Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial

    Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat.

    Anggaran perlinsos pada RAPBN 2026 tumbuh 8,6 persen. Untuk tahun 2025, anggarannya diproyeksikan mencapai Rp468,1 triliun.

    Anggaran perlinsos pada 2026 diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

    Secara rinci, anggaran perlinsos direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Nilai ini disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

    Kemudian, bantuan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, subsidi non-energi Rp17,4 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, serta atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.

    Selanjutnya, anggaran perlinsos juga disalurkan untuk pemenuhan layanan pendidikan senilai Rp37,5 triliun, dengan rincian untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat Rp4,9 triliun untuk 200 lokasi.

    Anggaran perlinsos juga dimanfaatkan untuk pemenuhan layanan kesehatan senilai Rp69 triliun, yakni untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp66,5 triliun bagi 96,8 juta peserta dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III sebesar Rp2,5 triliun bagi 49,6 juta peserta.

    Juga ada pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat senilai Rp86,2 triliun, yakni untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur serta subsidi 9,6 juta ton pupuk senilai Rp49,7 triliun.

    “Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” kata Sri Mulyani pula.

    Sumber : Antara

  • Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini

    Menteri PKP pastikan aturan KUR perumahan rilis bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peraturan terkait kredit usaha rakyat (KUR) perumahan akan disampaikan kepada publik pada bulan ini.

    Kementerian PKP akan menyampaikan kepada publik terkait dengan peraturan, syarat, bunga, hingga tenor dari program KUR Perumahan.

    “Kita akan bikin konferensi pers lengkap untuk menjelaskan aturan, syarat, bunga. Tunggu saja waktunya tidak lama lagi. Pasti bulan ini, mudah-mudahan bulan ini,” ujar Menteri Ara saat ditemui seusai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan pemerintah akan menyiapkan dana senilai Rp130 triliun untuk program KUR perumahan, yang mana telah disepakati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Belum pernah ada di Indonesia KUR Perumahan, baru sekarang,” ujar Menteri Ara.

    Ia menegaskan program prioritas Kementerian PKP adalah rumah subsidi yang dibiayai melalui program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang targetnya telah dinaikkan dari sebelumnya 220.000 rumah FLPP menjadi sebanyak 350.000 rumah FLPP.

    “Yang pertama itu memang untuk menghadapi backlog adalah rumah subsidi melalui FLPP. Makanya, masuk dalam program dan tahun ini sudah dinaikkan dari 220.000 jadi 350.000,” ujar Menteri Ara.

    Sebelumnya, Menteri Ara mengatakan Peraturan Menteri (Permen) PKP terkait KUR Perumahan sudah selesai dan siap untuk disinkronkan dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian.

    Kemudian, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan ke depan.

    “KUR perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap. Terima kasih tim Kementerian PKP yang sudah bekerja keras menyusun Permen PKP ini,” ujar Menteri Ara,

    Pada Jumat ini, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun bagi perlindungan sosial

    Pemerintah bakal gelontorkan Rp508 triliun bagi perlindungan sosial

    Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menggelontorkan dana senilai Rp508,2 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos) melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat.

    Anggaran perlinsos pada RAPBN 2026 tumbuh 8,6 persen. Untuk tahun 2025, anggarannya diproyeksikan mencapai Rp468,1 triliun.

    Anggaran perlinsos pada 2026 diprioritaskan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sinergi bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan, akses permodalan dan pendampingan usaha, serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

    Secara rinci, anggaran perlinsos direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp315,5 triliun. Nilai ini disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp43,8 triliun bagi 18,3 juta KPM, serta bantuan iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,2 triliun bagi 140,7 juta peserta.

    Kemudian, bantuan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, subsidi non-energi Rp17,4 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, serta atensi sosial dan penanganan bencana Rp7,9 triliun.

    Selanjutnya, anggaran perlinsos juga disalurkan untuk pemenuhan layanan pendidikan senilai Rp37,5 triliun, dengan rincian untuk Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun bagi 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp17 triliun bagi 1,2 juta mahasiswa, dan Sekolah Rakyat Rp4,9 triliun untuk 200 lokasi.

    Anggaran perlinsos juga dimanfaatkan untuk pemenuhan layanan kesehatan senilai Rp69 triliun, yakni untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp66,5 triliun bagi 96,8 juta peserta dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III sebesar Rp2,5 triliun bagi 49,6 juta peserta.

    Juga ada pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat senilai Rp86,2 triliun, yakni untuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp36,5 triliun bagi 6,1 juta debitur serta subsidi 9,6 juta ton pupuk senilai Rp49,7 triliun.

    “Jadi, ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat,” kata Sri Mulyani pula.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM persiapkan KUR Perumahan agar tepat sasaran

    Kementerian UMKM persiapkan KUR Perumahan agar tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan agar tepat sasaran ke UMKM ekosistem perumahan.

    Temmy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan itu merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM yang terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    “Dengan insentif berupa bunga 6 persen dan plafon mencapai Rp500 juta akan sangat membantu UMKM untuk menambah permodalan dalam mengerjakan proyek pembangunan perumahan,” kata Temmy.

    “Kami akan melakukan kegiatan pendampingan untuk memastikan sebanyak mungkin UMKM perumahan dapat memanfaatkan insentif ini,” ujar dia.

    Berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM sampai Agustus 2025, ada sekitar 104 ribu UMKM di Indonesia yang potensial untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    “Sebanyak 35 ribu UMKM di antaranya bergerak di bidang konstruksi hunian termasuk di dalamnya pengembang kecil, kontraktor, dan jasa-jasa pendukung konstruksi perumahan, serta 69 ribu UMKM ‘supplier’ material bahan bangunan,” ujar dia.

    Ia mengatakan UMKM ekosistem perumahan yang telah terdata di SIDT akan menjadi sasaran utama program pembinaan dan pendampingan untuk memperluas kesempatan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.

    “Apabila kita mampu memfasilitasi 104 ribu UMKM tersebut sehingga kapasitas usahanya meningkat dan usahanya berkembang, maka diharapkan akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan menciptakan dampak nyata bagi ekonomi kerakyatan,” kata Temmy.

    Lebih lanjut ia mengatakan mereka juga akan mengakselerasi dan mengintensifkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok UMKM tersebut agar memiliki kemampuan dan kapasitas untuk dapat terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

    Sementara itu, Program 3 Juta Rumah tersebut diharapkan dapat menyediakan perumahan yang laik, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Melalui pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, Program 3 Juta Rumah diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

    Selain itu, Temmy mengatakan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

    AHY Gelar Rakor Bahas Penerapan ODOL hingga Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan lima kementerian teknis lingkup Infrastruktur pada hari ini, Rabu (13/8/2025).

    Menteri Koordinator (Menko) IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rapat tersebut bakal membahas sejumlah isu pengembangan infrastruktur strategis mulai dari sektor konektivitas hingga perumahan.

    “Kami Kemenko Infrastruktur ini yang mengoordinasikan, mengorkestrasikan lima kementerian teknis tentunya ingin setiap saat melakukan monitoring, evaluasi baik melalui rapat-rapat koordinasi seperti ini maupun secara langsung di lapangan,” kata AHY, Rabu (13/8/2025).

    Dalam agenda tersebut, AHY mengaku akan membahas pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang termasuk pelaksanaan program transmigrasi hingga implementasi kebijakan satu peta atau one map policy.

    Kedua, agenda tersebut juga bakal membahas implementasi program pengentasan kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over load (ODOL) yang rencananya dibidik mulai diterapkan pada 2027.

    Pada saat yang sama, AHY juga menyinggung akan membahas hasil evaluasi dari berbagai kecelakaan transportasi baik perkeretaapian maupun di jalan darat.

    Selanjutnya, AHY juga mengaku akan membahas keberlanjutan pengembangan Kereta Cepat Jakarta – Surabaya agar prosesnya dapat dipercepat. Serta, membahas kelanjutan rencana menghidupkan kembali keberadaan bandara internasional.

    Dari sektor ketahanan, AHY turut memastikan akan melanjutkan pengembangan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Di mana, pada tahap awal akan diprioritaskan di wilayah Jakarta, Semarang, dan Demak.

    Selanjutnya, dari sisi konektivitas AHY menekankan bakal meminta update mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan Jalan Daerah (IJD).

    “Last but not least, nomor empat kita akan membahas isu di bidang pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman,” ujarnya.

    Dalam penjelasannya, AHY mengaku akan membahas mengenai rencana implementasi renovasi rumah lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Ini juga harus dipastikan sekali lagi bisa menjadi daya ungkit dari pembangunan perumahan yang semakin luas baik di desa maupun di kota,” pungkasnya. 

  • Di Rezeki Anda Ada Hak Orang Lain, Setor Melalui Zakat atau Pajak

    Di Rezeki Anda Ada Hak Orang Lain, Setor Melalui Zakat atau Pajak

    GELORA.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dalam setiap rezeki yang didapat masyarakat terdapat hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Selain lewat zakat dan wakaf, hak orang lain tersebut bisa juga diberikan melalui pajak, karena pada prinsipnya pajak adalah uang negara yang pada akhirnya akan kembali ke orang-orang yang membutuhkan.

    Ia juga menyebut bahwa dalam setiap rezeki yang didapat masyarakat terdapat hak untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Selain lewat zakat dan wakaf, hak orang lain tersebut bisa juga diberikan melalui pajak, karena pada prinsipnya pajak adalah uang negara yang pada akhirnya akan kembali ke orang-orang yang membutuhkan.

    “Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Bukan (sebagai) ustazah ya dalam hal ini, tapi (saya menyampaikan) ini karena Menteri Keuangan juga, dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya, hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak,” ujar dia, dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI secara daring, Rabu (13/8/2025).

    Sebagai bentuk keadilan, pajak yang dibayarkan oleh orang-orang dengan kondisi ekonomi lebih baik akan disalurkan melalui bantuan sosial. Pada tahun ini, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan program keluarga harapan (PKH) dan 18 juta keluarga diberikan bantuan pangan berupa sembako.

    Tidak hanya itu, usai mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang cenderung sulit bersaing dengan usaha-usaha besar diberikan bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pun, kini pemerintah juga memberikan layanan Cek Kesehatan Gratis kepada masyarakat miskin.

    “Dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah,” tambah Sri Mulyani.

    Selain bantuan sosial, pemerintah juga menggunakan uang pajak untuk memperbaiki layanan publik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik. Sebagai contoh, untuk mengurangi tingkat kematian akibat penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, kini pemerintah memperbanyak akses layanan kesehatan hingga ke pelosok daerah Indonesia.

    “Sehingga kalau menggunakan (istilah) Menteri Kesehatan, jangan orang yang terkena serangan jantung tapi di daerah terpencil harus dibawa ke Jakarta, baru jalan 10 kilo sudah dijemput malaikat maut. Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu. Tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat, untuk mendapatkan hak kesehatan, itu adalah ikhtiar kita,” ucapnya.

    Pada saat yang sama, untuk meningkatkan kualitas hidup wong cilik, Presiden Prabowo Subianto telah membangun ratusan Sekolah Rakyat. Dengan keberadaan Sekolah Rakyat, anak-anak dari orang tua miskin diharapkan bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

    “Dari mulai orang tuanya pemulung, pekerja harian yang tidak memiliki pendapatan, anaknya kemudian mendapatkan sekolah diasramakan dan mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik, serta bimbingan keagamaan. Semuanya tadi hak dari rezeki yang kamu miliki untuk orang lain,” tambah dia.

  • Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

    Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi motor penting dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama di sektor-sektor produktif.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan meskipun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi program ini, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan sektor industri manufaktur.

    Selama ini, lanjutnya, KUR banyak membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, tetapi kendala administratif masih menjadi hambatan awal. 

    “UMKM perorangan, terutama skala mikro, masih sering kesulitan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha atau NIB dan pembukaan rekening bank, yang kadang memakan waktu cukup lama,” ujarnya, dikutip Senin (11/8/2025).

    Tak hanya itu, pendampingan bagi debitur KUR juga menjadi aspek krusial yang belum maksimal. 

    Banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki kecakapan dasar dalam pencatatan keuangan maupun strategi pengembangan usaha.

    Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, sambungnya, potensi gagal bayar atau stagnasi usaha masih membayangi. Hal lain yang menjadi sorotan adalah struktur penyaluran KUR yang masih didominasi sektor jasa dan perdagangan. 

    “Penyaluran KUR untuk sektor manufaktur harus diperluas, baik dari sisi porsi maupun plafon kredit. Industri manufaktur lokal sangat dibutuhkan untuk menggantikan ketergantungan pada produk impor dan memperkuat pasar domestik,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan UMKM di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang menantang. 

    Menurutnya, di tengah perlambatan ekonomi global, daya beli domestik yang menurun, dan ketatnya kompetisi pasar, UMKM harus menghadapi realita keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, pasar, hingga keterampilan tenaga kerja. 

    Hasil survei Apindo menunjukkan 51% pelaku UMKM mengalami kendala akses modal, 35% kesulitan mengakses pasar dan promosi, serta hanya sekitar 7% yang terhubung ke rantai pasok industri besar.

    Sementara itu, kata Shinta, UMKM adalah silent backbone dari ekonomi Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% dari PDB nasional.

    “Artinya, bila tidak ditangani dengan baik, tantangan yang dihadapi UMKM dapat menciptakan efek domino terhadap resiliensi ekonomi nasional. Narasi harus digeser, UMKM adalah aset strategis yang perlu dibangun secara serius dan berkelanjutan,” kata Shinta baru-baru ini. 

  • KUR Perumahan Beri Harapan Pasti untuk MBR Miliki Rumah Idaman

    KUR Perumahan Beri Harapan Pasti untuk MBR Miliki Rumah Idaman

    JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan rencana kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan memberikan harapan pasti bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk bisa memiliki rumah idaman yang layak dan terjangkau.

    “Saya melihat bahwa kebijakan ini, apa namanya, lebih memberi harapan pasti daripada masyarakat MBR. Iya kalau saya melihat ini, sebenarnya kebijakan bagus ya. Upayanya kita apresiasi, artinya kalau pemerintah ini kan baru formulasi kebijakan, formulasi kebijakan yang nanti arahnya akan diterapkan,” ujar Trubus dilansir ANTARA, Jumat, 8 Agustus.

    Menurut dia, selama ini masyarakat MBR kan betul-betul kesulitan untuk memperoleh rumah yang terjangkau dan layak huni.

    Dengan adanya KUR perumahan tersebut, maka ada jaminan dari pemerintah bagi MBR di sektor perumahan.

    Di samping itu, KUR perumahan juga akan mendorong para pengembang perumahan untuk berkomitmen dan bertanggung jawab dalam mewujudkan penyediaan perumahan berkualitas bagi MBR sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. 

    “Menurut saya sebenarnya KUR perumahan untuk rakyat ini memang harus dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia karena kebutuhan akan rumah bagi masyarakat bawah ini semakin hari makin meningkat,” kata Trubus.

    Dia menyarankan, agar pemerintah memiliki dana talangan atau rencana kontingensi dalam rangka mengantisipasi agar tidak terjadi non-performing loan (NPL), mengingat MBR yang sebagian besar berprofesi sebagai pekerja informal dengan pendapatan tidak menentu.

    “Tentu dalam hal ini bagaimana tanggung jawab ini yang penting adalah tanggung jawab MBR-nya. MBR ini karena pekerjaannya informal dan penghasilannya tidak pasti, sehingga pemerintah harus punya dana talangan untuk bagaimana nantinya mengantisipasi ketika mereka MBR sudah tidak sanggup lagi membayar cicilan kredit rumah mereka,” katanya.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan regulasi terkait skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan bakal diumumkan menyusul keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Lebih jauh, Fahri mengatakan, mereka terus melakukan percepatan agar skema KUR itu bisa diperluas ke sektor perumahan.

    Dirinya menilai, percepatan itu dilakukan agar dampak ekonomi dari program di sektor tersebut dapat terwujud, seperti salah satunya pembukaan lapangan kerja.

    Penerapan KUR Perumahan tersebut didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara dan sejumlah BUMN, serta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  • Pemprov Jakarta dan Kementerian Perumahan Bentuk Tim Kecil, Bahas Rumah Subsidi hingga TOD
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 Agustus 2025

    Pemprov Jakarta dan Kementerian Perumahan Bentuk Tim Kecil, Bahas Rumah Subsidi hingga TOD Megapolitan 8 Agustus 2025

    Pemprov Jakarta dan Kementerian Perumahan Bentuk Tim Kecil, Bahas Rumah Subsidi hingga TOD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bersama Kementerian Perumahan dan Permukiman sepakat membentuk tim kecil guna mempercepat kerja sama di sektor perumahan dan permukiman.
    Tim gabungan ini akan merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjalankan berbagai program prioritas. Di antaranya pembangunan rumah subsidi, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan kawasan berbasis transportasi massal atau Transit Oriented Development (TOD).
    Kesepakatan tersebut dicapai saat Menteri Perumahan dan Permukiman Maruar Sirait bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jumat (8/8/2025).
    “Beliau (Menteri Maruar) menawarkan berbagai program yang tentunya sangat bermanfaat, berguna bagi Jakarta berkaitan dengan pemukiman, penataan kawasan kumuh, TOD, suku subsidi bunga, rumah subsidi,“ ucap Pramono, Jumat.
    Ia menambahkan, kerja sama ini akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.
    “Kami beri waktu dua bulan, mudah-mudahan segera bisa bekerja mengkonkritkan apa yang bisa dikerjakan bersama-sama,” lanjut Pramono.
    Sementara itu, Menteri Maruar, yang akrab disapa Ara, menyampaikan, sinergi antara pusat dan daerah sudah terbangun dalam berbagai program sebelumnya.
    Beberapa di antaranya pemindahan warga dari kolong jembatan ke rumah susun, inisiatif CSR untuk kampung nelayan di Muara Angke, serta penanganan rusun Pasar Rumput.
    “Kita juga sudah renovasi Wisma Atlet, dan menyusul lagi ada ribuan unit yang akan direnovasi. Kita akan koordinasikan dengan Setneg agar bisa dimanfaatkan,” kata Ara.
    Ara juga menyampaikan Jakarta akan menjadi kota pertama yang mendapat sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.
    Program nasional yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menyediakan dana sekitar Rp130 triliun dengan skema subsidi bunga.
    “Saya pikir ini program pertama kali sepanjang sejarah Indonesia ada KUR perumahan. Jadi ini sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh rakyat Jakarta dan kalangan dunia usaha di Jakarta,” kata Ara.
    Tim kecil ini akan dipimpin oleh perwakilan dari kedua instansi.
    Melalui kolaborasi pusat dan daerah, kedua pihak berharap program perumahan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lewat penciptaan lapangan kerja dan pergerakan industri sektor perumahan.
    “Jadi ini akan betul-betul mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkap Ara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI unggul di G20 dan ASEAN 

    RI unggul di G20 dan ASEAN 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, Prabowo: RI unggul di G20 dan ASEAN 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 21:35 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen, sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN.

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    “Pertama, tadi dalam rapat, Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ini juga tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, di mana 97,73 persen angkatan kerja telah terserap, setara dengan 3,59 juta orang per Februari 2025.

    Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu langkah kunci adalah mempercepat implementasi sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui Online Single Submission (OSS).

    Dikatakan Airlangga, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah untuk mendukung kemudahan berusaha ini.

    “Ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” kata Airlangga.

    Memasuki semester kedua 2025, pemerintah menargetkan penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sejumlah program strategis turut digulirkan, termasuk mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan industri, serta mengakselerasi penyaluran kredit.

    Untuk sektor perumahan, kata Airlangga, pemerintah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang bersifat revolving hingga Rp20 miliar, khusus bagi kontraktor UMKM.

    KUR ini memungkinkan pembangunan sekitar 40 unit rumah tipe sederhana dari plafon awal Rp5 miliar yang bisa diputar hingga empat kali lipat.

    Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah senilai hingga Rp2 miliar akan terus berlanjut hingga akhir tahun, kata Airlangga.

    Pemerintah juga menyiapkan program pendukung menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk mendorong sektor-sektor padat karya untuk mengakselerasi produksi di akhir tahun.

    Terkait target investasi, Airlangga menyebut realisasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju pencapaian target Rp1.900 triliun tahun ini.

    Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar kebijakan fiskal dan RAPBN 2026 dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus mendatang. 

    Sumber : Antara