:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/5395615/original/074664900_1761712900-20251027-canda-menteri-prabowo-soal-kepanjangan-umkm-depan-menko-cak-imin-satu-ruangan-tertawa-31de1d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Canda Menteri Prabowo Soal Kepanjangan UMKM Depan Menko Cak Imin, Satu Ruangan Tertawa")
L
OlehLiputanenamDiperbaharui 30 Okt 2025, 00:30 WIB
Diterbitkan 29 Okt 2025, 11:40 WIB
Menteri Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Maman Abdurahman berguyon, bahwa kepanjangan dari UMKM bukan yang selama ini dikenal. Melainkan, usaha Maman ke Maman.
Maman melanjutkan, bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor UMKM sejauh ini telah menyerap 11 juta tenaga kerja. Namun, catatannya para 11 juta pekerja ini masih berada di sektor informal.
FAJAR.CO.ID,JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah resmi merilis aturan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk rumah.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 65 Tahun 2025 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Prrogram Perumahan yang telah diundangkan pada 24 September 2025.
Purbaya menjelaskan bahwa masyarakat bisa mendapatkan subsidi bunga KPR hingga 10 persen per tahun.
Skema subsidi ini adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan dalam sektor perumahan nasional.
Selain itu untuk mendukung adanya program penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Perlu dicatat dalam aturan tidak semua rumah bisa mendapat subsidi penuh 10 persen. Nilai efektif menurut pasal 14 besaran ditetapkan sebesar 5 persen.
Jangka waktunya paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
“Subsudi bunga ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh rumah pertama mereka, sekaligus menjaga daya beli di tengah tantangan ekonomi,” jelas Purbaya.
Jika melewati waktu yang di atas maka perpanjangan tidak akan diberikan subsidi bunga/subsidi margin Kredit Program Perumahan.
Rumah dengan plafon tertentu bunga yang bersubsidi diatur dalam pasal 15 yakni plafon di atas Rp 10 juta sampai Rp 100 juta sebesar Rp 10 persen.
Semantara untuk plafon di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 5,5 persen. (Elva/Fajar)
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sektor pertanian terus menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 13,83% pada Triwulan II 2025, menempatkannya di urutan kedua terbesar setelah industri pengolahan (18,67%) sepanjang enam bulan pertama di tahun 2025.
Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September, BRI sebagai mitra strategis pemerintah terus konsisten mendukung petani melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pembiayaan, pendampingan usaha, hingga program pemberdayaan berbasis komunitas.
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa semangat Hari Tani yang sejalan dengan Asta Cita swasembada pangan pemerintahan Presiden Prabowo, menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat perannya dalam mendukung sektor pertanian.
“BRI terus berkomitmen agar petani dapat tumbuh lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui pembiayaan, pemberdayaan digitalisasi layanan, hingga kemitraan dengan berbagai pihak guna memperkuat rantai pasok pertanian,” ujarnya.
Sejumlah komitmen Perseroan dalam mendukung para petani itu pun tercermin dalam berbagai inisiatif. Di sisi pembiayaan, misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencatat bahwa sektor pertanian menjadi penerima manfaat terbesar dengan penyaluran mencapai Rp50,95 triliun atau setara dengan 44,58% dari total KUR BRI sebesar Rp114,28 triliun per Agustus 2025. Melalui KUR, petani bisa mendapatkan dukungan permodalan yang mudah dan terjangkau.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5360836/original/061804100_1758766896-fdd656e8-37ad-4530-8d46-efca1d859828.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "BRI Perluas Akses Keuangan dan Pemberdayaan Petani di Hari Tani Nasional – Page 3")
Sejumlah komitmen Perseroan dalam mendukung para petani itu pun tercermin dalam berbagai inisiatif. Di sisi pembiayaan, misalnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencatat bahwa sektor pertanian menjadi penerima manfaat terbesar dengan penyaluran mencapai Rp50,95 triliun atau setara dengan 44,58% dari total KUR BRI sebesar Rp114,28 triliun per Agustus 2025. Melalui KUR, petani bisa mendapatkan dukungan permodalan yang mudah dan terjangkau.
Peningkatan kapasitas usaha petani juga dihadirkan melalui program Klaster Usaha dalam Klasterku Hidupku, sebuah inisiatif pemberdayaan berbasis komunitas mikro. Melalui program ini, BRI membentuk kelompok usaha berdasarkan kesamaan sektor, kondisi geografis, serta kedekatan sosial antar pelaku usaha di suatu wilayah. Adapun jumlah Klaster Usaha binaan BRI telah mencapai 41.217 di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari sektor pertanian dengan porsi 47,63%, disusul industri (30,02%) dan perdagangan (10,78%).
Akses layanan perbankan turut diperluas lewat jaringan AgenBRILink, yang menjangkau wilayah pelosok. Agen ini berperan dalam memudahkan petani menabung, membuka rekening, hingga transaksi digital lewat BRImo dan QRIS.
Tidak berhenti pada layanan dasar, para agen setempat juga aktif mengedukasi petani agar semakin terbiasa memanfaatkan layanan digital seperti BRImo dan QRIS. Pemanfaatan layanan digital ini pun membantu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus menyediakan rekam jejak keuangan yang lebih jelas bagi pengelolaan usaha tani.
“Melalui berbagai inisiatif pemberdayaan tersebut, BRI menegaskan keberpihakannya pada petani dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari akses modal, pemberdayaan, hingga digitalisasi. Harapannya, petani dapat tumbuh lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian nasional,” tutup Akhmad.
/data/photo/2024/05/13/66417592669a1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker
Nasional
24 September 2025")
6 Tuntutan Petani pada Hari Tani Nasional: Hentikan Intimidasi dan Cabut UU Ciptaker
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 12 orang yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah pada peringatan Hari Tani Nasional, yang jatuh pada setiap 24 September.
Enam tuntutan petani tersebut disampaikan saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan perwakilan kementerian terkait di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Usai audiensi, Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan tuntutan petani yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berikut enam tuntutan SPI pada Hari Tani Nasional:
“Kita juga berharap agar Presiden bisa menemui kita paling lambat minggu depan supaya aspirasi kita ini bisa langsung diterima oleh Presiden,” ujar Henry.
KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Massa aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 di Gedung DPR/MPR RI memprotes tindakan sewenang-wenang para penguasa di daerah.
Dalam forum yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin memperjuangkan agar minimal 5 persen APBN dialokasikan untuk infrastruktur di sektor pertanian.
Ia menyebut usulan itu sebagai permohonan maaf PKB yang belum bisa mewujudkan kesejahteraan petani selama 27 tahun kiprah partainya di negeri ini.
“Kita ingin minimal APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, apa pun yang menyangkut pertanian,” kata Cak Imin dalam agenda Hari Tani Nasional 2025 dan Harlah ke-11 Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Ia menyadari kesadaran untuk memperjuangkan petani seringkali terlupakan oleh para kader PKB. Padahal, mayoritas kader PKB adalah anak-anak petani.
Dalam acara tersebut, Cak Imin juga menyampaikan bahwa Prabowo merupakan Presiden yang berpihak kepada petani.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan petani, yaitu redistribusi lahan, pemenuhan sarana produksi pertanian, serta akses permodalan.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang dinilai masih memberatkan, terutama karena bunga pinjaman yang tinggi.
“Saya menyadari KUR untuk petani belum ada, kalau 6 persen bagi petani mungkin berat,” ujar Cak Imin.
“Karena itu, saya sedang mendorong koperasi desa untuk menjadi tempat pinjam bagi para petani dengan bunga yang sangat khusus. Ini sedang kita dorong, moga-moga bisa terwujud,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan hilirisasi perkebunan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru, serta membuka peluang ekonomi rakyat, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Hilirisasi perkebunan ini akan menciptakan 1,6 juta tenaga kerja,” kata Mentan Amran pada rapat koordinasi (rakor) bersama BUMN pangan membahas hilirisasi komoditas perkebunan yang dilaksanakan di Kantor PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Surabaya, Jatim, sebagaimana keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas perkebunan.
“Jadi gini, ini sesuai arahan Bapak Presiden. Gagasan besar beliau, kita ingin hilirisasi perkebunan agar tercipta added value. Dalam program hilirisasi ini, kita juga lakukan replanting dengan tanaman baru,” ujarnya.
Pada rakor tersebut Mentan Amran menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp9,95 triliun telah disiapkan, yang di antaranya untuk pengadaan bibit yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.
Ia menegaskan program itu tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.
“Yang menjadi motor penggerak pendampingan di lapangan adalah PTPN sebagai perusahaan negara. Anggarannya sudah cair dan kita akan tindak lanjuti terus-menerus,” ucap Mentan.
Salah satu komoditas yang menjadi fokus adalah tebu. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk program bongkar ratoon yakni peremajaan tanaman tebu yang sudah tidak produktif.
“Bayangkan, hanya dengan kebijakan saja dari pemerintah, bongkar ratoon yang biasanya hanya 5 ribu hektare per tahun, sekarang sudah mencapai 17 ribu hektare. Naik hingga 200 persen. Dan sekarang kita tambah lagi dana, bongkar ratoon gratis,” ujarnya.
Dari alokasi Rp1,6 triliun tersebut, program bongkar ratoon ditargetkan mencakup 100 ribu hektare lahan, dengan fokus utama di Jawa Timur sebesar 70 ribu hektare, mencakup 26 kabupaten.
Mentan menyebut program itu sebagai salah satu bantuan pemerintah terbesar di sektor perkebunan.
“Kalau bisa, 3 bulan selesai. Dan, ini bukan akumulasi , tahun depan juga ada lagi. Jadi, tolong sampaikan kepada para petani, ayo segera bongkar ratoon, karena pemerintah sudah mencairkan dananya,” tegasnya.
Selain itu Mentan juga menekankan kebijakan baru pemerintah terkait kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian, yang mana batas maksimal pinjaman subsidi sebelumnya telah dihapus. Kini, petani dapat mengakses pembiayaan KUR tanpa batas akumulasi selama memenuhi persyaratan.
“Ini menunjukkan betapa besar perhatian Bapak Presiden kepada petani, sangat luar biasa, BUMN insya Allah akan bangkit ke depan, harus bangkit secara eksponensial. Teman-teman PTPN juga petarung, tinggal ditemani bertarung,” imbuh Amran.
Selain tebu, beberapa komoditas strategis perkebunan lainnya seperti kakao, kelapa, kopi, mete, lada dan pala juga menjadi komoditas strategis yang akan dikembangkan.
Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara unggul dan berjaya di sektor perkebunan di masa depan.
Rakor Hilirisasi Komoditas Perkebunan digelar bersama BUMN pangan, antara lain Pupuk Indonesia Holding Company, Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding, PTPN I, PTPN IV, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PT Riset Perkebunan Nusantara, dan ID Food.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pemerintah membutuhkan investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendorong hilirisasi sektor pertanian, terutama di perkebunan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis hilirisasi di sektor pertanian dapat menciptakan lapangan kerja baru di masa mendatang.
“Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR Rp189 triliun,” kata Amran seusai rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).
Perinciannya, dari total investasi yang dibutuhkan Rp371,6 triliun itu, mayoritas diperuntukkan untuk kebutuhan kredit usaha rakyat (KUR) petani senilai Rp189,46 triliun. Kemudian, BUMN dan swasta yang masing-masing senilai Rp92,96 triliun dan Rp89,17 triliun.
Berdasarkan data yang ditampilkan, secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja dari adanya hilirisasi pertanian akan mencapai 8,6 juta orang dengan keuntungan kumulatif senilai Rp9.684,96 triliun.
Di samping itu, Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp9,9 triliun untuk menggenjot produktivitas dan produksi perkebunan.
Secara terperinci, sebanyak 221.890 hektare lahan kelapa, 200.000 hektare lahan tebu, 99.500 hektare lahan kopi, 248.500 hektare lahan kakao, 50.000 hektare lahan jambu mete, 6.000 hektare lahan lada, dan 45.000 hektare lahan pala sepanjang 2025–2027.
Totalnya, pemerintah bakal menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.
“Untuk pertama, kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia. Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang,” ujarnya.
Menurut Amran, sejumlah komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung ketahanan pangan.
Kementan mencatat, nilai ekspor komoditas perkebunan pada 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau setara 92,26% dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.
Amran menyebut, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah, melainkan telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, kata dia, nilai ekspor diharapkan dapat terdongkrak.
“Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” pungkasnya,
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), memastikan dokumen petunjuk teknis (Juknis) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan telah rampung dibentuk.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menuturkan dokumen tersebut baru saja selesai dibuat dan siap untuk disosialisasikan kepada seluruh bank penyalur KUR perumahan nantinya.
“Ada juknis-juknis yang juga kita sudah jadi. Kita juga bersama dari Kementerian Keuangan sudah konsinyering untuk SIKP-nya [Sistem Informasi Kredit Program],” jelasnya saat ditemui di Universitas Indonesia, Senin (21/9/2025).
Sri menjelaskan, Juknis penyaluran KUR Rp130 triliun itu mengatur mengenai sejumlah regulasi yang belum termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan KUR.
Salah satunya, mengatur secara lebih rigid mengenai kategori penerima manfaat yang akan menerima kucuran Kredit. Hal itu dilakukan guna memastikan kredit yang disalurkan tetap dalam kondisi sehat.
“Jadi ada lah, mulai dari masalah pengajuannya, terus yang disebut dengan mendukung usaha itu apa aja, gitu kan diatur dalam juknis,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu mengungkap pihaknya belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor Perumahan.
Padahal, pemerintah sebelumnya menyebut hendak menyalurkan KUR perumahan pada akhir bulan September 2025. Di mana, dokumen petunjuk teknis itu semestinya diterbitkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Yang namanya penyaluran KUR ada dua yang perlu jadi perhatian. Pertama, kementerian teknis bikin juknis dalam hal ini PKP, nah itu kita tunggu. Jangan sampe saya biayain tapi dengan juknisnya nggak cocok,” kata Nixon saat ditemui di Kampung Bandan, Rabu (17/9/2025).
Selain itu, Nixon juga menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapat instruksi kapan KUR tersebut perlu dilakukan. Terlebih, hingga saat ini Peratuan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran KUR Perumahan juga belum resmi diundangkan.
“Kedua [masih menunggu] Permen Keuangan penggunaan anggarannya, tata cara subsidi. Ya memang sudah ada KUR, tapi kan ini apakah sama dengan KUR yang lain, itu kan kita nunggu itu ya. Jadi Permenko-nya sudah ada, tapi dua instrumennya itu kita. Mudah-mudahan dalam waktu segera keluar,” jelasnya.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan pemerintah telah menyiapkan skema investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendukung program hilirisasi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing global.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, Mentan mengatakan nantinya kebutuhan anggaran tersebut dipenuhi dari unsur kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta.
“Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR,” kata Mentan.
Adapun rincian investasi Rp371,6 triliun itu terdiri atas dana KUR Rp189,462 triliun atau 51 persen dari total kebutuhan. Kemudian swasta Rp92,966 triliun atau setara 25 persen dan BUMN dengan alokasi investasi Rp89,172 triliun atau 24 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.
Pemerintah memperkirakan investasi hilirisasi pertanian senilai Rp371,6 triliun mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang yakni mencapai Rp9.684,96 triliun, sehingga memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Program hilirisasi pertanian ini juga diproyeksikan menyerap 8.608.195 tenaga kerja di berbagai sektor pendukung, menciptakan lapangan kerja luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur perekonomian daerah.
Adapun sejumlah komoditas perkebunan yang akan dihilirisasi oleh Kementerian Pertanian antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan industrialisasi pertanian menjadi strategi utama meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Jalan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah bukan hanya melalui industri manufaktur, tetapi juga industrialisasi pertanian dan perkebunan dengan menambah nilai tambah produk pangan, katanya, menegaskan.
“Tapi, melakukan industrialisasi di bidang pertanian dan perkebunan dan turunannya itu juga merupakan industri untuk keluar dari middle income trap,” kata Mendagri.
Ia mencontohkan Selandia Baru sebagai negara sukses membangun kesejahteraan melalui basis pertanian dan peternakan, meskipun tanpa memiliki industri manufaktur besar seperti otomotif, elektronik atau teknologi tinggi lainnya.
Selandia Baru, lanjutnya, mampu memajukan perekonomian dengan bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan, tanpa bergantung pada industrialisasi besar seperti negara lain.
Tito menekankan industrialisasi pertanian akan memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan devisa melalui ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengangkat kesejahteraan petani.
Ia mengatakan strategi hilirisasi pertanian sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan dengan dukungan anggaran besar mencapai Rp371 triliun.
Oleh karena itu, Tito mengingatkan kepala daerah untuk tidak hanya fokus pada produksi mentah, melainkan ikut mendorong lahirnya industri pengolahan pangan agar Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Jakarta menghadirkan program yang mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) anggota mereka untuk mendapatkan pembiayaan modal, cepat, dan terjangkau.
“Kami menghadirkan program kerja sama dengan Bank Jakarta untuk menjembatani para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan permodalan yang tentu harusnya lebih mudah, cepat, dan terjangkau,” kata Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi dalam acara “Sosialisasi Program Pembiayaan Permodalan Bagi UMKM bagi Anggota Kadin DKI Jakarta” di Jakarta, Senin.
Sejumlah program yang ditawarkan antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, Mikro, dan Kecil; kemudian Abang Mikro beragunan, JAK EMA beragunan dan non-beragunan, Sahabat Mikro beragunan dan non-beragunan, serta Toko Mitra Indogrosir.
“Kami berharap program-program ini bisa menjadi pintu pembuka bagi UMKM anggota Kadin DKI Jakarta untuk naik kelas, semakin tangguh dan siap bersaing,” kata Diana.
Adapun program kerja sama dengan Bank Jakarta, dilatarbelakangi adanya tantangan pelaku UMKM dalam mengakses modal.
Hal itu mulai dari persyaratan yang berat, prosesnya yang lama, hingga birokrasi yang rumit, dan tidak jarang pelaku usaha justru harus mengeluarkan modal terlebih dahulu hanya untuk mendapatkan modal. Padahal, permodalan adalah nyawa dalam dunia usaha.
Dia mengatakan, modal bukan hanya untuk memulai, tetapi juga untuk mengembangkan bisnis, membuka peluang baru, bahkan memperluas jaringan usaha.
Kadin DKI Jakarta pun tidak hanya berhenti pada soal akses modal, tetapi juga aktif mendorong pertumbuhan usaha melalui kerja sama internasional agar produk UMKM bisa menembus pasar global.
Selain itu, pihaknya pun terus mengajak para pelaku usaha untuk dapat adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga bisa tangguh menghadapi tantangan zaman.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.