Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Prabowo Panggil Airlangga hingga Rosan ke Istana, Rapat Energi Terbarukan

    Prabowo Panggil Airlangga hingga Rosan ke Istana, Rapat Energi Terbarukan

    Jakarta –

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya akan rapat membahas energi terbarukan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Pantauan detikcom, Selasa (16/9/2025), sejumlah menteri dan kepala badan menyambangi kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Airlangga menyampaikan rapat dengan Presiden Prabowo kali ini membahas transisi energi. Namun ia menegaskan rapat tersebut tidak turut membahas stok bahan bakar minyak (BBM) yang dikabarkan kosong di SPBU swasta belakangan ini.

    “Dipanggil beliau, yang satu nanti akan ada ratas mengenai energi. Tidak ada kaitan, ini kaitan dengan energi baru terbarukan,” kata Airlangga setiba di Istana.

    Sementara itu, Maruarar (Ara) menyebut rapat juga bakal membahas sektor perumahan. Ia kembali menyinggung Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan yang digelontorkan Presiden Prabowo.

    “Pertama sepanjang sejarah Indonesia (KUR) Rp 130 triliun buat UMKM, buat developer sama kontraktor, kemudian juga toko-toko bangunan yang seperti UMKM, kemudian juga dukungan dari Bank Indonesia,” ucap Ara.

    Lebih lanjut, ia menyatakan pihaknya bakal merumuskan kembali satu kebijakan di bidang perumahan yang dapat menggerakkan perekonomian. “Nanti saya akan diskusi dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, dan teman-teman pengembang yang luar biasa,” ujar Ara.

    (fca/rfs)

  • Airlangga Pastikan KUR Perumahan Rp130 Triliun Cair Tahun Ini

    Airlangga Pastikan KUR Perumahan Rp130 Triliun Cair Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan total plafon mencapai Rp130 triliun. Program ini akan resmi diluncurkan pada tahun ini melalui bank-bank Himbara.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dari total dana tersebut, Rp117 triliun akan difokuskan untuk mendukung sektor kontraktor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan plafon hingga Rp20 miliar.

    Sementara itu, Rp13 triliun dialokasikan untuk sisi permintaan, yakni masyarakat yang ingin merenovasi rumah atau melakukan kegiatan lain terkait perumahan.

    “Kami tadi bahas KUR Perumahan Rp130 triliun. Nah itu Rp117 triliun untuk UMKM kontraktor, itu bisa sampai dengan Rp20 miliar plafonnya. Juga ada lagi plafon KUR untuk demand side Rp13 triliun, untuk orang yang mau renovasi rumah atau membuat kegiatan di perumahan,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Dia menegaskan program KUR perumahan ini akan dilakukan melalui bank-bank Himbara. “Semua melalui Himbara, launching tahun ini. Ini beda sama yang tadi, ini program sudah disiapkan, subsidi bunganya sudah ada,” jelasnya.

    Airlangga menambahkan, program KUR Perumahan sudah dipastikan memiliki alokasi anggaran hingga 2026. “Itu sudah fix, dan anggaran sudah ada,” tandas Airlangga.

    Untuk diketahui, pemerintah telah merilis aturan yang mengatur pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025.

    Beleid yang mengatur pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2025.

    Dalam aturan itu, KUR perumahan bakal disalurkan melalui dua skema, yakni kredit program perumahan untuk penyedia rumah (pengembang) dan Kredit Program Perumahan untuk sisi permintaan rumah (demand).

    Dalam pasal 11 ayat 1 ditetapkan bahwa KUR perumahan atau yang disebut Kredit Program Perumahan untuk sisi penyediaan rumah akan diberikan kepada pengembang UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha. Pemberian KUR ini untuk keperluan pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, dan/atau pengadaan barang dan jasa.

    Dalam paparannya, Airlangga menyatakan bahwa penempatan dana ke Himbara dapat disalurkan ke masyarakat melalui kredit program perumahan mengacu pada Permenko 13/2025.

    Adapun, target plafon dari sisi supply (pengembang) ialah Rp117 triliun, sedangkan dari sisi UMKM individu/perseorangan (demand) plafonnya Rp13 triliun. Sehingga total target penyaluran KUR perumahan mencapai Rp130 triliun.

    Besaran Bunga

    Nantinya, pengembang UMKM akan disubsidi bunga kreditnya sebesar 5% oleh pemerintah sehingga beban bunga yang bakal ditanggung hanya berupa selisih antara tingkat bunga atau margin yang diberlakukan oleh penyalur Kredit Program Perumahan.

    Adapun, jangka waktu Kredit Program Perumahan untuk pengembang itu diberikan paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

    Kredit Program Perumahan juga akan disalurkan untuk demand site kepada UMKM individu/perseorangan dengan persyaratan untuk keperluan pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi rumah.

    Adapun, besaran plafon Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah yakni di atas Rp10 juta sampai dengan Rp500 juta. Nantinya, pinjaman itu bakal diberikan dalam bentuk kredit investasi.

    “Penerima Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah hanya dapat menerima Kredit Program Perumahan paling banyak 1 kali akad dengan total akumulasi pencairan paling banyak Rp500 juta,” tulis aturan tersebut.

    Adapun, jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah paling lama 5 tahun dengan grace period sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak penyalur baik bank maupun koperasi.

    Meski demikian, jangka waktu Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah dapat dilakukan lebih panjang dari 5 tahun sesuai dengan kesepakatan antara penerima dan penyalur kredit.

    Serupa, nantinya pemerintah akan memberikan subsidi bunga sebesar 5% pada kreditur sehingga calon penerima KUR hanya perlu menanggung selisih bunga kredit sesuai dengan kesepakatan yang diberikan oleh bank penyalur.

  • Penjaminan KUR Pertanian Capai Rp 35,78 T, Total 650 Ribu Penerima

    Penjaminan KUR Pertanian Capai Rp 35,78 T, Total 650 Ribu Penerima

    Jakarta –

    PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo membukukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp 35,78 triliun periode Januari sampai Agustus 2025. Adapun jumlah UMKM terjamin sebanyak 650.284 pelaku usaha.

    Sedangkan pada tahun 2024, volume penjaminan mencapai sebesar Rp 48,32 triliun, dengan jumlah terjamin sebanyak 939.374 pelaku usaha.

    Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Krisna Johan mengatakan penjaminan KUR, khususnya untuk sektor pertanian, merupakan salah satu fokus utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Kami percaya bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Melalui penjaminan KUR, kami membantu para petani dan pelaku usaha agar dapat mengakses pembiayaan modal kerja dengan bunga rendah sehingga usaha mereka bisa berkembang, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan ikut terangkat,” kata Krisna, dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Tak hanya mendorong sektor pertanian melalui penjaminan KUR, Krisna mengatakan, Jamkrindo juga mendukung transformasi teknologi pertanian melalui penjaminan kredit usaha Alsintan.

    Program ini merupakan penjaminan atas kredit atau pembiayaan investasi untuk pembelian alat dan mesin pertanian dengan subsidi bunga dari Pemerintah. Kehadiran kredit usaha Alsintan menjadi jawaban atas kebutuhan modernisasi pertanian yang lebih efisien dan produktif.

    Sampai dengan Agustus 2025,total volume penjaminan kredit usaha Alsintan mencapai sebesar Rp 45,66 miliar.

    Melalui penjaminan Alsintan, petani dapat memperoleh akses pembiayaan untuk membeli alat dan mesin pertanian modern yang akan mempersingkat waktu produksi, menekan biaya operasional, dan meningkatkan kualitas hasil panen.

    “Modernisasi pertanian adalah kunci untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui penjaminan kredit usaha Alsintan, kami membantu petani agar dapat mengakses pembiayaan untuk alat dan mesin pertanian yang lebih modern sehingga produktivitas meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan hasil panen menjadi lebih berkualitas,” ujar Krisna Johan.

    Selain itu, aksesibilitas finansial bagi UMKM dan koperasi kepada lembaga keuangan juga terus ditingkatkan

    “Sebagai perusahaan penjaminan, Jamkrindo memiliki peran menjembatani UMKM yang feasible untuk memperoleh akses pembiayaan kepada lembaga keuangan dengan layanan penjaminan yang kami miliki,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • Modus Kuitansi Palsu, Pegawai Outsourcing di Takalar Tilap Dana KUR

    Modus Kuitansi Palsu, Pegawai Outsourcing di Takalar Tilap Dana KUR

    Liputan6.com, Jakarta Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar menetapkan seorang pegawai outsourcing berinisial ADA sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Pegadaian Cabang Takalar. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp466 juta.

    Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Muh Ahsan Thamrin, menjelaskan bahwa ADA diduga menyelewengkan pembayaran pelunasan dan angsuran KUR dari para nasabah.

    “Transaksi dilakukan di luar kantor Pegadaian, sementara nasabah hanya diberikan kuitansi palsu. Uang yang diterima tidak pernah disetorkan ke kas resmi Pegadaian,” kata Ahsan, Kamis (11/09/2025).

    Selain itu, ADA juga menawarkan skema top up pinjaman yang disebut ‘tumpang kredit’. Dalam skema ini, nasabah diajak mengajukan pinjaman baru dengan nilai lebih besar, dengan janji sebagian dana dari pinjaman baru itu akan dipakai untuk membayar angsuran pinjaman lama. Dengan begitu, cicilan lama dan baru seolah-olah akan dibayar bersama-sama.

    “Namun, menurut keterangan nasabah, janji itu tidak pernah ditepati dan pembayaran angsuran justru tidak dilakukan, sehingga mereka tetap menunggak,” ujar Ahsan.

    Awal Kasus Terungkap Hingga Jeratan Pasal yang Disangkakan

    Kasus ini mulai terungkap setelah Pegadaian Cabang Takalar menemukan kejanggalan saat memeriksa nasabah yang menunggak. Audit yang dilakukan Inspektorat Operasional Wilayah VI Makassar kemudian memastikan adanya kerugian lebih dari Rp 466 juta.

    Tersangka kini ditahan di Rutan Kelas II Takalar selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 11 September 2025. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

  • KUR Perumahan dukung percepatan Program 3 Juta Rumah

    KUR Perumahan dukung percepatan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Kredit Program Perumahan dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

    “Memang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan baru tahun ini atas usaha Pak Menteri PKP Maruarar Sirait agar ada percepatan untuk Program 3 juta Rumah,” ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

    Menurut Fitrah, sektor perumahan itu multisektor dan tidak bisa berdiri sendiri. Sektor perumahan memiliki dua sisi yakni sisi supply (pasokan) dan sisi demand (permintaan).

    KUR Perumahan di sisi supply untuk membantu pengembang-pengembang kecil, pengembang-pengembang yang membangun rumah subsidi.

    “Kemudian juga untuk membantu, membiayai toko material-material bangunan kecil yang nantinya bisa membantu masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumahnya sendiri,” kata Fitrah.

    Sedangkan untuk sisi demand, KUR perumahan juga bertujuan untuk membantu UMKM dan perorangan yang ingin membangun, merenovasi dan membeli rumah untuk mendukung kegiatan usahanya.

    Misalnya masyarakat yang punya usaha menjual sayur atau warung di rumahnya, mereka juga bisa mendapatkan KUR perumahan.

    “Jadi banyak sebenarnya dampak positif terkait dengan KUR Perumahan ini,” kata Fitrah.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP sebut pengembang muda bukti sukses program rumah subsidi

    Menteri PKP sebut pengembang muda bukti sukses program rumah subsidi

    Bayangkan jika satu rumah bersubsidi dibangun minimal oleh lima pekerja, maka ada sekitar 1,65 juta lapangan kerja baru….

    Serang (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai kehadiran pengembang muda menjadi bukti nyata keberhasilan Program 3 Juta Rumah atau rumah subsidi yang dijalankan pemerintah.

    “Dulu Bapak Wawan ini pernah berprofesi sebagai tukang ojek online, namun dengan cita-cita tinggi, doa orangtua, dan niat yang baik, kini dirinya sukses menjadi pengembang perumahan dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang,” kata Maruarar saat meninjau rumah subsidi, di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Selasa.

    Ia menyebut kisah sukses tersebut merupakan wujud manfaat program yang digagas pemerintah. “Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan karakter baik, mau belajar bisnis, dan tekun bekerja, Bapak Wawan ini adalah contoh nyata bahwa Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan banyak manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Menteri PKP berharap semakin banyak generasi muda yang terjun ke sektor properti. “Saya berharap ke depan akan lebih banyak anak muda yang bercita-cita menjadi pengembang yang memiliki hati dan profesional untuk membantu rakyat memiliki rumah subsidi,” katanya lagi.

    Menurut Maruarar, peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit serta dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan akan mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha muda.

    “Bayangkan jika satu rumah bersubsidi dibangun minimal oleh lima pekerja, maka ada sekitar 1,65 juta lapangan kerja baru, termasuk usaha pendukung seperti perdagangan material dan jasa angkutan,” ujarnya pula.

    Direktur PT Kawah Anugrah Properti Muhammad Ridwan yang membangun Perumahan Pondok Banten Indah mengaku bangga dapat berkontribusi melalui rumah subsidi. “Harga rumah subsidi yang kami bangun Rp166 juta dengan desain yang bagus dan berkualitas. Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

    Ridwan mengatakan pihaknya akan terus mendorong pembangunan rumah bersubsidi untuk mengurangi backlog perumahan di Banten.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko: Realisasi penyaluran KUR di Jateng capai Rp30,48 triliun

    Kemenko: Realisasi penyaluran KUR di Jateng capai Rp30,48 triliun

    Semarang, Jateng (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Jawa Tengah per 31 Agustus 2025 mencapai sebesar Rp30,48 triliun.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan di Semarang, Jateng, menyebutkan Jateng menjadi provinsi dengan penyaluran terbesar.

    Saat diskusi bertajuk “Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK)” itu, Ferry menyebutkan penyaluran KUR secara nasional di periode yang sama mencapai Rp180,01 triliun atau 62,62 persen dari target pada 2025 sebesar Rp287,47 triliun.

    Penyaluran KUR di Jateng sebesar Rp30,48 triliun itu menyumbang 16,9 persen dari total nasional, dengan jumlah penerima sebanyak 590.316 debitur.

    “Ini membuktikan bahwa pelaku UMKM di Jawa Tengah benar-benar memanfaatkan KUR secara optimal. Hal ini juga didukung posisi PT Jamkrida sebagai penjamin risiko dan peran Bank Jateng sebagai penyalur,” katanya.

    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penyaluran KUR tersebut.

    “Alhamdulillah, penyerapan KUR di Jateng menjadi yang terbesar secara nasional. Ini berkat kerja keras bersama, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, penjamin, hingga para pelaku usaha,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

    Ia berharap keberadaan KUR tidak hanya memperkuat sektor pertanian melalui kredit alsintan, tetapi juga menggerakkan industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

    Menurut Gus Yasin, diskusi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, penjamin, dan pelaku usaha.

    Dengan capaian penyaluran KUR yang sudah terbukti, Jateng diharapkan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kalau sistemnya bagus, saya rasa sumbangan kita untuk ketahanan pangan bisa lebih besar lagi, bahkan bisa menjadi nomor satu,” katanya.

    Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis kredit alsintan kepada beberapa pelaku usaha, yakni Totok Rusdiyanto, pengusaha jasa persewaan alsintan, yang merupakan debitur Bank Jateng, dengan plafon Rp505 juta.

    Kemudian, Antok, pelaku usaha alsintan, calon debitur BRI, dengan plafon Rp550 juta dan Kaharudin, pengusaha jasa penyewaan alsintan, calon debitur Bank Mandiri, dengan plafon Rp520 juta.

    Terakhir, yakni Achmad Samsul Hadi, pelaku usaha jasa combine harvester dan perdagangan gabah, yang merupakan calon debitur BNI, dengan plafon Rp540 juta.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNI: Transformasi digital dan diversifikasi kredit pilar kinerja di H1

    BNI: Transformasi digital dan diversifikasi kredit pilar kinerja di H1

    Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), khususnya CASA mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi dan transformasi cabang BNI.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengungkapkan bahwa transformasi digital dan diversifikasi portofolio kredit menjadi pilar penting yang mendukung kinerja semester I tahun 2025.

    Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa, menjelaskan transformasi digital menjadi fondasi dalam memperkuat struktur pendanaan perseroan, tercermin dari pertumbuhan dana murah (CASA) yang solid.

    Dana pihak ketiga (DPK) BNI tumbuh sebesar 16,5 persen year on year (yoy) menjadi Rp900 triliun per akhir Juni 2025. Adapun CASA tumbuh pesat mencapai 18,7 persen yoy menjadi Rp647,6 triliun.

    “Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), khususnya CASA mencerminkan keberhasilan strategi digitalisasi dan transformasi cabang BNI,” kata Paolo.

    Rekening giro dan tabungan di BNI masing-masing tumbuh sebesar 25,1 persen yoy dan 10,5 persen yoy. Pertumbuhan ini mendorong peningkatan rasio CASA menjadi 72,0 persen atau naik dari 70,7 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Perseroan mencatat, transformasi digital BNI menunjukkan hasil yang signifikan. Aplikasi wondr by BNI yang diluncurkan pada Juli 2024 telah mencatatkan pertumbuhan pengguna hingga 8,6 juta per Juni 2025 dengan pertumbuhan volume transaksi yang mencapai 68 persen yoy.

    Sedangkan BNIdirect yang merupakan kanal digital untuk nasabah wholesale membukukan nilai transaksi Rp5.246 triliun hingga akhir semester I tahun 2025, atau naik 31,1 persen secara yoy.

    Menurut perseroan, peningkatan ini tidak lepas dari transformasi platform BNIdirect yang kini lebih simpel, cepat, dan personal, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan fitur-fitur seperti real-time cash visibility, single authorization, hingga kemudahan dalam bertransaksi. Hasilnya, saldo giro transaksional meningkat signifikan 18 persen yoy.

    BNI juga membukukan kinerja positif dari sisi penyaluran kredit. Hingga akhir Juni 2025, kredit BNI tumbuh 7,1 persen yoy mencapai Rp778,7 triliun.

    Pencapaian ini, catat perseroan, didukung oleh diversifikasi portofolio yang terlihat dari kontribusi berbagai segmen, mulai dari korporasi, konsumer, komersial, hingga UMKM.

    Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan membangun aset portofolio yang lebih optimal, BNI memiliki strategi dalam kembali menumbuhkan segmen UMKM dengan tetap mengedepankan manajemen risiko yang prudent.

    “Implementasi sistem credit scoring pada segmen UMKM yang telah kami terapkan telah menunjukkan hasil positif dalam perbaikan kualitas aset,” kata Paolo.

    Hingga akhir Juni 2025, penyaluran kredit UMKM selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan pertumbuhan yang sehat, yakni sebesar 9,2 persen menjadi Rp44,4 triliun.

    Ke depan, segmen UMKM dan komersial di BNI diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan profitable, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

    Rasio non-performing loan (NPL) BNI tercatat turun menjadi 1,9 persen. Sementara loan at risk (LAR) membaik menjadi 11,0 persen, sehingga cost of credit (CoC) dapat ditekan di level 1 persen.

    Kombinasi dari transformasi digital dan diversifikasi portofolio kredit mengantarkan BNI membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp10,1 triliun pada semester I 2025.

    Rasio permodalan juga berada pada level sehat dengan CAR mencapai 21,1 persen. Sedangkan loan to deposit ratio (LDR) dijaga di level yang sehat untuk dapat mengoptimalkan pertumbuhan DPK dan kredit hingga sisa tahun 2025.

    “Dengan fundamental yang kuat dan fokus pada sektor produktif, kami optimistis dapat memperluas kapasitas ekspansi kredit di semester kedua 2025, sekaligus menjaga kualitas aset dan profitabilitas yang berkelanjutan,” kata Paolo pula.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Pastikan KUR Perumahan Bakal Disalurkan Tahun Ini

    Pemerintah Pastikan KUR Perumahan Bakal Disalurkan Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Perumahan akan dilaksanakan pada tahun ini.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel menyebut saat ini proses penyaluran itu tengah menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran KUR sektor perumahan resmi diundangkan. 

    “Sedangkan dari sisi keuangannya adalah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Alhamdulillah pagi ini sudah ditandatangani Bu Menteri Keuangan [eks-menkeu Sri Mulyani] dan dalam tahap pengundangan,” kata Didyk dalam Sosialisasi KUR Perumahan di Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Dia mengaku optimistis penyaluran KUR perumahan yang disebut sebagai Kredit Program Perumahan (KPP) akan dapat dilaksanakan secepat-cepatnya.

    Saat dikonfirmasi mengenai apakah penyaluran KPP akan terhambat seiring dengan adanya pergantian kursi Menteri Keuangan, dia enggan menjawab. Dia hanya memastikan bahwa prosesnya dibidik bakal dilaksanakan pada akhir tahun ini.

    “Segera, tapi di tahun ini harus di tahun ini. Karena supaya terserap optimal. [apakah pengundangan PMK bakal terkendala reshuffle] itu saya gak tau, harusnya enggak lah,” ujarnya.

    Sebelumnya, penyaluran KUR Perumahan juga diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025. Beleid yang mengatur pedoman pelaksanaan Kredit Program Perumahan itu ditandatangani oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 7 Agustus 2025.

    Dalam aturan itu, KUR perumahan bakal disalurkan melalui dua skema, yakni kredit program perumahan untuk penyedia rumah (pengembang) dan Kredit Program Perumahan untuk sisi permintaan rumah (demand).

    Dalam pasal 11 ayat 1 ditetapkan bahwa KUR perumahan atau yang disebut Kredit Program Perumahan untuk sisi penyediaan rumah akan diberikan kepada pengembang UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha. Pemberian KUR ini untuk keperluan pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, dan/atau pengadaan barang dan jasa.

  • Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa dapat menjaga kestabilan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

    “Intinya saya lihat Menteri Keuangan yang baru mempunyai tugas yang paling penting adalah menjaga kestabilan, sehingga dengan kestabilan itu pertumbuhan bisa tercapai,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Senin.

    Anindya mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Menkeu baru untuk bekerja dan menganalisa terlebih dahulu.

    “Kalau dari dunia usaha tentunya kami mengharapkan kestabilan. Dan kami juga mendukung program pemerintah supaya pertumbuhan bisa bangkit kembali. Karena kalau kita lihat pertumbuhan sudah baik 5,12 persen di kuartal II tapi mesti dilanjutkan,” katanya.

    Sedangkan program-program untuk government spending atau belanja dari pemerintah itu sedang ditingkatkan di paruh kedua ini. Dengan demikian, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menkeu baru bisa juga mengimbangi itu semua.

    Ditambah lagi juga dari konsumsi domestik tentu kita berharap ada kenaikan. Dari yang Kadin lihat di daerah di kuartal ketiga kelihatannya konsumsi domestik sudah mulai bergerak. Mungkin karena beberapa efisiensi telah dikurangi sehingga pergerakan di lapangan juga banyak.

    “Dan inilah yang Kadin fokuskan bagaimana Kadin Provinsi, Kabupaten, Kota bisa ikut mendukung program pemerintah sembari juga menggerakkan perekonomian lokal baik dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun nantinya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain,” kata Anindya.

    Selanjutnya Kadin juga berharap tentu Kementerian Investasi dan Kementerian Keuangan bisa bekerja sama untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu aman, kompetitif, dan terbuka bagi dunia usaha.

    Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.

    Pria kelahiran 1964 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.

    Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.