Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Presiden Prabowo: Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi

    Presiden Prabowo: Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi, demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk (lembaga) kenegaraan. DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua, tapi rakyat kita masih ada yang lapar. Kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka,” kata Presiden.

    Prabowo mengatakan negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan, menjamin, dan memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya.

    Karena itulah, menurut Prabowo, Kopdes Merah Putih dibentuk untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan. Tujuan utamanya adalah memerdekakan masyarakat dari kemiskinan.

    “Koperasi adalah alat bagi yang lemah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, menjadi sarana untuk berdaulat dan sarana untuk kemerdekaan yang sejati,” ujar Presiden.

    Menurut Prabowo, gerakan ini juga sudah sejak dahulu dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan serikat-serikat dagang yang dibentuk.

    Presiden berharap Kopdes Merah Putih dapat menjadi senjata ekonomi untuk melawan ketimpangan global, mampu memotong rantai pasok yang panjang menjadi sederhana. Petani dan masyarakat desa pun terbebas dari rentenir dan tengkulak.

    Presiden Prabowo meluncurkan kelembagaan sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.

    Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan.

    Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Cuma Himbara, Ara Minta Bank Milik Konglomerat Salurkan KUR Perumahan

    Tak Cuma Himbara, Ara Minta Bank Milik Konglomerat Salurkan KUR Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku tengah menjalin koordinasi dengan manajemen PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC) milik Sugianto Kusuma atau Aguan untuk dapat turut serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.

    Maruar Sirait yang juga akrab disapa Ara tersebut menjelaskan bahwa upaya itu dilakukan untuk mendorong suplai perumahan guna menopang implementasi program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami juga sedang membahas untuk melibatkan Nobu Bank, BCA dan Artha Graha sebagai penyalur KUR Perumahan serta melakukan FGD untuk mencari masukan dan saran dari pelaku pembangunan dan asosiasi pengembang perumahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (20/7/2025).

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga tengah membahas skema penyaluran KUR perumahan tersebut. Di mana, saat ini prosesnya berada di tahap penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen).

    Berdasarkan pembahasan sementara, pemanfaatan dana dari Danantara sebesar Rp130 triliun untuk KUR Perumahan akan dimanfaatkan untuk dua program dalam Kredit Program Perumahan. 

    Pertama yakni alokasi jumbo senilai Rp117 triliun bakal digulirkan untuk menyasar sisi suplai perumahan seperti developer dan ekosistem perumahan guna menghasilkan rumah yang berkualitas serta layak huni. 

    Sementara sisanya yakni Rp13 triliun akan menyasar masyarakat belum miliki rumah maupun mereka yang ingin merenovasi rumah maupun membangun Ruko untuk usaha.

    “Pemanfaatan dana KUR Perumahan yang menjadi bagian dalam subsidi pembiayaan perumahan harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Selain itu ada sejumlah indikator yang harus di capai yakni tepat sasaran, NPL rendah dan mendorong agar UMKM bisa naik kelas,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ara sempat menegaskan bahwa payung hukum mengenai penyaluran KUR Perumahan akan terbit pada akhir Juli 2025. Sesuai dengan arahan stakeholder, aturanitu digulirkan untuk memastikan pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran.

    Meski belum memerinci isi lengkap Kepmen, Ara memastikan aturan tersebut akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran, termasuk besaran plafon yang bisa diterima kreditur.

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

  • Kapan KUR 2025 Dibuka Lagi? Ini Jadwal Resmi Penyalurannya

    Kapan KUR 2025 Dibuka Lagi? Ini Jadwal Resmi Penyalurannya

    Jakarta –

    Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun kapan penyaluran KUR 2025 dibuka?

    Untuk diketahui, sebelumnya Kementerian UMKM menyampaikan dua target yang perlu dicapai dalam penyaluran KUR pada 2025 ini, yaitu target kuantitas dan target kualitas.

    Secara kuantitas, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp 300 triliun. Dana ini ditargetkan menyasar 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi.

    Sedangkan secara kualitas, pemerintah menetapkan fokus utama dalam penyaluran KUR adalah mendorong sektor produksi seperti perikanan, pertanian, perkebunan, perburuan, serta industri pengolahan. Di mana sebesar 60% dari total penyaluran KUR diarahkan ke sektor tersebut, naik dari 57,8% pada tahun sebelumnya.

    Jadwal Resmi Penyaluran KUR 2025

    Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) 2025, khususnya yang diselenggarakan oleh bank milik negara (himbara), biasanya akan dibuka pada triwulan pertama tahun 2025, yaitu antara bulan Januari hingga Maret.

    Perihal ini merujuk dari pola tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pembukaan KUR biasanya dilakukan pada periode tersebut. Meskipun hal ini akan sangat bergantung pada masing-masing ban penyalur KUR 2025 mengenai tanggal pastinya.

    KUR disalurkan melalui beberapa bank mitra pemerintah seperti BRI, BNI, Mandiri, dan bank lainnya. Program KUR terbagi dalam beberapa jenis pinjaman, yang masing-masing memiliki batasan nominal dan persyaratan yang berbeda.

    Namun secara umum bank-bank pemberi KUR membagi jenis kredit usaha menjadi KUR Mikro dan KUR Kecil. Dalam hal ini KUR Mikro biasanya dapat memberikan kredit dengan nominal hingga Rp 50 juta, yang diberikan tanpa memerlukan jaminan.

    Sementara untuk KUR Kecil biasanya perbankan dapat memberikan pinjaman dengan nominal antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, meskipun pada beberapa kondisi pinjaman jenis ini mungkin membutuhkan jaminan tambahan.

    Strategi Agar Pengajuan KUR Diterima

    Mengajukan KUR bukan hanya soal mengisi formulir pinjaman, tetapi memerlukan persiapan matang. Untuk itu calon debitur disarankan untuk:

    – Memastikan dokumen lengkap dan sesuai.
    – Memahami alur pengajuan KUR yang sudah ditetapkan perbankan dengan baik.
    – Melakukan simulasi keuangan usaha sebelum mengajukan.
    – Berkonsultasi dengan petugas bank untuk mendapatkan arahan yang jelas dan tepat.

    Dengan perencanaan yang matang dan kelengkapan persyaratan, peluang Anda untuk mendapatkan KUR akan jauh lebih besar. Jangan menyerah, terus berusaha untuk memenuhi semua ketentuan yang diminta.

    Penyaluran KUR Tahun Sebelumnya

    Penyaluran KUR tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp 280,28 triliun, atau 100,10% dari target tahun 2024.

    Angka ini tumbuh 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%.

    Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di tahun 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

    (igo/fdl)

  • Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan strategi Indonesia terkait pembiayaan perumahan ke Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sri Mulyani, keduanya juga membahas dinamika perekonomian global terkini, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Sri Mulyani dan Jim juga mendiskusikan peluang penguatan kemitraan strategis, terutama di bidang pangan dan energi yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” tutur Sri Mulyani.

    Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Skema ini ditujukan untuk mendorong tercapainya target program tiga juta rumah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Plafon itu diperkirakan dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan, Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

    Dia juga berharap penyelesaian permen ini dapat dilakukan bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sementara itu, Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program KUR, termasuk KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Sri Mulyani pamer strategi pembiayaan perumahan ke Menkeu Australia

    Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan strategi Indonesia terkait pembiayaan perumahan ke Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers di sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Afrika Selatan.

    “Saya juga berbagi pengalaman dengan Jim mengenai pembiayaan perumahan. Sektor properti yang kuat sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati dikutip di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sri Mulyani, keduanya juga membahas dinamika perekonomian global terkini, termasuk mengenai langkah kebijakan kedua negara dalam memitigasi dampak tarif perdagangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.

    Selain itu, Sri Mulyani dan Jim juga mendiskusikan peluang penguatan kemitraan strategis, terutama di bidang pangan dan energi yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir pertemuan, kami saling bertukar cinderamata. Saya memberikan sebuah produk kerajinan perak dari UMKM di Kota Yogyakarta. Jim terlihat kagum dengan keindahannya,” tutur Sri Mulyani.

    Salah satu strategi pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan adalah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Skema ini ditujukan untuk mendorong tercapainya target program tiga juta rumah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa plafon KUR perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    Plafon itu diperkirakan dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan, Peraturan Menteri atau Permen PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan selesai pada Juli tahun ini.

    Dia juga berharap penyelesaian permen ini dapat dilakukan bersamaan dengan Permenko Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sementara itu, Sri Mulyani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap diandalkan untuk pelaksanaan program KUR, termasuk KUR untuk perumahan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Kredit Macet, Kementerian UMKM Godok Sistem KUR Perumahan

    Cegah Kredit Macet, Kementerian UMKM Godok Sistem KUR Perumahan

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tengah menggodok mekanisme serta sistem untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di sektor perumahan. Rencananya, alokasi untuk KUR perumahan sebesar Rp 130 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan Kementerian UMKM sedang intensif koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Koordinasi itu mencakup transfer dan transformasi mekanisme sistem untuk administrasi pengurusan KUR. Maman menerangkan mekanisme penyalurannya akan ditransformasikan dan replikasi untuk Kementerian PKP.

    “Jadi ini intens saya dengan Pak Menteri Perumahan dan juga teman-teman di Kedeputian Mikro kecil dan menengah sekarang sedang intensif berbicara dengan Kementerian Perumahan,” kata Maman dalam acara konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Saat ini koordinasinya baru sampai pejabat tingkat I hingga III antara Kementerian UMKM dan PKP. Maman memastikan mekanisme penyaluran KUR Perumahan ini dapat tetap menjaga Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet di level 3-4%. Bahkan dia berharap kredit macetnya dapat kurang dari 3-4%.

    “Untuk mentransformasikan format sistem mekanisme yang kita lakukan selama ini di kementerian UMKM agar nanti juga bisa dilakukan di Kementerian Perumahan. Dengan harapan kita bahkan kalau bisa kementerian perumahan bisa lebih bagus lagi daripada kami yang selama ini di angka 3-4%,” imbuh Maman.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah akan meluncurkan KUR sektor perumahan khususnya untuk UMKM bidang konstruksi. Rencananya, plafon yang diberikan sampai Rp 5 miliar. KUR untuk UMKM konstruksi ini dapat digunakan untuk membangun 38-40 unit rumah dengan tipe 36.

    “Kemudian juga diberikan untuk demand side untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp 13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp 117 triliun,” ujarnya saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    (rea/kil)

  • Realisasi KUR Produksi Tembus Rp 79,6 Triliun

    Realisasi KUR Produksi Tembus Rp 79,6 Triliun

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan realisasi kredit usaha rakyat (KUR) khusus produksi mencapai Rp 79,6 triliun atau setara 59,97% dari target yang ditetapkan.

    Maman mengatakan biasanya realisasi KUR produksi hanya menyentuh angka 56-57%. Hari ini, Maman menilai terjadi peningkatan realisasi pembiayaan UMKM.

    “Alhamdulillahper hari ini KUR produksi yang tersalurkan total di angka 79,6 triliun dengan presentase 59,97%. Artinya kurang 0,03% lagi secara persentase dan ini bagi kami yang selama ini di angka 56-57% dan kita sudah mengarah ke sana,” kata Maman dalam acara konferensi pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Maman menekankan KUR produksi penting untuk mencapai target. Dalam realisasinya, Maman menyebut tidak hanya mengejar capaian angka, tapi juga kualitas pembiayaannya.

    Maman menerangkan Presiden Prabowo Subianto menekankan perlu ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR. Menurut dia, selama ini pendistribusian KUR hanya mengejar angka dan mengesampingkan kualitas.

    “Pak Prabowo menekankan bahwa perlu ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR yang selama ini jangan hanya mengejar aspek kuantitas angka saja, tetapi kita menginginkan ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR. Nah salah satu indikatornya adalah berapa persentase KUR produksi yang tersalurkan,” imbuh Maman

    Pada saat yang sama, Maman menerangkan UMKM naik kelas mencapai 1 juta unit bisnis. Angka ini hampir mendekati target dari yang ditetapkan sebesar 1,2 juta UMKM naik kelas.

    “Target awalnya ditargetkan 1,2 juta, per bulan ini kita sudah 1 juta. Artinya Insyaallah sampai tahun depan kemungkinan akan terjadi lompatan peningkatan graduasi ataupun peningkatan kenaikan kelas para UMKM yang mendapatkan program KUR ini akan naik signifikan,” terang Maman.

    Tonton juga video “Maruarar Percepat Aturan KUR Perumahan, Ditargetkan Terbit Juli 2025” di sini:

    (rea/kil)

  • KUR Syariah vs KUR Konvensional: Mana yang Lebih Untung?

    KUR Syariah vs KUR Konvensional: Mana yang Lebih Untung?

    Jakarta –

    Pemerintah sudah lama menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi permodalan yang terjangkau bagi UMKM. Namun seiring berkembangnya sistem keuangan syariah, banyak yang bertanya-tanya mana yang lebih untung, KUR berbasis syariah atau konvensional.

    Melansir situs resmi Nanobank Syariah, pada dasarnya pinjaman KUR Syariah dan KUR konvensional pada dasarnya tidak jauh berbeda terutama dalam hal tujuan yakni mendukung pembiayaan UMKM. Bedanya ada di akad yang digunakan dan prinsip dasar pengelolaan dananya.

    Kalau pinjaman pada KUR konvensional biasanya akan menggunakan sistem bunga. Sementara untuk pinjaman KUR syariah akan menggunakan akad-akad muamalah seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah yang lebih adil dan transparan.

    Sehingga dalam KUR Syariah pinjaman yang disalurkan bukan ‘utang berbunga’, namun kerja sama yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Serta yang paling penting bebas riba.

    Keunggulan Pinjaman KUR Syariah?

    Kalau dibandingkan dengan pinjaman KUR konvensional, pinjaman KUR syariah punya sejumlah keunggulan. Bukan hanya soal “nggak pakai bunga”, namun ada nilai lebih dari sisi kenyamanan, transparansi, dan keberkahan dalam berusaha.

    Berikut beberapa poin penting yang jadi kelebihan utama KUR syariah:

    1. Tidak Ada Bunga

    Dalam pinjaman KUR konvensional, bunga adalah komponen utama dari perhitungan cicilan. Semakin lama tenor, semakin besar total bunga yang harus dibayar. Nah, di KUR syariah sistem ini tidak digunakan.

    Sebagai gantinya, digunakan margin keuntungan tetap kalau akad pinjamannya murabahah atau sistem bagi hasil kalau akadnya mudharabah atau musyarakah. Artinya, dari awal kita sudah tahu berapa total yang akan dibayarkan, dan tidak ada perhitungan bunga berbunga.

    2. Tidak Ada Denda Keterlambatan

    Dalam sistem konvensional, keterlambatan membayar cicilan biasanya langsung dikenai denda. Buat usaha kecil yang arus kasnya belum stabil, ini bisa jadi beban tambahan yang cukup berat.

    Nah, KUR syariah tidak mengenal sistem denda keterlambatan. Kalaupun ada konsekuensi atas keterlambatan, biasanya dalam bentuk pendekatan non-finansial atau solusi alternatif.

    3. Transparan

    Semua biaya dan ketentuan dijelaskan sejak awal secara terbuka. Misalnya, kalau kita ambil pembiayaan sebesar 10 juta, akan langsung dijelaskan secara rinci: akadnya apa, margin berapa, total angsuran per bulan berapa, dan jangka waktu berapa lama.

    Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada angka yang berubah di tengah jalan. Sebagai pelaku usaha, ini sangat membantu dalam merencanakan keuangan dengan lebih akurat.

    Jenis-Jenis Akad yang Digunakan dalam Pinjaman KUR Syariah

    Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam proses penyaluran KUR Syariah, akad pinjamannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Syariah. Dalam hal ini ada beberapa akad yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan Syariah untuk pencairan KUR seperti:

    1. Murabahah (Akad Jual-Beli)

    Lembaga keuangan membeli barang atau modal usaha yang dibutuhkan, lalu menjualnya kembali kepada pelaku usaha dengan harga yang sudah disepakati, termasuk margin keuntungan. Transparan dan tanpa bunga.

    2. Mudharabah (Sistem Bagi Hasil)

    Pelaku usaha menjalankan bisnis, sementara lembaga keuangan memberikan dana. Keuntungan dari usaha nasabah kemudian akan dibagi sesuai kesepakatan di awal.

    3. Musyarakah

    Mirip dengan mudharabah, tapi dua belah pihak sama-sama menyumbang modal dan sama-sama menanggung risiko serta keuntungan usaha.

    Tantangan dalam Mengakses Pinjaman KUR Syariah

    Meski banyak manfaatnya, sampai saat ini penyaluran KUR syariah masih memiliki berbagai tantangan tersendiri, misalnya:

    – Belum semua bank menyediakan produk ini
    – Sosialisasi masih kurang, jadi banyak yang belum tahu cara aksesnya
    – Proses verifikasi bisa sedikit lebih teliti, terutama dalam memastikan usaha berjalan sesuai syariah

    Beruntung sekarang sudah mulai banyak bank syariah yang aktif mendukung UMKM lewat skema pinjaman KUR ini seiring perkembangan industri Syariah di Tanah Air.

    Tonton juga video “Maruarar Percepat Aturan KUR Perumahan, Ditargetkan Terbit Juli 2025” di sini:

    (igo/fdl)

  • Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

    Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mengungkap aturan mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan bakal terbit pada akhir bulan ini. Dengan demikian, proses penyaluran dapat segera dilaksanakan pada awal bulan depan.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugoroho menjelaskan saat ini pemerintah tengah menggodok payung hukum penyaluran likuiditas jumbo untuk sektor perumahan yang bakal tembus hingga Rp130 triliun.

    “Nah kalau itu aturan sudah terbit ya baru bisa disalurkan,” kata Heru saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Pasalnya, tambah Heru, penyaluran KUR Perumahan itu tidak hanya menunggu aturan teknis berupa Kepmen yang bakal diatur oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saja, tetapi juga masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pengaturan subsidi bunga.

    “kapannya on-going process lah secepatnya. Iya, akhir Juli [aturannya terbit],” ujarnya.

    Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mengebut penyusunan draf Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengatur teknis penyaluran KUR di sektor perumahan. 

    Ara memastikan bahwa payung hukum tersebut akan terbit pada akhir Juli 2025, sesuai dengan arahan pemerintah agar pencairan KUR sebesar Rp130 triliun dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran. 

    “Ya memang sudah diminta diputuskan harus akhir Juli. Kami berusaha untuk bisa akhir Juli ini bisa selesai. Artinya, sudah dikeluarkan peraturannya ya,” ujar Ara saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Senin (14/7/2025) malam.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. 

    Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).