah tidak meninggalkan siapapun dan saling menopang untuk terus bangkit bersama. Menurutnya, keteguhan bangsa selalu lahir dalam kebersamaan dan gotong royong.

“Di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-esok,” pungkasnya.

08/12/2025 10:58
Zulhas: Prabowo Hapus Utang KUR Terdampak Bencana Aceh-Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk menghapus utang kredit usaha rakyat (KUR) petani yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Hal itu disampaikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

“Sektor pertanian mendapat perhatian khusus Bapak Presiden, kemarin beliau meninjau provinsi Aceh, langsung area pertanian, perbaikan infrastruktur pergedungan, persawahan, penghapusan utang KUR yang terdampak bencana,” kata Zulhas.

Di samping itu, Zulhas menuturkan pemerintah juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Perum Bulog menjadi dua kali lipat, yakni dari biasanya 1.000 ton kini menjadi 2.000 ton.

“Bantuan cadangan pangan dari pemerintah juga terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang kami alami ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan bencana alam yang menimpa di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyisakan luka bagi bangsa Indonesia.

“Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana,” imbuhnya.

Namun, dia memastikan pemerintah tidak meninggalkan siapapun dan saling menopang untuk terus bangkit bersama. Menurutnya, keteguhan bangsa selalu lahir dalam kebersamaan dan gotong royong.

“Di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Insya Allah akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat menghadapi hari-esok,” pungkasnya.

08/12/2025 10:52
Prabowo dan Makna 2 Kali Kunjungi Rakyat Aceh

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam dua pekan terakhir, Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kakinya dua kali di Aceh. Kunjungan pertama Prabowo di Serambi Makkah itu terjadi pada Selasa (25/12/2025) dan kedua pada Minggu (7/12/2025).

Kunjungan kedua itu bukan sekadar meninjau kerusakan wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor, khususnya di Bireuen, Aceh, tetapi melihat secara langsung progres penanganan bencana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Prabowo dua kali mengunjungi Aceh. Ia mengaku, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kabupaten yang paling banyak terdampak bencana banjir Sumatera.

Menurut Pras, panggilan akrab Prasetyo, presiden juga memimpin langsung rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh, Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu malam.

“Setelah 10 hari, beberapa daerah di Aceh memang kondisinya belum (sebaik, red.) sebagaimana kabupaten-kabupaten (di dua provinsi, red.) yang lain,” kata Prasetyo Hadi.

Hapus Utang KUR

Salah satu keputusan terbesar yang diumumkan Prabowo adalah penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani yang sawahnya rusak. Ia menegaskan keadaan tersebut sepenuhnya merupakan bencana alam, bukan kelalaian atau kesalahan petani. Terkait hal itu, pemerintah mengambil alih seluruh dampak ekonomi yang ditimbulkan.

“Ini keadaan terpaksa, force majeure. Utang-utang KUR akan kita hapus. Petani tidak perlu khawatir,” ujarnya saat meninjau Jembatan Bailey Teupin Mane yang menjadi salah satu akses vital di kawasan tersebut.

Keputusan ini disambut hangat para petani yang selama berminggu-minggu dihantui kecemasan akibat kerusakan lahan dan tanggung jawab kredit yang masih berjalan. Prabowo menegaskan, negara hadir untuk mengurangi beban rakyat di tengah kondisi sulit.

Rehabilitasi Sawah dan Bendungan

Selain urusan kredit, presiden juga memastikan pemerintah akan mempercepat pemulihan lahan pertanian. Banyak bendungan dan irigasi yang jebol akibat derasnya arus banjir. Tanpa perbaikan cepat, proses tanam padi bisa terhenti dan berdampak pada ketahanan pangan daerah.

Prabowo mengatakan Kementerian PUPR akan bergerak segera memperbaiki sarana pertanian yang rusak. Rehabilitasi sawah yang terdampak turut diprioritaskan agar petani dapat kembali berproduksi dalam waktu dekat. “Kalau sawahnya rusak, kita bantu perbaiki. Petani tidak usah cemas, semua akan kita tangani,” tegasnya.

Di tengah kerusakan lahan pertanian, Prabowo memastikan akses pangan untuk masyarakat Aceh tetap aman. Selama produksi lokal belum kembali normal, pemerintah akan mengirim suplai dari daerah-daerah yang tidak terdampak bencana.

“Kita punya cadangan pangan yang cukup. Kita kirimkan sampai kondisi kembali pulih,” ucapnya.

Listrik Aceh Menyala 93%

Selain infrastruktur pertanian, pemulihan aliran listrik juga menjadi fokus utama Prabowo. Ia mendapatkan laporan langsung dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menyebutkan hingga Minggu malam, 93% wilayah Aceh sudah siap kembali dialiri listrik.

Dalam percakapan singkat yang terekam media, Prabowo menanyakan kondisi listrik dengan nada penuh perhatian. “Lampu menyala sudah cepat?” tanya Prabowo.
“Malam ini nyala, Pak, semua,” jawab Bahlil.

Perbaikan 477 Kerusakan

Sementara itu, Kementerian PU menegaskan pemulihan konektivitas jalan dan jembatan di Aceh menjadi prioritas utama. Dari 477 lokasi bencana, kerusakan terbesar terjadi pada tanggul kritis dan jalan nasional. Sebanyak 30 ruas jalan nasional dan 15 jembatan nasional mengalami kerusakan berat.

“Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

Hingga kini, penanganan darurat telah mencapai 48,34%. Sejumlah jalan strategis sudah kembali bisa dilalui, seperti Banda Aceh-Meureudu, Lhokseumawe-Langsa, dan Kuala Simpang-Perbatasan Sumut.

Untuk percepatan, jembatan bailey sedang dipasang di Teupin Mane, Alue Kulus, Enang-enang, Weihni Rongka, hingga Timang Gajah. Sebagian material sudah tiba di lokasi, sisanya dalam proses mobilisasi.

Kerusakan juga menghantam infrastruktur air minum dan permukiman. Sebanyak 20 SPAM di 10 kabupaten/kota terdampak, termasuk instalasi pengolahan air di Kota Langsa, mengalami kerusakan. Fasilitas sanitasi masyarakat seperti TPS3R dan Sanimas pun tak luput dari dampak.

Kementerian PU mengerahkan alat berat seperti 41 ekskavator dan 25 dump truck, serta berbagai logistik darurat untuk mendukung percepatan penanganan.

Apresiasi Semua Pihak

Di tengah berbagai tantangan, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, mulai dari pemda, relawan, hingga aparat TNI-Polri. Menurutnya, kolaborasi semacam ini menjadi kunci mempercepat pemulihan Aceh.

“Saya lihat semua instansi bekerja dengan baik. Ini contoh kolaborasi yang harus kita jaga,” ungkapnya.

Dengan beragam langkah cepat ini, pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk memulihkan Aceh secara menyeluruh. Mulai dari ekonomi petani, listrik, pangan, jalan nasional, hingga layanan dasar, semuanya dipastikan bergerak secara paralel. Harapannya, masyarakat Aceh dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan yang aman serta produktif.

08/12/2025 07:00