Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Pemberdayaan BRI Bawa UMKM Solo Go Global Lewat Produk dari Limbah PVC – Page 3

    Pemberdayaan BRI Bawa UMKM Solo Go Global Lewat Produk dari Limbah PVC – Page 3

    Selain pendampingan dan pameran, kata Eko, dukungan pembiayaan turut berperan penting dalam perjalanan EANK Solo. Ia menyebut, melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, pembiayaan ini digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional harian, mulai dari pembelian bahan baku sesuai permintaan pasar.

    “Pendanaan dari KUR sangat membantu kita menambah modal kerja. Dari KUR, kita bisa menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus berani mengambil peluang baru di pasar. Proses pengajuannya di BRI juga mudah dan cepat,” jelasnya.

    Eko menilai akses bantuan modal ini berhasil menumbuhkan omzet bisnisnya yang stabil di kisaran Rp15–25 juta per bulan. Dirinya menambahkan, untuk saat ini kapasitas produksi sangkar terjaga konsisten, dengan ukuran sedang mencapai 15–20 unit per bulan dan ukuran besar sekitar 10 unit per bulan.

    Seiring pertumbuhan usaha tersebut, tak lupa EANK Solo juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dengan pembukaan lapangan kerja. Di mana, EANK Solo berhasil memberdayakan warga dengan melibatkan 2 pekerja di workshop, 2 tukang ukir, serta 4 pengrajin rumahan dari lingkungannya.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa BRI terus berkomitmen mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan terus berkembang. Melalui sejumlah program pemberdayaan BRI, produk lokal yang ada harus dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar. Selanjutnya, akses ke KUR yang mudah dan cepat juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan bisnis tanpa terbebani bunga yang tinggi.

    “Melalui pendampingan intensif dan akses permodalan dari BRI, UMKM diharapkan mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan,” tutur Dhanny.

  • Kreatif dan Berdaya: UMKM Solo Sukses Olah Limbah Jadi Cuan dengan Dukungan BRI – Page 3

    Kreatif dan Berdaya: UMKM Solo Sukses Olah Limbah Jadi Cuan dengan Dukungan BRI – Page 3

    Selain pendampingan, dukungan pembiayaan juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnisnya. Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, Eko mampu menjaga kelancaran operasional, membeli bahan baku, dan memperluas kapasitas produksi. “Pendanaan dari KUR sangat membantu kita menambah modal kerja. Dari KUR, kita bisa menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus berani mengambil peluang baru di pasar. Proses pengajuannya di BRI juga mudah dan cepat,” tuturnya.

    Kini omzet EANK Solo stabil di kisaran Rp15-25 juta per bulan, dengan kapasitas produksi mencapai 15-20 sangkar ukuran sedang dan 10 sangkar besar setiap bulan. Tak hanya tumbuh secara bisnis, EANK Solo juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan melibatkan delapan pekerja, termasuk pengrajin rumahan.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM akan terus menjadi fokus utama BRI. Melalui program seperti Rumah BUMN, pameran, dan akses KUR, BRI ingin memastikan pelaku usaha kecil dapat tumbuh berdaya saing dan memperluas pasar.

    “Melalui pendampingan intensif dan akses permodalan dari BRI, UMKM diharapkan mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan,” tutur Dhanny.

  • Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Menteri Prabowo Bilang TKI Bisa Jadi Juragan, Rahasianya Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Empat menteri kabinet Merah Putih, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergitas tugas dan fungsi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Dalam MoU ini, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah peralihan kewenangan pengelolaan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sebesar Rp201 miliar dari yang sebelumnya di Kementerian UMKM, kini dialihkan kepada Kementerian P2MI. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari semangat kolaborasi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, peralihan kewenangan ini diambil agar pengelolaan pembiayaan bagi pekerja migran bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

    “Nah yang pertama kami lakukan adalah, dulu salah satu bentuk konkretnya, dulu kuasa pengguna anggaran terkait KUR untuk pekerja migran itu ada di Kementerian UMKM. Namun di era Pak Prabowo, karena kita melihat ada semangat kolaborasi, kita melihat akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien dan lebih akseleratif kalau kuasa pengguna anggaran untuk KUR pekerja migran diserahkan ke Kementerian P2MI. Itulah yang sekarang sudah dilakukan,” ujar Maman saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Menurut Maman, kebijakan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat akses pembiayaan bagi para pekerja migran, baik yang sedang bekerja di luar negeri maupun saat mereka kembali ke Indonesia.

    Foto: Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Empat menteri kabinet Merah Putih saat konferensi pers usai penandatanganan MoU di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Jadi sekarang KUR pekerja migran semuanya, lokalisasinya ada di Kementerian P2MI. Itu langkah pertama sebagai bentuk agar terjadi akselerasi percepatan keberpihakan akses pembiayaan kepada pekerja migran kita,” jelasnya.

    Maman menambahkan, MoU ini tidak hanya menyangkut perlindungan selama para pekerja migran berada di luar negeri, tetapi juga bagaimana mendukung mereka setelah kembali ke tanah air agar bisa berwirausaha.

    “Ada konteks perlindungan dalam hal proses mau menjadi pekerja dan sesudah bekerja. UMKM bicara tentang pasca mereka bekerja (dari menjadi PMI). Ada harapan besar, spirit besar dari P2MI untuk mendorong pekerja migran kita tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi ada tagline yang memang dibangun ‘berangkat pekerja migran, pulang menjadi juragan’,” kata Maman.

    Ia menegaskan, semangat “pulang menjadi juragan” menjadi dasar kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian P2MI, termasuk dalam mendukung pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan.

    “Jadi semangat dari P2MI adalah tidak hanya sekedar pekerja migran ini menjadi pekerja saja, tapi pulang mereka dari pekerja migran di luar menjadi pengusaha. Di situlah kerjasama, kami support P2MI untuk bagaimana membantu pelatihan tentang kewirausahaan hingga akses pembiayaan, dan lain sebagainya,” ucapnya.

    Maman juga menyebut, setelah MoU ini berjalan, berbagai langkah konkret lainnya akan disiapkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.

    “Jadi kita serahkan ke P2MI,” pungkasnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sulap Limbah Jadi Produk Bernilai Tinggi, BRI Sukses Berdayakan UMKM di Solo

    Sulap Limbah Jadi Produk Bernilai Tinggi, BRI Sukses Berdayakan UMKM di Solo

    “Dulu kami UMKM yang masih gaptek. Di Rumah BUMN BRI Solo, kami mulai belajar dasar-dasar manajemen usaha mulai dari manajemen keuangan, strategi pemasaran di e-commerce, hingga branding agar produk lebih dikenal. Kemudian melalui pameran BRI UMKM EXPO(RT), akhirnya membukakan kami akses bertemu dengan buyer luar negeri,” jelas Eko.

    Selain pendampingan dan pameran, kata Eko, dukungan pembiayaan turut berperan penting dalam perjalanan EANK Solo. Ia menyebut, melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, pembiayaan ini digunakan untuk mendanai kebutuhan operasional harian, mulai dari pembelian bahan baku sesuai permintaan pasar.

    “Pendanaan dari KUR sangat membantu kita menambah modal kerja. Dari KUR, kita bisa menjaga keberlanjutan produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus berani mengambil peluang baru di pasar. Proses pengajuannya di BRI juga mudah dan cepat,” jelasnya.

    Eko menilai akses bantuan modal ini berhasil menumbuhkan omzet bisnisnya yang stabil di kisaran Rp15–25 juta per bulan. Dirinya menambahkan, untuk saat ini kapasitas produksi sangkar terjaga konsisten, dengan ukuran sedang mencapai 15–20 unit per bulan dan ukuran besar sekitar 10 unit per bulan.

    Seiring pertumbuhan usaha tersebut, tak lupa EANK Solo juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dengan pembukaan lapangan kerja. Di mana, EANK Solo berhasil memberdayakan warga dengan melibatkan 2 pekerja di workshop, 2 tukang ukir, serta 4 pengrajin rumahan dari lingkungannya.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa BRI terus berkomitmen mendampingi UMKM agar dapat naik kelas dan terus berkembang. Melalui sejumlah program pemberdayaan BRI, produk lokal yang ada harus dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar. Selanjutnya, akses ke KUR yang mudah dan cepat juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan bisnis tanpa terbebani bunga yang tinggi.

  • Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan

    Menteri PKP minta BRI sosialisasikan secara masif FLPP dan KUR Perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkuat perannya dalam mendukung program perumahan rakyat, khususnya melalui sosialisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    Ara menilai BRI memiliki jaringan terluas dan pengalaman panjang dalam menjangkau rakyat kecil sehingga dapat menjadi motor utama penyaluran pembiayaan perumahan.

    “Saya mohon jaringan BRI benar-benar dimaksimalkan. Sosialisasi FLPP jangan hanya di internal, tapi juga kepada karyawan perusahaan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Bahkan kalau perlu, buka booth langsung di kota-kota besar agar masyarakat bisa segera mengajukan dan diproses cepat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, ada tiga fokus utama yang perlu dikerjakan bersama BRI. Pertama, percepatan penyerapan FLPP. Tahun ini pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah subsidi, terbesar sepanjang sejarah.

    Kedua, penguatan penyaluran KUR Perumahan. Menurut Menteri Ara, dari total Rp130 triliun plafon KUR nasional, BRI didorong untuk menyalurkan porsi lebih besar dibandingkan bank lain.

    “Negara sangat perhatian agar KUR Perumahan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam sisa 2,5 bulan tahun ini. Saya minta BRI betul-betul tampil terdepan,” katanya.

    Ketiga, memperkuat keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ara menekankan visi Presiden Prabowo Subianto adalah menghadirkan pembiayaan yang mampu melawan praktik rentenir dan tengkulak.

    Ia pun mengapresiasi peran BRI melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF yang telah menyalurkan kredit mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Selain itu, pemerintah juga mendorong program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk memperbaiki 26 juta rumah tidak layak huni.

    “Program perumahan ini tidak hanya untuk menyediakan rumah baru, tetapi juga memperbaiki rumah agar layak huni. Saya percaya BRI bisa menjadi mitra kunci dalam mempercepat tercapainya target 3 juta rumah Presiden Prabowo,” ujar Ara.

    Sementara itu, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunardi menyatakan komitmen penuh BRI dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Dukungan ini tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga melalui skema inovatif terbaru yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

    BRI melihat terobosan yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah kepemimpinan Pak Menteri benar-benar luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun, program perumahan berjalan masif dengan berbagai inovasi yang sebelumnya tidak pernah ada.

    “Kami siap mendukung program 3 juta rumah, baik melalui FLPP maupun KUR perumahan, mengingat BRI adalah salah satu penyalur KUR terbesar di Indonesia,” ujar Hery Gunardi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 500 UMKM Tertarik Ikuti Program Kredit Perumahan

    500 UMKM Tertarik Ikuti Program Kredit Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 500 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan, termasuk pengusaha material dan penyedia jasa konstruksi, mengikuti sosialisasi Kredit Program Perumahan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tomy Fudihartono, mengatakan sosialisasi ini ditujukan para pelaku usaha agar dapat mengajukan kredit perumahan melalui fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) Perumahan.

    “Sosialisasi ini untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengakses kredit perumahan dengan memanfaatkan KUR Perumahan,” ujar Tomy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Dia menjelaskan, kegiatan yang mengusung tema Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia itu diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini KUR hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan usaha, misalnya memperluas tempat usaha,” tambahnya.

    Menurut Tomy, terdapat empat bank pendukung dalam program tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BSI. Keempat bank itu mendapat subsidi bunga dari pemerintah pusat sekitar 1–5% untuk mendukung kebijakan kredit program perumahan (KPP).

    Dia berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan meningkatkan sarana dan prasarana sehingga hasil usahanya lebih optimal. “Contohnya, yang tadinya tempat masak terbatas, dengan adanya KUR ini otomatis bisa lebih luas dan berkembang,” ucap Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati menyebutkan program KUR khusus sektor perumahan ini merupakan yang pertama kalinya digelar. Dalam sosialisasi tersebut, peserta yang berminat akan didata lebih lanjut agar dapat mengajukan kredit.

    “Jadi, bila bapak ibu pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usaha, atau membeli rumah lagi, bisa menggunakan kredit program perumahan ini dengan bunga hanya 6%,” jelas Sri.

  • Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Ratusan pengusaha UMKM ikut sosialisasi kredit program perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 500 pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan dan pengusaha material serta penyedia jasa konstruksi mengikuti Sosialiasasi Kredit Program Perumahan.

    “Sosialisasi ini adalah untuk para pelaku usaha atau UMKM agar bisa mengajukan kredit perumahan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tomy Fudihartono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan kegiatan yang mengangkat tema “Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia” tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    “Selama ini, KUR itu hanya digunakan untuk permodalan, tetapi sekarang bisa menjadi sarana dan prasarana permodalan, seperti meningkatkan tempat usahanya dan lain-lain,” ujar Tomy.

    Menurut dia, terdapat empat bank pendukung dalam program kredit tersebut, yaitu Bank Mandiri, BTN, BNI dan BSI. Keempat bank itu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat sekitar 1-5 persen terhadap kebijakan peningkatan KUR atau Kredit Program Perumahan (KPP) itu sendiri.

    Dia pun berharap program tersebut dapat membantu pelaku usaha di Jakarta Selatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana mereka sehingga hasil usahanya lebih baik lagi.

    “Contohnya, yang tadinya tempat masaknya terbatas, dengan adanya atau mengikuti KUR ini otomatis bisa lebih meningkat lagi,” tutur Tomy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Sri Haryati mengungkapkan program KUR khusus sektor perumahan itu baru pertama kali diadakan.

    Dalam sosialisasi program tersebut, dia menuturkan jika ada peserta yang tertarik, maka akan dilakukan pendataan sehingga dapat mengambil kredit tersebut.

    “Jadi, bila bapak ibu para pelaku UMKM mau merenovasi rumah atau tempat usahanya, mau beli rumah lagi, itu bisa dengan kredit program perumahan ini dengan bunga 6 persen saja,” ungkap Sri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tanpa Perbaikan Daya Beli, Dampak Kebijakan KUR Perumahan Minim

    Tanpa Perbaikan Daya Beli, Dampak Kebijakan KUR Perumahan Minim

    Bisnis.com, JAKARTA — Insentif Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan tidak akan berdampak signifikan tanpa diiringi kebijakan yang berdampak terhadap pemulihan daya beli masyarakat.

    Managing Director PT Leads Property Services Darsono Tan menilai insentif Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang digulirkan pemerintah dapat membantu mendorong sektor properti tetapi belum mampu menyelesaikan persoalan utama yang tengah dihadapi masyarakat, yakni melemahnya daya beli kelas menengah.

    Dia menjelaskan insentif berupa bunga KPR rendah, uang muka (DP) kecil, hingga pembebasan pajak pembelian properti memang dapat menjadi stimulus tambahan. Namun, dampaknya akan sangat terbatas bila daya beli masyarakat tidak segera dipulihkan.

    “Insentif KUR Perumahan sangat membantu, tetapi saat ini daya beli masyarakat masih rendah. Jadi meskipun ada bunga KPR rendah, DP kecil, atau pembebasan pajak, efeknya ke sektor properti tetap kecil kalau daya beli masyarakat tidak membaik,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (2/10/2025).

    Menurutnya, yang paling ditunggu pasar adalah program ekonomi menyeluruh dari pemerintah agar pendapatan masyarakat meningkat. 

    Darsono juga menyarankan beberapa langkah strategis untuk memacu sektor properti. 

    Pertama, kata dia, dengan menurunkan suku bunga KPR yang dinilai masih cukup tinggi. Kedua, menerapkan kebijakan DP nol persen. Ketiga, memperluas insentif pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah pertama, dari batas harga Rp2 miliar menjadi Rp3 miliar.

    Selain itu, Darsono menekankan perlunya insentif khusus bagi developer agar biaya perizinan rumah susun atau apartemen murah bisa ditekan. Ia menilai, pemberian insentif pajak untuk pembangunan apartemen dengan harga di bawah Rp1 miliar akan mampu menarik lebih banyak pembeli.

    Tak hanya itu, pengembangan hunian ramah lingkungan (green housing) juga dinilai penting untuk menarik generasi muda. Pemerintah bisa memberikan stimulus kepada proyek perumahan berkonsep berkelanjutan dengan harga jual maksimal Rp3 miliar.

    “Jangan lupa, insentif PPN gratis seperti saat pandemi juga terbukti efektif meningkatkan penjualan. Kebijakan semacam ini layak dipertimbangkan kembali,” imbuhnya.

    KUR Perumahan

    Sementara itu, Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional. Skema ini tidak hanya membantu UMKM kontraktor di sisi penyediaan, tetapi juga memberi akses pembiayaan bagi individu pelaku usaha yang membutuhkan hunian untuk menunjang aktivitas usaha.

    Namun, jika berbicara mengenai daya beli kelas menengah, insentif KUR masih dipandang belum cukup. Pasalnya, plafon pembiayaan yang ditawarkan berkisar Rp10 juta–Rp500 juta dengan subsidi bunga hanya berlaku selama 5 tahun. 

    Sementara itu, lanjutnya segmen kelas menengah cenderung mencari rumah dengan harga di atas Rp500 juta, sehingga kelompok ini relatif tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut

    Pasalnya untuk kelas menengah yang membeli rumah murni sebagai hunian pribadi, tantangannya lebih kompleks, mulai dari cicilan KPR dengan bunga tinggi, kewajiban DP, biaya hidup yang meningkat, hingga pertumbuhan pendapatan yang tak sejalan dengan kenaikan harga rumah.

    Menurutnya, kelas menengah membutuhkan insentif yang lebih langsung menyentuh sisi konsumen. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain bantuan DP, bunga KPR ringan dan fleksibel, skema pembiayaan kreatif, hunian semi/full furnished, hingga relaksasi pajak seperti PPN-DTP.

    Meski demikian, keberadaan KUR tetap membawa manfaat. Individu yang sudah memiliki tanah dapat memanfaatkannya untuk membangun rumah, merenovasi, atau bagi pelaku usaha yang sulit mengakses pembiayaan konvensional.

    Ke depan, untuk benar-benar merangsang sektor properti, sejumlah langkah tambahan dinilai perlu ditempuh pemerintah, antara lain yakni subsidi bunga KPR bagi pembeli rumah pertama untuk meringankan cicilan.

    Dilanjutkan dengan relaksasi PPN dan BPHTB agar harga rumah lebih terjangkau. Tak hanya itu, dukungan kredit konstruksi berbunga rendah bagi developer agar harga jual kompetitif.

    Tak luput, skema pembiayaan rumah seken, mengingat segmen ini memiliki suplai besar dengan harga relatif rendah.

    Selain insentif, sinergi pemerintah dan developer juga menjadi faktor penentu pamor sektor properti. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain menjaga stabilitas suku bunga, mempercepat pembangunan transportasi publik, memangkas biaya perizinan, serta menghadirkan inovasi produk properti yang terjangkau, modern, dan sesuai gaya hidup generasi muda.

    “Kolaborasi dalam menyediakan hunian terjangkau adalah kunci untuk menghidupkan kembali sektor properti sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat, khususnya kelas menengah,” katanya

  • Menteri PKP Apresiasi BRI, Realisasi Kuota Rumah Subsidi Capai 71%

    Menteri PKP Apresiasi BRI, Realisasi Kuota Rumah Subsidi Capai 71%

    Jakarta –

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memberikan apresiasi kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) atas capaian realisasi rumah subsidi tertinggi di antara bank Himbara.

    Realisasi rumah subsidi yang disalurkan BRI mencapai 71% dari total kuota yang dialokasikan.

    “Saya sengaja datang ke sini untuk menyampaikan terima kasih kepada Pak Dirut karena pertumbuhannya paling besar. Jadi ke dapan nanti Pak Dirut menyampaikan datanya. Saya terima kasih karena Pak Dirut tadi sudah menyampaikan akan sangat serius untuk rumah subsidi ini,” ujar Ara kepada wartawan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Ara menilai capaian tersebut mencerminkan keberhasilan program perumahan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menekankan, dari sisi permintaan, tidak ada bank yang lebih berpengalaman maupun memiliki jaringan seluas BRI dalam menyalurkan rumah subsidi.

    “Jadi ini sangat bagus, program yang luar biasa dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dari segi demand, tentu tidak ada bank yang lebih berpengalaman dan punya jaringan lebih hebat daripada BRI,” pungkasnya.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menegaskan peningkatan paling besar memang ditunjukkan dari bank BRI. Ia menyampaikan kuota rumah subsidi BRI tahun ini naik signifikan, dari 17 ribu unit tahun lalu menjadi 25 ribu unit, atau meningkat 47%. Hingga kini, realisasinya sudah 71%, jauh di atas rata-rata bank lain.

    “Kalau tahun lalu hanya 17 ribu, Pak Dirut, tahun ini meningkat 47%, alokasi kuota untuk BRI itu 25 ribu. Dari 25 ribu, itu kita catat realisasi per hari ini sudah di 17.822 atau 71%,” jelas Heru.

    Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyebut capaian ini didukung kondisi keuangan BRI yang solid.

    “Kalau likuiditas di BRI ya ample (besar) sekali. Kalau lihat ngukur likuiditas kan dari LDR, loan to deposit ratio. LDR kita masih jauh di bawah 87-89%. Apalagi kemarin dapat tambahan lagi kan, Rp55 triliun tuh dari pemerintah,” ujarnya.

    Tahun ini pemerintah menargetkan 350 ribu rumah subsidi, jumlah terbesar sepanjang sejarah. Namun backlog perumahan masih mencapai 10 juta unit. Ara menekankan percepatan program penting agar rakyat berpenghasilan rendah bisa segera memiliki hunian layak.

    Selain rumah subsidi, pemerintah juga meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema ini memungkinkan UMKM yang berusaha dari rumah memperoleh pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan bunga 6%. Program lain yang disiapkan adalah rumah susun subsidi melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Dengan capaian 71%, BRI dinilai mampu menjaga momentum penyaluran rumah subsidi sekaligus mendukung target besar pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    (prf/ega)

  • Anggota DPR apresiasi Menteri UMKM kawal penggunaan dana KUR

    Anggota DPR apresiasi Menteri UMKM kawal penggunaan dana KUR

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengapresiasi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman atas langkahnya mengawal dan memastikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan untuk kepentingan usaha.

    “Atensi Menteri UMKM menunjukkan komitmennya dalam memastikan dana KUR digunakan secara efektif dan efisien,” kata Gandung dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Gandung mengatakan hal ini sejalan dengan tujuan KUR untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

    Ia menilai bahwa penggunaan dana KUR untuk kepentingan usaha dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

    Gandung berharap agar kebijakan ini dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Tentunya Komisi VII akan tetap mengawal kebijakan tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan meningkatkan akses pembiayaan agar menjadi lebih kuat dan berdaya saing di pasar domestik dan internasional,” ungkap Gandung.

    Ia mengatakan UMKM merupakan penyerap tenaga kerja utama di Indonesia, dengan kontribusi mencapai sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional, atau sekitar 117 juta pekerja, dan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Gandung menegaskan, peran krusial UMKM menjadikannya tulang punggung perekonomian nasional yang berpotensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui dukungan pendanaan, pengembangan kapasitas, serta peningkatan jaringan usaha dan rantai pasok.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.