Xcloud.id

Produk: KPR

  • Daya Beli Turun-PHK Massal tapi Banyak Orang Liburan, Fenomena Apa Ini?

    Daya Beli Turun-PHK Massal tapi Banyak Orang Liburan, Fenomena Apa Ini?

    Jakarta –

    Memasuki 2025, ekonomi Indonesia masih dihantui penurunan daya beli, PHK massal hingga turunnya kelas menengah. Namun di tengah kondisi tersebut, di libur panjang Isra Mikraj dan Imlek ini tempat hiburan masih ramai pengunjung.

    Kondisi ini disoroti oleh Pakar Bisnis Profesor Rhenald Kasali. Dalam momen libur panjang pekan ini, tempat-tempat hiburan ramai pengunjung hingga mengakibatkan kondisi macet di sejumlah tempat.

    “Libur panjang, jalanan macet kembali, dan hari libur tahun ini diperkirakan lebih dari 100 hari dalam setahun, banyak libur ditambah sabtu minggu. Jadi, kenapa jalan tetap ramai? Padahal, banyak yang mengatakan daya beli turun, jumlah kelas penengah berkurang, pengangguran banyak, orang kena PHK apalagi, anak muda susah cari kerja,” kata Rhenald, lewat unggahan Instagram @rhenald.kasali, dikutip Rabu (29/1/2025).

    Rhenald mengatakan, kondisi seperti ini kerap disebut dengan istilah lisptick effect, kondisi perubahan gaya konsumsi yang terjadi pada kondisi ekonomi tertentu. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Chairman Emeritus The Estée Lauder Companies Inc Leonard Lauder saat tragedi 9/11 di Amerika Serikat (AS).

    Pada kala itu, daya beli masyarakat turun hingga sulitnya mencari pekerjaan, bahkan orang-orang juga kesulitan mengunjungi Amerika. Namun Lauder melihat keanehan, di mana penjualan lisptik justru meningkat pada kala itu.

    “Semua mencari kemewahan yang terjangkau. Masyarakat selalu mencari kemewahan bagi dirinya, untuk menghibur diri, untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi yang dicari adalah semakin yang terjangkau,” ujar Rhenald.

    “Misalnya, mau beli mobil, harganya dia hitung-hitung, wah nggak masuk. Tiba-tiba masuk di mobil dari China yang harganya masih terjangkau, dan China memanfaatkan itu, harganya lebih murah. Kemudian liburan, liburan juga adalah kemewahan yang terjangkau. Tempat-tempatnya dekat-dekat, masih sekitar Jakarta, Bandung, Jogja, Jawa Tengah,” sambungnya.

    Dengan demikian, menurutnya terjadi fenoman masyarakat yang mencari kemewahan terjangkau. Begitu pula dengan lipstik yang merupakan make up, serta skincare yang menurut sebagian orang juga merupakan kemewahan terjangkau, terbukti laku keras saat era COVID-19.

    Experience Economy

    Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, fenomena pergeseran belanja masyarakat untuk hal yang bersifat hiburan dikala daya beli sedang tertekan disebut sebagai experience economy. Ini bentuk pelarian dari situasi ekonomi yang sedang sulit.

    “Misalnya momentum liburan digunakan untuk habiskan uang ke tempat rekreasi, nonton bioskop, nongkrong di cafe atau sekedar eksplorasi tempat wisata baru. Padahal gaji tidak naik signifikan, cicilan KPR masih banyak, namun belanjanya diarahkan ke belanja hiburan,” ujar Bhima, dihubungi detikcom.

    Menurutnya, fenomena ini di kota besar diikuti oleh menjamurnya tempat hiburan malam, karaoke, beach club yang makin spesifik. Contohnya, ada hiburan malam khusus Gen Z dibawah 30 tahun, kemudian beach club juga bertebaran tidak hanya di Bali tapi juga di Yogyakarta.

    Kemudian arus dana investasi juga marak masuk ke experience economy. Ada juga kecenderungan konsumen perkotaan mencari cafe hidden gem. Padahal cuma ingin beli secangkir kopi, tetapi menurutnya, pengalaman mencari cafe di tengah hutan jadi sensasi yang menarik.

    “Meski anomali, namun experience economy mendatangkan manfaat ke ekonomi seperti penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan potensi wisata daerah hingga konservasi alam,” imbuhnya.

    Namun demikian, Bhima menilai, booming experience economy harus di sikapi dengan bijak. Misalnya, tetap punya skala prioritas dalam belanja, 40% dari pendapatan harus dicukupkan dulu untuk kebutuhan pokok seperti makan minum, serta cicilan wajib.

    Setelah itu, 40% sisa pendapatan bisa ditabung hingga di investasikan. Baru 20% pendapatan untuk aktivitas experience economy. Ia menekankan, masyarakat harus bikak, mungkin jangan memaksa ke tempat hiburan dengan mengandalkan pinjaman.

    (shc/hns)

  • Polisi Ungkap Kasus Pemalsuan KUR, Tersangka Gunakan Data Orang Lain

    Polisi Ungkap Kasus Pemalsuan KUR, Tersangka Gunakan Data Orang Lain

    Liputan6.com, Gorontalo – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Gorontalo Kota menyerahkan tersangka kasus pemalsuan dokumen Kredit Usaha Rakyat (KUR), berinisial MS (34).

    MS sendiri merupakan warga Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Berkas perkara kini diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo setelah dinyatakan lengkap (P21), Kamis (23/1/2025).

    Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Dr. Ade Permana, melalui Kasat Reskrim, Kompol Leonardo Widharta, menjelaskan bahwa MS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Ayu Lestari, yang menjadi korban pemalsuan dokumen pengajuan KUR.

    Berdasarkan laporan korban kata Kompol Leonardo, kejadian ini terungkap pada Mei 2024 lalu, ketika Ayu Lestari mengajukan permohonan kredit KPR di salah satu bank.

    Tiba-tiba dirinya terkejut saat pihak bank menyatakan namanya telah tercatat dalam BI Checking akibat pinjaman KUR yang sebelumnya diajukan di BRI Unit Kota Utara.

    Kompol Leonardo menambahkan, hasil penyelidikan mengungkap bahwa MS menggunakan data pribadi milik Ayu Lestari untuk mengajukan pinjaman KUR sebesar Rp50 juta.

    “Dengan perkiraan angsuran bulanan Rp1,5 juta selama tiga tahun. Namun, MS hanya membayar angsuran sebanyak dua kali sebelum menunggak,” kata Kompol Leonardo.

    Alhasil, setelah dilakukan pemeriksaan MS mengakui perbuatannya. Ia memanfaatkan data Ayu Lestari karena namanya sendiri telah masuk daftar hitam (blacklist) perbankan.

    Menurut pengakuannya, hanya seorang oknum petugas lapangan (mantri) yang menyadari bahwa data tersebut bukan miliknya, sementara pegawai lain tidak mengetahuinya.

    Penyidik menjerat MS dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka sengaja menggunakan data milik Ayu Lestari untuk mendapatkan modal usaha melalui KUR.

    “Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pengajuan pinjaman,” tutup Kasat Reskrim.

  • BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya 120 ribu rumah yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN namun belum memiliki sertifikat.

    Dikatakan Nixon, persoalan ini muncul akibat pengembang atau developer yang bermasalah.

    “Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada tapi tidak bertanggung jawab, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025) lalu.

    Masalah ini, berdasarkan data BTN sejak 2019, melibatkan sekitar 4.000 proyek perumahan.

    Hingga saat ini, BTN telah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Namun, masih ada 38.144 sertifikat yang belum selesai. Nixon mengungkapkan bahwa nilai aset dari sertifikat yang belum selesai mencapai sekitar Rp 1 triliun.

    BTN menargetkan penyelesaian 15 ribu sertifikat tahun ini, sementara sisanya diharapkan selesai pada 2027.

    Lambatnya proses penyelesaian disebabkan oleh sengketa hukum yang melibatkan pengembang tidak bertanggung jawab hingga notaris bermasalah.

    Untuk mencegah masalah serupa, BTN memetakan permasalahan dan menerapkan sistem penilaian atau rating bagi para developer.

    Kata Nixon, developer dengan kategori gold dan platinum berhak menerima relaksasi.

    “Kategori platinum biasanya diisi oleh developer nasional, yang memiliki proyek di banyak kota atau wilayah,” jelas Nixon.

    Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti volume penjualan, tingkat pinjaman bermasalah (non-performing loan), dan kecepatan pengurusan sertifikat.

  • Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!

    Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!

    JABAR EKSPRES – Modus penipuan program rumah subsidi sedang marak di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena tingkat kebutuhan kepemilikan hunian di Indonesia sangat tinggi.

    Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan rumah subsidi dengan DP dan cicilan murah sebaiknya melihat dulu dengan cermat kredibilitas dari developer atau pengembang yang membangun rumah itu.

    BACA JUGA: Pemberian Izin Perumahan di Sumedang Serampangan, WALHI: Pemerintah Harus Bertanggung jawab!

    Berdasarkan catatan pemerintah saat ini sudah banyak pengembang atau developer nakal yang memanfaatkan momen program rumah subsidi yang digagas oleh pemerintah.

    Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, berdasarkan laporang dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) ada ribuan developer yang telah menipu masyarakat.

    BACA JUGA: Dituduh Mabuk, Dua Politisi Kota Cimahi Ribut, Saling Ancam Lapor Polisi!

    ‘’Masalahnya adalah, developer tersebut tidak bisa memberikan sertifikat setelah cicilan lunas. Cara ini sangat disesalkan,’’ ujar Erick.

    Menurut Erick, masyarakat sudah berjuang sekuat tenaga untuk mencicil rumah, namun ketika sudah lunas sertifikat tidak kunjung diberikan dengan berbagai alasan.

    BACA JUGA: Lagi Promo Nih! Ayo Ajuin Kepemilikan Rumah Melalui KPR BRI Bisa DP 0 Persen

    Rumah Tidak Kunjung di Bangun

    Dari informasi yang didapatkan Jabar Ekspres, modus lain yang kini tengah marak adalah tawaran rumah subsidi dengan iming-iming DP Murah dan Cicilan Murah dan bonus berlimpah.

    Modus seperti ini, sudah banyak memakan korban. Masyarakat yang sudah mengharapkan punya rumah akhirnya harus gigit jari karena rumah tidak kunjung dibangun.

    BACA JUGA: BPK Temukan 14 Alih Fungsi PSU Senilai Rp 187,9 M, LHP Kota Bandung Diganjar WDP!

    Berdasarkan informasi yang diterima, ada juga calon konsumen yang sudah memberikan uang tanda jadi untuk pengambilan kredit kepemilik rumah.

    Bahkan menurut pengakuan korban, lokasi pembangunan untuk rumah tersebut sudah ada. Lengkap dengan kantor pemasarannya.

    Akan tetapi setelah ditunggu lama, rumah tersebut tidak kunjung dibangun, bahkan developer dan kantor pemasaran kabur tidak tahu rimbanya.

    BACA JUGA: Penyelesaian Rumah Deret Tamansari Kota Bandung Kembali Molor, Ada Apa?

  • Cara Jual Beli Rumah Tanpa Notaris, Ini Panduan Lengkapnya

    Cara Jual Beli Rumah Tanpa Notaris, Ini Panduan Lengkapnya

    Proses jual beli rumah bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sederhana karena melibatkan banyak tahapan yang perlu dilalui dengan hati-hati. Salah satu aspek penting dalam transaksi ini adalah mempersiapkan anggaran lebih, selain dari biaya utama untuk membeli properti itu sendiri.

    Biaya tambahan yang perlu dipertimbangkan, yakni biaya jasa notaris yang sangat diperlukan dalam beberapa jenis transaksi.

    Peran notaris dalam jual beli rumah sangat penting, terutama jika transaksi dilakukan melalui mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau pembayaran bertahap melalui developer. Dalam skenario seperti ini, sejumlah dokumen hukum harus disusun dan disahkan oleh notaris, salah satunya adalah Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB).

    Namun, jika pembelian rumah secara tunai atau cash, Anda tidak perlu melibatkan notaris dalam proses transaksi. Sebagai gantinya, Anda akan membutuhkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas mengurus pembuatan dokumen terkait seperti akta jual beli rumah.

    Jika Anda membeli rumah secara tunai tanpa melibatkan notaris, ada prosedur tertentu yang harus diikuti agar proses jual beli tetap sah dan diakui secara hukum. Berikut cara jual beli rumah tanpa notaris selengkapnya.

    1. Pemeriksaan sertifikat tanah

    Sebelum melakukan transaksi, pastikan rumah yang akan dibeli memiliki legalitas yang jelas dan bebas dari sengketa. Hal ini penting dilakukan karena jika rumah atau tanah yang akan dibeli berada dalam status sengketa, PPAT tidak akan dapat mengeluarkan Akta Jual Beli (AJB).

    PPAT akan memeriksa keabsahan sertifikat tanah dengan mencocokkan data yang ada di kantor pertanahan. Pemeriksaan ini memerlukan biaya sekitar Rp50.000 per sertifikat.

    Beberapa berkas yang perlu disiapkan antara lain:

    Sertifikat tanah yang akan diperiksa Surat tugas atau surat kuasa pengecekan dari PPAT kepada pegawainya Permohonan pengecekan sertifikat, yang form-nya sudah tersedia di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Fotokopi KTP pemilik sertifikat.

    2. Pembayaran BPHTB dan PPh

    Sebelum penandatanganan Akta Jual Beli, pembeli harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penjual harus membayar Pajak Penghasilan (PPh).

    BPHTB dihitung berdasarkan nilai transaksi dikurangi nilai bebas pajak, kemudian dikalikan 5%. PPh yang harus dibayar adalah 2,5% dari nilai transaksi.

    3. Pemeriksaan PBB

    Pemeriksaan tanda terima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat penting, karena PPAT akan memastikan tidak ada tunggakan PBB pada properti yang akan dibeli.

    4. Pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli

    Setelah urusan BPHTB, PPh, dan PBB selesai, PPAT akan membuat Akta Jual Beli yang harus ditandatangani oleh penjual dan pembeli di hadapan PPAT.

    AJB merupakan dokumen autentik berupa bukti transaksi aktivitas jual beli, serta peralihan hak atas tanah atau bangunan. 

    Berikut dokumen-dokumen yang perlu disiapkan oleh penjual dan pembeli saat pembuatan Akta Jual Beli (AJB):

    – Dokumen yang harus disiapkan oleh penjual:

    KTP NPWP Surat Nikah (jika sudah menikah) Kartu Keluarga Surat Persetujuan Suami/Istri (bisa juga dicantumkan di Akta Jual Beli) Sertifikat Tanah Surat Tanda Terima Setoran PBB (asli) Fotokopi KTP direksi dan komisaris yang mewakili perusahaan Fotokopi anggaran dasar lengkap beserta pengesahannya dari Menteri Hukum Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT untuk menjual atau Surat Pernyataan tentang sebagian kecil aset yang dijual

    – Dokumen yang harus disiapkan oleh pembeli:

    KTP Kartu Keluarga Surat Nikah (jika sudah menikah) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

    Setelah dokumen lengkap, baik penjual maupun pembeli harus hadir untuk menandatangani Akta Jual Beli. Proses penandatanganan ini harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang berasal dari kantor PPAT atau dua pegawai notaris jika menggunakan notaris.

    5. Proses balik nama sertifikat

    Setelah AJB ditandatangani, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan untuk balik nama sertifikat kepemilikan dari penjual ke pembeli.

    Proses ini memerlukan dokumen seperti KTP, akta jual beli, dan bukti pelunasan BPHTB. Durasi proses balik nama dapat memakan waktu antara 14 hari hingga 3 bulan di Kantor Pertanahan setempat.

    6. Balik nama SPPT PBB

    Jika perlu, lakukan balik nama Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB. Ini diperlukan jika PBB masih tercatat atas nama pemilik lama atau developer. Proses ini dapat dilakukan di kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) dan tidak dikenakan biaya.

    7. Surat perjanjian jual beli tanpa notaris

    Selain dokumen resmi, sebaiknya pembeli dan penjual membuat surat perjanjian jual beli tanpa notaris, seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai bukti awal kesepakatan antara kedua belah pihak.

    Demikianlah cara jual beli rumah tanpa notaris serta prosedur dan panduan lengkapnya yang penting dipahami. Semoga bermanfaat.

  • OJK Siapkan Aturan Khusus buat Program 3 Juta Rumah

    OJK Siapkan Aturan Khusus buat Program 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung program 3 juta rumah. Salah satunya soal pembiayaan di sektor perumahan yang lebih mudah.

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan kebijakan yang dimaksud meliputi kualitas KPR yang dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran.

    Kebijakan ini lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan 3 hal, yakni prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar.

    “KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR Kredit), serta mencabut larangan pemberian kredit pengadaan/pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023 untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan,” kata Mahendra dalam acara konferensi pers KSSK, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

    Selain itu, OJK bersama kementerian/lembaga serta pihak bank akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program 3 juta rumah, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu. Di antaranya, lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di Pasar Modal.

    Mahendra menekankan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pemberian kredit/pembiayaan perumahan bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit/pembiayaan.

    Dia mengakui SLIK memang menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur. Namun, SLIK bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit. Untuk itu, OJK memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapatkan kendala dalam pengajuannya.

    “OJK juga menyiapkan kanal pengaduan khusus pada Kontak 157 untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk MBR dimaksud,” imbuh Mahendra.

    (hns/hns)

  • BPJS Ketenagakerjaan Gresik Gelar Sosialisasi Program Perlindungan Pekerja

    BPJS Ketenagakerjaan Gresik Gelar Sosialisasi Program Perlindungan Pekerja

    TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Gresik kembali menggelar sosialisasi terkait manfaat lima program BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Horison, Jumat (24/1/2025). Kegiatan ini juga dihadiri Formula (Forum Komunikasi Lingkungan Hidup Perusahaan di Lingkungan Sekitaran Manyar).

    Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gresik, Bunyamin Najmi, dalam sambutannya menekankan pentingnya kepesertaan perusahaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja.

    “Kami berharap seluruh perusahaan di sekitaran Manyar dapat terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Gresik. Hal ini demi mempermudah kami memberikan pelayanan yang maksimal dan memastikan para pekerja mendapatkan manfaat perlindungan secara menyeluruh,” ujar Bunyamin.

    Adapun lima program utama BPJS Ketenagakerjaan yang disosialisasikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Selain itu, peserta sosialisasi juga mendapat penjelasan terkait Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari BPJS Ketenagakerjaan, seperti pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan renovasi rumah. Program ini diharapkan dapat membantu pekerja memiliki hunian layak dengan biaya terjangkau.

    Tak hanya itu, peserta juga diberikan tutorial tentang cara cek saldo Jaminan Hari Tua (JHT) melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Dengan aplikasi ini, peserta dapat dengan mudah memantau saldo dan mengakses layanan lainnya secara online.

    Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Gresik berkomitmen meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Harapannya, perusahaan-perusahaan di wilayah Manyar semakin aktif dalam mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kami ingin membangun sinergi dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Manyar agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal,” pungkas Bunyamin.

  • BTN Syariah Diprediksi Jadi Pemain Utama di Bisnis Perbankan Syariah – Halaman all

    BTN Syariah Diprediksi Jadi Pemain Utama di Bisnis Perbankan Syariah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BTN Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) diperkirakan akan menjadi pesaing utama di industri perbankan syariah nasional jika sudah resmi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sebelum akhir 2025 ini.

    Pasalnya, BTN Syariah memiliki basis pertumbuhan bisnis yang solid dan keunikan yang tidak dimiliki UUS dan BUS lainnya.

    BTN Syariah terus mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam kinerja keuangannya. 

    Total aset BTN Syariah telah mencapai Rp 58 triliun per kuartal III-2024, bertumbuh double digit atau 19,2 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 48 triliun.

    Per akhir 2024, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan, aset BTN Syariah telah mencapai Rp60 triliun.

    “Kalau hitungan saya, dengan kecepatan yang sama, seharusnya (dalam waktu) tiga tahun (aset) BTN Syariah sudah (mencapai) Rp100 triliun,” ujar Nixon di Jakarta belum lama ini.

    Baru-baru ini, BTN selaku induk usaha mewujudkan keseriusannya untuk mengembangkan BTN Syariah melalui pengumuman akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS).

    BVIS akan diintegrasikan dengan BTN Syariah sebagai bagian dari proses spin-off BTN Syariah menjadi BUS, yang diharapkan dapat selesai pada semester II-2025.

    Menurut Nixon, BTN Syariah memiliki potensi menjadi pemain besar di industri perbankan syariah karena ditunjang kapabilitas dan keunikannya sebagai UUS yang saat ini memimpin pasar KPR berbasis syariah di Indonesia.

    Berdasarkan data BTN Syariah, saat ini market share BTN Syariah di pasar KPR syariah di Indonesia telah mencapai lebih dari 90 persen.

    “(Dengan berubah dari UUS menjadi BUS) kepercayaan masyarakat segmen syariah akan jauh lebih tinggi, karena menurut mereka, UUS itu masih setengah-setengah atau abu-abu.”

    “Kalau sudah clear, black or white, kepercayaan atau trust level-nya naik. Sehingga, biasanya yang pertama naik itu DPK (dana pihak ketiga). Hitungan kami seperti itu,” ujar Nixon.

    Dari sisi pembiayaan, BTN Syariah juga turut menopang kiprah induknya di Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran pembiayaan rumah subsidi dengan menggunakan akad syariah.

    Apalagi, kata Nixon, sekitar 20-25 persen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menginginkan akad KPR dengan skema syariah.

    “Setidaknya ada dua BUMN yang bergerak di bidang perbankan syariah, karena yang mau dilayani ini besar. Jadi, tolong dilihat bahwa kuenya ini gede banget. Marketnya (BTN Syariah) tidak akan terlalu compete dengan mereka (bank-bank syariah lainnya),” tutur Nixon.

    Harapan akan adanya kehadiran bank syariah baru yang berskala besar juga diutarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator industri perbankan dan keuangan.

    Pada awal Januari, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa perbankan syariah Indonesia saat ini masih cenderung didominasi oleh satu entitas.

    “Sehingga ini tentu tidak kondusif untuk persaingan antarbank syariah sendiri maupun persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional,” ujar Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK bulanan, Selasa (7/1/2025).

    Oleh sebab itu, kata Dian, OJK mendorong terjadinya konsolidasi di perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi berupa spin-off, merger, ataupun akuisisi.

    Senada dengan penilaian BTN dan OJK, pengamat perbankan melihat pasar perbankan syariah nasional memang membutuhkan pemain yang spesifik dan telah berpengalaman di bidang tersebut. 

    Menurut Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, BTN Syariah memiliki kapabilitas tersebut dan paling berpengalaman.

    “BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.

  • KUR Bank BRI 2025 Sudah Buka, Wajib Punya Usaha Minimal Jalan 6 Bulan 

    KUR Bank BRI 2025 Sudah Buka, Wajib Punya Usaha Minimal Jalan 6 Bulan 

    Syarat Pinjaman KUR Bank BRI 2025, Punya Usaha Minimal Jalan 6 Bulan 

     

    TRIBUNJATENG.COM- Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pinjaman yang ditujukan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

    KUR BRI dibuka bertahap. Mulai pertengahan Januari, KUR BRI sudah mulai dibuka.

    Berikut adalah persyaratan umum untuk mengajukan KUR BRI pada tahun 2025:

    Persyaratan Umum:

    1. Usia Pemohon:

    Minimal 17 tahun untuk KUR Mikro.

    Minimal 21 tahun untuk KUR Kecil.

     

    2. Status Kredit:

    Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

     

    3. Usaha Produktif:

    Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan.

     

    4. Dokumen Administrasi:

    a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

    b. Kartu Keluarga (KK).

    c. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

     d. NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

    e. Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

     

    TABEL ANGSURAN

    (1)

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta (Tribun Jateng)

    (2)

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta (Tribun Jateng)

    (3)

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta (Tribun Jateng)

     

    Selengkapnya: 

    Jenis KUR BRI:

    KUR Mikro:

    Plafon pinjaman hingga Rp50 juta.

    Tanpa agunan tambahan.

    Suku bunga 6 persen per tahun.

    KUR Kecil:

    Plafon pinjaman antara Rp50 juta hingga Rp500 juta.

    Memerlukan agunan sesuai ketentuan bank.

    Suku bunga 6 persen per tahun.

    KUR TKI:

    Plafon pinjaman hingga Rp25 juta.

    Untuk membiayai keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

    Suku bunga 6 persen per tahun.

     

    Cara Pengajuan KUR BRI:

    1. Secara Langsung:

    Kunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan.

     

    2. Secara Online:

    Akses situs kur.bri.co.id.

    Pilih menu “Ajukan Pinjaman”.

    Login atau daftar akun baru.

    Lengkapi data diri dan informasi usaha.

    Unggah dokumen pendukung.

    Tentukan nominal pinjaman dan tenor.

    Ajukan permohonan dan tunggu verifikasi.

     

    Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi BRI atau menghubungi call center BRI di 14017.

     

    (*)

     

     

  • Laba Bersih BCA Meroket 12,7 Persen, Tembus Rp 54,8 Triliun di 2024 – Halaman all

    Laba Bersih BCA Meroket 12,7 Persen, Tembus Rp 54,8 Triliun di 2024 – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat pendapatan laba bersih Rp 54,8 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year on year/YoY).

    Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) BCA tumbuh 9,5 persen YoY menjadi Rp82,3 triliun pada 2024. 

    Pendapatan selain bunga naik 10,2 persen YoY menjadi Rp25,2 triliun, sehingga total pendapatan operasional sebesar Rp107,4 triliun atau naik 9,7 persen YoY. 

    Sedangkan biaya provisi BCA tercatat sebesar Rp2 triliun. Rasio kredit bermasalah (NPL) BCA terjaga di angka 1,8 persen pada 2024. 

    “BCA berterima kasih atas kepercayaan nasabah serta dukungan pemerintah dan otoritas, sehingga perusahaan mampu melewati 2024 dengan solid dan menorehkan kinerja positif,” kata Jahja dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (23/1/2024).

    Jahja mengatakan, BCA dan entitas anak menutup tahun 2024 dengan pertumbuhan total kredit 13,8 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp922 triliun.

    Pertumbuhan kredit BCA diikuti terjaganya kualitas pembiayaan perseroan. 

    Sedangkan Rasio loan at risk (LAR) BCA membaik mencapai 5,3 persen pada tahun 2024, dibandingkan 6,9 persen pada 2023.

    Dari sisi penyaluran pembiayaan, per Desember 2024 ditopang kredit korporasi yang tumbuh 15,7 persen YoY mencapai Rp426,8 triliun didorong oleh berbagai sektor. 

    “Kredit komersial naik 8,9 persen YoY mencapai Rp137,9 triliun, dan kredit UKM tumbuh 14,8 persen mencapai Rp123,8 triliun,” jelas Jahja.

    Semetara itu, total portofolio kredit konsumer naik 12,4 persen secara YoY menyentuh Rp223,7 triliun, ditopang KKB yang meningkat 14,8 persen secara YoY mencapai Rp65,3 triliun dan KPR sebesar 11,2 persen YoY menjadi Rp135,5 triliun. 

    Outstanding pinjaman konsumer lain atau mayoritas kartu kredit tumbuh 12,8 persen YoY menjadi Rp22,9 triliun. 

    Penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan tumbuh 12,5 persen secara YoY menjadi Rp229 triliun per Desember 2024, berkontribusi hingga 24,8 persen terhadap total portofolio pembiayaan. 

    “Capaian ini salah satunya ditopang kredit kendaraan bermotor listrik yang naik 84,2 persen secara tahunan mencapai Rp2,3 triliun,” ucap dia. 

    “BCA juga menyalurkan pinjaman terkait keberlanjutan (Sustainability Linked Loan/SLL) mencapai Rp1 triliun, nilainya naik 3 kali lipat secara tahunan,” sambungnya.