Xcloud.id

Produk: Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  • Kasi Pemerintah Desa di Kepanjen Jadi Tersangka KUR Fiktif BRI

    Kasi Pemerintah Desa di Kepanjen Jadi Tersangka KUR Fiktif BRI

    Malang (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, menetapkan Sutomo alias S, warga Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, sebagai tersangka tindak pidana korupsi berupa penyaluran fiktif Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Kepanjen, Sabtu (20/12/2025) sore ini.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Yandi Prima Nanda menjelaskan, tersangka S ditangkap di rumahnya. Dari hasil penyidikan, total kerugian negara dalam korupsi KUR Fiktif pada BRI Unit Kepanjen, Kabupaten Malang senilai lebih dari Rp 4 milyar rupiah.

    “Tersangka ini bertugas membuat surat keterangan usaha atau SKU fiktif. Terdapat 52 SKU fiktif yang dilakukan oleh tersangka sejak tahun 2021 sampai 2024,” ungkap Yandi.

    Sebagai informasi, sudah 4 orang masuk bui dalam kasus KUR Fiktif BRI Unit Kepanjen. Keempat tersangka antara lain Kepala BRI Unit Kepanjen berinisial YW. Mantri BRI Unit Kepanjen berinisial IPS. Serta dua orang calo KUR Fiktif BRI Unit Kepanjen masing masing berinisial AI dan ES. Kawanan ini, merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp 4 milyar rupiah dan dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi.

    “Masih ada 2 orang mantri lagi yang kini masih dalam proses penyidikan kami,” tegas Yandi.

    Menurut Yandi, tersangka S masih aktif sebagai Kasi Pemerintahan Desa Jenggolo, Kepanjen, Kabupaten Malang. Sejak kasus ini mencuat, Sutomo kabur. Melarikan diri dan menghindari kejaran petugas Kejaksaan.

    Kabar diperoleh, dalam sepak terjangnya, Sutomo diduga nekat memalsukan tanda tangan Sekretaris dan Kepala Desa Jenggolo guna pembuatan SKU agar memperoleh KUR BRI Unit Kepanjen.

    “Bukti baru kami temukan di mana tersangka S ini, memperoleh pesanan dari tersangka IPS dan melalui dua tersangka calo berinisial AI dan ES. Menurut S, pembuatan SKU diminta oleh para terpidana untuk administrasi pengajuan KUR ke BRI Unit Kepanjen. Kemudian tersangka S membuat SKU fiktif tanpa sepengetahuan Kepala Desa. Dan tidak teregrister dalam catatan buku Desa,” beber Yandi.

    Yandi bilang, dalam modusnya, tersangka Sutomo memperoleh keuntungan berupa uang dari para terpidana sebelumnya dengan total mencapai Rp 220 juta rupiah.

    “Empat terpidana sebelumnya sudah di putus. Yakni Kepala Unit BRI Kepanjen, satu Mantri Unit BRI Kepanjen dan dua orang calo. Tahun ini ada satu tersangka lagi bertugas membuat SKU fiktif dan dua orang mantri yang masih dalam tahap penyidikan,” tuturnya.

    Yandi menambahkan, dari 52 SKU fiktif yang dibuat, tersangka Sutomo memperoleh keuntungan hingga Rp 220 juta rupiah. (yog/ian)

  • Nasabah BTN Korban Banjir Sumatera Bisa Tunda Bayar KPR hingga 1 Tahun

    Nasabah BTN Korban Banjir Sumatera Bisa Tunda Bayar KPR hingga 1 Tahun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN akan memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk para debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan langkah ini sejalan dengan rencana pemberian relaksasi kredit dari pemerintah untuk korban bencana di Sumatera. Dalam hal ini jenis relaksasi akan diberikan berdasarkan klasifikasi kerusakan atau dampak bencana terhadap debitur.

    “Termasuk, termasuk (program relaksasi kredit). Cuma memang yang kemarin kita hitung, karena BTN kan perumahan paling majority, yang baru kita hitung memang paling banyak itu KPR,” ujar Nixon saat ditemui wartawan di Menara 2 BTN, Kamis (18/12/2025).

    Dalam hal ini, relaksasi yang diberikan akan berupa restrukturisasi pembayaran kredit berdasarkan klasifikasi kerusakan yang dialami korban bencana.

    Di mana mereka yang menderita kerusakan berat dapat menerima penundaan pembayaran kredit dalam jangka waktu hingga satu tahun.

    “Cuma dampaknya ini ada 3 jenis teman-teman. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan,” papar Nixon.

    “Membedakan cuma jangka waktunya saja. Kita belum ada, ini biar cepat aja sih sebenarnya, yang berat itu sementara kita akan wave pembayarannya 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, kondisi masing-masing, kira-kira gitu kali ya. Jadi kita merestrukturisasi dengan cara menunda pembayaran buat mereka yang tertimpa bencana,” terang Nixon.

    Nixon menambahkan BTN juga sudah membangun dapur-dapur umum hingga tenda medis di sejumlah titik terdampak bencana sebagai upaya bantuan.

    Kemudian pihaknya juga sudah mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan lain kepada para korban baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Lewat kampus, lewat gereja, tadi kita juga nyalurin lewat Muhammadiyah buat warga Muhammadiyah yang terdampak. Jadi kita ada yang direct ada yang indirect seperti itu. Besok juga bersama Danantara kita akan menyalurkan beberapa sembako. BTN empat truk sembako dan air bersih, kita bawa besok dan dilepas dari Medan,” jelas Nixon.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan relaksasi untuk korban bencana di Sumatera. Relaksasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) khusus relaksasi KUR debitur ketiga provinsi tersebut.

    Ia menjelaskan terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, para debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran.

    Jadi lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

    “Fase pertama di bulan Desember sampai dengan Maret, sampai dengan 2026. Di mana debitur tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, dan juga tidak mengajukan klaim dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim,” kata dia dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

    Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

    Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikannya subsidi bunga yakni pada 2026 diberikan nol% dan 2027 3%. Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaannya dan debitur baru.

    Tonton juga video “Kepala BNPB Lapor ke Prabowo Minta Tambahan Personel TNI-Polri di Aceh”

    Halaman 2 dari 2

    (igo/hns)

  • Laksanakan Arahan Prabowo, Menteri Mukhtarudin Perkenalkan 8 Strategi untuk Pekerja Migran Indonesia

    Laksanakan Arahan Prabowo, Menteri Mukhtarudin Perkenalkan 8 Strategi untuk Pekerja Migran Indonesia

    Laksanakan Arahan Prabowo, Menteri Mukhtarudin Perkenalkan 8 Strategi untuk Pekerja Migran Indonesia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memperkenalkan delapan strategi kebijakan nasional untuk memperluas peluang kerja serta meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia (PMI) di pasar kerja internasional. 
    ”
    Kementerian P2MI
    menetapkan delapan strategi kebijakan (tersebut) sebagai implementasi arahan Bapak Presiden,” ujar Mukhtarudin dalam siaran persnya.
    Strategi tersebut disampaikan Mukhtarudin dalam peringatan
    International Migrant Day
    yang digelar di Sasana Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (18/12/2025).
    Strategi tersebut sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.
    Adapun delapan strategi tersebut bertujuan memperkuat sistem
    migrasi kerja
    yang aman, tertib, dan bermartabat, rinciannya adalah sebagai berikut.
    Strategi pertama difokuskan pada peningkatan kapasitas calon pekerja migran melalui
    upgrading skills
    .
    Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Migran Center, pelaksanaan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global yang digagas Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), pengembangan Sekolah Vokasi Migran terintegrasi dengan sekolah rakyat, serta pembentukan kelas migran melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda), sekolah menengah atas (SMA), dan SMK sederajat.
    Selain itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta penguatan program Desa Migran Emas sebagai bagian dari strategi jangka panjang penyiapan pekerja migran yang kompeten dan berdaya saing.
    Strategi berikutnya mencakup penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penempatan, dan KUR perumahan bagi pekerja migran; penguatan respons cepat pengaduan perlindungan
    PMI
    ; serta pemenuhan dan perluasan jaminan sosial.
    Mukhtarudin menegaskan, cakupan manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran akan terus diperluas melalui koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    “Kami mendorong adanya penambahan manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia, sehingga perlindungan tidak hanya terbatas pada jaminan kematian, tetapi juga aspek perlindungan lainnya,” jelasnya.
    Strategi lain yang diuraikan Mukhtarudin meliputi penguatan literasi digital dan integrasi data, serta penyederhanaan proses penempatan agar lebih mudah, murah, dan aman.
    Menurutnya, percepatan layanan dengan biaya terukur menjadi kunci agar mekanisme bekerja ke luar negeri semakin efisien dan transparan.
    Sebagai strategi kedelapan, Kementerian P2MI akan menerapkan akreditasi bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
    Sistem tersebut akan memberikan penilaian berbasis peringkat untuk mendorong peningkatan kualitas layanan dan transparansi bagi calon pekerja migran dalam memilih mitra penempatan.
    “Kami akan memberikan akreditasi dan peringkat kepada perusahaan penempatan. Ini menjadi bentuk transparansi agar pekerja migran dapat memilih mitra penempatan yang terbaik, sekaligus mendorong perusahaan untuk berkompetisi meningkatkan kualitas layanan,” tegas Mukhtarudin.
    Ia menekankan bahwa seluruh kebijakan dan inovasi layanan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem migrasi kerja yang berkelanjutan.
    Perlindungan pekerja migran tidak hanya dimaknai sebagai respons atas persoalan, melainkan komitmen jangka panjang negara.
    “Pekerja migran Indonesia adalah wajah Indonesia di mata dunia. Mereka membawa budaya, nilai, dan martabat bangsa ke berbagai belahan dunia,” ucap Mukhtarudin.
    “Karena itu, tanggung jawab kita bersama adalah memastikan mereka berangkat dengan kompetensi yang memadai, bekerja dengan perlindungan yang layak, dan kembali ke Tanah Air dengan martabat yang terjaga,” lanjutnya.
    Mukhtarudin berharap, momentum International Migrant Day menjadi titik lompatan besar bagi Indonesia untuk memastikan setiap PMI terlindungi sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke Tanah Air.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian PKP: KUR perumahan capai Rp3,5 triliun per 16 Desember

    Kementerian PKP: KUR perumahan capai Rp3,5 triliun per 16 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 16 Desember mencapai Rp3,5 triliun.

    “Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sri menambahkan, jumlah debitur KPP terbanyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta.

    KPP merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

    Pihak yang berhak menerima KPP dari sisi penyediaan antara lain UMKM atau pelaku usaha seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

    Dana KPP dimanfaatkan dari sisi penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan.

    Sedangkan, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

    Dari sisi permintaan, KPP bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi guna mendukung kegiatan usaha.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan KPP merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor perumahan.

    KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko Perekonomian No 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No 13 Tahun 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen UMKM: 14,6 juta UMKM transformasi dari sektor informal ke formal

    Kemen UMKM: 14,6 juta UMKM transformasi dari sektor informal ke formal

    Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 14,66 juta pelaku usaha mikro berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal sepanjang tahun 2025.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, di Jakarta, Rabu, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi usaha mikro agar lebih produktif, berdaya saing, dan terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional.

    “Sepanjang 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal,” ujar Riza dalam keterangan pers kementerian.

    Selain itu, Kementerian UMKM juga mencatat sebanyak 6,5 juta produk telah bersertifikat halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Dari sisi pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur, dengan proporsi penyaluran ke sektor produksi mencapai 60,8 persen.

    Angka tersebut melampaui target dan berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja.

    Selain penyaluran KUR, Kementerian UMKM juga mendorong perluasan akses pembiayaan non-KUR dengan memanfaatkan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, hingga kekayaan intelektual sebagai agunan alternatif.

    Riza menyebut skema pembiayaan berbasis kolaborasi lintas sektor tersebut telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah.

    Penguatan akses pasar turut menjadi fokus utama. Sepanjang 2025, tercatat 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai letter of intent mencapai Rp29 miliar.

    Keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga meningkat signifikan, menjangkau 12.740 UMKM dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.

    “Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital,” ujar Riza.

    Memasuki 2026, Riza menegaskan Kementerian UMKM akan melakukan akselerasi kebijakan agar usaha mikro semakin naik kelas dan berkelanjutan, melalui penguatan legalitas, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta integrasi dalam rantai pasok nasional.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemuda Tani Bondowoso Dorong Koperasi dan Shelter Pangan Mandiri untuk Perkuat Ketahanan Pangan

    Pemuda Tani Bondowoso Dorong Koperasi dan Shelter Pangan Mandiri untuk Perkuat Ketahanan Pangan

    Bondowoso (beritajatim.com) — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bondowoso mendorong pembentukan koperasi serba usaha dan shelter pangan mandiri sebagai langkah strategis memperkuat posisi tawar pemuda tani sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

    Gagasan tersebut mengemuka dalam forum temu usaha tani dan pembentukan koperasi yang digelar di Cafe Orila, Bondowoso, Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi serta perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPK) sebagai mitra strategis.

    Sekda Bondowoso Fathur Rozi mengatakan, penguatan sektor pertanian tidak cukup bertumpu pada peningkatan produksi semata, tetapi harus disertai pengelolaan pascapanen dan penguatan kelembagaan. Menurut dia, hilirisasi menjadi kunci agar hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

    “Hilirisasi dan kelembagaan yang kuat akan meningkatkan daya saing serta kesejahteraan petani,” ujar Fathur Rozi.

    Dalam forum tersebut, Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga merancang pembentukan Koperasi Pemuda Tani Indonesia sebagai wadah ekonomi kolektif. Koperasi ini diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG).

    Melalui koperasi, pasokan pangan untuk MBG diharapkan terjamin kualitas dan keamanannya karena bersumber langsung dari hasil pertanian lokal. Pemerintah daerah, lanjut Fathur Rozi, akan melakukan pendampingan lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, terutama terkait uji laboratorium dan pemenuhan standar mutu pangan.

    Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso, Kapriyanto, mengatakan forum ini menjadi ruang temu bagi pemuda tani untuk berbagi praktik baik, mulai dari produksi hingga akses pasar. Ia menilai persoalan klasik pertanian—seperti harga anjlok saat panen raya, pasar yang tidak pasti, dan keterbatasan modal—harus dihadapi dengan pendekatan kolektif.

    “Pemuda tani harus keluar dari masalah klasik pertanian. Koperasi dan shelter pangan adalah jawabannya,” kata Kapriyanto.

    Menurut dia, tanpa koperasi dan fasilitas penyimpanan, petani kerap menjual hasil panen secara individual sehingga harga sepenuhnya ditentukan tengkulak. Keberadaan shelter pangan memungkinkan penjualan dilakukan secara kolektif dan memberi ruang bagi petani menunda penjualan hingga harga lebih stabil.

    “Koperasi adalah kekuatan kolektif, sedangkan shelter pangan memberi kendali atas stok dan harga,” ujarnya.

    Selain berdampak pada ekonomi petani, Kapriyanto menegaskan koperasi dan shelter pangan berperan penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan lokal. Koperasi berbadan hukum juga menjadi pintu masuk untuk mengakses pasar besar serta berbagai program pemerintah, seperti MBG, pengadaan pangan, dana CSR, hibah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Dalam konsep yang ditawarkan, Shelter Pangan Mandiri berfungsi sebagai pusat produksi, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan lokal. Sementara dapur MBG menjadi unit pengolahan dan penyajian makanan bergizi. Skema ini dirancang berjenjang, mulai dari pemuda tani sebagai produsen, shelter pangan sebagai pengelola stok dan mutu, hingga dapur MBG sebagai penyerap hasil pangan secara berkelanjutan.

    Untuk menjaga keberlanjutan program, DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga menyiapkan rencana bisnis kolektif terintegrasi yang mencakup produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran. Kebutuhan pelatihan, mulai dari manajemen koperasi, standar mutu, hingga pemasaran digital dan pengembangan produk bernilai tambah, turut menjadi perhatian.

    Kapriyanto berharap pemerintah daerah dan mitra strategis terus memberikan pendampingan agar koperasi dan shelter pangan mandiri pemuda tani di Bondowoso dapat menjadi model ketahanan pangan berbasis komunitas. (awi/ian)

  • Jurus Jepara Bawa UMKM Naik Kelas

    Jurus Jepara Bawa UMKM Naik Kelas

    Sebelumnya, pemerintah terus memperkuat pembiayaan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kapasitas usaha. Seiring hal itu, pemerintah pun menetapkan bunga flat untuk KUR.

    Hingga menjelang akhir 2025, realisasi penyaluran mencapai Rp 240,09 triliun atau 83,77% dari target Rp 286,61 triliun. Dana tersebut telah mengalir kepada 4,07 juta pelaku UMKM dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga rendah di level 2,18% per 31 Oktober 2025.

    “Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96% dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, seperti dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat (21/11/2025).

    Sejalan dengan penguatan perekonomian dari sisi produksi, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7%, melampaui target 60%.

    Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja. Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang.

     

  • Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

    Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera. Sejak kunjungan lapangan awal Desember 2025, berbagai bantuan kemanusiaan serta pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, realisasi bantuan telah terealisasi. Hingga Sabtu (13/12/2025), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk segera didistribusikan kepada warga terdampak.

    Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang cukup sulit.

    Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menjelaskan bantuan yang dikirim ke Sumatera Utara tidak hanya berupa tenda, tetapi juga berbagai peralatan pendukung lainnya.

    “Untuk di Sumatera Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, Starlink lima unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin sembilan unit, lampu emergency sebanyak tiga box, dan tenda sebanyak 256 set,” jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi, di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatera Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi. Pasokan listrik juga sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan di wilayah terdampak.

    Dapur Umum dan Listrik Aceh Jadi Prioritas

    Di Aceh, Menteri ESDM meminta tim ESDM Siaga Bencana mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12/2025). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

    Pemulihan pasokan listrik di Aceh juga terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan–Langsa telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan kembali tersambung dengan sistem kelistrikan Sumatera Utara pada 17 Desember 2025.

    “Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik,” ujar Rudy.

    Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM memasang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah masuk ke sistem 20 kV Aceh pada Sabtu (13/12/2025), sementara 5 MW lainnya dijadwalkan beroperasi pada Minggu (14/12/2025). PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember, sedangkan PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW ditargetkan commissioning pada 30 Januari 2026.

    Distribusi BBM dan LPG Tetap Aman

    Pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, terutama bagi wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM tercatat aman, dengan bensin hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU dan 118 dari 133 agen LPG telah kembali beroperasi.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” ujar Rudy.

    Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bantuan juga telah disalurkan. Satu unit genset dikirim ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, sehingga warga dapat kembali melaksanakan salat Jumat dengan nyaman. Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

    Selain itu, PLN mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali beroperasi normal.

    Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, pemerintah turut menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Kebijakan ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Aceh pada Minggu (7/12/2025), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

  • Menteri Bahlil Kirim 250 Tenda bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

    Menteri Bahlil Kirim 250 Tenda bagi Warga Batangtoru dan Pulihkan Infrastruktur Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra. Terbaru, Kementerian ESDM memberikan bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan

    Sejak kunjungan lapangan awal Desember lalu, berbagai bantuan kemanusiaan serta langkah pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Sementara, komitmen bantuan untuk warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan juga mulai terealisasi. Hingga Sabtu (13/12/2025), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk segera didistribusikan.

    Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang sulit.



    “Untuk di Sumatra Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, starlink 5 unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin 9 unit, lampu emergency sebanyak 3 box, dan tenda sebanyak 256 set,” jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi melalui rilis, Sabtu (13/12/2025).

    Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatra Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi, sementara pasokan listrik sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan.



    Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi masyarakat, pemerintah juga menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara. Kebijakan ini disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Aceh pada Minggu (7/12), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang terdampak langsung.

    Sementara itu di Aceh, Menteri ESDM segera meminta Tim ESDM Siaga Bencana untuk mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12/2025). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

    Seiring pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pasokan listrik di Aceh terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan–Langsa telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan dapat tersambung kembali dengan sistem kelistrikan Sumatra Utara pada 17 Desember 2025.

    “Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik,” ujar Rudy.

    Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM juga memasang Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Pada Sabtu (13/12/2025), tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah berhasil masuk ke sistem 20 kV Aceh, sementara 5 MW sisanya dijadwalkan beroperasi pada 14 Desember.

    PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember. Adapun PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW masih dalam tahap pembebasan lahan dan pengiriman mesin, dengan target commissioning pada 30 Januari 2026.

    Di sisi lain, pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, khususnya untuk wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui strategi multimoda, memanfaatkan jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM jenis bensin tercatat aman hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU telah kembali beroperasi, sementara agen LPG yang aktif mencapai 118 dari 133 agen. Titik yang belum beroperasi umumnya berada di wilayah dengan banjir parah atau akses yang belum dapat dilalui.

    “Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” ujar Rudy Jumat (12/12) kemarin.

    Sementara itu di Sumatra Barat, janji bantuan juga telah ditunaikan. Satu unit genset dikirimkan ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sehingga warga dapat kembali melaksanakan Sholat Jumat dengan nyaman pada Jumat (5/12). Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

    PLN turut mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari, demi mengembalikan pasokan listrik secara normal. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali berfungsi normal.

  • Utang 141.000 Debitur KUR Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dihapus

    Utang 141.000 Debitur KUR Terdampak Bencana Sumatera Bakal Dihapus

    Jakarta –

    Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dalam keadaan kahar (force majeure) karena banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Paket kebijakan khusus ini, mencakup restrukturisasi hingga penghapusan kredit.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sekitar 141.000 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak bencana dengan kewajiban sisa utang (baki debet) sebesar Rp 7,8 triliun. Dari total tersebut, 63.000 debitur KUR di antaranya berasal dari sektor pertanian dengan baki debet mencapai Rp 3,5 triliun.

    “Dari 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, diperkirakan 141.000 (debitur) dengan baki debet kira-kira Rp 7,8 triliun. Nah, itu diprediksikan terdampak,” ujar Airlangga dalam acara AEI di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025).

    Pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus untuk memberikan keringanan bagi debitur KUR, melalui penghapusan tagihan kredit, restrukturisasi kredit, hingga penyaluran kredit baru dengan bunga yang sangat rendah.

    “Di mana KUR di daerah bencana akan segera dibuatkan regulasi yang tentunya mulai dari penyelesaian penghapusbukuan dan juga restarted KUR dengan bunga yang lebih rendah, khusus di wilayah terdampak,” tambah Airlangga.

    Selama masa pemulihan, pemerintah akan memberikan skema bunga kredit nol persen. Setelah masa pemulihan selesai, bunga yang akan dikenakan sangat rendah, yaitu 3%. Padahal bunga KUR saat ini berkisar 6-9%.

    “Semua memudahkan karena sebetulnya kan mereka akan diberikan kemudahan untuk tidak membayar cicilan di tahun bencana. Kemudian juga bunganya akan dinolkan. Ke depannya kita akan restart dengan bunga yang lebih rendah 3%,” jelas Airlangga.

    Ia memastikan penghapusan tagihan bagi debitur KUR terdampak bencana di Sumatera tidak menggunakan alokasi dana baru dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, melalui skema yang sudah ada, yakni subsidi bunga KUR.

    “Enggak (pakai APBN). APBN nanti kita lihat kan kita punya total subsidi bunga. Nah, kan dihitung nanti dari situ berapa,” ujar Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025)

    (ara/ara)