Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Lanjut Beri Insentif Perumahan Demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian mengaku bakal terus mengguyurkan insentif ekonomi pada sektor perumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tembus 5,2% sepanjang tahun ini.

    Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan keputusan itu diambil lantaran sektor perumahan dinilai menjadi salah satu yang bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pasalnya, tambah Susi, sektor ini memiliki dampak turunan pada ratusan industri lainnya. Selain itu, properti juga menyumbang Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang signifikan.

    “Kenapa [insentif perumahan tetap digulirkan]? Karena untuk perumahan itu selain mendorong ke konsumsi public spending, juga mendorong di PMTB. Karena seperti cerita saya tadi, komponen konstruksi perumahan disini cukup besar-besar,” kata Susiwijono dalam agenda Bisnis Indonesia Mid Year Challenges di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Untuk itu, tambah Susi, selain berkomitmen menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada tahun ini, pemerintah juga bakal melanjutkan pemberian bebas pajak atau PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% hingga akhir 2025.

    Adapun, kebijakan PPN DTP itu bakal diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembelian hunian baik tapak maupun vertikal dengan nilai mencapai Rp5 miliar.

    Tak hanya itu, kini pemerintah juga tengah menggodok skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan baik bagi sisi supply maupun demand sektor perumahan.

    “Di sektor perumahan, kemarin sudah dimulai pemberian KUR untuk perumahan, FLPP, kemudian beberapa yang terkait dengan pembiayaan perumahan, dan sebagainya. Demikian juga beberapa program-program padat karya yang kita dorong supaya selain menjaga tidak PHK, tapi juga menguatkan daya beli masyarakat,” tegasnya.

    Keputusan tersebut disambut baik oleh pengusaha properti. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) menilai keputusan perpanjangan insentif diskon pajak pembelian rumah atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2025 bakal mendorong daya beli masyarakat.

    Pada saat yang sama, Ketua Umum DPP Himpera Ari Tri Priyono juga menyambut baik kebijakan pemerintah yang secara resmi menambah kuota rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari semula 220.000 unit naik menjadi 350.000 unit. Dana yang dikucurkan untuk menambah kuota FLPP sebesar Rp35,2 triliun berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN).

    “Kami bersyukur Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pemenuhan papan. Hal tersebut tercermin dari dua keputusan strategis yang diambil baru-baru ini,” kata Ari.

  • Dukung Pertanian Berkelanjutan, Bank Mandiri Kembangkan Budidaya Sorgum di Kabupaten Bogor – Page 3

    Dukung Pertanian Berkelanjutan, Bank Mandiri Kembangkan Budidaya Sorgum di Kabupaten Bogor – Page 3

    Liputan6.com, Bogor – Sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, Bank Mandiri melalui program Mandiri Sahabat Desa menggulirkan inisiatif pemberdayaan pertanian sorgum di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Kolaborasi ini dijalankan bersama Koperasi Produsen Gerak Nusantara Bogor Raya (K-GNBR) guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis pertanian berkelanjutan.

    Melalui program ini, Bank Mandiri memberikan edukasi teknis pertanian modern dan pelatihan intensif selama 10 bulan. Sebanyak 50 peserta dilatih budidaya sorgum, sementara 50 lainnya dibekali keterampilan mengolah sorgum menjadi pakan ternak. Tak hanya itu, 100 peserta juga mendapat pelatihan pengolahan sorgum skala besar dan produksi tepung sorgum, sebagai upaya menciptakan nilai tambah dari hasil panen sekaligus mendorong inovasi agrikultur di tingkat desa.

    Tak berhenti di situ, Bank Mandiri juga mendistribusikan alat produksi pertanian berupa mesin rontok, sosoh, dan penepung sorgum, serta mesin chopper batang daun sorgum, dan alat olahan turunannya. Termasuk edukasi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong akses pembiayaan produktif juga diberikan kepada petani guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

    Dalam menyukseskan program ini, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor serta Tambiyaku sebagai salah satu alumni Wirausaha Muda Mandiri (WMM) tahun 2023 yang telah berpengalaman dalam bidang pertanian dan pengolahan produk pertanian.

    Adapun peluncuran Mandiri Sahabat Desa ini ditandai dengan pemotongan bulir dan batang daun sorgum serta uji coba mesin sosoh dan penepung bantuan dari Bank Mandiri pada Rabu (30/07) di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini disaksikan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)Ahmad Riza Patria, ⁠Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal PDT Tabrani, Regional CEO Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 Lourentius Aris Budiyanto serta Founder dan CEO Tambiyaku Muhammad Bayu Hermawan.

    Wakil Menteri Desa dan PDT, Ahmad Riza Patria, menyampaikan bahwa sorgum bukan sekadar komoditas alternatif, tetapi bagian penting dari strategi besar ketahanan pangan nasional.

    “Sorgum adalah cermin kemandirian desa. Melalui budidaya sorgum, kita bukan hanya menanam benih pangan, tetapi juga benih harapan, kedaulatan, dan kemajuan desa. Kegiatan ini merupakan wujud nyata gotong royong dalam pembangunan desa, sekaligus bentuk nyata dari kolaborasi octahelix yang melibatkan dunia usaha termasuk perbankan, komunitas, dan masyarakat desa. Inilah bukti bahwa membangun desa adalah tanggung jawab kolektif bangsa,” paparnya.

    Ia menegaskan bahwa inisiatif seperti ini merupakan inspirasi bagi seluruh pihak bahwa desa bisa menjadi pusat inovasi dan ketahanan, bukan hanya sekadar penerima pembangunan, tetapi pelaku utama pembangunan itu sendiri.

    “Kami berharap program Mandiri Sabahat Desa ini mampu meningkatkan hasil panen, menciptakan lapangan kerja baru, serta melibatkan perempuan desa dalam pembudidayaan sorgum. Langkah ini turut berperan dalam mengaktifkan lahan-lahan tidur tidak produktif di Kecamatan Jasinga dan mendukung ketahanan pangan lokal,” tambah Regional CEO Bank Mandiri Region V/Jakarta 3 Lourentius Aris Budiyanto.

    Langkah strategis Bank Mandiri ini sejalan dengan semangat HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, mengaktifkan lahan tidur, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

    Lantaran, program berkelanjutan ini bisa meningkatkan penyediaan panen hingga 40-50 ton per bulan dari lahan seluas 10 hektar. Sekaligus meningkatkan nilai jual sorgum menjadi Rp 5.000–6.000/kg.

    Aris menyebut Mandiri Sahabat Desa dirancang khusus untuk memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Program ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

    “Kami ingin membangun desa yang lebih kompetitif dan mandiri, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus memperluas program Mandiri Sahabat Desa lewat kolaborasi dengan berbagai pihak,” tutup Aris.

     

    (*)

  • RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pengusaha nasional untuk mencontoh Thailand dan Korea Selatan untuk menggandeng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai rantai pasok produksi. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani mengatakan penyerapan produk UMKM sebagai bahan baku dari industri besar dapat menjadi langkah meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini melemah. 

    “Kita mungkin bisa contoh seperti Thailand, Korea, bagaimana UMKM itu menjadi bagian dari supply chain dari perusahaan besar,” kata Aviliani dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, Selasa (29/7/2025). 

    Menurut Avi, model bisnis UMKM di Indonesia juga perlu diperbaiki, utamanya terkait dengan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, di tengah situasi yang sulit dan bisnis yang berdiri sendiri maka penggunaan KUR hanya akan menyebabkan kredit macet. 

    “Kenapa? Karena dia gak naik kelas tapi pembiayaannya dikasih terus,” imbuhnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti UMKM yang belakangan terlihat menyiasati penghindaran pajak 0,5% untuk usaha yang pendapatannya Rp4,8 miliar. Terdapat usaha menengah yang justru membangun perusahaan baru untuk menghindari pajak tersebut. 

    Di samping itu, untu mendukung sinergitas dari UMKM dengan industri besar, maka diperlukan insentif dari pemerintah. Dalam hal ini, Koperasi Merah Putih (Kopdes) bisa menjadi jembatan antara UMKM dan perusahaan besar. 

    “Karena dia akan menjadi badan hukum yang menjembatani mereka berdua, kalau ini bisa dilakukan saya rasa kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penggerakan UMKM yang berbasis supply chain,” jelasnya. 

    Dengan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok, maka dinilai akan ada bank-bank akan berebut memberikan pinjaman. Bagi perusahaan besar, kolaborasi ini dapat menjadi subtitusi impor. 

    Artinya, perusahaan besar bisa menggunakan bahan baku lokal yang diambil dari UMKM atau petani nasional. Hal ini mendukung kebutuhan huluisasi untuk memperkuat industri hulu. 

    “Tidak hanya hilirisasi, kalau hilirisasi itu kan menambah nilai tambah aja tapi kan 70% masih impor. Yang kita butuhkan juga huluisasi yaitu membangun hulunya agar hilirisasi tadi Itu tidak perlu impor atau kalaupun impor tidak sebanyak yang sekarang,” pungkasnya. 

  • Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tetap waspada dan hati-hati dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Terlebih, nilai kredit sangat besar hingga Rp130 triliun.

    Nantinya, dukungan pembiayaan tersebut bakal disalurkan langsung oleh perbankan baik kepada masyarakat perorangan maupun kepada pengembang UMKM dalam rangka meningkatkan suplai perumahan mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai peningkatan program perumahan pada dasarnya bakal berdampak baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Mengingat, sektor ini memiliki efek turunan atau multiplier effect yang tinggi pada berbagai sektor mulai dari industri semen, industri cat hingga industri furnitur.

    Akan tetapi, dia menyebut proses penyalurannya perlu dilakukan dengan analisis risiko yang tinggi. Dia khawatir langkah tersebut justru mengerek laju kredit macet atau non-performing loan (NPL) industri perbankan nasional tanpa kehati-hatian

    “Kita harus belajar dari Sub-Prime Mortgage di AS, dimana masyarakat dengan daya beli terbatas distimulus untuk membeli rumah lewat KPR. Saat kondisi ekonomi sedikit memburuk, daya beli masyarakat merosot, KPR berubah menjadi kredit macet, akibatnya supply rumah di pasar berlebih, property bubble meletus,” jelasnya kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Wijayanto berpandangan pemerintah perlu merumuskan payung hukum yang kuat mengenai penyaluran kredit tersebut. Hal itu dilakukan guna menekan potensi pembengkakan kredit pada sektor perumahan.

    Selain itu, penyaluran KUR Perumahan itu juga perlu dibarengi dengan implementasi kebijakan pembiayaan perumahaan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga subsidi selisih bunga. Dengan demikian, pembiayaan program perumahan tidak dibebankan sepenuhnya pada KUR Perumahan.

    “Kita harus hati-hati, jangan sampai memberi stimulus berlebih bagi demand perumahan karena ini sangat berisiko menimbulkan property bubble, mayoritas krisis ekonomi besar disebabkan oleh property bubble,” tandasnya.

    Pemerintah Godok Permen Penyaluran KUR Perumahan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini tengah mengebut rumusan Peraturan Menteri (Permen) yang bakal mengatur penyaluran KUR Perumahan.

    Dalam penjelasannya, progres penyusunan Permen tersebut telah mencapai 90% rampung dan dipastikan siap diteken pada bulan ini.

    “Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90%,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).

  • KUR Perumahan Segera Disalurkan, Menteri Ara: Progres Permen Sudah 90%

    KUR Perumahan Segera Disalurkan, Menteri Ara: Progres Permen Sudah 90%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan akan dimulai dalam waktu dekat.

    Ara menyebut program itu akan dijalankan apabila Peraturan Menteri (Permen) yang menjadi payung hukum penyaluran rampung dibentuk. Saat ini progres penyusunannya telah mencapai 90%.

    “Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90%,” jelasnya usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kemenko Perekonomian, Jumat (25/7/2025).

    Ara melanjutkan pihaknya optimistis dapat merampungkan rumusan draf Permen tersebut minggu depan. Sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya untuk rampung pada akhir Juli 2025.

    Adapun, program KUR Perumahan digulirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus UMKM di sektor perumahan dan menciptakan peningkatan usaha rakyat.

    “Kementerian PKP juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan Permen PKP KUR Perumahan minggu depan yakni akhir Juli 2025,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. 

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun, dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

  • Kasus pupuk palsu rugikan petani Rp3,2 triliun diproses polisi

    Kasus pupuk palsu rugikan petani Rp3,2 triliun diproses polisi

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjawab pertanyaan awak media ditemui seusai menghadiri Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Jakarta, Jumat (25/7/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan: Kasus pupuk palsu rugikan petani Rp3,2 triliun diproses polisi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan dugaan peredaran pupuk palsu yang menyebabkan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional, kini telah ditangani pihak kepolisian di Mabes Polri.

    “Sudah, sudah (ditetapkan) tersangka di Mabes,” kata Mentan ditemui seusai menghadiri Rapat Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Jakarta, Jumat.

    Mentan menyebutkan kasus itu telah memasuki proses hukum, namun tidak menjelaskan detail lebih lanjut terkait jumlah tersangka atau wilayah persebaran kasus yang melibatkan kerugian besar terhadap sektor pertanian nasional. Saat ditanya lebih jauh oleh awak media terkait identitas tersangka, Mentan meminta agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan langsung ke Mabes Polri sebagai pihak yang menangani proses hukum dugaan kecurangan tersebut.

    “Tanya di Mabes (Polri) ya (untuk jumlah tersangka),” ucap Mentan singkat sembari memasuki ruang lift di Gedung Kemenko Pangan.

    Sambil meninggalkan Gedung Kemenko Pangan Mentan menegaskan komitmen pemerintah memberantas kejahatan distribusi pupuk dan memastikan petani hanya menerima pupuk asli yang berkualitas guna mendukung swasembada pangan Indonesia. Sebelumnya Mentan menyatakan, pihaknya menemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran dan menyebabkan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

    Amran menyebut pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga jika gagal panen, mereka bisa bangkrut akibat ulah pelaku kejahatan pupuk.

    “Bayangkan kalau pupuk palsu, itu kerugian petani baru kita temukan lima pupuk palsu, (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun, tapi bukan Rp3,2 triliunnya petaninya langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Mentan di Makassar, Sabtu (12/7).

    Kendati demikian dia tidak menjelaskan secara rinci lokasi dan jenis pupuk yang ditemukan, namun menegaskan akan menindak tegas pelaku pemalsuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberi toleransi. Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang tega menipu petani dengan menjual pupuk palsu, menyebut tindakan itu tidak etis dan harus segera dibersihkan dari sektor pertanian Indonesia.

    Selama memimpin Kementerian Pertanian, Amran menegaskan fokus utamanya adalah memajukan sektor pertanian agar petani semakin sejahtera dan tidak terus-menerus menjadi korban permainan tidak bertanggung jawab.

    “Ini tegak, ini kita harus bereskan. Selama kami di pertanian, kami fokus kami betul-betul ingin pertanian Indonesia berjaya,” ucap Mentan.

     

    Sumber : Antara

  • Menteri UMKM Ancang-ancang Genjot Penyaluran KUR Semester II/2025

    Menteri UMKM Ancang-ancang Genjot Penyaluran KUR Semester II/2025

    Bisnis.com, TAPANULI UTARA — Pemerintah sudah merealisasikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 44,2% dari target 2025. Kementerian UMKM pun ancang-ancang strategi menggenjot penyaluran KUR pada paruh kedua tahun ini.

    Sepanjang Januari—Juni 2025, Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp132,7 triliun. Ini artinya, realisasi penyaluran KUR baru mencapai 44,2% dari target Rp300 triliun di tahun ini.

    Sebanyak 59,97% KUR disalurkan kepada sektor produksi atau mencapai Rp79,6 triliun. Jika dilihat dari jumlah penerima KUR, sampai dengan semester I/2025 terdapat 2,29 juta debitur. Perinciannya, sebanyak 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan untuk semester II/2025, Kementerian UMKM akan menggenjot penyaluran KUR. Dia menjelaskan bahwa kementerian diberikan amanah penugasan dalam setahun mendorong 1,2 juta pengusaha UMKM supaya naik kelas. Per Juli 2025, sudah ada 1 juta UMKM yang telah naik kelas.

    “Artinya program ini [KUR] telah memberikan efek positif dari level usaha mikro ke level usaha kecil dan kemudian naik lagi ke level menengah,” kata Maman di Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Jumat (25/7/2025).

    Kemudian, Kementerian UMKM diberikan tugas mengejar sebanyak 2,3 juta debitur baru dan sudah terealisasi setengahnya. 

    “Dalam enam bulan ke depan akan realisasikan semuanya,” ujar Maman.

    Selain itu, Kementerian UMKM didorong agar mengalokasikan 60% KUR ke sektor produksi. Menurutnya, selama ini alokasi KUR ke sektor produksi berkisar antara 56%-70%.

    Maman mengatakan selama ini pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap UMKM yang memiliki peran sentral dan strategis dalam mendukung ketahanan serta pemerataan ekonomi nasional. 

    Menurutnya, dengan jumlah yang sangat dominan di struktur pelaku usaha, UMKM memberikan kontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Sektor UMKM penyumbang 60% PDB di negara kita. UMKM juga menyerap 96% tenaga kerja,” kata Maman.

    Adapun, pemerintah menghadirkan kerangka regulasi yang mendorong kemudahan berusaha, melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020 yang diperbarui menjadi UU No.6 Tahun 2023) dan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 

    Maman menilai regulasi ini menjadi landasan penting dalam memperluas akses layanan dan memperkuat ekosistem kemitraan bagi pengusaha UMKM.

  • Menteri Ara: Aturan KUR Perumahan Rampung Pekan Depan

    Menteri Ara: Aturan KUR Perumahan Rampung Pekan Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengunjungi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Dalam pertemuan tersebut terpantau Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut serta membahas program perumahan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, persiapan aturan terkait KUR Perumahan hampir rampung. Aturan tersebut berisi tentang sasaran penerima, profesi, plafon kredit, bunga, dan tempo dari fasilitas KUR perumahan.

    “Itu sedang kita bahas, ya sudah 90% lah. Harusnya (keluar) minggu depan, ya. Minggu depan harusnya bisa. Karena memang kan kami sudah berkomitmen, bulan Juli akhir itu sudah selesai, berarti minggu depan lah,” ujarnya saat ditemui di gedung Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (25/7).

    Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan, aturan KUR perumahan ini telah dipersiapkan selama sebulan mengingat ketersediaan dan permintaan rumah sangat banyak. “Niatnya baik, ya bagaimana untuk pertama kali Presiden Prabowo melahirkan, meng-create ya, create usaha rakyat untuk perumahan,” sebutnya.

    Ara menuturkan, pemerintah juga sedang merumuskan agar aturan tersebut tidak berdampak buruk pada perbankan dengan menciptakan kredit macet (non performing loan/NPL), serta dapat tersosialisasi dengan baik.

    “Ya tadi saya katakan, kita lagi rumuskan itu yang berhak mendapat siapa, supaya sosialisasinya menjadi efektif dan masif, ya. Karena kami kan mau itu tepat sasaran, NPL-nya juga, kalau bisa jangan ada NPL,” ungkapnya.

    Ara menyebut, dalam pertemuan bersama Menteri Airlangga dan Menteri Sri Mulyani juga membahas usulan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan rumah atau backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta orang.

    “Solusinya adalah melalui rumah subsidi. Rumah subsidi tahun ini kan 350.000, nah tentu tantangannya bagaimana menyerap Tapera ini 350.000. Hari ini saya langsung panggil Tapera, karena tadi arahan Pak Menko itu harus betul-betul terserap tahun ini,” jelasnya.

    Selanjutnya, pemerintah juga mengatasi rumah tak layak huni yang saat ini mencapai 26 juta. Solusinya, melalui program CSR dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Yaitu bantuan seluruh dunia usaha supaya rumah-rumah itu bisa dibantu,” imbuhnya.

    Terakhir, melalui skema KUR perumahan yang diyakini dapat mendongkrak perekonomian seara masif. “Karena tadi kan dari segi supply dan demand-nya semuanya ter-cover. Mudah-mudahan, doain ya minggu depan kami akan melakukan aturan,” pungkasnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    F-Gerindra: Kopdes Merah Putih wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyatakan dukungan terhadap lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (21/7), sebagai wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila.

    “Program ini merupakan wujud nyata penerapan ekonomi Pancasila, sekaligus refleksi dari visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dengan membangun perekonomian dari desa. Mulai dari pembukaan akses terhadap pasar, pembiayaan, hingga pemenuhan kebutuhan pokok dan infrastruktur dasar,” kata Budisatrio dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekonomi desa dengan memastikan masyarakat desa memiliki akses langsung terhadap pasar, pembiayaan, serta infrastruktur logistik dan kebutuhan dasar.

    “Koperasi merupakan jawaban atas masalah ketimpangan struktural yang selama ini menghambat kemajuan desa. Warga desa dapat berhimpun untuk menerapkan sistem perekonomian dengan asas gotong royong dan kekeluargaan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi,” ujarnya.

    Dia juga menilai koperasi bisa menjadi solusi atas masalah perekonomian struktural di desa yang disebabkan oleh rantai pasok yang tidak efisien, harga komoditas yang mahal, serta ketergantungan pada tengkulak dan pinjaman ilegal karena akses ke lembaga keuangan formal masih terbatas.

    “Selama ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha di desa sering dirugikan karena sistem rantai pasok yang tidak berpihak pada produsen kecil. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menyerap dan mengakomodir komoditas dari setiap pedesaan, serta menyediakan akses mendasar untuk menopang dan mendorong aktivitas perekonomian di desa tersebut,” ujarnya.

    Dia menuturkan model Kopdes/Kopkel Merah Putih terdiri atas tujuh unit usaha inti, yaitu toko sembako, klinik desa, apotek, cold storage, layanan simpan pinjam, unit logistik, dan kantor koperasi.

    “Semua unit tersebut terhubung langsung dengan BUMN strategis, seperti BULOG, Pertamina, Biofarma, dan Pupuk Indonesia,” ujarnya.

    Dengan sistem tersebut, menurut dia, warga desa diharapkan tidak lagi bergantung pada perantara yang seringkali merugikan, tetapi dapat mengakses kebutuhan pokok serta menjual hasil panen dengan harga yang baik.

    “Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar unit usaha, tetapi merupakan wadah utama untuk membuat desa kita naik kelas, sejahtera, dan makmur. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memperbaiki ketimpangan,” katanya.

    Dia pun menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk turut mengawal dan menyukseskan program tersebut.

    “Saya juga telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR RI untuk turut mengawal dan menyukseskan program ini agar berjalan tepat sasaran dalam menggerakkan ekonomi desa sesuai visi Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Senin (21/7), Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, dan nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi tersebut juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR harap Kopdes Merah Putih tumbuhkan ekonomi daerah untuk nasional

    DPR harap Kopdes Merah Putih tumbuhkan ekonomi daerah untuk nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap peluncuran Koperasi Desa Merah Putih hari ini dapat menumbuhkan ekonomi di daerah guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kami berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuhkembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” kata Cucun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebab, kata dia, untuk membangun Indonesia maka negara juga harus memulainya dengan membangun desa agar berdaya.

    “Kalau memang membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering,” ucapnya.

    Dia berharap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar bermanfaat untuk berbagai hal, seperti menyerap hasil bumi dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat.

    Meski demikian, dia mengingatkan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak serta merta mematikan bisnis lokal di daerah yang sudah beroperasi sebelum kehadiran koperasi tersebut digagas Presiden Prabowo Subianto.

    “Tapi tidak sesimpel itu nanti akan berhadapan dengan yang existing. Kalau kita mau ngambil hasil bumi kita, apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya, nah ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang,” kata dia.

    Dia lantas menutup dengan harap, “Semoga Koperasi Merah Putih yang di-launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.”

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing.

    Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.