Xcloud.id

Produk: KPR

  • BRI Wujudkan Komitmen Asta Cita Lewat Perluasan Akses Kredit Program Perumahan – Page 3

    BRI Wujudkan Komitmen Asta Cita Lewat Perluasan Akses Kredit Program Perumahan – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah, Perbankan, dan masyarakat dalam mempercepat penyediaan hunian bagi rakyat.

    “Saya melihat BRI siap mendukung penuh pelaksanaan program perumahan rakyat. Pegawai BRI mampu menjawab langsung berbagai pertanyaan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Ini membuktikan bahwa BRI hadir tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra nyata masyarakat di lapangan. Program ini terbukti memberi manfaat besar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ungkap Maruarar.

    Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai bahwa sektor perumahan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  “Program Tiga Juta Rumah berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memperkuat sektor properti, program ini juga menyerap tenaga kerja dari berbagai bidang,” jelas Tito.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan bahwa tingkat backlog perumahan di Sumatera Utara masih tergolong tinggi, mencapai 938.217 rumah tangga yang belum memiliki tempat tinggal tetap. “Masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki rumah layak huni. Tambahan kuota program 3 Juta Rumah ini menjadi dorongan besar agar semakin banyak warga Sumut yang bisa menikmati hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.

    KPP disalurkan melalui dua sisi, yakni dari sisi supply melalui dukungan terhadap UMKM pengembang, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan untuk meningkatkan kapasitas dalam penyediaan rumah. Sementara itu, dari sisi demand BRI memberikan pembiayaan bagi UMKM individu/perseorangan untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah yang juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha.

    Hery menambahkan bahwa BRI juga mencatat capaian positif dalam penyaluran KPR Subsidi FLPP. Hingga 7 September 2025, BRI berhasil menyalurkan 25.080 unit rumah atau setara 100% dari total kuota, menjadikan BRI sebagai bank dengan penyerapan FLPP tertinggi di antara seluruh Himbara. “Alokasi kuota FLPP BRI di tahun 2025 juga meningkat signifikan, dari 17.000 unit pada tahun 2024 menjadi 25.000 unit pada tahun 2025 atau tumbuh 47% YoY,” jelasnya.

    Menurut Hery, keberhasilan program ini tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat. “Hari ini, dari Medan, kita menyuarakan semangat kolaborasi nasional melalui partisipasi 3.000 peserta, terdiri dari developer, kontraktor, pedagang bahan bangunan, dan UMKM. Semangat gotong royong ini menjadi kunci agar backlog perumahan dapat kita kurangi bersama,” pungkasnya.

  • Lima Nama Masuk Radar Trump untuk Ketua The Fed Pengganti Powell

    Lima Nama Masuk Radar Trump untuk Ketua The Fed Pengganti Powell

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent akan menyerahkan daftar calon kandidat Ketua Federal Reserve (The Fed) kepada Presiden Donald Trump pada Desember mendatang.

    “Kemungkinan setelah libur Thanksgiving, sekitar Desember, kami akan menyampaikan kepada Presiden tiga atau empat kandidat untuk diwawancarai,” ujar Bessent dikutip dari Bloomberg, Kamis (16/10/2025)

    Bessent mengungkapkan semula ada 11 nama awal yang diwawancarainya, namun kini telah mengerucut menjadi lima kandidat utama.

    Sebelumnya, nama-nama tersebut mencakup Wakil Ketua Pengawasan The Fed Michelle Bowman, Gubernur The Fed Christopher Waller, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett, mantan Gubernur The Fed Kevin Warsh, dan eksekutif BlackRock Inc. Rick Rieder.

    “Seperti biasanya, Presiden akan menerima banyak masukan dari puluhan hingga ratusan orang sebelum membuat keputusan akhir,” kata Bessent mengenai proses pengambilan keputusan Trump.

    Bessent menegaskan dirinya tidak termasuk dalam daftar kandidat pengganti Ketua The Fed, menepis spekulasi bahwa dia mungkin akan dipertimbangkan untuk posisi tersebut.

    Bessent diketahui memimpin proses seleksi untuk mencari pengganti Jerome Powell, yang masa jabatannya sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026.

    Pencarian pengganti Powell menempatkan para kandidat dalam posisi sulit: mereka perlu menunjukkan kepada Trump bahwa mereka bersedia menurunkan suku bunga secara agresif, namun di saat yang sama meyakinkan pasar bahwa mereka memiliki kapasitas profesional dan tetap independen dari pengaruh politik Gedung Putih.

    Trump, yang berulang kali mengkritik Powell karena dianggap lamban memangkas biaya pinjaman, telah menyatakan keinginannya agar The Fed menurunkan suku bunga acuan hingga 3%. Namun, investor khawatir langkah ekstrem itu dapat mengguncang pasar obligasi dan memicu lonjakan inflasi.

    Bessent tidak secara langsung menjawab apakah calon Ketua The Fed harus mendukung pemangkasan suku bunga, namun menegaskan ada dua kriteria utama yang dia cari.

    “Pertama, apakah Anda memiliki cara pandang yang terbuka? Apa teori ekonomi yang Anda pegang. Kedua, The Fed adalah organisasi besar dengan peran luas di bidang pembayaran dan regulasi, jadi kemampuan manajerial juga menjadi faktor penting,” kata Bessent.

    Ketua The Fed berikutnya diperkirakan akan menjabat selama 14 tahun sebagai anggota dewan gubernur, yang masa jabatannya dimulai pada awal 2026.

    Trump juga disebut tengah berupaya memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook atas tuduhan penipuan kredit kepemilikan rumah (KPR). Mahkamah Agung AS dijadwalkan menggelar sidang kasus tersebut pada Januari, namun mengizinkan Cook tetap menjabat sementara proses hukum berjalan.

  • Pemerintah Diminta Perbaiki Kesejahteraan Buruh Bongkar Muat

    Pemerintah Diminta Perbaiki Kesejahteraan Buruh Bongkar Muat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memperbaiki tata kelola dan kesejahteraan tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Pasalnya, kondisi buruh TBKM dinilai masih memprihatinkan dari sisi upah dan perlindungan sosial.

    Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin mengatakan kondisi buruh TKBM yang tersebar di berbagai pelabuhan masih memprihatinkan, baik dari segi upah maupun perlindungan sosial. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan kesejahteraan mereka terjamin.

    “Ini adalah para buruh TKBM yang berada di piramida ekonomi paling bawah di sektor logistik. Kami berharap hak dan kesejahteraan mereka dipikirkan oleh negara,” ujarnya lewat keterangan pers, Senin (13/10/2025).

    Irham mengatakan, pihaknya telah menginisiasi pertemuan sejumlah lembaga pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama. Menurut dia, kontribusi sektor pelabuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang mencapai 7–8% per tahun belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan buruh di lapangan.

    “Masih banyak anggota kami yang melaporkan upah di bawah standar minimum. Bahkan take home pay mereka kerap kali di bawah UMP. Masih ada juga yang belum mendapatkan jaminan sosial,” tambahnya.

    Irham sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar negara menanggung sebagian iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja berupah rendah, minimal 20%, untuk memperluas perlindungan bagi buruh rentan seperti TKBM.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Kementerian Ketenagakerjaan, Heru Widyanto tidak menampik bahwa perlindungan sosial bagi buruh TKBM masih belum merata.

    “Dari data yang kami miliki, sekitar 42.000 buruh TKBM sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk yang mengikuti program jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Namun, bila dibandingkan dengan total sekitar 86.000 pekerja, baru separuh yang terlindungi,” ujar Heru.

    Untuk memperluas cakupan tersebut, Kemnaker akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Koperasi untuk melakukan literasi dan edukasi bagi koperasi maupun pengusaha di pelabuhan agar patuh terhadap kewajiban jaminan sosial.

    Selain itu, pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga berhak atas manfaat tambahan seperti renovasi rumah atau akses kredit kepemilikan rumah (KPR).

    “Ini bagian dari manfaat layanan tambahan bagi peserta aktif,” kata Heru.

    Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah mengatakan perluasan perlindungan sosial ini sejalan dengan target RPJMN, yakni 99,5% pekerja terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja.

    “Kita ingin memastikan bahwa para buruh bongkar muat memperoleh kesejahteraan sebagaimana diatur negara. Pengelola TKBM wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” katanya.

    Hendra menjelaskan hingga saat ini peserta formal baru mencakup sekitar 55% dari total pekerja, sementara sektor informal yang banyak diisi buruh rentan seperti TKBM masih memiliki ruang perluasan yang besar.

    BPJS Ketenagakerjaan mencatat total manfaat yang telah tersalurkan mencapai sekitar Rp57 triliun, mencakup program jaminan hari tua, jaminan kematian, dan beasiswa bagi anak pekerja hingga jenjang kuliah.

    “Tantangan utama saat ini adalah data pekerja bongkar muat di daerah yang belum lengkap. Karena itu, perlu kolaborasi dengan Kemenhub dan Kemnaker untuk mempercepat pendataan dan kepesertaan,” ujar Hendra.

    Dari sisi hukum, menurut Masykur Isnan selaku praktisi hukum sekaligus ketua panitia lokakarya Sarbumusi menegaskan pemerintah juga diminta memastikan bahwa upaya efisiensi logistik nasional termasuk melalui kebijakan National Logistic Ecosystem (NLE) dan Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pekerja di sektor tersebut.

    “Kebijakan strategis di industri ke depan tidak terlepas pada pelabuhan, tentunya ada Peti Kemas dan TKBM,” tutur Isnan.

  • Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya.

    Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” tutur Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelasnya.

    (aid/hns)

  • Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya disebut akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” terang Nixon usai menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025.

    Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” ujar Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelas Nixon.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan akan menarik sisa dana jika BTN tidak bisa menyerap 100% penempatan dari pemerintah.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Kredit Konsumer BRI Tumbuh Double Digit, Roda Ekonomi Masyarakat Makin Berputar

    Kredit Konsumer BRI Tumbuh Double Digit, Roda Ekonomi Masyarakat Makin Berputar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspansi kredit konsumer yang inklusif dan berkelanjutan. Per Agustus 2025, kredit konsumer (bank only) mencapai Rp216,26 triliun, tumbuh sebesar 10,65% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Corporate Secretary BRI, Dhanny menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit konsumer BRI ditopang oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk unggulan Perseroan.

    Salah satunya adalah salary-based loan yakni BRIguna yang mencatat outstanding per Agustus 2025 sebesar Rp143,4 triliun, tumbuh 9,8% secara tahunan (YoY). Selain itu, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga menunjukkan kinerja solid dengan outstanding sebesar Rp63,7 triliun, atau naik 13,5% YoY, seiring tingginya kebutuhan masyarakat akan hunian.

    Dhanny menambahkan bahwa BRI akan terus mendorong pertumbuhan segmen konsumer dengan selektif. “BRI berkomitmen untuk menumbuhkan portofolio konsumer dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dengan kualitas kredit yang terkendali, kami optimis penyaluran kredit konsumer akan terus tumbuh sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Dhanny.

    Seiring dengan pertumbuhan kredit yang solid, BRI pun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Hal ini tercermin dari kualitas pembiayaan di segmen konsumer yang terjaga dengan baik. Dengan kualitas kredit yang terjaga, BRI pun optimis dapat terus menumbuhkan portofolio kredit konsumer secara sehat.

  • BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mempercepat penyaluran kredit perumahan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN. Selain itu kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

    “Subsidi bunga yang diatur dalam PMK 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Nixon menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan.

    Menurut dia, para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5 persen per tahun.

    Dengan kebijakan ini, lanjutnya, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

    Ia mengatakan, aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

    “Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya lebih murah. Menurut kami, langkah ini salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI Ajak Warga Surabaya Temukan Hunian Impian di Consumer BRI Expo 2025

    BRI Ajak Warga Surabaya Temukan Hunian Impian di Consumer BRI Expo 2025

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menggelar Consumer BRI Expo 2025 yang berlangsung pada 3-5 Oktober 2025 di Mall Ciputra World Surabaya. Acara ini menjadi bagian dari upaya BRI dalam memperkuat penetrasi bisnis di segmen konsumer melalui penyediaan layanan pembiayaan yang mudah diakses oleh masyarakat.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny, mengungkapkan bahwa event ini merupakan bagian dari langkah perseroan dalam memperluas jangkauan bisnis konsumer BRI kepada masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan terbuka.

    “Dengan menghadirkan berbagai solusi finansial dalam satu event terintegrasi, acara ini menjadi platform yang memberikan pengalaman dan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses berbagai produk maupun layanan pembiayaan konsumer BRI secara langsung,” ujar Dhanny dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Sebanyak 34 pengembang properti turut ambil bagian dalam acara ini dengan menghadirkan berbagai pilihan hunian. Selain itu, terdapat sebelas merek kendaraan terkemuka berpartisipasi dengan menghadirkan unit pilihan bagi masyarakat yang mencari kendaraan impian. Nasabah juga dapat menikmati penawaran menarik lainnya seperti travel fair, merchant home & living maupun merchant food & beverages rekanan.

    Penawaran yang dihadirkan selama pameran dirancang untuk memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan yang ringan dan kompetitif. Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI ditawarkan dengan suku bunga mulai dari 1,13% fixed selama satu tahun, uang muka mulai dari 0%, serta bebas biaya administrasi dan provisi. Program Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ditawarkan dengan bunga 0% untuk tenor 6 dan 12 bulan, serta bebas asuransi tambahan lainnya.

    Berbagai program promosi juga dihadirkan untuk melengkapi pengalaman transaksi selama pameran berlangsung. Penawaran Travel Hot Deals memberikan berbagai keuntungan menarik bagi nasabah yang bertransaksi menggunakan kartu kredit, diantaranya adalah cashback hingga Rp5 juta dan cicilan 0% hingga 36 bulan.

    Nasabah yang melakukan transaksi selama Expo berlangsung akan berpeluang memperoleh tiket perjalanan ke Korea Selatan untuk dua orang dan juga berbagai hadiah menarik bernilai puluhan juta rupiah.

    Selain itu, beragam aktivitas interaktif turut meramaikan Consumer BRI Expo 2025, mulai dari workshop tematik, sesi talkshow, hingga area test drive yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mencoba langsung kendaraan impian.

    Suasana pameran juga akan semakin semarak dengan kehadiran artis papan atas, di antaranya Juicy Luicy, D’Masiv, dan Tulus yang dijadwalkan tampil di panggung utama sebagai bagian dari hiburan yang menyatu dengan keseluruhan kegiatan.

    Di samping itu, pengunjung juga dapat merasakan berbagai kemudahan bertransaksi selama Consumer BRI Expo 2025. Di mana berbagai transaksi pada acara ini dapat dilakukan secara digital melalui super app BRImo, QRIS, Kartu Debit, maupun kartu kredit di seluruh merchant yang berpartisipasi.

    Selain bertransaksi, pengunjung juga memiliki akses langsung terhadap berbagai layanan perbankan, mulai dari pembukaan rekening dan pengajuan kartu kredit hingga konsultasi asuransi serta produk investasi.

    “Consumer BRI Expo 2025 kami hadirkan sebagai ruang terbuka bagi nasabah untuk menjelajahi berbagai solusi keuangan dan layanan BRI dalam satu tempat. Ajang ini merupakan bentuk nyata peran aktif BRI dalam menghadirkan layanan finansial yang relevan dengan dinamika gaya hidup nasabah. BRI berkomitmen untuk terus konsisten mendampingi nasabah di setiap tahapan kebutuhan finansial melalui penyediaan solusi yang tepat dan mudah diakses,” pungkas Dhanny.

    Adapun informasi lebih lengkap terkait Consumer BRI Expo 2025 dapat diakses melalui bbri.id/exposurabaya.

    Tonton juga Video: Jadi Pahlawan UMKM, BRI Sabet Penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau

    (akn/ega)

  • BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit dan ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah atau totalnya 129.687 unit.

    Dengan 129.687 unit berarti BTN menguasai 37 persen dari total kuota nasional sebanyak 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan optimisme bahwa target penyaluran 220.000 unit rumah melalui KPR FLPP sesuai alokasi pemerintah bagi BTN dapat tercapai pada 2025.

    Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

    Sebagai contoh, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.

    “Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

    Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai capaian BTN jauh melampaui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya, yakni BRI (17.515 unit), BNI (8.440 unit), dan Bank Mandiri (7.963 unit).

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” kata Menteri Ara.

    Capaian ini semakin menegaskan posisi BTN sebagai bank penyalur utama KPR subsidi FLPP di Indonesia.

    Dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ara sebelumnya menyebutkan sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP, BTN diharapkan terus mendukung program 3 juta rumah melalui pembiayaan pembangunan maupun renovasi rumah rakyat.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat sinergi dengan berbagai kampus Islam untuk mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

    Upaya ini diwujudkan melalui dukungan produk dan layanan perbankan kepada Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam rangkaian Synergy Roadshow 2025 region Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam merupakan bagian penting dari upaya Bank Muamalat untuk menguatkan fondasi ekonomi syariah dari lingkungan akademik.

    “Pendidikan adalah investasi besar untuk membentuk bangsa yang bermartabat dan mulia di masa depan. Kami memahami pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas sebagai perwujudan maqashid syariah, yakni menjaga kecerdasan dan keberlanjutan generasi,” ujar Imam.

    Dalam sinergi tersebut, Bank Muamalat memberikan fasilitas layanan akun virtual dan tabungan untuk Unismuh Makassar, serta layanan akun virtual dan co-branding kartu ATM bagi Yayasan Wakaf UMI.

    Kemitraan tidak berhenti pada penyediaan layanan perbankan, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sosial dan keuangan.

    “Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung. Keduanya memiliki fondasi nilai Islam yang sama untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia,” katanya.

    Imam menerangkan Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia, memiliki ekosistem lengkap yang mendukung sektor pendidikan.

    Mulai dari Muamalat Institute untuk pelatihan dan pengembangan SDM, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, hingga Baitulmaal Muamalat (BMM) yang berperan sebagai lembaga amil zakat dan nazir wakaf nasional.

    Rektor Unismuh Makassar Abd Rakhim Nanda menyambut baik kolaborasi ini karena sejalan dengan misi kampus dalam mencetak lulusan berkualitas melalui interaksi positif dengan mitra strategis.

    “Kolaborasi kita mendukung pendidikan Islam insya Allah melahirkan manfaat yang berkelanjutan. Unismuh percaya ilmu, teknologi dan ukhuwah adalah sarana memajukan peradaban menuju masyarakat sejahtera,” ujarnya.

    Sementara, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Masrurah Mokhtar menilai kerja sama tersebut mencerminkan semangat inovasi dan kepeloporan dari dua institusi yang sama-sama menjadi pionir di bidangnya.

    “Semoga semangat pelopor dan inovator membuat sinergi ini semakin erat dan produktif. Selama ikhtiar ditujukan untuk kemajuan dan kemuliaan masyarakat, hasilnya insya Allah membawa keberkahan,” kata Masrurah.

    Adapun Kegiatan Synergy Roadshow 2025 merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat untuk memantau kinerja bisnis tujuh region Bank Muamalat di lima kota besar, dengan Makassar sebagai penutup rangkaian setelah Jakarta, Medan, Semarang dan Surabaya.

    Forum tersebut menjadi ajang komunikasi langsung antara manajemen pusat dengan pimpinan cabang di daerah untuk memperkuat arah strategi dan menumbuhkan semangat optimisme.

    Sepanjang semester pertama 2025, refocusing bisnis Bank Muamalat pada segmen ritel menunjukkan hasil positif.

    Pembiayaan konsumer tumbuh mencapai Rp3,4 triliun, dengan peningkatan signifikan pada produk Prohajj Plus, multiguna, KPR iB Hijrah, dan Solusi Emas Hijrah.

    Per 30 Juni 2025, total pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp17,5 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp44,8 triliun, dengan total aset Rp60,6 triliun, dan laba sebelum pajak Rp10,8 miliar.

    “InsyaAllah transformasi bisnis yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami bertekad menumbuhkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Imam.

    Selain penguatan kinerja bisnis, Bank Muamalat juga tengah menginternalisasi lima simpul maqashid syariah dalam aktivitas perbankannya, mencakup peningkatan iman, perlindungan terhadap jiwa dan lingkungan (people and planet), peningkatan kecerdasan finansial, keberlanjutan generasi melalui ekonomi hijau, serta peningkatan kesejahteraan umat.

    “Itulah sebabnya kami meneguhkan visi baru ‘Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah’. Visi ini menjadi kompas penuntun Bank Muamalat untuk mencapai maqashid syariah dan kembali ke khittah,” kata Imam.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.