Produk: KPR

  • 6
                    
                        Pemilik WO Ayu Puspita Bakal Jual Rumah Baru Dibeli Buat Bayar Ganti Rugi Korban
                        Megapolitan

    6 Pemilik WO Ayu Puspita Bakal Jual Rumah Baru Dibeli Buat Bayar Ganti Rugi Korban Megapolitan

    Pemilik WO Ayu Puspita Bakal Jual Rumah Baru Dibeli Buat Bayar Ganti Rugi Korban
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemilik wedding organizer (WO) Ayu Puspita akan menjual rumah baru untuk membayar ganti rugi para korban penipuan.
    Rumah tersebut baru ia beli dengan sistem kredit atau KPR. Namun
    Ayu Puspita
    tidak menjelaskan lokasi rumah yang akan dijualnya.
    “Cuma memang kan di situ, memang di situ saya DP-nya (uang muka) lumayan besar. Nah, itu saya lagi berusaha untuk saya jual. Itu asetnya nanti bisa untuk refund inilah, salah satu usaha saya,” ungkap Ayu Puspita melalui sebuah video yang diterima Kompas.com, dikutip Selasa (9/12/2025).
    Menurut Ayu, masalah
    wedding organizer
    yang ia jalani baru pertama kali bermasalah dengan katering.
    Selama ini, ia mengeklaim tidak pernah memiliki persoalan berarti, termasuk dalam penyediaan katering.
    “Makanya itu kemarin benar-benar yang waktu bermasalah, yang masalah katering itu, itu memang baru sekali, untuk masalah katering. Sebelumnya, kami tidak pernah untuk kekurangan katering, malah lebih,” ujarnya.
    Ia menambahkan, operasional usahanya selama ini bergantung pada pemasukan dari penjualan paket pernikahan berikutnya dan pendapatan dari pameran pernikahan yang diikuti.
    “Kalau sebelumnya memang, eh apa namanya untuk pembayaran-pembayaran berikutnya, itu memang kan saya juga dari penjualan lagi. Dan juga dari seperti ada pameran masuk. Nah, memang kalau saat ini makanya memang saya agak kesulitan karena memang brand-nya seperti ini sekarang,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 87 orang melaporkan pemilik Wedding Organizer (WO) Ayu Puspita atau PT APS ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan penipuan dan penggelapan biaya resepsi pernikahan.
    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso mengatakan pola dugaan penipuan yang dialami korban berkaitan dengan paket pernikahan yang dijanjikan pihak WO namun tidak direalisasikan.
    “Dia (WO) menawarkan paket pernikahan, pada kenyataannya dia tidak memenuhi ketentuan itu,” kata Onkoseno saat dikonfirmasi, Senin (8/12/2025).
    Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz menyampaikan pihaknya mengamankan lima orang dari WO mulai dari karyawan, manajer, hingga pemilik Ayu Puspita.
    “WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi. Kemudian pada hari H-nya, tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan,” kata Erick, Senin.
    Erick menambahkan, penyidik kini memeriksa para terlapor dan melakukan pendataan ulang terhadap puluhan korban lain yang terus berdatangan ke kantor polisi.
    “Setelah selesai pemeriksaan, tentunya akan dilakukan gelar perkara untuk naik ke penyidikan dan apakah bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.
    Dugaan penipuan WO Ayu Puspita terungkap setelah seorang perias pengantin mengunggah laporan mengenai pernikahan bermasalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2025).
    “Jadi dia ada beberapa acara hari Sabtu itu, terus ternyata bermasalah. Katering makanannya enggak datang, cuma ada dekornya,” jelas salah seorang korban, Tamay (26), saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/12/2025).
    Unggahan tersebut memicu perhatian warganet. Sejumlah orang yang mengaku sebagai korban lain kemudian memenuhi kolom komentar dan berkoordinasi melalui grup WhatsApp untuk menyamakan informasi.
    Dari hasil diskusi, para korban menduga WO menawarkan paket layanan yang serupa dan menggiurkan kepada banyak pasangan, sehingga menarik banyak pesanan dalam waktu bersamaan.
    Pemilik WO Ayu Puspita telah dibawa ke Mapolres Jakarta Utara bersama sejumlah korban yang ingin mendapatkan penjelasan terkait dugaan penipuan tersebut.
    “Ini semua sudah di
    Polres Jakarta Utara
    . Termasuk owner-nya, semuanya, marketingnya. Mereka berkelit. Pokoknya enggak jelas lah, kami enggak dapat titik terangnya,” ujar Tamay.
    (Repoter:Febryan Kevin Chandra dan Omarali Dharmakrisna Soedirman)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Pemilik WO Ayu Puspita Bakal Jual Rumah Baru Dibeli Buat Bayar Ganti Rugi Korban
                        Megapolitan

    2 Kronologi Penipuan WO Ayu Puspita, Korbannya di Mana-mana Megapolitan

    Kronologi Penipuan WO Ayu Puspita, Korbannya di Mana-mana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Wedding organizer Ayu Puspita melakukan penipuan terhadap para pengantin.
    Dugaan
    penipuan
    ini terungkap setelah seorang perias pengantin mengunggah laporan mengenai pernikahan bermasalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2025). 
    “Jadi dia ada beberapa acara hari Sabtu itu, terus ternyata bermasalah. Katering makanannya enggak datang, cuma ada dekornya,” jelas salah seorang korban, Tamay (26), saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/12/2025).
    Unggahan tersebut memicu perhatian warganet. Sejumlah orang yang mengaku sebagai korban lain kemudian memenuhi kolom komentar dan berkoordinasi melalui grup WhatsApp untuk menyamakan informasi.
    Dari hasil diskusi, para korban menduga WO menawarkan paket layanan yang serupa dan menggiurkan kepada banyak pasangan, sehingga menarik banyak pesanan dalam waktu bersamaan. 
    Kini pemilik WO
    Ayu Puspita
    telah dibawa ke Mapolres Jakarta Utara bersama sejumlah korban yang ingin mendapatkan penjelasan terkait dugaan penipuan tersebut. 
    “Ini semua sudah di Polres Jakarta Utara. Termasuk owner-nya, semuanya, marketingnya. Mereka berkelit. Pokoknya enggak jelas lah, kami enggak dapat titik terangnya,” ujar Tamay.
    Sebanyak 200 orang menggeruduk rumah pemilik
    Wedding Organizer
    (WO) Ayu Puspita di Jalan Beton, Kayu Putih, 
    Jakarta Timur
    setelah dugaan penipuan layanan pernikahan viral di media sosial.
    Aksi penggerudukan itu berlangsung pada Minggu (7/12/2025) malam dan memicu penanganan kepolisian lintas wilayah.
    Korban mengaku mengalami kerugian dan menuntut Ayu Puspita untuk tanggung jawab atas perbuatannya.
    Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Iptu Edi Handoko, menjelaskan bahwa sejumlah korban sempat mendatangi Polsek Cipayung untuk membuat laporan.
    Namun banyaknya korban dari sejumlah daerah, mereka diarahkan membuat laporan ke Polda Metro Jaya.
    “Jadi korbannya ke sini, ke Polsek semua nih, menurut piket. Namun, begitu sampai ini, diarahkan lah karena LP (Laporan Polisi) itu sudah ada yang buat ke Polda Metro,” ujar Edi.
    “Korban-korban yang lain dari Cimanggis, dari Cileungsi, sama dari Bogor, dari Bekasi, datang ke situ. Terus akhirnya dibawa ke sana (Polda),” ungkapnya.
    Meski lokasi penggerebekan berada di wilayah hukum Polsek Cipayung, Edi memastikan terduga pelaku tidak diamankan di Polsek Cipayung.
    Setelah adanya penggerebekan yang dilakukan sejumlah korban dari sejumlah daerah, aktivitas di kantor WO Ayu Puspita mulai tak ada lagi aktivitas sejak Sabtu (6/12/2025).
    “Hari Jumat pagi masih ramai, Sabtu, Minggu dia sudah begitu (enggak ada aktivitas),” jelas Azli.
    Azli menambahkan, pada Sabtu malam, kantor terduga pelaku sempat didatangi sejumlah orang yang mengaku korban penipuan.
    Bahkan, beberapa korban juga datang ke rumah tersebut untuk menanyakan keberadaan terduga pelaku Ayu Puspita.
    “Malam Minggu kemarin jam 22.00 WIB, datang ke rumah saya melaporkan bahwa kena tipu, katering Mbak ADP, gitu kan. Wah itu banyaklah, ada ratusan juta gitu,” ungkap Azli.
    Pemilik WO Ayu Puspita mengaku akan menjual sejumlah asetnya untuk mengembalikan dana (refund) atau membayar ganti rugi kepada para klien yang merasa dirugikan.
    “Cuma saya ada KPR (kredit pemilikan rumah), cuma memang kan di situ, memang di situ saya DP-nya (uang muka) lumayan besar. Nah, itu saya lagi berusaha untuk saya jual. Itu asetnya nanti bisa untuk refund inilah, salah satu usaha saya,” ungkap Ayu dalam video yang diterima Kompas.com, Senin.
    Ayu mengatakan, masalah yang kini menjerat usahanya merupakan kejadian pertama sejak ia menjalankan bisnis WO.
    Selama ini, ia mengeklaim tidak pernah memiliki persoalan berarti, termasuk dalam penyediaan katering.
    “Makanya itu kemarin benar-benar yang waktu bermasalah, yang masalah katering itu, itu memang baru sekali, untuk masalah katering. Sebelumnya, kami tidak pernah untuk kekurangan katering, malah lebih,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angsuran Per Bulan hingga Syarat Ajukan KUR 2025 ke BRI

    Angsuran Per Bulan hingga Syarat Ajukan KUR 2025 ke BRI

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah kembali menggulirkan program kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun ini. KUR 2025 adalah  program pemerintah untuk memberikan pinjaman modal kerja atau investasi dengan angsuran ditetapkan sesuai tenor kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Tujuan KUR ini demi memperkuat modal usaha, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, dengan bunga ringan karena ada subsidi dari pemerintah, disalurkan melalui bank-bank penyalur. Diberikan bagi UMKM produktif yang layak tapi belum memiliki agunan yang cukup (unbankable).

    Salah satu perbankan yang diamanahkan menyalurkan KUR adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank BUMN ini menetapkan syarat pengajuan KUR yang harus dipenuhi masyarakat jika minat mengajukan pinjaman tersebut:

    Melansir lama BRI, Senin (8/12/2025), berikut syarat pengajuan KUR yang dibagi 2 yakni KUR Mikro BRI dan KUR Kecil BRI:

    KUR MIKRO BRI

    Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
    Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
    Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
    Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha

    Syarat Lainnya

    1. Maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur

    2. Jenis Pinjaman

    Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun
    Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun

    3. Suku bunga 6% efektif per tahun

    4. Bebas biaya administrasi dan provisi

     

    KUR KECIL BRI

    KUR Kecil BANK BRI
    Mempunyai usaha produktif dan layak
    Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit
    Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
    Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

    Syarat Lainnya:

    1. Pinjaman Rp 50 – Rp 500 juta

    2 Jenis Pinjaman

    Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 (empat) tahun
    Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun

    3. Suku bunga 6% efektif per tahun

    4. Agunan sesuai dengan peraturan bank

  • Menteri PKP minta dukungan PWI bantu penyebaran informasi KPR FLPP

    Menteri PKP minta dukungan PWI bantu penyebaran informasi KPR FLPP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta dukungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

    Menurut dia, KPR FLPP adalah subsidi perumahan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang bertujuan membantu masyarakat memiliki rumah dengan suku bunga tetap 5 persen selama masa tenor, cicilan ringan, jangka waktu hingga 20 tahun.

    “Dan uang muka yang terjangkau,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

    Melalui dukungan PWI, ia mengharapkan informasi mengenai pembelian rumah bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk wartawan, sehingga mereka memahami mekanisme pembelian rumah yang aman, legal, dan terjangkau.

    Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menghindarkan publik dari misinformasi terkait program perumahan.

    Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pengembang, dan agen properti pada Selasa 9 Desember 2025, yang akan digelar dari kantor PWI Pusat.

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menjelaskan bahwa program ini sangat relevan, mengingat PWI memiliki sekitar 35.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat mengakses skema subsidi sesuai aturan KPR FLPP.

    Dengan pendapatan sekitar Rp2–3 juta, seorang wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.

    “Kami mengajak pengurus PWI provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh anggota untuk mengikuti sosialisasi ini,” kata Akhmad Munir.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat memfasilitasi 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia.

    “Alhamdulillah, program ini memberi solusi nyata bagi kesejahteraan insan pers,” ujar Munir.

    Program penyediaan 5.000 rumah untuk wartawan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Kementerian PKP dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP pastikan seluruh kabupaten/kota dapat alokasi program BSPS

    Menteri PKP pastikan seluruh kabupaten/kota dapat alokasi program BSPS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan untuk pertama kalinya pemerintah menargetkan bahwa pada 2026 program renovasi rumah rakyat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

    “Tahun 2026, pertama kalinya dalam sejarah, kami pastikan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang terlewat,” ujar Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, masih ada 224 kabupaten/kota yang belum mendapat alokasi pada 2025 dan juga termasuk 22 kabupaten/kota yang lima tahun tidak menerima BSPS.

    Untuk pertama kalinya juga, Ara mengatakan bahwa seluruh proses penyaluran BSPS akan menggunakan indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penentuan prioritas.

    Indikator itu mencakup persentase penduduk miskin tertinggi, jumlah penduduk miskin terbesar, gini rasio tertinggi, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi, jumlah desa tertinggal terbanyak, dan jumlah penduduk desil 1–4 dengan Rumah Tidak Layak Huni paling banyak.

    “Dengan pendekatan berbasis data dan komitmen pemerataan, BSPS diharapkan menjadi program yang semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga Indonesia,” kata Ara.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan dua program unggulan di sektor perumahan pada tahun 2026 mendatang. Kedua program tersebut adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia.

    Kedua program perumahan tersebut bisa terlaksana dengan baik untuk Kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Program BSPS sangat penting untuk mengentaskan backlog 26 juta rumah tidak layak huni di Indonesia.

    Selanjutnya ada program rumah subsidi sebanyak 500.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mendorong penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Implementasi Permendag 33/2025, Broker Gandeng Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

    Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal tersebut mencakup regulasi untuk broker properti.

    Ketua Umum AREBI Clement Francis mengatakan pihaknya mengajak stakeholder berkolaborasi dan bekerjasama, termasuk perbankan, untuk mendukung penuh pelaksanaan Permendag No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki lisensi resmi. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis properti yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

    Oleh karena itu, AREBI mendorong perbankan hanya bekerja sama dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200. Selain itu, bank menggandeng Broker Properti berlisensi yakni yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP.

    Clement Francis menjelaskan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui langkah ini, seperti memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen.

    “Melibatkan broker berlisensi memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak yang kredibel, profesional, dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen dan perbankan, “ujar Clement Francis, dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

    Selain itu, menggandeng broker resmi dapat membuat proses KPR lebih efisien. Broker berlisensi dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memandu proses pengajuan KPR. Dengan demikian, alur kerja perbankan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kredit macet.

    Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalkan praktik transaksi ilegal di pasar properti. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini adalah entitas yang sah dan terawasi.

    AREBI pun melakukan sosialisasi ke pihak perbankan pada Rabu (3/12/2025). Sejumlah 11 bank nasional ikut serta, di antaranya Bank BTN, KB Bank, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Hadir sebagai narasumber Andre Rachman, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Kemendag RI.

    Andre Rachman mengatakan, Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Permendag No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

    “Penguatan regulasi ini akan membawa industri broker properti ke arah yang lebih profesional, tertib, dan kompetitif,” ujar Andre Rachman.

    Penguatan regulasi melalui Permendag 33/2025 juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil,serta melindungi konsumen dalam transaksi properti. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

    Andre Rachman menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat. Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti.

    Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP dan hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB dan dilarang bekerja pada P4 lain.

    Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

    Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maks. 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

    Selanjutnya, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2%-5%, sewa-menyewa sebesar 5%-8%, dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

    Broker juga wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

    Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

  • Tantangan Daya Beli Hari Ini dan Masa Depan

    Tantangan Daya Beli Hari Ini dan Masa Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 1,43% secara kuartalan (QoQ) dan 5,04% tahunan (YoY) pada kuartal III/2025.

    Pertumbuhan PDB ini melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 4,04% QoQ dan 5,12% YoY. Akibatnya, pertumbuhan PDB hingga kuartal III/2025 atau year-to-date (YtD) melambat menjadi 5,01% YoY dibandingkan sebesar 5,03% pada tahun sebelumnya. Daya beli rumah tangga atau publik yang melemah masih menjadi tantangan utama saat ini dan masa depan seiring dengan berkurangnya kontribusi konsumsi rumah tangga (RT) dalam 5 tahun terakhir.

    Meski masih memiliki kontribusi dominan, berkurangnya konsumsi RT terutama dipengaruhi oleh perlambatan kenaikan konsumsi makanan dan minuman selain restoran YtD menjadi 4,10% YoY dari 4,22% YoY pada 2024. Selain itu, pertumbuhan YtD konsumsi RT berupa transportasi dan komunikasi menjadi 6,35% YoY dari tahun sebelumnya sebesar 6,60% YoY.

    Padahal kedua komponen konsumsi RT tersebut berkontribusi signifikan masing-masing sebesar 36,29% dan 25,42% atau secara kumulatif mencapai 61,71% YtD dari total konsumsi RT.

    Tekanan atas konsumsi RT terutama dipengaruhi kenaikan inflasi menjadi 2,65% YoY per September 2025 dari sebesar 1,84% setahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, kenaikan harga emas perhiasan dan sembako seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam menjadi pemicu utama kenaikan inflasi tersebut. Hal ini berdampak pada peningkatan porsi konsumsi menjadi 75,13% dari total pengeluaran RT sehingga menyebabkan porsi tabungan menurun menjadi 13,65% per September 2025 berdasarkan data Bank Indonesia (BI).

    Pada tahun sebelumnya, porsi konsumsi lebih rendah sebesar 74,09% yang berdampak positif pada porsi tabungan yang lebih tinggi sebesar 15,27%. Meski demikian, porsi ini sebenarnya masih lebih rendah dari 20% sebagaimana disarankan oleh penasihat keuangan untuk tabungan dan investasi.

    Pelemahan daya beli tersebut memberikan efek lanjutan pada rasio kredit bermasalah (NPL) pembiayaan sektor rumah tangga yang secara kumulatif diperkirakan sebesar 2,53% per September 2025 dari sebesar 1,98% setahun sebelumnya berdasarkan data BI. Kredit KPR Rumah Tangga dan Kredit Multiguna yang berkontribusi dominan sebesar 42,74% dan 41,17% membukukan kenaikan NPL yang diperkirakan mencapai 3,28% dan 1,71%.

    Dibandingkan NPL tahun sebelumnya sebesar 2,52% dan 1,46%, kenaikan NPL ini berpotensi meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (CKPN) kredit & pembiayaan yang diberikan untuk sektor rumah tangga sehingga dikhawatirkan berdampak pada kinerja profitabilitas dan permodalan perbankan. Selanjutnya, kondisi ekonomi yang terjadi hingga kuartal III/2025 juga mencerminkan persepsi atas keyakinan konsumen dan kondisi ekonomi saat ini.

    Survei BI menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen turun 6,94% YoY menjadi 114,96 poin per September 2025. Penurunan indeks ini berkorelasi positif dengan indeks kondisi ekonomi saat ini yang melemah 9,83% YoY menjadi 102,71 poin. Peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi 154 juta orang per Agustus 2025 dengan kenaikan sebesar 1,89 juta orang tetapi di saat yang sama terjadi penurunan tingkat partisipasi kerja menurut data BPS memperlemah keyakinan publik.

    Kondisi ini diperparah dengan laporan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa satu dari tujuh anak muda di Indonesia menganggur dan banyak yang terjebak di sektor informal berproduktivitas rendah.

    Prospek pelemahan daya beli rumah tangga berpotensi terjadi dalam jangka pendek dan di tahun-tahun mendatang. Indeks ekspektasi konsumen yang menunjukkan tren penurunan dari bulan Februari dan kecenderungan berkurangannya indeks perkiraan penghasilan 6 bulan mendatang hingga kuartal III/2025 menjadi sinyal negatif atas kondisi ekonomi yang harus dicari solusinya secara berkelanjutan oleh Pemerintah.

    Selain itu, proyeksi kenaikan harga pangan dunia oleh Bank Dunia untuk minyak sawit, gandum, dan beras masing-masing menjadi US$1.062/mt, US$267/mt, dan US$409/mt pada 2027 akan menjadi ancaman serius bagi kenaikan inflasi ke depan. Melihat komoditas utama penyumbang inflasi hingga kuartal III/2025 adalah emas perhiasan, maka tata kelola pertambangan emas perlu dilakukan lebih baik karena Indonesia adalah salah satu produsen utama emas terbesar di dunia.

    Pertambangan emas berkelanjutan dengan melakukan eksplorasi dengan tujuan menambah sumber daya dan meningkatkan status dari sumber daya menjadi cadangan emas harus mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerapan Good Mining Practices perlu ditingkatkan seiring dengan prospek kenaikan permintaan emas dunia akibat kebijakan emas menjadi aset Tier 1 di bawah regulasi Basel III di Amerika Serikat sejak 1 Juli 2025.

    Dalam hal ini, emas diakui setara dengan aset paling likuid dan stabil yang dimiliki bank.

    Terakhir, program swasembada pangan harus ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional yang dirasakan oleh masyarakat adat harus menjadi perhatian serius pemerintah di samping potensi kerusakan ekologis. Peningkatan produksi beras secara berkelanjutan sangat penting karena sejak bulan Juli komoditas ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi tahunan.

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratu Maxima dari Belanda mengunjungi perumahan subsidi di Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungannya, dia juga berdialog seputar masalah kesehatan finansial dengan masyarakat sekitar.

    Adapun, kunjungan Ratu Maxima dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    Ratu Maxima melakukan kunjungan ke kompleks perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Turut hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya adalah didampingi oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Nixon Napitupulu, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi, juga Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen.

    Berdasarkan pantauan Bisnis.com, dalam kunjungannya, Ratu Maxima meninjau salah satu unit rumah contoh yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah di kompleks tersebut diketahui dikembangkan dengan memerhatikan faktor pengurangan polusi dan efisiensi energi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Kemudian, Ratu Maxima juga melakukan dialog dengan sejumlah perwakilan warga di kompleks tersebut. Dalam dialog itu, Ratu Maxima menanyakan mengenai kondisi finansial mereka hingga upaya mereka dalam membayar cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR).

    Adapun, sejumlah pertanyaan yang ditanyakan pada dialog di lokasi itu diantaranya adalah terkait kesulitan keuangan yang dihadapi saat ini, dana darurat, pembayaran cicilan KPR, utang yang kini dimiliki, penggunaan pinjaman atau pay later, hingga kekhawatiran finansial yang masih dihadapi.

    Perwakilan warga itu kemudian menyampaikan respons mereka terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut .

    Adapun, Ratu Maxima juga turut memberi nasihat kepada para perwakilan warga terkait cara mengelola keuangan dengan baik.

    Kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia berlangsung sejak 24 November 2025 hingga Kamis (27/11/2025). Berdasarkan keterangan resmi dari Pusat Informasi PBB (UNIC) dalam kunjungan ini, Ratu Maxima akan berdiskusi dengan para pengguna layanan keuangan serta para perwakilan pemerintah, organisasi pembangunan, hingga lembaga keuangan. 

    Ratu Maxima juga akan berdialog dengan pelaku bisnis di sektor fintech dan sektor lainnya mengenai kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang dapat meningkatkan ketahanan finansial dan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.

    Ratu Máxima sebelumnya telah beberapa kali mengunjungi Indonesia sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan 2018.

  • Tito Karnavian Pastikan Pembebasan BPHTB di Denpasar Berjalan Efektif

    Tito Karnavian Pastikan Pembebasan BPHTB di Denpasar Berjalan Efektif

    Liputan6.com, Denpasar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma, Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Tito ingin memastikan layanan MPP Sewaka Dharma berjalan efektif dalam menyederhanakan akses masyarakat, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi warga yang ingin membangun rumah.

    Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai urusan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta dalam satu lokasi. Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif mendukung percepatan penyediaan hunian. 

    “Untuk perumahan, kami sudah menggratiskan BPHTB dan PBG. Ini sangat memudahkan masyarakat. Kami mendorong harga rumah bisa turun dan pengembang semakin semangat bekerja,” ujar Tito.

    Meski memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Denpasar, Tito tetap meminta Pemkot merancang program perumahan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah. “Misalnya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak harus di pusat kota, bisa di wilayah pinggiran Denpasar agar harganya lebih terjangkau,” katanya.

    Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi masing-masing 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di perdesaan, dan 1 juta di kawasan pesisir.

    Program ini diwujudkan melalui percepatan penyaluran pembiayaan bersubsidi seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta berbagai insentif pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Sementara, Tito yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di MPP Denpasar sempat mengejutkan masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan maupun layanan perumahan. Tak sedikit masyarakat yang kemudian meminta swafoto.