Xcloud.id

Produk: KPR

  • BI Checking Sudah Ganti, Sekarang Bisa Cek Utang Sendiri di Internet

    BI Checking Sudah Ganti, Sekarang Bisa Cek Utang Sendiri di Internet

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan pengecekan daftar pinjaman kini tak lagi di melalui BI Checking yang ada di Bank Indonesia(BI), melainkan sudah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kini namanya menjadi SLIK atau Sistem Layanan Informasi.

    SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa diakses secara online melalui situs idebku.ojk.go.id. Melalui link tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi debitur dan telah terintegrasi dengan kantor pusat dan kantor regional.

    Berbagai jenis pinjaman akan masuk dalam catatan SLIK, termasuk kredit modal kerja, kendaraan bermotor, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), investasi, kredit tanpa agunan, kartu kredit, hingga kredit dengan jaminan.

    Setidaknya terdapat lima penilaian dalam BI Checking, yakni kredit lancar, dalam perhatian khusus (DPK), tidak lancar, diragukan, hingga macet. Pada kategori penilaian kredit macet, seorang debitur dinyatakan masuk daftar hitam atau blacklist akibat gagal bayar lebih dari 180 hari.

    Untuk mendaftar, masyarakat bisa melakukannya melalui browser dan bisa diakses dengan HP maupun laptop.

    Agar tidak bingung, berikut cara mendaftar lewat situs Idebku:

    1. Masuk ke laman https://idebku.ojk.go.id

    Masuk lebih dulu ke laman idebku.ojk.go.id. Situs bisa langsung diakses melalui browser yang ada di perangkat. Kemudian, Anda akan bertemu dengan dua tombol. Pertama adalah Pendaftaran dan tombol lainnya adalah Status Layanan. Pilih Pendaftaran.

    2. Menu Cek Ketersediaan Layanan

    Di laman ini, masukkan sejumlah data mulai dari Jenis Debitur, Kewarganegaraan, Jenis Identitas Debitur, dan Nomor Identitas yang dipilih. Jangan lupa masukkan Captcha dan klik Selanjutnya.

    Jika kuota antrean belum tersedia maka tidak bisa melanjutkan langkah berikutnya. Nantinya akan muncul informasi kuota antrian habis dan diminta mencoba beberapa saat lagi.

    CNBC Indonesia lalu mencoba lagi untuk memasukkan data yang sama, dan langsung dialihkan ke menu berikutnya.

    3. Menu Data Registrasi

    Langkah berikutnya isi sejumlah data diri. Mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, provinsi serta kabupaten, email aktif, dan nomor handphone. Jangan lupa pilih salah satu opsi tujuan permohonan informasi dan nama kandung debitur.

    Pilih tombol Selanjutnya untuk langkah berikutnya pendaftaran.

    4. Unggah Foto

    Kemudian, masukkan foto identitas, foto diri dengan kartu identitas, serta foto diri mengikuti gambar. Tiap foto diwajibkan berukuran maksimal 4 MB. Jika besaran foto lebih dari itu maka tidak bisa melanjutkan ke menu berikutnya.

    Setelah selesai mengupload seluruh foto yang diminta, klik Selanjutnya.

    5. Ajukan Permohonan

    Pada tahapan ini, pastikan data email yang Anda diajukan telah benar. Karena informasi SLIK akan diinfokan kembali lewat email.

    Data yang sudah dimasukkan sebelumnya bisa diubah dengan menekan tombol Kembali. Jika telah sesuai, ceklis pada keterangan seluruh data yang disampaikan benar dan siap tunduk pada syarat serta ketentuan yang berlaku di OJK. Klik Ajukan Permohonan.

    Berikutnya akan ada pemberitahuan Pendaftaran Berhasil. Pada bagian bawah akan terlihat nomor pendaftaran, nomor dapat dicopy dengan menekan tombol Salin Kode Pendaftaran. Selain itu, klik tombol Tutup untuk menutup jendela notifikasi.

    Lebih lanjut, Anda dapat mengecek status permohonan dengan tekan tombol Status Layanan di laman utama. Masukkan nomor pendaftaran dan akan terlihat status terkini.

    Nanti, dalam keterangannya OJK akan memproses permohonan Ideb dan mengirimkannya lewat email paling lambat 1 hari setelah dilakukan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hakim Dapat Kemudahan Ajukan KPR hingga Keringanan Biaya Akad

    Hakim Dapat Kemudahan Ajukan KPR hingga Keringanan Biaya Akad

    Menurut dia, hakim yang memiliki kestabilan ekonomi akan lebih fokus menjalankan tugas yudisial secara profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh eksternal. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik dan kredibilitas lembaga peradilan semakin meningkat.

    Kerja sama BTN dengan IKAHI juga menjadi bagian dari strategi perseroan dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lengkap, mulai dari hulu hingga hilir, yang memberikan berbagai kemudahan bagi para debitur. Melalui ekosistem ini, BTN berharap dapat mempercepat penyaluran pembiayaan sektor perumahan.

    Melalui program ini, BTN menghadirkan berbagai fasilitas pembiayaan KPR/KPA untuk pembelian hunian baru, second, atau take over dari bank lain yang masih memiliki bunga tinggi sehingga menjadi lebih terjangkau. Ada pula Kredit Agunan Rumah yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti renovasi rumah, pengisian furnitur, family vacation, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan konsumtif lainnya dengan bunga lebih ringan. Selain itu, ada pula Kredit Ringan (Kring) yang merupakan fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk digunakan berbagai keperluan pribadi para hakim.

    “Suku bunga yang kami hadirkan juga kompetitif dan progresif, mulai dari 1,65 persen fixed satu tahun dengan kenaikan bertahap ringan maksimal 3 persen per tahun. BTN juga memiliki paket suku bunga 2,65 persen fixed 3 tahun dan 2,95 persen fixed 5 tahun. Khusus bagi anggota IKAHI, kami berikan diskon biaya provisi dan administrasi hingga 50 persen, serta proses pengajuan khusus yang lebih cepat dan aman,” jelas Nixon.

    Hingga kuartal III 2025, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN ke sektor perumahan tumbuh 6,4 persen secara year-on-year (YoY) menjadi Rp322,53 triliun. Untuk KPR non-subsidi baik konvensional maupu syariah, pertumbuhannya mencapai 7,3 persen YoY menjadi Rp111,33 triliun, berkat strategi perseroan menggandeng para pengembang nasional dan menawarkan promo bunga KPR.

     

  • BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    BTN Jadi yang Terdepan Bantu Rakyat Miliki Rumah Impian di Satu Tahun Pemerintahan Prabowo

    JAKARTA – BTN menunjukkan kiprahnya sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan pembiayaan perumahan nasional di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    BTN menjadi garda terdepan dalam mendukung visi pemerintah menjadikan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari pemerataan ekonomi nasional.

    Hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun, naik 8,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,76 triliun.

    Artinya, BTN telah mengucurkan sekitar Rp13,82 triliun agar masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dalam satu tahun terakhir atau kurun waktu yang tidak jauh berbeda dengan satu tahun periode pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, sebagai wujud komitmen program Tiga Juta Rumah, pemerintahan Presiden Prabowo pada bulan Juni 2025 memutuskan untuk menaikkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 secara nasional untuk tahun 2025. Dari total nasional, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit dan tetap menjadi penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.

    “Dengan kuota 220.000 unit untuk BTN, artinya BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini saja. Kalau dibagi dengan jumlah hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu melalui siaran pers yang diterima redaksi VOI pada Selasa, 4 November.

    Pemerintahan Prabowo dengan target tiga juta rumahnya — yaitu dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan — bahkan percaya bahwa pembangunan rumah secara masif dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

    Selain aktif memberikan masukan kepada pemerintah, BTN juga memastikan kesiapan ekosistemnya bersama sektor perumahan, serta melakukan penyesuaian proses bisnis dan kapasitas operasionalnya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah, sejalan dengan transformasi yang telah dimulai beberapa tahun ke belakang, termasuk di sisi digital.

    Inisiatif digitalnya yang paling utama yakni super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti untuk membantu masyarakat memilih rumah impiannya dan mengajukan KPR secara online

  • Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Nasib Pembiayaan Perumahan Usai Tapera Batal, Dana Abadi Jadi Solusi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penarikan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menciptakan tantangan baru bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema pembiayaan perumahan terjangkau untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam perkembangkan terbaru, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tengah menggodok sejumlah skema baru usai putusan MK membatalkan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan salah satu skema yang tengah digodok yakni pembentukan dana abadi sektor perumahan yang bakal diwujudkan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH).

    “Ini [menggodok CSH] bagian dari upaya kita untuk melakukan penataan model bisnis pascaputusan MK kemarin. Ya dimana putusan MK di situ yang menjadi substansi gugatan yang kemudian dikabulkan oleh MK terkait kewajiban bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan di atas upah minimum untuk menjadi peserta Tapera,” kata Heru saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/11/2025).

    Dia menyebut, konsep CSH itu saat ini dalam tahap pematangan. Dia mengatakan pemerintah tengah melakukan proses studi banding terkait dengan pelaksanaan konsep tersebut di sejumlah negara.

    Apabila dinilai tepat, konsep itu akan diadopsi BP Tapera untuk mempertebal portofolio dana murah yang nantinya digunakan mendukung pendananaan sektor perumahan.

    “Ya nanti kita lihat berbagai kemungkinannya. Pasti kita akan bertransformasi nanti ya memang ini yang setelah kita upayakan,” jelasnya.

    Respons Pengusaha

    Sejumlah pelaku usaha sektor properti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan iuran Tapera, serta turut mengapresiasi rencana pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Tapera.

    Bukan tanpa alasan, banyak pengembang berpandangan konsep iuran wajib Tapera dikhawatirkan justru bermasalah dan menimbulkan distorsi.

    Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai konsep pengenaan iuran wajib Tapera bagi pekerja swasta tidak relevan dijalankan mengingat tidak semua masyarakat membutuhkan hunian.

    “Masalah utama Tapera menjadikan ini menjadi iuran wajib. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki hunian. Jadi, seharusnya sifatnya harus sukarela,” kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

    Selain itu, pada aturan sebelumnya Tapera juga mewajibkan Pengusaha turut menanggung sebagian iuran tersebut. Di mana, hal itu justru dinilai menambah beban para pelaku usaha yang ujungnya akan berdampak pada kenaikan harga produk.

    Karyawan beraktivitas di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Jakarta, Rabu (24/7/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    Sejalan dengan hal itu, Bambang menilai putusan MK tersebut telah tepat. Khususnya dalam rangkaian menjaga perekonomian nasional.

    Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja menuturkan bahwa pengenaan Tapera idealnya tidaklah wajib alias sukarela.

    Apabila konsep pengenaan iuran wajib dijalankan, konsepnya diproyeksi tidak akan berbeda jauh dengan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

    “Sedangkan JHT yang merupakan program BPJS Ketenagakerjaan saja semakin hari makin membengkak,” imbuhnya.

    Terkait dengan pembentukan dana abadi, dia mengatakan usulan tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi, nominalnya disebut tidaklah sedikit. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah.

    “Dana abadi untuk mendukung skema Subsidi Selisih Bunga di rumah subsidi memang perlu bantuan dana abadi, tapi besar sekali dananya yang diperlukan,” pungkasnya.

    Dukungan terhadap rencana kebijakan dana abadi perumahan juga sebelumnya disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Kebijakan tersebut dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan mewajibkan iuran Tapera.

    Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

    “Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

    Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

    Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

    “Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut. 

    “Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%,” ujar Nixon. 

    Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%. Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang.

    Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

    Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

  • Harga Mulai Rp 300 Jutaan, Synthesis Development Hadirkan Hunian Anandaya

    Harga Mulai Rp 300 Jutaan, Synthesis Development Hadirkan Hunian Anandaya

    Jakarta –

    Setelah sukses mengembangkan berbagai proyek properti berskala nasional, Synthesis Development, pengembang properti yang telah berpengalaman selama lebih dari 30 tahun kembali menghadirkan karya terbarunya yaitu ANANDAYA Home Resort.

    Dengan luas pengembangan mencapai 80 hektar, Anandaya didesain sebagai satu-satunya hunian modern berkonsep Home Resort di Serpong Selatan dengan harga mulai 300 jutaan yang dilengkapi dengan view pegunungan dan danau, dilengkapi akses lengkap yang mudah dan fasilitas premium, sehingga menghadirkan pengalaman tinggal nyaman, sehat, sekaligus bernilai investasi tinggi. Anandaya hadir untuk menjawab kebutuhan bagi masyarakat urban yang mendambakan keseimbangan antara kehidupan modern, ketenangan alam dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

    Sanctuary di Tengah Hiruk Pikuk Kota

    Anandaya menghadirkan konsep berbeda dari kebanyakan hunian. Tidak hanya sekadar tempat tinggal, Anandaya adalah sanctuary – sebuah tempat kembali untuk menenangkan diri setelah beraktivitas di tengah hiruk pikuk kota Jakarta.

    Dengan view pegunungan, danau, udara yang bersih, serta kawasan yang bebas banjir, Anandaya memberikan kualitas hidup yang lebih sehat, tenang, dan berkualitas. Kehidupan dan kenyamanan berkelas yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang, kini bisa dirasakan oleh semua orang dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp 300 jutaan.

    Hubungi kami di https://bit.ly/helloanandaya atau hubungi nomor telepon di 08111-55-9889 (hanya WA chat) atau kunjungi instagram dan tiktok di @anandayaofficial dan website https://synthesis-development.id/project/anandaya/

    Tipe Rumah Modern

    Di cluster NALA, Anandaya menghadirkan beberapa tipe rumah dengan desain modern minimalis yang fungsional, seperti:

    Tipe Arka (28/60) – Cocok untuk pasangan muda yang baru memulai keluarga. Tipe Bima (34/60) – Pilihan populer untuk keluarga kecil dengan kebutuhan ruang lebih lega. Tipe Cakra (43/72) – Didesain lebih luas, ideal bagi keluarga yang membutuhkan ruang (kamar) ekstra. Tipe Devara (58/60) – Lebih luas, lebih lega, cocok untuk keluarga yang mendambakan ruang ekstra, kenyamanan, dan desain elegan yang modern.

    Pada peresmian kali ini, Anandaya memperkenalkan tiga show unit dari keempat tipe yang tersedia, yang semuanya merupakan tipe dari unit Cluster Nala. Show unit ini menampilkan variasi luas tanah dan bangunan yang berbeda. Dengan hadirnya show unit Cluster Nala, memungkinkan konsumen mendapatkan pengalaman langsung akan beragam pilihan yang ditawarkan oleh Anandaya.

    Hubungi kami di https://bit.ly/helloanandaya atau hubungi nomor telepon di 08111-55-9889 (hanya WA chat) atau kunjungi instagram dan tiktok di @anandayaofficial dan website https://synthesis-development.id/project/anandaya/

    Harga Mulai Rp 300 Jutaan, Cicilan Ringan

    Cluster NALA ditawarkan dengan harga perdana mulai dari Rp 300 jutaan. Synthesis Development juga memberikan berbagai pilihan cara bayar, mulai dari tunai keras, cicilan bertahap, hingga KPR dengan cicilan ringan mulai Rp 2 jutaan per bulan. Hal ini membuat Anandaya semakin terjangkau bagi generasi muda yang ingin segera memiliki rumah pertama, atau sebagai pilihan investasi yang sangat menguntungkan.

    Hubungi kami di https://bit.ly/helloanandaya atau hubungi nomor telepon di 08111-55-9889 (hanya WA chat) atau kunjungi instagram dan tiktok di @anandayaofficial dan website https://synthesis-development.id/project/anandaya/

    Fasilitas Premium Bernuansa Resort

    Sebagai kawasan skala kota, Anandaya menawarkan berbagai fasilitas premium yang menunjang gaya hidup modern dan sehat yang dapat dinikmati oleh para penghuni Cluster dengan free access bagi para penghuni, antara lain:

    The Biggest Green Space Area seluas 2.500 meter Infinity Park dengan menghadirkan 8 taman tematik yaitu Taman Skate, Taman Yoga, Taman Baca, Taman BBQ, Taman Air, Taman Piknik, Taman Olahraga seperti lapangan basket berstandar Internasional, dan Taman Bermain Anak. Clubhouse eksklusif dengan kolam renang untuk anak dan dewasa, gym, jogging track, lounge & co-working space, dan area olahraga outdoor kalistenik. Double Children Playground: taman bermain luar ruang yang aman dan dirancang untuk mendorong anak aktif secara fisik dan sosial dan berkonsep montessori. Indoor Kids Room: ruang bermain dalam ruangan yang dilengkapi dengan permainan interaktif, sudut baca, dan area menggambar agar anak-anak bisa berekspresi dan belajar melalui kreativitas. serta Masjid dan tempat ibadah agama lainnya yang menjadi ikon spiritual sekaligus ruang komunitas yang harmonis.

    Selain itu, Anandaya juga menghadirkan row jalan utama selebar 18 meter, yang tidak hanya memudahkan mobilitas kendaraan, tetapi juga aman digunakan untuk aktivitas olahraga ringan seperti jogging atau bersepeda di dalam kawasan.

    Hubungi kami di https://bit.ly/helloanandaya atau hubungi nomor telepon di 08111-55-9889 (hanya WA chat) atau kunjungi instagram dan tiktok di @anandayaofficial dan website https://synthesis-development.id/project/anandaya/

    Lokasi Strategis dengan Akses Transportasi Mudah

    Anandaya berlokasi hanya 10 menit dari Stasiun KRL Jatake (segera beroperasi) & Parung Panjang, 15 menit dari Gerbang Tol Serpong-Balaraja (Legok), dan 25 menit dari Jakarta, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga muda dan profesional yang mendambakan keseimbangan antara kenyamanan tinggal dan kemudahan mobilitas.

    Dengan posisi strategis ini, penghuni Anandaya dapat menjangkau kawasan Jakarta, BSD, hingga Bandara Soekarno-Hatta dengan lebih mudah. Akses transportasi ini menjadi nilai lebih, terutama bagi masyarakat urban yang membutuhkan mobilitas tinggi menuju pusat Jakarta maupun wilayah sekitar. Ditambah adanya future plan Toll JORR 3 menjadikan Anandaya terhubung langsung ke berbagai titik penting di Jabodetabek, dan memberikan nilai kenaikan harga tanah yang sangat signifikan.

    Tidak hanya dekat pusat transportasi, Anandaya ke depannya juga dilengkapi dengan Commercial Area, dan juga kawasannya dikelilingi oleh fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pusat perbelanjaan. Konsumen Anandaya juga dapat menikmati fasilitas gaya hidup modern seperti Eastvara, AEON Mall BSD, The Barn, dan Q-Biq, dan masih banyak lagi.

    Hubungi kami di https://bit.ly/helloanandaya atau hubungi nomor telepon di 08111-55-9889 (hanya WA chat) atau kunjungi instagram dan tiktok di @anandayaofficial dan website https://synthesis-development.id/project/anandaya/

    (adv/adv)

  • BP Tapera Pede Bisa Salurkan Rumah Subsidi 350.000 Unit hingga Akhir Tahun

    BP Tapera Pede Bisa Salurkan Rumah Subsidi 350.000 Unit hingga Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tetap optimistis membidik penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 350.000 unit sepanjang tahun ini.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan bahwa saat ini penyaluran rumah subsidi telah mencapai 207.000 unit. Meski tergolong cukup jauh dari target, dia menekankan kuota tersedia akan tersalurkan penuh pada tahun ini.

    “Tetap optimis, tetap optimis. Tadi yang sudah masuk sistem antrean saja ada 49.000 lebih,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa saat ini terdapat 283.000 permohonan pengakuan rumah subsidi yang sudah tercatat di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep)

    Dari total tersebut, sebanyak 79 pemohon saat ini telah memasuki tahap approval pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank penyalur.

    “Jadi harus optimis karena ini bagian dari upaya mensukseskan (program, red) 3 juta rumah. Walaupun tantangannya pasti di lapangan kan bervariasi, masing-masing daerah punya tantangannya masing-masing,” tambah Heru.

    Sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.  

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.

    “Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggarannya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.  

    Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.  

    Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

  • Mau Kerja di Bank BUMN? BTN Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi di Sini

    Mau Kerja di Bank BUMN? BTN Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi di Sini

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali membuka peluang karier bagi yang ingin bergabung di sektor perbankan nasional. Melalui posisi Governance, Risk & Compliance, bank pelat merah ini memberi kesempatan untuk para profesional yang tertarik pada bidang tata kelola dan pengelolaan risiko. Pendaftaran dibuka hingga 2 November 2025 melalui kanal rekrutmen resmi Bank BTN.

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pembiayaan perumahan, BTN telah memainkan peran penting dalam mendukung program perumahan rakyat di Indonesia.

    Sejak 1974, pemerintah menunjuk BTN sebagai penyalur utama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat. Seiring perkembangannya, bank ini bertransformasi menjadi bank umum milik negara pada 1989 dan memperoleh status sebagai bank devisa pada 2002. Kini, BTN melayani nasabah individu, bisnis, hingga sektor syariah melalui berbagai produk dan layanan perbankan. 

    BTN juga menjadi bank BUMN pertama yang mengadopsi Principles for Responsible Banking (PRB), sebuah langkah yang menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Bank ini juga terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat daya saing di industri perbankan nasional. 

    Sepanjang 2025, BTN berhasil mencatat sejumlah prestasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Bank ini meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025, HR Asia Sustainable Workplace 2025, dan The Best Human Capital 2025 untuk kategori bank konvensional. Penghargaan tersebut menjadi bukti pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan.

    Dalam menjalankan visinya sebagai “Home of Indonesia’s Best Talent”, Bank BTN berkomitmen membangun lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pengembangan karier, dukungan kesehatan mental, serta kerja sama dengan berbagai organisasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. BTN menempatkan kesejahteraan dan kompetensi karyawan sebagai fondasi utama untuk mencapai kinerja dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

  • Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Gubernur Bobby akselerasi Program 3 Juta Rumah bersama kepala daerah

    Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution melakukan akselerasi Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bersama seluruh kepala daerah se-Sumut.

    “Target Program 3 Juta Rumah untuk Sumut pada 2025 awalnya sebanyak 15.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 20.000 unit,” ucap Bobby usai rapat secara virtual percepatan Program 3 Juta Rumah MBR di Provinsi Sumut 2025 bersama seluruh kepala daerah se-Sumut di Kantor Gubernur Sumut di Kota Medan, Selasa.

    Hingga saat ini, lanjut Bobby, sudah terjadi akad sebanyak 8.148 unit atau sekitar 40,74 persen rumah bersubsidi bagi MBR di Sumut.

    MBR bisa memiliki hunian layak dan terjangkau di kabupaten/kota se-Sumut dengan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “Harapannya seluruh daerah dapat berperan aktif menyukseskan program nasional ini,” ungkap Bobby bersama Wakil Gubernur Sumut Surya.

    Gubernur menyebutkan secara nasional terdapat lima asosiasi pengembang perumahan ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan Program 3 Juta Rumah.

    Namun, di Sumut terdapat dua asosiasi utama, yaitu Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Real Estat Indonesia (REI).

    “Untuk mencapai target 100 persen dibutuhkan akselerasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta. Akselerasi ini akan terwujud apabila ada dukungan dari pemerintah di semua level berjalan baik,” tegas Bobby.

    Gubernur memaparkan peran pemerintah daerah di Sumut dalam mendukung program ini, di antaranya menyediakan dan menyiapkan lahan siap bangun, mempercepat proses perizinan dan rekomendasi teknis.

    Kemudian, melakukan validasi data calon penerima manfaat, mengintegrasikan dukungan pembiayaan daerah, serta menjamin keberlanjutan lingkungan dan infrastruktur pemukiman.

    Pemprov Sumut mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumut melakukan gerakan serentak 20.000 rumah tahun ini dengan memberikan kemudahan perizinan, dan memperkuat kolaborasi pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR.

    “Berdasarkan peta sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, kabupaten/kota dengan jumlah terbanyak, yakni Deli serdang 14.892 unit, Labuhanbatu 1.724 unit, Tapanuli Tengah 1.661 unit, dan Pematangsiantar 1.329 unit,” katanya.

    Dalam rapat secara virtual ini, Bobby juga sempat berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah di Sumut, seperti Bupati Deli Serdang, Simalungun, Karo, Mandailing Natal, Asahan dan Medan.

    Gubernur menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah untuk MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.

    “Agar pemerintah daerah benar-benar mengecek di lapangan, apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.

    Bobby juga meminta agar seluruh kepala daerah di Sumut untuk memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah Program 3 Juta Rumah ini.

    “Karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat,” sebut Bobby.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Ara Lapor Prabowo Rumah Subsidi Capai 205.000

    Menteri Ara Lapor Prabowo Rumah Subsidi Capai 205.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 205.000 unit per Oktober 2025.

    Perkembangan terkait program rumah subsidi itu disampaikan Maruarar selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    “Kami sampaikan bahwa rumah subsidi dari kuotanya 350.000 juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205.000,” ujar Maruarar dalam konferensi pers.

    Pemerintah sendiri telah menetapkan kuota rumah subsidi melalui program FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2025. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu yang mencatat kuota rumah subsidi berjumlah 220.000 unit.

    Ara, sapaan Maruarar, mengatakan bahwa penyerapan rumah subsidi yang saat ini menyentuh angka 205.000 unit sudah cukup baik. Pemerintah, katanya, juga terus mendorong penyerapan rumah subsidi agar dapat menyentuh kuota maksimal yang disediakan pada 2025.

    Menurut Ara, rumah subsidi merupakan salah satu program yang pro rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui program ini, masyarakat dapat menerima beragam manfaat, salah satunya bunga flat 5%.

    Lebih lanjut, Ara menyebut program tersebut juga berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan dan membantu pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan bahwa setiap rumah subsidi rata-rata dikerjakan oleh lima orang. Jika kuota 350.000 rumah subsidi terserap, maka setidaknya ada 1.750.000 orang yang bekerja.

    “Kemudian rumah subsidi juga proyeknya, pasti itu ada truk yang membawa barang dari toko material, karena tidak mungkin tiba-tiba datang. Toko material juga berisi barang industri, ada semen, pasir, kaca, keramik, cat, dan segala macam. Itu menggerakkan ekonomi,” tambahnya.

    Melalui program rumah subsidi, pemerintah berkomitmen membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan harga terjangkau. Program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu kunci pemerataan ekonomi nasional.

  • BNI: Penyaluran KPR subsidi capai 109.000 unit hingga September 2025

    BNI: Penyaluran KPR subsidi capai 109.000 unit hingga September 2025

    BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi….

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi telah mencapai lebih dari 109.000 unit dengan total nilai Rp17 triliun hingga September 2025.

    Menurut perseroan, hal tersebut menjadi bukti nyata komitmen BNI dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa BNI berperan aktif dalam membantu pemerintah mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok MBR.

    “BNI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bersubsidi, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah pertama dengan bunga terjangkau,” ujar Okki.

    Melalui produk KPR Subsidi BNI, masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan seperti suku bunga tetap sebesar 5 persen, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, serta proses pengajuan yang mudah di seluruh jaringan kantor cabang BNI di Indonesia.

    Pada 2025, ujar Okki, BNI memperoleh tambahan kuota penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah.

    Kuota tersebut meningkat signifikan dari 10.750 unit menjadi 25.000 unit. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan konsistensi BNI dalam mendukung program perumahan nasional.

    “Peningkatan kuota ini menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kinerja BNI dalam penyaluran pembiayaan perumahan bersubsidi,” kata Okki.

    Ia menambahkan bahwa selanjutnya BNI akan terus menjaga komitmen untuk menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    BNI juga optimistis dapat mengoptimalkan penyaluran KPR subsidi di sisa tahun 2025, didukung 1.776 kantor cabang BNI yang tersebar di seluruh Indonesia serta kerja sama dengan ribuan pengembang (developer) berkualitas yang memiliki unit siap huni (ready stock).

    Okki menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan nasional.

    Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, kami yakin program perumahan rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Okki.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.