Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Penyaluran KUR di sektor produksi di KTI capai 63,54 persen

    Penyaluran KUR di sektor produksi di KTI capai 63,54 persen

    ANTARA – Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M Risa Damanik mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produksi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai 63,54 persen pada Agustus 2025, dari total nilai plafon penyaluran KUR Rp20,6 triliun tahun 2025. Hal itu dikemukakan Risa di sela Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua di Makassar, Kamis (28/8). (Suriani Mappong/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syarat & Ketentuan KUR Perumahan, Plafon Pinjaman hingga Rp5 Miliar

    Syarat & Ketentuan KUR Perumahan, Plafon Pinjaman hingga Rp5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi merilis aturan yang mengatur pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025.

    Beleid yang mengatur pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2025.

    Dalam aturan itu, KUR perumahan bakal disalurkan melalui dua skema, yakni kredit program perumahan untuk penyedia rumah (pengembang) dan Kredit Program Perumahan untuk sisi permintaan rumah (demand).

    Dalam pasal 11 ayat 1 ditetapkan bahwa KUR perumahan atau yang disebut Kredit Program Perumahan untuk sisi penyediaan rumah akan diberikan kepada pengembang UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha. Pemberian KUR ini untuk keperluan pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, dan/atau pengadaan barang dan jasa.

    Dengan catatan, calon penerima kredit harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki usaha produktif dan layak, memiliki NPWP, memiliki NIB, telah menjalankan usaha paling singkat 6 bulan, dan tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya secara bersamaan.

    “Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah diberikan kepada penerima kredit program perumahan dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar,” bunyi beleid tersebut dikutip Kamis (28/8/2025).

    Nantinya, pengembang UMKM akan disubsidi bunga kreditnya sebesar 5% oleh pemerintah sehingga beban bunga yang bakal ditanggung hanya berupa selisih antara tingkat bunga atau margin yang diberlakukan oleh penyalur Kredit Program Perumahan.

    Adapun, jangka waktu Kredit Program Perumahan untuk pengembang itu diberikan paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

    Kredit Program Perumahan juga akan disalurkan untuk demand site kepada UMKM individu/perseorangan dengan persyaratan untuk keperluan pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi rumah. 

    Adapun, besaran plafon Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah yakni di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta. Nantinya, pinjaman itu bakal diberikan dalam bentuk kredit investasi.

    “Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah hanya dapat menerima Kredit Program Perumahan paling banyak 1 kali akad dengan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500 juta,” tulis aturan tersebut.

    Adapun, jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah paling lama 5 tahun dengan grace period sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak penyalur baik bank maupun koperasi.

    Meski demikian, jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dapat dilakukan lebih panjang dari 5 tahun sesuai dengan kesepakatan antara penerima dan penyalur kredit.

    Serupa, nantinya pemerintah akan memberikan subsidi bunga sebesar 5% pada kreditur sehingga calon penerima KUR hanya perlu menanggung selisih bunga kredit sesuai dengan kesepakatan yang diberikan oleh bank penyalur.

    “Dalam hal jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dilakukan lebih panjang dari 5 tahun, subsidi bunga/subsidi marjin yang diberikan pemerintah [hanya] untuk jangka waktu 5 tahun,” bunyi Permenko No.13/2025.

  • Menteri UMKM sebut program 3 juta rumah mesin pertumbuhan baru UMKM

    Menteri UMKM sebut program 3 juta rumah mesin pertumbuhan baru UMKM

    Developer bergerak, supplier bahan bangunan ikut hidup, dan di sekitar perumahan akan tumbuh usaha mikro seperti warung, pedagang makanan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggunakan, program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian, tetapi juga berpotensi menjadi mesin pertumbuhan signifikan bagi ekosistem UMKM di Indonesia.

    Dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) Peluncuran Program Pemberdayaan UMKM Ekosistem Perumahan di Perumahan Griya Srimahi Indah, Kabupaten Bekasi, Rabu, Maman menekankan, program ini akan menghidupkan berbagai sektor, terutama UMKM.

    “Developer bergerak, supplier bahan bangunan ikut hidup, dan di sekitar perumahan akan tumbuh usaha mikro seperti warung, pedagang makanan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan,” katanya dalam keterangan pers kementerian.

    Menurut data dari Sistem Informasi Data Tunggal tahun 2024, terdapat sekitar 104 ribu UMKM yang sudah terlibat dalam ekosistem pembangunan perumahan.

    Dari jumlah tersebut, 35 ribu UMKM bergerak di bidang jasa konstruksi, sementara hampir 70 ribu lainnya adalah penyedia material bahan bangunan.

    Untuk menyukseskan program ini, pemerintah telah mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130 triliun.

    Dia menjelaskan, pembiayaan ini diberikan dengan bunga subsidi sekitar lima persen, sehingga memudahkan para pengusaha UMKM di sektor perumahan untuk mengakses modal.

    Ia menyatakan, Kementerian UMKM berkomitmen memastikan sebanyak mungkin pelaku UMKM terlibat dalam rantai nilai program ini.

    Keterlibatan ini mencakup berbagai skala, mulai dari developer menengah, supplier material, hingga pengusaha mikro yang nantinya akan menghidupkan kawasan perumahan baru.

    Ia optimistis jika program ini berjalan cepat, manfaatnya akan dirasakan secara luas.

    “Bukan hanya untuk masyarakat yang belum memiliki rumah, tapi juga bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi,” ujar dia.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp57,7 triliun untuk program 3 juta rumah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran itu ditargetkan untuk 770 ribu rumah pada tahun depan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Ekonomi di Level Grassroot, BRI Salurkan Pembiayaan Kepada UMKM Senilai Rp1.137,84 Triliun

    Perkuat Ekonomi di Level Grassroot, BRI Salurkan Pembiayaan Kepada UMKM Senilai Rp1.137,84 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus membuktikan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Hery Gunardi bahwa keberpihakan BRI diwujudkan melalui berbagai program strategis yang tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga memberdayakan pelaku UMKM agar mampu terus tumbuh sehat dan berkelanjutan.

    “Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,0% secara year on year menjadi Rp1.416,6 triliun. Dari total kredit yang disalurkan tersebut, segmen UMKM mengambil porsi 80,32% atau setara Rp1.137,84 triliun. Hal tersebut merupakan wujud keberpihakan pada penguatan ekonomi dari level grassroot”, jelas Hery Gunardi.

    Di samping itu, pada Semester I tahun 2025, BRI menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp83,88 triliun kepada 1,8 juta debitur, termasuk UMKM yang menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis pemerintah. “BRI juga aktif menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp13,35 triliun kepada 97.878 masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendukung program strategis nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan, pembiayaan, dan solusi digital seperti Qlola by BRI,” ujarnya.

    Dari sisi inklusi keuangan, Hery melanjutkan bahwa hadirnya jaringan AgenBRILink sebanyak 1,2 juta agen juga mampu menjangkau lebih dari 67 ribu desa, dengan volume transaksi mencapai Rp843 triliun pada paruh pertama tahun ini. AgenBRILink kini berevolusi menjadi lifestyle micro provider, yang tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal.

  • Bos Ciputra Harap Bunga KPR Turun Mengikuti BI Rate Pacu Penjualan Properti

    Bos Ciputra Harap Bunga KPR Turun Mengikuti BI Rate Pacu Penjualan Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk (CTRA) berharap kembali dipangkasnya suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5% membawa angin segar bagi sektor properti. 

    Untuk diketahui, berdasarkan Survei Harga Properti Residensial yang diterbitkan Bank Indonesia,  penjualan unit properti residensial di pasar primer tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,80% (Year-on-Year/YoY) pada kuartal II dari kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,73% YoY. 

    Adapun penjualan rumah tipe kecil yang tumbuh 6,70% (YoY), melambat dari 23,75% (YoY) pada kuartal sebelumnya. Selain itu, penjualan rumah tipe besar terkontraksi sebesar 14,95% (YoY), lebih dalam dari kuartal sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,69% (YoY). Penjualan rumah tipe menengah terkontraksi sebesar 17,69% (YoY) mengalami perbaikan dari kuartal sebelumnya yang terkontraksi sebesar 35,76% (YoY). 

    Mayoritas pembelian rumah di pasar primer dilakukan melalui skema pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan pangsa sebesar 73,06% dari total pembiayaan,, sedangkan pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing memiliki pangsa sebesar 17,75% dan 9,19%. 

    Managing Director PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata berharap penurunan suku bunga acuan BI rate dapat diiringi dengan bunga KPR perbankan. Hal ini untuk menstimulus pasar properti. Pasalnya, hingga pertengahan tahun 2025, penjualan properti tidak begitu besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

    “Harapan kami segera diikuti dengan turunnya bunga KPR sehingga bisa menggairahkan lagi, karena kondisi penjualan properti di tahun ini tidak semeriah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujarnya saat menghubungi Bisnis, Jumat (22/8/2025). 

    Menurutnya, kondisi daya beli dan ekonomi saat ini sangat berdampak pada penjualan rumah kelas menengah. Adapun rumah kelas menengah dan menengah bawah memiliki porsi besar dalam penjualan. 

    “Untuk kelas atas memang ada penjualan. Insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) ini sangat berguna karena kalau tidak ada insentif itu properti sudah babak belur. Jadi adanya insentif PPN DTP untuk rumah hingga Rp2 miliar ini sangat membantu sektor properti bertahan dan bergerak, karena secara ekonomi ada 178 industri turunan di sektor properti sehingga positif,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Ciputra Group juga berkomitmen berkontribusi dalam program Presiden Probowo membangun 3 juta rumah. Hal itu dilakukan dengan terus membangun pasokan rumah subsidi diantaranya di kawasan Maja dan Jambi. Namun demikian, pihaknya tak menampik permintaan rumah subsidi belum begitu besar. Hal dikarenakan kondisi daya beli dan perekonomian saat ini.

    “Kalau permintaan rumah subsidi ada, kami akan terus bangun karena punya stok tanah besar yang bisa dibangun dan dikembangkan,” katanya.

    Budiarsa mengapresiasi langkah pemerintah untuk menaikkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini mencapai 350.000 unit dari sebelumnya dan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dimana pengembang bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar dengan subsidi bunga 5% untuk membantu pengembang menambah pasokan rumah subsidi. 

    “Porsi FLPP kan dinaikkan menjadi 350.000 unit, ditambah lagi ada alokasi KUR untuk pengembang, kontraktor, supplier UMKM perumahan sehingga menambah pasokan rumah. Di sisi demand, telah diperluas kategori MBR untuk bisa beli rumah subsidi dengan gaji maksimal Rp14 juta di Jabodetabek. Jadi ini harus diperhatikan supply dan demand rumah subsidi, dari 2 sisi,” terangnya.

    Kendati demikian, dia berharap pemerintah juga memperhatikan persyaratan pembelian rumah subsidi. Pasalnya, pembelian rumah subsidi kerap kali terkendala dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sehingga pemerintah perlu mengatasi masalah tersebut. 

    “Saya yakin dengan penambahan kuota dan adanya KUR bagi pengembang, lalu diperluas penerima FLPP dan juga pemerintah akan atasi masalah SLIK ini berdampak pada pasar rumah subsidi dan program 3 juta rumah,” tutur Budiarsa. 

    Untuk diketahui, pada semester I/2025, emiten berkode CTRA membukukan marketing sales atau prapenjualan senilai Rp5,73 triliun dari target di tahun ini mencapai Rp11 triliun.

  • Menteri Maman Klaim Pembiayaan UMKM Lebih Mudah via Aplikasi SAPA

    Menteri Maman Klaim Pembiayaan UMKM Lebih Mudah via Aplikasi SAPA

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa aplikasi Sapa UMKM yang mengintegrasikan pelaku UMKM nasional akan memiliki fitur akses pembiayaan.

    Maman menjelaskan bahwa sistem aplikasi tersebut akan menghubungkan pengusaha dengan perbankan, khususnya Bank Himbara maupun perusahaan pembiayaan. Akan tetapi, integrasi sistem pada aplikasi tersebut baru akan diwujudkan dalam waktu yang akan datang.

    “Saya harus sampaikan dulu, ya, ini semua butuh proses. Yang akan kita launching nanti adalah Sapa UMKM versi pertama. Tentunya nanti akan di-upgrade sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan,” kata Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, aplikasi tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan fitur untuk pembiayaan dari bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), perusahaan teknologi finansial (fintech) maupun investor.

    Maman lantas menjelaskan bahwa pengembangan ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun integrasi data tunggal pelaku UMKM di Tanah Air.

    Dia menjelaskan terdapat 57 juta pelaku UMKM yang tersebar di penjuru Tanah Air yang akan terintegrasi dalam aplikasi ini.

    Mengingat pengembangan aplikasi dilakukan oleh Kementerian UMKM secara langsung, pihaknya menyatakan bakal terbuka apabila terdapat masukan maupun evaluasi mengenai fitur yang ada.

    “Nanti akan kita integrasikan. Jadi ini semua tujuannya untuk memberikan pelayanan dan kemudahan untuk UMKM,” ujarnya.

    Dengan demikian, Maman menargetkan aplikasi Sapa UMKM dapat diluncurkan dalam waktu dekat, setidaknya dua bulan ke depan.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan adanya berbagai permasalahan pengembangan UMKM seperti akses permodalan, keterbatasan teknologi, hingga keterbatasan sumber daya manusia.

    Lebih lagi, pada era saat ini, UMKM juga menghadapi tantangan digitalisasi. Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang patut diselesaikan.

    Oleh karenanya, dari sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, dia menginginkan jumlah itu berkurang dalam artian skala usaha mereka bertumbuh menjadi lebih besar lagi.

    “Kalau angkanya makin berkurang, kami justru makin senang. Kenapa? UMKM naik kelas jadi pengusaha kecil, pengusaha kecil naik kelas jadi pengusaha menengah, pengusaha menengah naik kelas jadi pengusaha besar,” kata Rosan dalam acara Forum Peningkatan Kompetensi UMKM di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

  • Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

    Menteri UMKM Mau Naikkan Alokasi KUR Produksi Jadi 65%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman membuka peluang target alokasi kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor produksi naik dari 60% menjadi 65% dari keseluruhan pembiayaan.

    Maman menjelaskan bahwa proses distribusi KUR seharusnya tak hanya dilihat dari aspek kuantitas, melainkan juga kualitas. Menurutnya, hal ini tercermin dari seberapa besar pembiayaan tersebut dialokasikan untuk sektor produksi.

    “Sampai hari ini, alokasi dana KUR yang [ditargetkan] kurang lebih Rp300 triliun tersebut 60,3% sudah teralokasi untuk sektor produksi,” kata Maman dalam sambutan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, apabila hingga akhir tahun nanti alokasi KUR untuk sektor produksi konsisten pada level 60%, maka dia akan mengusulkan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menaikkan target.

    Maman lantas menyebutkan rentang 63% hingga 65%. Dia tak menampik bahwa angka itu terbilang menantang, tetapi meyakini bahwa efek penggandanya akan lebih besar.

    “Karena kalau kita alokasikan dana KUR itu 60% ke sektor produksi, multiplier effect-nya juga banyak, baik penyerapan tenaga kerja, dampak ekonomi, dan lain sebagainya,” ujar Politikus Partai Golkar ini.

    Oleh karena itu, dia menyebut akan memantau realisasi penyaluran KUR hingga akhir 2025, sehingga dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk menambah porsi sektor produksi pada tahun depan.

    Adapun, Kemenko Perekonomian mencatat bahwa penyaluran KUR hingga semester I/2025 telah mencapai Rp131,84 triliun atau setara dengan 45,86% dari target keseluruhan.

    Airlangga menyampaikan bahwa realisasi tersebut telah menjangkau 2,28 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebesar 2,38%.

    “Capaian KUR semester I/2025 cukup positif, yang lebih penting 60% penyaluran KUR berhasil masuk ke sektor produksi sesuai target kita,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025) lalu.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran KUR pada 2026 mencapai Rp320 triliun, lebih tinggi dibandingkan plafon Rp300 triliun pada tahun ini.

    Subsidi bunga KUR dialokasikan senilai Rp36,5 triliun, sedangkan anggaran untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM tahun depan mencapai Rp181,8 triliun.

    “Untuk KUR tahun depan Rp320 triliun dengan subsidi bunga Rp36,5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

  • Dony Oskaria Beberkan Peran Danantara Dorong UMKM Naik Kelas

    Dony Oskaria Beberkan Peran Danantara Dorong UMKM Naik Kelas

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan perannya untuk mendorong UMKM naik kelas. Pasalnya, Danantara memiliki program strategis yang disiapkan untuk UMKM, seperti pembiayaan, perluasan pasar, hingga pembinaan berkelanjutan.

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, menyebut perusahaan dibawah naungan pihaknya telah menyalurkan pembiayaan bagi pelaku UMKM. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) misalnya, tercatat menyalurkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 184,98 triliun sepanjang tahun 2024.

    Selain itu, pembiayaan juga dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Hingga Juni 2025, PNM memiliki 15 juta nasabah melalui Program Mekaar. Adapun dana yang telah disalurkan tercatat sebanyak Rp 337 triliun.

    “PMN itu kurang lebih 15 juta, saya yakin salah satu daripada ibu-ibu yang ada disini merupakan nasabah mungkin dari PMN atau nasabah daripada BRI. Nah kalau belum menjadi nasabah nanti juga bisa langsung menjadi nasabah, butuh permodalan, butuh support. Kita ada program KUR, ada program Mekaar yang bisa kita manfaatkan untuk penambahan daripada modal kita,” terang Dony dalam acara Pesta Rakyat, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Dari sisi pemasaran, Danantara juga mendorong perluasan pasar bagi UMKM melalui kolaborasi dengan BUMN. Dony menjelaskan, kolaborasi UMKM dengan BUMN bisa dilakukan melalui penyediaan merchandise di hotel, toko di kereta, hingga event souvenir.

    “Di dalam Danantara BUMN akan terjadi proses konsolidasi daripada BUMN kita. Dari jumlah yang sekian banyak kemudian akan berkurang, tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada UMKM-UMKM untuk tadi, satu menjadi supplier dan juga mitra bisnis bagi Danantara,” ungkapnya.

    Selain itu, Danantara juga memberikan pembinaan yang menjadi fokus utama melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), pelatihan sumber daya manusia, serta pendampingan bisnis dan digital. Program kewirausahaan seperti Wirausaha Muda Mandiri, BRIncubator, dan PADI UMKM Telkom turut digerakkan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM.

    Ke depan, Dony juga memperluas kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mendorong UMKM naik kelas, salah satunya dengan menggandeng PT HM Sampoerna Tbk (HMSP). Kerja sama ini dimungkinkan mengingat Sampoerna memiliki UMKM binaan.

    “Kita juga bisa sebagai pembinaan, sekarang kita punya program TJSL yang nanti saya harapkan juga program ini bisa bekerjasama dengan Sampoerna supaya lebih real dan lebih konkret. Kita punya budget untuk itu yang cukup lumayan besar untuk pembinaan daripada UMKM kita,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Menlu Sugiono Ajak Jerman Perbanyak Investasi Lewat Danantara” di sini:

    (kil/kil)

  • KUR Produksi Sudah 60%, Menteri Minta Kuota Naik ke 65%

    KUR Produksi Sudah 60%, Menteri Minta Kuota Naik ke 65%

    Jakarta –

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mendorong peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produksi menjadi 63-65%. Langkah ini diusulkan setelah realisasi penyaluran KUR produksi sudah menembus 60,3% dari total alokasi Rp300 triliun.

    “Alhamdulillah sampai hari ini alokasi dana KUR yang kurang lebih Rp300 triliun tersebut, 60,3% sudah teralokasi untuk sektor produksi,” kata Maman dalam acara Pesta Rakyat 2025 di Smesco Convention Hall, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Maman optimistis jika penyaluran bisa konsisten di level 60% hingga akhir tahun, target kuota KUR produksi sudah layak dinaikkan. “Mungkin sudah boleh target pengalokasian KUR produksi kita naikkan di angka 63 atau 65%. Jadi supaya ini bisa menjadi challenging dan tantangan juga buat kita semua,” ujarnya.

    Ia menegaskan peningkatan KUR ke sektor produksi akan memberi dampak berganda, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, hingga memperkuat daya saing UMKM.

    Maman juga meminta komitmen bank-bank penyalur KUR, khususnya anggota Himbara, untuk mendukung langkah ini. “Kalau kita alokasikan dana KUR 60% ke sektor produksi, multiplier effect-nya besar. Penyerapan tenaga kerja, dampak ekonomi, dan lain sebagainya juga signifikan,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Aturan Baru KUR Perumahan Terbit, Apa yang Baru?” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Ketahanan Pangan Agenda Prioritas, Prabowo Kerek Anggaran 2026 jadi Rp164,4 Triliun

    Ketahanan Pangan Agenda Prioritas, Prabowo Kerek Anggaran 2026 jadi Rp164,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengerek anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun.

    Pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan.

    Adapun, anggaran ketahanan pangan pada 2026 direncanakan tumbuh hingga 5,9%. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

    “Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar [Rp164,4 triliun],” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025).

    Jika menengok pada lima tahun terakhir, anggaran ketahanan pangan tertinggi sebelumnya mencapai Rp159,5 triliun pada 2024. Rata-rata pertumbuhan ketahanan pangan pada 2021–2024 mencapai 22,9%.

    Nantinya, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan 2026 antara lain mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian/perikanan, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan pergaraman nasional.

    Kemudian, menjaga stabilitas harga pangan, antara lain melalui penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan serta penguatan rantai pasok dan distribusi yang efektif. Serta, meningkatkan kesejahteraan petani/ nelayan, antara lain melalui bantuan sarana-prasarana pertanian/perikanan serta akses permodalan dan perlindungan usaha.

    Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang diperkuat dengan meningkatkan produktivitas, stabilitas harga pangan, serta mewujudkan petani dan nelayan sejahtera.

    Adapun, dukungan pemerintah melalui anggaran ketahanan pangan mencakup pembangunan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, bendungan, jalan usaha tani, cetak sawah. Lalu, bantuan serta modernisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), subsidi pupuk, bantuan benih, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

    Selain itu, pendekatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta juga terus didorong dalam pendanaan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

    Pemerintah juga mendukung peningkatan produktivitas produksi pangan. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, mekanisasi dan adopsi teknologi modern pertanian, serta penggunaan benih dan bibit unggul. Di samping itu, pemerintah juga mendorong peran Perum Bulog dalam menjaga stok beras dan pangan nasional.

    Lebih lanjut, masih mengacu dokumen yang sama, kinerja sektor pertanian pada 2026 diperkirakan tumbuh menguat, yang didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada. Program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada 2026.

    Beberapa kebijakan yang mendukung kinerja sektor pertanian, di antaranya dengan memperkuat rantai pasok dan hilirisasi sektor pertanian melalui program MBG dan Program B40.

    Diikuti dengan pemanfaatan teknologi modern diperluas dengan dukungan SDM yang kompeten dan kelembagaan yang tangguh dan adaptif. “Pertanian juga diarahkan menuju sistem yang lebih produktif dan berorientasi pasar, meningkatkan kesejahteraan bagi petani/nelayan skala kecil,” tandasnya.