Produk: KPR

  • Bisnis Konsumer & Korporasi Bank BUMN Moncer di 2024

    Bisnis Konsumer & Korporasi Bank BUMN Moncer di 2024

    Jakarta

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat sejumlah pencapaian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024. Ekspansi pada segmen korporasi dan konsumer, serta penguatan jaringan global merupakan bagian dari kontribusi BNI untuk negeri.

    Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, tahun 2024 merupakan tonggak penting bagi BNI untuk melompat lebih tinggi di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.

    “Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, BNI berhasil menutup 2024 dengan menjaga pertumbuhan kinerja ditopang oleh ekspansi agresif di sektor korporasi dan konsumer. Kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kinerja ke depan,” kata Royke dalam siaran pers, ditulis Minggu (5/1/2025).

    Pada segmen konsumer, BNI mampu mencetak pertumbuhan kredit 14,6% Year on Year (YoY) hingga September 2024, ditopang oleh personal loan, kredit pemilikan rumah (KPR), dan kartu kredit. Sedangkan kredit segmen korporasi naik 15,1% YoY dengan kontribusi pertumbuhan terbesar berasal dari perusahaan BUMN. Namun demikian, korporasi swasta blue chip masih mendominasi portfolio kredit BNI. Beberapa top tier client dari sektor swasta diantaranya Indofood Group dan Sinar Mas.

    Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), kehadiran aplikasi mobile banking terbaru wondr by BNI yang diluncurkan 5 Juli 2024, telah mampu meningkatkan transaksi dana ritel tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengguna wondr by BNI telah mencapai lebih dari 5 juta dengan active rate 2 kali lipat lebih banyak dari BNI Mobile Banking.

    “wondr by BNI yang dilahirkan dari dedikasi anak-anak muda BNI di Innovation Hub Sarinah itu, telah berkontribusi terhadap perbaikan struktur dana murah kami yang semakin didominasi oleh transaksi segmen ritel,” ujar Royke.

    Tidak hanya itu, BNI juga meningkatkan kapasitas digital perbankan untuk segmen korporasi dan bisnis lewat BNIdirect. Relaunching BNIdirect versi terbaru dilakukan pada 9 Oktober 2024 bertepatan dengan forum investasi tahunan BNI Investor Daily Summit. Forum investasi tersebut berhasil menghadirkan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia saat itu dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

    “BNI siap berkolaborasi pada era digital yang menuntut bank untuk terus berinovasi, menghadirkan fitur-fitur yang lebih relevan. Inovasi kami ini tidak hanya mengikuti tren melainkan sebagai pelopor,” tutur Royke.

    Kemajuan digital perbankan BNI juga diaplikasikan melalui layanan kantor cabang yang kian modern. BNI telah menjadi pelopor hadirnya layanan Banking Cafe yang dimulai sejak 2022 dan hingga kini sudah berada di 22 lokasi di Indonesia. BNI Banking Cafe mengemas layanan kantor cabang perbankan menjadi lebih santai dengan menggandeng sejumlah coffee store, di mana separuh di antaranya bertempat di universitas dan perguruan tinggi di Indonesia.

    Royke menambahkan, sejumlah pencapaian tidak hanya dilakukan di dalam negeri tapi juga penguatan jaringan di luar negeri. Pada 5 September 2024, BNI membuka Kantor Perwakilan di Sydney, Australia sekaligus menjadi jaringan ke-9 dan mengukuhkan BNI sebagai bank global yang merepresentasikan Indonesia di dunia.

    Sebulan setelahnya, BNI memindahkan Kantor Luar Negeri (KLN) pertama yakni di Singapura ke pusat bisnis strategis dengan memperoleh hak penamaan sebuah gedung menjadi BNI Tower di Raffles Place, tak jauh dari ikon Singapura, Marina Bay Sands.

    “BNI akan terus memperkuat perannya sebagai orkestrator bisnis Indonesia ke pasar global melalui perluasan jaringan dan penguatan kapabilitas bisnis internasional,” tutup Royke.

    (kil/kil)

  • Berapa Minimal Gaji untuk Mengajukan KPR? Ini Penjelasannya

    Berapa Minimal Gaji untuk Mengajukan KPR? Ini Penjelasannya

    Dengan harga rumah yang terus meningkat, mengumpulkan dana untuk membeli rumah impian Anda bisa memakan waktu lama. Untuk mengatasi hal ini, fasilitas kredit dari bank yang dikenal dengan nama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat menjadi solusi tepat.

    Dengan memanfaatkan fasilitas KPR, Anda tidak perlu meminjam uang dari teman atau keluarga dan tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk membeli rumah secara tunai.

    Namun, salah satu kendala untuk mengajukan KPR biasanya adalah syarat minimal gaji. Jika calon debitur memiliki gaji bulanan di bawah ambang batas yang ditentukan, maka bank akan menilai bahwa calon debitur tidak mampu membayar cicilan rumah. Lalu, berapa minimal gaji untuk mengajukan KPR? Berikut penjelasan lengkapnya.

    Berapa gaji minimal untuk KPR?

    Gaji minimal untuk KPR rumah subsidi biasanya berkisar Rp4 juta sampai Rp7 juta per bulan. Program rumah KPR subsidi memang ditujukan untuk keluarga dengan pendapatan rendah.

    Harapannya semua keluarga dengan pendapatan Rp4 juta per bulan bisa memiliki rumah yang nyaman. Keluarga dapat hidup lebih berkualitas dan nyaman.

    Namun, untuk pengajuan KPR rumah komersial, tidak ada kepastian mengenai gaji minimal yang ditetapkan. Biasanya aturan minimal gaji tersebut ditentukan oleh bank atau lembaga pembiayaan. Tak jarang persyaratan yang diberikan cukup ketat.

    Syarat minimal gaji biasanya berfungsi sebagai alat bagi calon debitur untuk menilai kemampuan keuangan mereka dalam mengelola cicilan rumah. Jika gaji terlalu rendah, maka bisa menyebabkan masalah keuangan saat harus membayar cicilan yang besar.

    Bagi calon debitur yang bekerja sebagai karyawan, memiliki status pegawai tetap lebih menguntungkan karena pemasukan bulanan yang stabil akan memudahkan dalam membayar cicilan rumah secara tepat waktu.

    Selain itu, bank juga akan mempertimbangkan profil pekerjaan pemohon KPR. Tidak semua orang dapat mengajukan KPR untuk rumah komersial karena harga rumah tersebut adalah harga pasar yang tidak disubsidi.

    Syarat KPR secara umum

    Selain syarat minimal gaji, ada beberapa syarat KPR lainnya yang wajib dipenuhi seseorang sebelum mengajukannya. Berikut adalah syarat-syarat umumnya:

    Calon debitur harus warga negara Indonesia (WNI) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah Usia maksimal 55 tahun bagi karyawan dan 65 tahun bagi wiraswasta pada saat cicilan lunas Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah Fotokopi rekening koran Slip gaji bagi karyawan dan laporan keuangan bagi pengusaha Surat keterangan kerja untuk karyawan atau surat keterangan usaha untuk pengusaha

    Kelebihan mengajukan KPR

    KPR adalah solusi untuk mewujudkan impian memiliki rumah, dengan banyaknya pilihan layanan dari bank. Berikut beberapa keuntungan mengajukan KPR:

    Biaya Awal Lebih Ringan: Dengan mengumpulkan uang muka (biasanya 15–20 persen dari harga rumah), cicilan bulan pertama, dan biaya administrasi, Anda bisa segera mengajukan KPR. Dana yang diperlukan jauh lebih kecil dibandingkan harus membayar harga rumah secara penuh di awal. Legalitas Terjamin: Rumah yang dibeli dengan KPR sudah pasti legal. Properti yang didukung bank harus dilengkapi dengan sertifikat yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak terikat sengketa atau masalah hukum lainnya. Rumah Siap Huni: Setelah disetujui, Anda dapat langsung menempati rumah atau properti tersebut, dan mulai mencicil ke bank. Jika digunakan sebagai investasi, Anda juga bisa menyewakannya, sehingga cicilan bisa lebih ringan dengan bantuan pendapatan sewa.

    Kekurangan mengajukan KPR

    Namun, sebelum memutuskan mengambil KPR, berikut beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan:

    Harga Rumah Lebih Tinggi: Dengan pinjaman bank, harga rumah akan lebih mahal karena adanya bunga yang harus dibayar. Suku bunga dan biaya administrasi bervariasi tergantung kebijakan bank masing-masing. Risiko Penyitaan: Jika Anda kesulitan membayar cicilan, bank berhak menyita rumah Anda setelah beberapa peringatan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kemampuan pembayaran sebelum mengajukan KPR. Dokumen yang Harus Disiapkan: Proses pengajuan KPR memerlukan berbagai dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, slip gaji, dan rekening giro. Selain itu, bank juga akan meminta informasi lain untuk menilai kelayakan pinjaman Anda.

    Itulah penjelasan tentang berapa minimal gaji untuk mengajukan KPR yang penting diketahui. Semoga bermanfaat.

  • Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR BRI 2025, Alternatif Jika Tak Punya Jaminan

    Tabel Pinjaman BRI NON KUR dan KUR BRI 2025, Alternatif Jika Tak Punya Jaminan

    TRIBUNJATENG.COM – Tahun 2025 bunga KUR BRI sebesar 6 persen per tahun, atau 0,5 persen per bulan. Sementara bunga pinjaman Non KUR BRI adalah 1 persen per bulan.

    Berikut tabel angsuran BRI NON KUR 2025 :

    1. tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

    tabel angsuran BRI Non KUR 2025 1-50 Juta

     

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

     

    2. tabel angsuran BRI Non KUR 50-500 Juta

    Syarat pinjaman NON KUR BRI:

    -Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan (untuk pelaku usaha).

    -Tidak memiliki riwayat kredit macet di bank mana pun.

    – Dokumen yang Diperlukan

    *KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen sejenis yang membuktikan keberadaan usaha (untuk pinjaman usaha).

    *NPWP (untuk pinjaman tertentu sesuai nominal).

    *Rekening tabungan BRI aktif untuk pencairan dana.

    -Agunan/Jaminan seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah, atau barang berharga lainnya.

    Berikut tabel cicilan KUR BRI:

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta (Tribun Jateng)

       .

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta (Tribun Jateng)

       .

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta (Tribun Jateng)

     

    Syarat KUR BRI 2025

    -Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    -Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan.

    -Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    – Dokumen yang Diperlukan

    *KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).

    *Kartu Keluarga (KK).

    *Surat Keterangan Usaha (SKU) atau dokumen resmi lain seperti NIB (Nomor Induk Berusaha).

    *NPWP (untuk pengajuan lebih dari Rp 50 juta).

    *Paspor dan visa kerja (khusus KUR TKI).

     

    4. Proses Pengajuan

    1. Kunjungi kantor BRI terdekat atau ajukan melalui aplikasi BRI online.

    2. Isi formulir pengajuan dan serahkan dokumen pendukung.

    3. Petugas BRI akan melakukan survei ke tempat usaha.

    4. Setelah disetujui, dana akan dicairkan ke rekening BRI Anda.

     

    5. Keunggulan KUR BRI

    Suku bunga rendah (saat ini sekitar 6 persen efektif per tahun).

    Tidak ada biaya administrasi atau provisi.

    Tenor pinjaman fleksibel hingga 5 tahun (tergantung jenis KUR).

    (*)

  • 4 Resolusi Keuangan Agar Selamat di Tengah Kondisi Sulit 2025

    4 Resolusi Keuangan Agar Selamat di Tengah Kondisi Sulit 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Tahun baru menjadi momen yang tepat untuk menyusun resolusi termasuk untuk keuangan.

    Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam resolusi keuangan di tahun ini, seperti pilihan investasi hingga cara menghemat pengeluaran.

    Berikut tips untuk menyusun resolusi keuangan di 2025:

    1. Tentukan Skala Prioritas Kebutuhan

    Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andi Nugroho menyarankan untuk membuat skala prioritas sehingga bisa mencegah keborosan.

    Prioritas pertama adalah kebutuhan yang bersifat wajib. Artinya jika tidak terpenuhi maka akan membuat kita kena sanksi atau denda.

    “Contohnya adalah membayar cicilan utang dan kredit seperti cicilan KPR, cicilan kendaraan bermotor, beli token listrik, bayar tagihan air, uang sekolah, dan lainnya,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).

    Prioritas kedua, kebutuhan yang penting tetapi budget yang dikeluarkan masih bisa diatur lagi. Misalnya kebutuhan makan sehari-hari dan biaya transportasi ke tempat kerja.

    Prioritas ketiga,  kebutuhan yang bersifat kesenangan yakni kebutuhan yang masih bisa ditunda. Misalnya nongkrong di cafe, menonton film, membeli budget, membeli pakaian, dan lainnya.

    “Ketika kebutuhan prioritas pertama dan kedua terpenuhi, maka baru lah kita bisa memenuhi kebutuhan prioritas ketiga,” kata Andi.

    2. Menabung 10 Persen dari Gaji

    Andi juga menyarankan untuk menabung sebesar 10 persen dari penghasilan per bulan. Ia menyarankan untuk langsung menyisihkan uang saat menerima gaji agar tidak digunakan untuk hal lainnya.

    Jika khawatir uang cashflow sehari-hari tercampur dengan uang tabungan, maka Anda bisa memisahkan rekeningnya.

    “Bila kita takut terlupa atau terlewat untuk menyisihkan, kita bisa minta setting pihak bank untuk melakukan pendebetan secara otomatis tiap tanggal tertentu,” katanya.

    3. Catat Pengeluaran

    Head of Advisory & Financial Planner Finansialku Shierly menyarankan Anda untuk membuat anggaran pengeluaran bulanan. Anda perlu mengevaluasi pos pengeluaran apa yang paling besar dan paling impulsif.

    Lalu kenali pola dan motif dalam berbelanja atau mengeluarkan uang. Misalnya karena bosan akhirnya checkout belanja di aplikasi.

    Ia juga menyarankan untuk menganggarkan pengeluaran non rutin tahunan. Anda bisa memanfaatkan fitur pocket pada bank digital untuk membantu anggaran pos-pos pengeluaran.

    4. Investasi Surat Utang – Logam Mulia

    Andi mengatakan Anda bisa berinvestasi di instrumen yang risikonya cenderung rendah hingga moderat mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang masih tidak menentu dan bahkan beberapa konflik makin meluas. Misalnya Surat Utang Negara seperti ORI maupun sukuk ritel.

    Anda juga bisa berinvestasi logam mulia, reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana pasar uang.

    “Nanti di semester kedua 2025 bisa kita evaluasi lagi kondisinya untuk menentukan apakah akan ganti ke investasi lainnya ataupun dilanut,” katanya.

    (agt/agt)

  • Tak Hanya Soal Perumahan, Menteri BUMN Erick Thohir Minta BTN Jadi ‘Megabank’ – Halaman all

    Tak Hanya Soal Perumahan, Menteri BUMN Erick Thohir Minta BTN Jadi ‘Megabank’ – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN menjadi “megabank” alias bank raksasa.

    Erick ingin BTN menjadi megabank, yaitu bank yang dapat memberikan solusi perumahan beserta ekosistemnya.

    “Saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat. Jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada endingnya,” kata Erick saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025), dikutip dari siaran pers.

    Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    BPD yang dijajaki perlu yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memerlukan pengelolaan gaji, tetapi juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

    “Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu) bisa bekerjasama dengan bank-bank daerah seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up. Sebagai Bank, kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading, tapi juga menjadi agregator,” ujarnya.

    Selain dengan BPD, Erick juga mendorong BTN mempererat kolaborasi dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan.

    Ia juga mendorong BTN bekerjasama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan Bandara.

    “Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem. Kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI, atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” ucap Erick.

    Terkait dengan transformasi yang dilakukan BTN sejak 2019, Erick meminta Nixon dan kawan-kawan tidak berpuas diri.

    Ia mengatakan progres yang diambil BTN sudah luar biasa, tetapi ia percaya masih bisa lebih dari itu.

    “Saya percaya BTN akan mencapai kemajuan yang lebih pesat dan akan lebih mudah, karena biasanya yang besar sudah comfort, itu saya apresiasi BTN, transformasi sudah baik, jangan berpuas diri,” tutur Erick.

    Erick pun berpesan kalau BTN ingin melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan.

    BTN dianggap telah melakukan langkah konkret dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

    Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu turut mengapresiasi langkah BTN sebagai bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat. 

    Ia menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi.

    “Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outletnya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” pungkas Erick.

    Visi Baru BTN

    Nixon LP Napitupulu menetapkan visi baru BTN untuk periode 2025-2029, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

    Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani “beyond mortgage” atau tidak hanya KPR.

    Jadi, kata Nixon, BTN tidak hanya menyediakan sola perumahan, KPR, dan sejenisnya, tetapi juga bagaimana mereka bisa membayar listrik, air, dan sekolah di BTN.

    “Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” kata Nixon.

    Ia mengatakan, BTN akan memperkuat mesin tabungan yang berkelanjutan (engine for sustainable funding).

    Sebab, menurut dia, pendanaan merupakan tema besar di industri perbankan saat ini di tengah ketatnya dan mahalnya likuiditas akibat persaingan yang tinggi.

    Ia menyebut bahwa cost of fund atau biaya dana BTN saat ini paling tinggi di antara bank-bank milik negara (Himbara).

    “Pelan-pelan kita menarik biaya dana agar turun, tapi masih kurang cepat. Jadi banyak inisiatif yang akan kita lakukan di banyak area, seperti digitalisasi, services, dan funding,” ujar Nixon.

    Nixon berharap BTN dapat meningkatkan proporsi dana murah (current account saving account/CASA) menjadi lebih dari 54 persen.

    Upaya itu dilakukan melalui menggenjot perolehan dana ritel melalui berbagai upaya, termasuk di antaranya transformasi digital.

    Transformasi BTN

    Setelah berhasil melakukan transformasi terhadap mobile banking-nya menjadi Bale by BTN, ia mengatakan perseroan berencana memperbanyak perubahan terhadap kantor cabangnya.

    Kantor cabang BTN akan diubah menjadi digital store yang akan meningkatkan efisiensi dan memodernisasi proses bisnis.

    Di digital branch, BTN akan menggabungkan fungsi teller dan customer service, sehingga perseroan bisa menghemat tenaga kerja kita dengan menjadikan mereka sebagai sales officer atau operations.

    “Semoga ini mengubah wajah BTN yang dianggap ketinggalan dalam hal digitalisasi, mengubah pandangan masyarakat terhadap image BTN sehingga ada keberlanjutan dalam perolehan dana masyarakat,” ucap Nixon.

    Nixon menambahkan bahwa BTN telah melaksanakan transformasi di seluruh aspek bisnis dan operasionalnya selama lima tahun terakhir.

    Termasuk di antaranya memperkuat praktik tata kelola yang baik (good corporate governance) dan mengembangkan inovasi di bidang keberlanjutan (sustainability).

    Performa bisnis selama lima tahun terakhir juga diklaim meningkat secara konsisten.

    Ia berharap aset BTN dapat menembus Rp 500 triliun pada 2025 karena saat ini total aset telah mencapai Rp470 triliun, terutama didorong oleh program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan presiden sebelumnya, Joko Widodo.

    Nixon optimistis dengan seluruh upaya transformasi yang terus dilakukan, BTN siap mendukung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah.

    Saat ini BTN, mencatat ada 632.000 unit di management stock per hari ini.

    “Semoga angka ini bisa membantu pemerintah Indonesia Maju untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah,” pungkas Nixon.

  • Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Nasabah mengakses aplikasi penunda pembayaran (paylater) di Bogor, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Dalam beberapa tahun terakhir, layanan paylater atau beli sekarang bayar nanti (buy now pay later) semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2024, outstanding pembiayaan paylater yang disalurkan perusahaan pembiayaan mencapai Rp8,41 triliun, meningkat sebesar 63,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sayangnya, lonjakan ini diiringi dengan memburuknya kualitas kredit. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross pada layanan ini naik dari 2,60 persen pada September menjadi 2,76 persen di Oktober 2024.

    Di sisi lain, sektor e-commerce mencatat pertumbuhan pesat. Data dari Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai transaksi e-commerce pada 2024 akan mencapai Rp487 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp453,8 triliun.

    Jumlah pengguna e-commerce juga diproyeksikan mencapai 65,65 juta orang pada 2024, naik 12 persen dari tahun lalu. Momentum seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) berkontribusi besar, dengan total transaksi mencapai Rp25,7 triliun pada 2023, melonjak 182 persen dibandingkan penyelenggaraan pertama pada 2019.

    Lonjakan transaksi e-commerce dan penggunaan paylater mencerminkan transformasi digital yang pesat di Indonesia.

    Berdasarkan survei terbaru oleh Jakpat di Oktober tahun 2022, sebuah penyedia layanan survei daring yang memiliki lebih dari 1,1 juta responden terdaftar. Lebih dari 90 persen pengguna layanan paylater pada masing-masing generasi X, milenial, hingga generasi Z, memanfaatkan layanan ini untuk belanja di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

    Survei ini melibatkan 1.506 responden berusia 15 hingga 71 tahun. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang dominasi e-commerce dalam penggunaan layanan paylater di semua generasi.

    Namun, kombinasi pertumbuhan ini dengan memburuknya kualitas kredit menjadi tanda bahaya bagi keuangan pribadi masyarakat. Fenomena ini memunculkan dugaan kuat bahwa konsumsi masyarakat kian terdorong oleh impulsive buying, yaitu jika seseorang pernah berencana membeli sesuatu di mall atau tempat pembelanjaan lainnya, namun begitu masuk ke lokasi tiba-tiba daftar barang belanjaan yang telah ada di alam pikir menjadi buyar seketika. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh strategi pemasaran agresif seperti diskon, cashback, atau kemudahan pembayaran cicilan.

    Peningkatan kualitas kredit bermasalah menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola utang mereka.

    Dampak negatif dari penggunaan paylater yang tidak terkontrol dapat dirasakan dalam berbagai aspek, baik finansial maupun psikologis. Dari sisi finansial, keterlambatan pembayaran sering kali menyebabkan akumulasi bunga dan denda, yang memperburuk kondisi keuangan individu. Bahkan, riwayat kredit yang buruk akibat gagal bayar dapat menyulitkan akses ke fasilitas kredit lain di masa depan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Sementara itu, dampak psikologisnya tak kalah serius. Beban utang yang menumpuk kerap menimbulkan stres dan kecemasan, yang berakibat pula pada menurunnya produktivitas kerja. Karena dengan meningkatnya stres dan kecemasan, seseorang akan kesulitan berkonsentrasi dalam menjalankan pekerjaannya. Padahal seseorang akan dapat berpenghasilan yang baik ketika ia dalam kondisi jasmani yang sehat, pikiran yang penuh konsentrasi, serta hati yang tenang.

    Dalam beberapa kasus ekstrem, individu yang merasa terjebak dalam jeratan utang dapat mengalami depresi yang mendalam, bahkan sampai mengambil tindakan nekat. Fenomena ini menunjukkan bahwa paylater, meski menawarkan kemudahan, namun justru membawa risiko besar yang acapkali tak disadari oleh penggunanya.

    Kajian dari jurnal el Barka: Journal of Islamic Economics and Business yang terbit pada 2024 berfokus pada integrasi literasi keuangan dan nilai etika untuk mengontrol perilaku impulsif. Literasi keuangan yang dipadukan dengan nilai etika dapat membantu seseorang membangun kesadaran finansial dan memiliki nilai etis yang kuat.

    Dengan pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki,” seseorang dapat mengembangkan kebiasaan belanja yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

    Refleksi pribadi dan membangun kebiasaan baru dapat membantu menghindari perilaku konsumtif. Ini termasuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan dan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.

    Untuk mencegah dampak buruk dari lonjakan penggunaan paylater dan transaksi e-commerce, diperlukan solusi yakni dengan menanamkan karakter hidup sederhana. Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter hidup sederhana pada anak. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui ajaran agama yang mengajarkan prinsip qana’ah (merasa cukup) dan tabayyun (memastikan kebutuhan sebelum bertindak).

    Selain itu, budaya hidup sederhana juga dapat menjadi teladan melalui pengelolaan keuangan keluarga, seperti membuat anggaran harian atau memprioritaskan kebutuhan esensial. Pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki” merupakan langkah sederhana namun efektif untuk membantu individu mengubah kebiasaan konsumtif menjadi lebih bertanggung jawab.

    Langkah pertama adalah menyadari kebiasaan belanja yang berlebihan atau tidak perlu. Selanjutnya, individu perlu menerima fakta bahwa kebiasaan tersebut memengaruhi kondisi keuangan dan memerlukan perbaikan. Langkah terakhir adalah membuat rencana aksi, seperti menyusun anggaran atau membatasi pembelian hanya pada barang yang benar-benar dibutuhkan.

    Pola pikir ini tidak hanya mendorong refleksi pribadi, tetapi juga membantu membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Metode Eisenhower Matrix dapat digunakan untuk membantu individu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

    Matriks ini membagi keputusan belanja ke dalam empat kategori: Do (penting dan mendesak), seperti belanja kebutuhan pokok; Schedule (penting tapi tidak mendesak), seperti pembelian barang elektronik yang direncanakan; Delegate (tidak penting tapi mendesak), yakni aktivitas belanja yang dapat diabaikan atau diserahkan kepada orang lain; dan Delete (tidak penting dan tidak mendesak), seperti membeli barang karena tren atau diskon besar.

    Sikap pertengahan, yakni tidak boros namun juga tidak pelit, menjadi penting untuk ditanamkan dengan memahami keutamaan prioritas. Belanja kebutuhan harus selalu menjadi prioritas dibandingkan keinginan.

    Untuk membedakan keduanya, masyarakat dapat bertanya pada dirinya sendiri: apakah barang ini jika tidak dibelanjakan akan menimbulkan konsekuensi negatif dalam keberlangsungan hidup? Jika jawabannya iya, maka hal itu adalah kebutuhan.

    Kecenderungan menggunakan paylater di tengah sindrom impulsive buying terbukti menjerumuskan masyarakat ke dalam siklus utang yang sulit dikendalikan. Dengan menanamkan nilai hidup sederhana melalui ajaran agama, budaya, dan literasi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan lebih bijak.

    Bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut sejak kecil, refleksi pribadi dan pembentukan kebiasaan baru dapat menjadi jalan keluar. Penerapan metode seperti Eisenhower Matrix dapat menjadi solusi praktis untuk membantu individu membedakan kebutuhan dan keinginan.

    Pada akhirnya, hati yang tenang, pikiran yang mampu berkonsentrasi, dan jasmani yang sehat menjadi modal utama seseorang untuk meraih penghasilan yang cukup dan kehidupan yang seimbang. Sehingga selalu ada solusi bagi mereka yang saat ini tengah kesulitan melepaskan diri dari jerat utang.

    Setiap langkah kecil dalam mengelola keuangan dengan bijak adalah awal dari perubahan besar. Dengan disiplin, doa, dan usaha yang terus-menerus, masa depan yang lebih cerah dan bebas dari jeratan utang insya Allah akan dapat dicapai.

    Sumber : Antara

  • Perumnas kembangkan hunian hijau di Kabupaten Bandung

    Perumnas kembangkan hunian hijau di Kabupaten Bandung

    Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Perum Perumnas terus berkomitmen melakukan pengembangan kawasan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan konsep hijau atau green living guna menciptakan lingkungan berkelanjutan dan sehat bagi penghuninya di Samesta Pasadana, Kabupaten Bandung.

    Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

    Menurutnya, proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat (MBR).

    “Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bantuan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini”, ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Budi mengatakan Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48 persen dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

    Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien.

    Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

    Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan untuk melihat progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/12).

    Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga,” ujar Maruarar.

    Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

    Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hingga November 2024, Penyaluran Kredit BTN Tumbuh 8 Persen, Ini Penopangnya – Halaman all

    Hingga November 2024, Penyaluran Kredit BTN Tumbuh 8 Persen, Ini Penopangnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah tantangan penurunan konsumsi rumah tangga dan biaya dana yang mahal, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus membukukan kinerja yang solid hingga menuju penghujung tahun 2024. 

    Hal itu terlihat dari penyaluran kredit dan pembiayaan yang terus meningkat menjadi sebesar Rp355,42 triliun per November 2024.

    Berdasarkan laporan bulanan yang dipublikasikan BTN, pertumbuhan kredit dan pembiayaan perseroan hingga November 2024 tercatat sebesar 8,40 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp327,89 triliun.

    Dari total Rp355,42 triliun kredit dan pembiayaan yang disalurkan per November 2024, sebanyak Rp43,64 triliun merupakan pembiayaan oleh unit usaha syariah BTN, yakni BTN Syariah. Angka pembiayaan syariah tersebut bertumbuh 17,73% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,07 triliun.

    Tidak hanya di sisi kredit, BTN juga mencatat peningkatan di sisi dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp366,22 triliun hingga November 2024, bertumbuh 10,88% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp330,27 triliun. 

    Perolehan DPK tersebut ditopang oleh peningkatan giro yang tumbuh 14,47% yoy menjadi Rp148,43 triliun, dari November tahun lalu sebesar Rp129,66 triliun. Deposito mengalami peningkatan 11,06% yoy menjadi Rp176,58 triliun per November 2024, dari Rp158,99 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan di sisi kredit dan DPK tersebut mendongkrak peningkatan aset BTN menjadi Rp449,36 triliun per November 2024, bertumbuh 6,11% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp423,47 triliun. 

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu sebelumnya mengatakan, pertumbuhan kredit dan pembiayaan serta DPK BTN pada akhir tahun diperkirakan akan tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan perseroan. BTN menetapkan target pertumbuhan kredit dan pembiayaan di kisaran 10-11%, sedangkan pertumbuhan DPK di kisaran 10-12%.

    Meskipun banyak tantangan yang dihadapi BTN pada tahun 2024, kami optimistis dapat mencapai target pertumbuhan kredit dan DPK pada akhir tahun ini, ujar Nixon.

    Nixon mengatakan, BTN melakukan sejumlah upaya untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap on track pada 2024, terutama kredit ke sektor perumahan yang menjadi ceruk bisnis BTN. Peningkatan penyaluran kredit didukung oleh mesin-mesin utama, yakni kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non subsidi, serta kredit konstruksi yang disalurkan untuk pengembang perumahan.

    Di sisi KPR subsidi, BTN menjadi mitra utama pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi KPR non subsidi, BTN terus menambah outlet khusus bernama Sales Center yang melayani segmen masyarakat menengah ke atas dengan layanan yang kompetitif.

    Selain itu, BTN tetap menggenjot kanal penyaluran kredit bermargin tinggi (high yield loans) terkait sektor perumahan, seperti Kredit Ringan (KRING), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertumbuhan di kredit bermargin tinggi ditopang oleh penyaluran ke nasabah existing BTN. 

    Sebagai upaya perbaikan biaya dana, BTN terus berupaya meningkatkan perolehan dana murah melalui berbagai upaya meningkatkan transaksi ritel dan institusional, termasuk dengan memperkenalkan Super Apps Bale by BTN melalui soft launching baru-baru ini. Super Apps tersebut merupakan hasil transformasi dari aplikasi BTN Mobile yang diharapkan dapat menarik lebih banyak nasabah untuk bertransaksi digital, sehingga penghimpunan dana murah semakin meningkat.

    “Kami terus konsisten menjalankan fungsi intermediasi secara terukur, baik di sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK, dengan ditopang oleh fundamental keuangan yang solid dalam rangka mencapai target pada akhir tahun 2024. Kami meyakini bahwa tahun 2025 akan membawa prospek yang lebih baik untuk BTN,” ujar Nixon.

     

     

  • Menteri Ara Colek Sri Mulyani, Minta Anggaran FLPP Cair Januari 2025

    Menteri Ara Colek Sri Mulyani, Minta Anggaran FLPP Cair Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaku akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun Anggaran 2025.

    Pasalnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) berharap pencairan dan penyaluran KPR FLPP dapat mulai dilakukan di awal Januari 2025.

    “Kami akan melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran FLPP bisa segera diterbitkan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/12/2024).

    Ara menyebut permohonan pencairan itu seiring dengan adanya stok 48.000 unit rumah subsidi ready stock yang dipastikan siap untuk disalurkan pada awal Januari 2025.

    Lebih lanjut, mengacu pada data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) BP Tapera per 30 Desember 2024, jumlah ready stock mencapai 50.772 unit rumah subsidi dan 14.966 unit rumah yang sudah dipesan.

    Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, dari total jumlah hunian ready stock tersebut, sebanyak 23.752 unit atau setara 46,78% dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia.

    Dengan demikian, Ara berharap regulasi yang mengatur penyaluran FLPP TA 2025 dapat segera terbit untuk mendorong penyaluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut.

    Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

    Adapun sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Di mana, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25%nya dialokasikan dari perbankan.

    “Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru Pudyo dalam Penandatanganan Kerja Sama dengan Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024).

  • Bank Mega Syariah Dukung Program 3 Juta Rumah untuk MBR

    Bank Mega Syariah Dukung Program 3 Juta Rumah untuk MBR

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Mega Syariah mendukung pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Dukungan itu dibuktikan dengan ditekennya Komitmen Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 antara Bank Mega Syariah dan BP Tapera.

    Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam merealisasikan program 3 juta yang menjadi salah satu prioritas nasional saat ini.

    “Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan sangat penting dalam mendukung program ini. Kami hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak melalui pembiayaan berbasis syariah,” ungkap Oney, sapaan akrab Rasmoro, dalam keterangan resmi, Senin (30/12).

    Ia menjelaskan secara total ada sekitar 7 bank nasional dan 32 bank daerah yang menandatangani kerja sama itu.

    Namun, Bank Mega Syariah merupakan satu-satunya bank syariah swasta nasional yang mendapat kepercayaan menyalurkan pembiayaan Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025.

    “Kerja sama ini mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap Bank Mega Syariah sebagai mitra terpercaya dalam menyalurkan KPR Sejahtera FLPP,” ujarnya.

    “Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan memastikan proses pembiayaan berjalan dengan lancar serta tepat sasaran,” imbuh Oney.

    Bank Mega Syariah telah berhasil menyalurkan seluruh kuota FLPP atau rumah subsidi hingga November 2024, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp37 miliar.

    Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada 2022 ke 2023, yang tercatat sebesar 39 persen.

    Secara keseluruhan, pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) mencatat pertumbuhan sebesar 11 persen hingga November 2024 (yoy), sekaligus menyumbang lebih dari 75 persen terhadap total pembiayaan konsumer pada periode yang sama.

    “Sementara, pembiayaan konsumer menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan lebih dari 25 persen (yoy),” pungkasnya.

    (pta/sfr)