Produk: KPR

  • Konsekuensi Denda Jika Telat Bayar Cicilan KPR, Bisa Disita

    Konsekuensi Denda Jika Telat Bayar Cicilan KPR, Bisa Disita

    Ketika nasabah terlambat membayar cicilan KPR, denda berjalan menjadi salah satu akibatnya. Jumlah denda yang dikenakan dapat bervariasi bagi setiap debitur, karena perhitungannya didasarkan pada jumlah hari keterlambatan.

    Besaran denda ini biasanya berkisar antara 0,5 persen hingga 1 persen per hari dari jumlah cicilan bulanan, yang kemudian dikalikan dengan jumlah hari keterlambatan. Makin lama menunggak cicilan, makin besar denda yang akan dikenakan.

    Sebagai contoh, jika seseorang terlambat membayar selama 10 hari, denda yang harus dibayar adalah 1 persen dari cicilan dikalikan dengan 10 hari.

    Namun, sebelum bank mengambil tindakan drastis seperti menyita rumah, mereka akan melalui beberapa prosedur sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran KPR.

    Simulasi denda

    Jika cicilan KPR yang harus dibayar adalah Rp5.000.000 per bulan tiap tanggal 25. Kemudian, karena keterlambatan pembayaran selama lima hari setelah tenggat waktu, maka akan dikenakan denda yang dikalikan lama hari keterlambatan.

    Simulasi ini menggunakan contoh denda 1 persen, maka maka denda telat bayar KPR yang harus dibayarkan adalah:

    Rp.5.000.000 x 1 Persen x 5 = Rp250.000.

    Denda merupakan salah satu konsekuensi awal dari keterlambatan cicilan KPR. Jika nasabah tidak segera membayar denda dan cicilan tersebut, bank dapat menyatakan kredit dalam status gagal bayar.

  • KUR BRI 2025 Dibuka, Pinjaman Rp 50-100 Juta, Syarat Mudah Pakai KTP

    KUR BRI 2025 Dibuka, Pinjaman Rp 50-100 Juta, Syarat Mudah Pakai KTP

    JABAR EKSPRES – Bagi Sobat UMKM yang sedang mencari modal tambahan untuk usaha, ada kabar baik! Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali hadir di tahun 2025 dengan bunga rendah dan berbagai kemudahan. Simak informasi lengkap mengenai syarat, cara pengajuan, hingga simulasi angsuran berikut ini.

    Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia yang bertujuan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan dana dengan suku bunga rendah. Program ini didukung oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Tahun 2025, BRI menargetkan penyaluran KUR hingga Rp250 triliun. Direktur Utama BRI, Sunarso, menegaskan bahwa BRI terus mempermudah akses pembiayaan UMKM sebagai wujud komitmen mendukung ekonomi masyarakat.

    Baca Juga : KUR BRI 2025 Dibuka Hari ini? Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Namun hingga kini, pembukaan resmi KUR BRI 2025 di kantor-kantor cabang dan unit di wilayah-wilayah masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari pihak pusat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, program ini biasanya mulai antara bulan Februari hingga Maret.

    Mengapa Memilih KUR BRI?

    Bunga Rendah: Suku bunga hanya 6% per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman konvensional.Proses Mudah: Syarat dan prosedur pengajuan sederhana.Tanpa Jaminan: Pinjaman hingga Rp100 juta dapat diajukan tanpa agunan.

    Syarat Pengajuan KUR BRI 2025

    Agar pengajuan berjalan lancar, pastikan memenuhi persyaratan berikut:

    Syarat Umum:

    Warga Negara Indonesia (WNI).Memiliki KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK).Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.

    Baca Juga : Siap-Siap! KUR BRI 2025 Segera Dibuka Cicilan Mulai Rp 500 Ribuan

    Syarat Usaha:

    Usaha aktif minimal 6 bulan, dengan bukti surat keterangan usaha dari kelurahan/desa.Tidak sedang menerima kredit produktif lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau kartu kredit).

    Berikut ini dokumen yang Dibutuhkan:

    Fotokopi KTP dan KK.Surat keterangan usaha atau izin usaha.Buku tabungan BRI.Pas foto terbaru.NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta).Surat perjanjian kerja (khusus KUR TKI).

    Cara Mengajukan KUR BRI 2025

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengajukan KUR:

  • Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 386 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare kelolaan Badan Bank Tanah di Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

    Perumahan bernama Bumi Svarga Asri yang dibangun sebagai bagian dari program 3 juta rumah ini dipatok dengan harga Rp 166 juta dengan cicilan dan uang muka atau DP mulai Rp 1 juta per bulan.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com langsung di lokasi, setiap unit rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m2. Masing-masing rumah terdiri atas dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur dan ruang terbuka hijau.

    Perumahan subsidi berkonsep green building ini dibangun oleh PT Asatu Realty Asri (Asatu). Lingkungan di perumahan ini masih asri. Lokasi perumahan ramah lingkungan ini berada tidak jauh dari jalan utama, serta berada dekat dengan pemukiman warga desa dan perkebunan jagung.

    Salah seorang warga penghuni rumah subsidi ini, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri selama satu bulan. Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut ia beli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

    Dia mengaku diuntungkan setelah membeli rumah di kawasan ini karena suasananya yang nyaman dan tenang dan cuacanya yang sejuk seperti di pedesaan.

    “Nyaman, enak, tempatnya asri. Enggak terlalu ramai. Saya kan kerja di Semarang. Saya rasa (suasananya) sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan,” ungkapnya.

    Manager PT Asatu Realty Asri (Asatu) Sangkan Wisesa menyampaikan, perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan proyek kerja sama antara Bank Tanah sebagai pelelang tanah dan pihaknya sebagai developer perumahan subsidi percontohan nasional berkonsep Green Building.

    “Kita beker jasama untuk bangun rumah ini. Namun, kita bangun agar orang punya rumah subsidi tetapi benar-benar bisa sustainable. Jadi hidup di sini enggak hanya sekali sekedar beli dan direnovasi, tetapi kita bikin benar-benar dan sudah siap huni sampai 20 tahun ke depan,” ungkap Sangkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Asatu Realty Asri (Asatu) Yudi Irawan mengungkapkan, pembangunan rumah ini melibatkan tujuh lembaga termasuk Asatu, Badan Bank Tanah, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

    “Mereka akan mengawal agar bangunan ini menjadi bangunan yang green building, yang ramah lingkungan. Tentu saja dengan scoring dan sebagainya. Alhamdulillah kita sudah memenuhi,” ujar Yudi.

    Hingga kini, ada 90 unit rumah telah dibangun, 50 unit diantaranya sudah siap huni dan 20 unit sudah terjual. Yudi menargetkan, pembangunan keseluruhan unit untuk dapat dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini akan rampung pada 2027.

    Syarat pembelian rumah subsidi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Semarang dan Kendal. Harapannya, rumah subsidi yang disediakan ini dapat mengatasi backlog perumahan yang ada di Jawa Tengah.

    “Ini adalah rumah FLPP yang harga jualnya sudah diatur pemerintah. Kita juga kasih benefit, all in rumah itu cuma Rp 1 juta. Kalau dia lolos bank sesuai dengan cara dan ketentuan berlaku, maka beliau tinggal ngangsur. Tahun kemarin ada bantuan administrasi. Ada asuransi gratis, misalnya yang bersangkutan meninggal langsung otomatis lunas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pembangunan dan groundbreaking perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) ini telah dimulai sejak satu tahun lalu, tepatnya pada Selasa (23/1/2024). Perumahan ini diklaim sebagai rumah subsidi dengan konsep hunian hijau bagi masyarakat berpenghasilan rendah pertama di Indonesia.

  • Satgas Perumahan Ungkap Spesifikasi Rumah Gratis dan Susun Kriteria yang Berhak Menerima – Halaman all

    Satgas Perumahan Ungkap Spesifikasi Rumah Gratis dan Susun Kriteria yang Berhak Menerima – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, soal spesifikasi tiga juta rumah gratis. Nantinya, rumah akan dibangun di 75 ribu desa.

    Bonny mengatakan, pemerintah akan membayarkan Rp 600 ribu per bulan untuk cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Sedangkan, tenor cicilan berlangsung selama 25 tahun dengan pagu Rp 100 juta.

    “Pemerintah membayar Rp 600 ribu, kalau dia beli Rp 1 juta bisa saja tapi tahun pertama kita tidak mau. Karena pak Prabowo ingin seragam, tidak mau mangkrak,” ujar Bonny di Jakarta Timur, Jumat (17/1/2025).

    Bonny memaparkan, spesifikasi rumah gratis. Fokus pembangunan akan berada di desa. Sedangkan, untuk diperkotaan akan fokus diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pertimbangan produktivitas.

    “Nanti yang di desa, tipe 36, tanah 70 meter, pagu Rp 100 juta. Tanah hak milik mereka. Misal, satu desa dibangun 25 unit rumah. UMKM akan mendaftar jadi pengembang, dia beli tanah, dia membangun, desain seperti apa,” tuturnya. 

    Dalam waktu dekat, kata Bonny, akan dilakukan sayembara untuk desain rumah gratis. Pemilihan desain akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Namun, pesan dari Presiden Prabowo Subianto, agar desain rumah juga memperlihatkan kearifan lokal.

    “Jadi nanti mereka buat, libatkan masyarakat, kalau dipilih, gambar itu ditetapkan,” ucap Bonny.

    Saat ini, fokus pemerintah adalah menentukan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan rumah gratis di desa. Yang jadi pertimbangan, di antaranya dengan pemilik rumah 450 kwh.

    “Kita sedang mempercepat ini ditugaskan ke Budiman Sudjatmiko. Kalau kriteria sudah ketahuan masyarakat tidak berandai-andai, ketika tidak masuk golongan mereka tidai berhak. Nanti diusulkan ke DPR, penetapan di DPR,” sambungnya.

  • Melihat Rumah Subsidi Program 3 Juta Rumah di Kendal, Cicilan Mulai Rp 1 Juta

    MBR Bisa Beli Rumah Subsidi di Kendal Seharga Rp 166 Juta Berkat Fasilitas Bank Tanah

    Kendal, Beritsatu.com – Badan Bank Tanah memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan 386 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga Rp 166 juta per unit. Rumah subsidi ini dibangun oleh PT Asatu Realty Asri (Asatu) di Bumi Svarga Asri, di Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com langsung di lokasi, setiap unit rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m2. Masing-masing rumah terdiri atas dua kamar, satu kamar mandi, ruang tamu, dapur dan ruang terbuka hijau.

    Dibangun di atas lahan seluas 4,2 hektare, lokasi perumahan ramah lingkungan ini berada tidak jauh dari jalan utama. Lingkungan di perumahan ini masih asri dan berada dekat dengan pemukiman warga desa dan perkebunan jagung.

    Salah seorang warga penghuni rumah subsidi ini, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri selama satu bulan. Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut ia beli melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

    Dia mengaku diuntungkan setelah membeli rumah di kawasan ini karena suasananya yang nyaman dan tenang dan cuacanya yang sejuk seperti di pedesaan.

    “Nyaman, enak, tempatnya asri. Enggak terlalu rame. Saya kan kerja di Semarang. Saya rasa (suasananya) sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan,” ungkapnya kepada Beritasatu.com, Jumat (17/1/2025).

    Sementara, Manager PT Asatu Realty Asri (ASATU) Sangkan Wisesa menyampaikan, perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan proyek kerja sama antara Bank Tanah sebagai pelelang tanah dan pihaknya sebagai developer perumahan subsidi percontohan nasional berkonsep green building.

    “Kita bekerja sama, untuk rumah ini kita bikin bagaimana orang punya rumah subsidi tetapi benar-benar bisa sustainable. Hidup di sini enggak hanya sekali sekedar beli, habis itu direnovasi. Kita bikin dengan benar-benar dan rumah ini sudah siap huni sampai 20 tahun ke depan,” ungkap Sangkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Asatu Realty Asri (Asatu) Yudi Irawan mengungkapkan, pembangunan rumah ini melibatkan tujuh lembaga termasuk ASATU, Badan Bank Tanah, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

    “Mereka akan mengawal agar bangunan ini menjadi bangunan yang green building, yang ramah lingkungan. Tentu saja dengan scoring dan sebagainya, alhamdulillah kita sudah memenuhi,” ujar Yudi.

    Hingga kini, ada 90 unit rumah telah dibangun, 50 unit diantaranya sudah siap huni dan 20 unit sudah terjual. Yudi menargetkan, pembangunan keseluruhan unit untuk dapat dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini akan rampung pada 2027.

    Syarat pembelian rumah subsidi ini akan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di Semarang dan Kendal. Harapannya, rumah subsidi yang disediakan ini dapat mengatasi backlog perumahan yang ada di Jawa Tengah.

    “Ini adalah rumah FLPP yang harga jualnya sudah diatur pemerintah. Kita juga kasih benefit, all in rumah itu cuma Rp 1 juta. Kalau dia lolos bank sesuai dengan cara dan ketentuan berlaku, maka beliau tinggal ngangsur. Tahun kemarin ada bantuan administrasi. Ada asuransi gratis, misalnya yang bersangkutan meninggal langsung otomatis lunas,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pembangunan dan groundbreaking perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) ini telah dimulai sejak satu tahun lalu, tepatnya pada Selasa (23/1/2024). Perumahan ini diklaim sebagai hunian hijau masyarakat berpenghasilan rendah pertama di Indonesia yang menjadi rumah subsidi yang lahannya disediakan oleh Bank Tanah.
     

  • KPR FLPP Jadi Salah Satu Fokus Pemerintah dalam Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

    KPR FLPP Jadi Salah Satu Fokus Pemerintah dalam Peta Jalan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari peta jalan program tiga juta rumahyang sedang disiapkan.

    “Salah satunya adalah fokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65.000 unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock,” kata Ara dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam 5 tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

    Ara mengatakan, peta jalan yang fokus pada KPR FLPP ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target program 3 juta rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

    Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan proyek strategis nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

    “Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024.

    “Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” kata Fahri dalam merespons KPR FLPP untuk program tiga juta rumah.

  • 5.500 Unit Rumah Disiapkan untuk Anggota TNI AD, Pembangunan Mulai Akhir Januari 2025 – Halaman all

    5.500 Unit Rumah Disiapkan untuk Anggota TNI AD, Pembangunan Mulai Akhir Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang menyiapkan pembangunan rumah khusus untuk anggota TNI Angkatan Darat (TNI AD).

    Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, rencananya pembangunan rumah khusus anggota TNI AD akan dimulai pada akhir Januari 2025.

    Pembangunan pada akhir Januari 2025 akan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).

    Ara, sapaan akrab Maruarar, membeberkan akan ada sekitar 5.500 unit rumah yang dibangun di lima tempat berbeda. Satu di antaranya adalah Serang dengan jumlah 1.900 unit.

    Setelah Serang, ada Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes.

    BP Tapera pun diminta mempersiapkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk para anggota TNI AD.

    “Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

    Rencana membangun rumah untuk anggota TNI AD ini agar mereka yang belum memiliki rumah, bisa mempunyai hunian yang layak.

    Ara memang sudah merencanakan agar Kementerian PKP bisa membangun rumah untuk TNI. Beberapa hari setelah dilantik, ia menyatakan berencana menemui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membahas ini.

    “Saya juga mencanangkan bertemu dengan Panglima TNI karena kita juga ingin membangun rumah untuk prajurit yang belum punya tanah dan rumah,” kata Ara kepada wartawan usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Selasa (22/10/2024) siang.

    Selain dengan panglima, pasca dilantik sebagai menteri, Ara juga berniat menemui beberapa instansi lainnya seperti kepolisian hingga sejumlah pegawai negeri.

    Nantinya dalam pertemuan tersebut pihaknya akan merencanakan skema jangka panjang terkait hunian untuk para pegawai.

    “Kalau pegawai itu kita bisa bikin nanti panjang untuk cicilannya dan bisa dari gajinya,” ucapnya.

    Tak hanya bagi pegawai negeri ataupun anggota TNI-Polri, Ara juga akan mencari solusi penyediaan hunian bagi masyarakat yang tak miliki gaji tetap.

    “Kita akan cari formulanya yang tepat seperti pedagang pedagang atau yang informal sifatnya. Karena kalau dari pegawai negeri atau TNI-Polri atau pegawai BUMN dia bisa dari ada potongan gaji,” pungkasnya. 

  • Cicilan KUR BRI 16 JAN 2025 Tabel Angsuran Lengkap Sampai Rp 500 Juta

    Cicilan KUR BRI 16 JAN 2025 Tabel Angsuran Lengkap Sampai Rp 500 Juta

    Cicilan KUR BRI 2025 Tabel Angsuran Lengkap Sampai Rp 500 Juta

    TRIBUNJATENG.COM- Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI sangat kompetitif karena mendapatkan subsidi dari pemerintah yakni 0,5 persen per bulan.

    Berikut tabel pinjaman KUR BRI 2025:

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta

       .

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta

         .

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta (Tribun Jateng)

        .

    Syarat KUR BRI

    :

     * Berusia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk KUR Mikro)

     * Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit

    Punya Usaha:

     * Usaha produktif dan layak

     * Telah berjalan minimal 6 bulan

     * Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dipersamakan (untuk KUR Kecil)

    Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

     

    Jenis KUR BRI:

     * KUR Mikro: Plafond hingga Rp 50 juta, tanpa agunan, bunga 6 persen per tahun

     * KUR Kecil: Plafond Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, dengan agunan atau tanpa agunan, bunga 7 persen per tahun

     * KUR TKI: Plafond hingga Rp 25 juta, tanpa agunan, bunga 3 persen per tahun

    Informasi lebih lanjut:

     * Call center BRI: 14017

    Tips:

     * Siapkan semua dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan rapi.

     * Pastikan usaha Anda memiliki prospek yang baik dan layak untuk dibiayai.

     * Ajukan KUR sesuai dengan kebutuhan modal usaha Anda.

    Semoga informasi ini bermanfaat!

     

     

     

    (*)

  • Skema Pembiayaan KPR FLPP 50:50 Diterapkan Kuartal II 2025 – Page 3

    Skema Pembiayaan KPR FLPP 50:50 Diterapkan Kuartal II 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan  Perumahan Rakyat (BP Tapera) diminta untuk menyiapkan simulasi perhitungan perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2025.

    “BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun,” ujar  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

     Bila sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Maruarar ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50. Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

    Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

    “Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati,” ujar dia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, saat ini BP Tapera tengah berkolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP dengan tujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.

    “Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut,” ujar Heru.

  • Skema Pembiayaan Inovatif BTN Dukung Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Skema Pembiayaan Inovatif BTN Dukung Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, BTN berencana menerbitkan obligasi dengan dukungan penjaminan pemerintah.

    Dengan adanya jaminan ini, BTN dapat memperoleh kupon bunga yang lebih rendah dan pendanaan dalam jumlah besar dari pasar internasional.

    Selain itu, BTN juga mengusulkan sekuritisasi aset KPR FLPP untuk menarik dana dari investor domestik dan luar negeri.

    “Sekuritisasi memungkinkan kami menggulirkan kembali dana untuk pengajuan KPR baru, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat terfasilitasi,” ungkap Nixon.

    Meningkatkan Inklusi Perumahan

    BTN juga fokus menjangkau pekerja sektor informal, seperti pedagang kecil, pengusaha mikro, dan pengemudi ojek online, yang kini mencakup 10% dari total penerima KPR Subsidi BTN. Langkah ini merupakan bagian dari misi BTN untuk memperluas inklusi perumahan dan keuangan.

    “Program perumahan rakyat tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam pengentasan kemiskinan,” kata Nixon.