Produk: KPR

  • Bos GOTO Ungkap Penyebab Driver Gojek Sulit Punya Rumah KPR

    Bos GOTO Ungkap Penyebab Driver Gojek Sulit Punya Rumah KPR

    Bisnis.com, JAKARTA – CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Patrick Walujo mengungkapkan alasan mitra driver kesulitan mendapat rumah subsidi atau KPR. 

    GoTo bersama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebelumnya telah menjalin kerja sama melaksanakan pilot project pembiayaan Kepemilikan Pemilikan Rumah (KPR) bagi para mitra ojol pada 2018.

    Akan tetapi, program tersebut terhenti lantaran terkendala penghasilan para mitra driver Gojek yang fluktuatif. Di samping itu, mitra gojek juga masuk ke dalam kategori pekerja informal yang sulit mendapat approval pembiayaan KPR.

    “Sebetulnya di Gojek sejak tahun 2018 Kami sudah memulai program yang namanya Swadaya untuk membantu para mitra kami bisa memiliki rumah. Cuma seperti dikatakan oleh Pak Menteri jumlahnya pada sampai saat ini masih minimum,” kata Patrick, Selasa (8/4/2025). .

    Namun demikian, Patrick menyebut hingga saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan BBTN mengenai pelaksanaan sistem KPR ke depan.

    Salah satu opsinya, pendapatan mitra Ojol nantinya akan dipotong otomatis secara harian untuk kemudian dimasukkan ke dalam tabungan yang akan digunakan untuk membayar cicilan KPR per bulan.

    “Nanti per bulannya bisa jadi angsuran, cicilan, jadi seperti itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal menyiapkan kuota 2.000 unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi para mitra pengemudi ojek onlie (ojol).

    Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan 2.000 unit rumah itu diberikan kepada mitra ojol baik roda dua maupun roda empat. 

    “Sekarang jauh lebih siap ya, jauh lebih banyak, ada 1.000 [unit rumah] untuk pengendara roda dua dan 1.000 pengendara roda empat,” jelasnya 

    Patrick menyambut positif rencana tersebut dan berharap mitra Gojek makin mudah memiliki rumah.

  • Pemerintah Siapkan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, Siapa Minat? – Page 3

    Pemerintah Siapkan 1.000 Rumah Subsidi untuk Wartawan, Siapa Minat? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Viada Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait dukungan rumah subsidi untuk wartawan di seluruh Indonesia.

    Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian PKP akan mengalokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan, yang bekerja keras menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian PKP, agar memperhatikan rakyat kecil dan pekerja informal dalam penyediaan perumahan. Adapun program rumah untuk wartawan ini merupakan pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.

    “Rencana groundbreaking rumah subsidi untuk wartawan rencananya akan dilaksanakan tanggal 6 Mei 2025,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu (9/4/2025).

    Pembiayaan Lewat KPR

    Maruarar alias Ara juga menegaskan, rakyat termasuk wartawan wajib mendapatkan rumah subsidi berkualitas dari pengembang yang bertanggung jawab. Rumah subsidi ini bisa dimiliki wartawan dengan KPR FLPP.

    Program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu MBR, termasuk wartawan yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.

    Melalui dukungan FLPP, rumah-rumah tersebut ditawarkan dengan harga terjangkau, cicilan ringan, dan bunga rendah. Dengan begitu, wartawan, baik yang bekerja di media besar maupun paruh waktu, dapat memiliki hunian layak tanpa beban finansial berat.

    “Saya harap BPS dapat berkoordinasi dengan Komdigi, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia untuk dapat menentukan alokasi wartawan yang berhak menerima rumah subsidi ini, karena wartawan adalah profesi yang memperjuangkan dan menyuarakan demokrasi,” imbuhnya.

     

  • Kenali Strategi KPR Cerdas, Persiapan Finansial untuk Rumah Impian

    Kenali Strategi KPR Cerdas, Persiapan Finansial untuk Rumah Impian

    Jakarta

    Dalam perjalanan kehidupan, memiliki rumah sendiri sering menjadi tonggak pencapaian penting. Namun, di balik kebahagiaan memiliki hunian pribadi, tersembunyi tantangan finansial yang bisa menjadi beban berat jika tidak dipersiapkan dengan matang. Bagaimana memastikan impian memiliki rumah tidak berubah menjadi mimpi buruk keuangan?

    Fenomena “House Poor”, Ketika Rumah Impian Menjadi Bumerang Finansial

    Istilah “house poor” mungkin terdengar asing, tetapi fenomena ini nyata dan semakin umum terjadi, seseorang memiliki rumah bagus tetapi hampir tidak punya dana tersisa untuk kebutuhan lain karena sebagian besar penghasilan tersedot untuk cicilan. Kondisi ini bahkan bisa memaksa banyak orang menunda tujuan finansial lain seperti dana pendidikan anak atau persiapan pensiun.

    Perencanaan KPR di Era Ketidakpastian Ekonomi

    Tahun 2025-2026 diprediksi akan membawa dinamika tersendiri dalam dunia properti dan KPR. Beberapa faktor krusial yang perlu dipertimbangkan:

    Fluktuasi suku bunga: Proyeksi ekonomi menunjukkan kemungkinan perubahan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi suku bunga KPR.Inflasi dan daya beli: Perubahan harga kebutuhan pokok berdampak pada kemampuan mencicil jangka panjang.Tren pasar properti: Beberapa kawasan mengalami kenaikan harga signifikan, sementara yang lain stabil atau bahkan menurun.

    Memahami faktor-faktor ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mempersiapkan diri dengan strategi yang tepat.

    Kesalahan Umum dalam Perencanaan KPR

    Sebelum membahas strategi, penting untuk mengenali jebakan umum yang sering menjerat calon pemilik rumah:

    Terlalu fokus pada DP minimal: Banyak yang hanya berusaha mengumpulkan DP minimum (10-15%) tanpa menyadari bahwa DP lebih besar bisa sangat mengurangi beban cicilan.Mengabaikan biaya tambahan: Selain harga rumah, ada biaya notaris, pajak, asuransi, bahkan renovasi dan perabotan yang sering tidak diperhitungkan.Memaksakan cicilan maksimal: Mengambil cicilan sesuai batas maksimal yang disetujui bank (30-40% penghasilan) tanpa menyisakan ruang untuk kondisi darurat.Kurang mempertimbangkan jenis KPR: Memilih KPR hanya berdasarkan cicilan awal yang rendah tanpa memahami implikasi bunga floating jangka panjang.Membangun Fondasi Keuangan yang Kokoh Sebelum KPR

    Sebelum mengambil komitmen KPR, terdapat beberapa persiapan finansial penting:

    1. Evaluasi Kesehatan Keuangan Pribadi

    Mulailah dengan audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan saat ini:

    Berapa rasio utang terhadap pendapatan yang sudah ada?Apakah dana darurat sudah mencukupi (minimal 6 bulan biaya hidup)?Bagaimana kestabilan sumber penghasilan selama 3-5 tahun ke depan?

    2. Strategi Cerdas Mengumpulkan DP

    DP yang lebih besar bukan hanya mengurangi jumlah pinjaman, tetapi juga memberikan posisi negosiasi yang lebih baik dengan bank:

    Alokasi rutin dari penghasilan bulananInvestasi jangka pendek untuk akselerasi pertumbuhan danaPemanfaatan bonus atau pendapatan tidak rutin

    3. Memahami Seluk-Beluk Pilihan KPR

    Terdapat berbagai jenis KPR dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing:

    Fixed rate: Cicilan tetap selama periode tertentu, ideal untuk stabilitas anggaranFloating rate: Cicilan fluktuatif mengikuti suku bunga pasar, biasanya lebih rendah di awalHybrid: Kombinasi keduanya dengan periode fixed di awal diikuti floating

    4. Mitigasi Risiko Jangka Panjang

    Kepemilikan rumah adalah komitmen jangka panjang, perlu strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan:

    Asuransi jiwa dan kredit untuk perlindungan keluargaRencana cadangan jika terjadi penurunan penghasilanStrategi menghadapi kenaikan suku bunga (jika mengambil floating rate)

    Kelas Intensif “Strategi KPR Cerdas 2025”

    Untuk membantu mempersiapkan langkah terbaik dalam memiliki rumah, kami menghadirkan kelas intensif yang dirancang khusus untuk kondisi ekonomi dan properti tahun 2025:

    Materi Komprehensif dalam 4 Modul Praktis

    Modul 1: Analisis Kesehatan Keuangan Pribadi

    Cara mengevaluasi rasio utang-pendapatan yang ideal

    Teknik menyusun anggaran dengan prioritas dana untuk DP rumah

    Modul 2: Strategi KPR dan Simulasi Cicilan

    Panduan memilih jenis KPR yang paling menguntungkan
    Kalkulator cicilan yang memperhitungkan berbagai skenario ekonomi

    Modul 3: Teknik Menabung DP Cepat

    Strategi investasi untuk mempercepat pengumpulan DP
    Panduan memanfaatkan program pemerintah seperti BP2BT dan FLPP

    Modul 4: Mitigasi Risiko Finansial

    Antisipasi perubahan ekonomi 2025-2026
    Strategi perlindungan finansial untuk pemilik rumah

    Bonus Eksklusif Bernilai Tinggi

    Peserta kelas juga akan mendapatkan:
    E-Book “Panduan Lengkap KPR 2025” (senilai Rp150.000)
    Template Excel kalkulator cicilan & anggaran DP
    Sertifikat elektronik partisipasi

    Kelas ini sangat bermanfaat untuk:

    Karyawan & freelancer yang ingin membeli rumah pertama
    Pebisnik yang ingin mengelola keuangan sebelum mengambil cicilan besar
    Pasangan muda yang merencanakan rumah impian

    Jadwal dan Detail Teknis

    Hari, Tanggal: Sabtu, 26 April 2025
    Jam: 13.00 – 15.00 WIB
    Platform: Live Session via Zoom
    Akses Rekaman: 6 bulan setelah kelas

    Pembelian rumah mungkin adalah transaksi finansial terbesar dalam hidup kebanyakan orang. Keputusan yang tepat bisa menghemat puluhan hingga ratusan juta rupiah selama masa cicilan.

    Kelas intensif ini merupakan investasi kecil yang dapat memberikan pengembalian besar melalui keputusan KPR yang lebih cerdas dan terencana. Tunggu apalagi? Yuk daftar kelasnya sekarang juga di sini!

    (hns/hns)

  • Qatar Gandeng BTN untuk Proyek 3 Juta Rumah Rp33,78 Triliun

    Qatar Gandeng BTN untuk Proyek 3 Juta Rumah Rp33,78 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) resmi menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Qatar yakni AlQilaa International Group yang bakal merealisasikan investasi pada program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Utama BBTN, Nixon L. P. Napitulu menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Qatar AlQilaa International Group merealisasikan pembangunan sebanyak 100.000 unit rumah.

    “Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian” kata Nixon dalam keterangan resmi, Selasa (8/4/2025).

    Adapun, nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$20.000 atau sekitar Rp337.850 juta (Asumsi kurs: Rp16.890) per unit hunian atau total sekitar US$2 miliar atau Rp33,78 triliun untuk 100.000 unit hunian.

    Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Di mana, pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

    “BTN mendukung visi besar program 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau,” katanya.

    Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif. 

    Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

    “Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia.

    Sebelumnya pada 8 Januari 2025, Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mendukung proyek 3 juta rumah antara pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Melalui MoU tersebut, investor Qatar akan membangun satu juta rumah untuk tahap pertama di Indonesia.

  • Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Rp 10 Juta hingga Rp 50 Juta dengan Bunga Rendah, Syarat Tanpa Jaminan

    Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Rp 10 Juta hingga Rp 50 Juta dengan Bunga Rendah, Syarat Tanpa Jaminan

    TRIBUNJATENG.COM –  Tabel cicilan KUR BRI 2025, syarat dan cara pengajuannya.

    Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    Suku Bunga KUR BRI 2025

    Untuk pinjaman pertama, suku bunga yang ditetapkan adalah 6 persen per tahun.

    Namun, untuk pengajuan pinjaman kedua, ketiga, dan seterusnya, suku bunga akan meningkat secara bertahap.

    Misalnya, untuk pinjaman kedua, suku bunga menjadi 7 persen , pinjaman ketiga 8 persen , dan seterusnya.

    Berikut tabel angsuran KUR BRI Februari 2025:     .

    1. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta periode Februari 2025

     

    2. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta periode Februari 2025

       

    3. tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025

    TABEL KUR BRI – Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – 500 Juta periode Februari 2025

      Syarat dan Cara Pengajuan KUR BRI 2025

    Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI 2025 perlu memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

    -Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif dan layak.

    -Telah menjalankan usaha secara aktif minimal selama 6 bulan.

    -Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    -Untuk proses pengajuan, calon debitur dapat mengunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen pendukung seperti identitas diri, dokumen legalitas usaha, dan laporan keuangan sederhana. 

    Syarat Dokumen:

     * KTP

     * Kartu Keluarga (KK)

     * NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

     * Surat Izin Usaha (SIUP) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

     * Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    • Akta Nikah (jika sudah berkeluarga).  

     

    Jenis-jenis KUR
     * KUR Super Mikro
       KUR Super Mikro ditujukan untuk usaha mikro dengan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Usaha mikro yang bisa mengajukan KUR Super Mikro ialah usaha yang dimiliki perorangan, belum pernah menerima KUR, serta usaha yang baru berjalan kurang dari 6 bulan.
     * KUR Mikro
       KUR Mikro ditujukan untuk usaha mikro dan kecil dengan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 50 juta rupiah. Untuk mengajukan KUR Mikro, usaha mikro dan kecil harus dimiliki oleh perorangan, memiliki izin usaha mikro dan kecil, serta telah beroperasi minimal 6 bulan.
     * KUR Kecil
       KUR Kecil ditujukan untuk usaha kecil dengan pinjaman mulai dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha kecil yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
     * KUR Menengah
       KUR Menengah ditujukan untuk usaha menengah dengan pinjaman mulai dari 500 juta hingga 10 miliar rupiah. Usaha yang dapat mengajukan jenis KUR ini ialah usaha menengah yang berbentuk badan usaha seperti CV, PT, atau koperasi, memiliki izin usaha, serta telah beroperasi minimal 2 tahun.
     * KUR TKI
       KUR TKI ditujukan untuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pinjaman KUR TKI maksimal 25 juta rupiah dengan tenor maksimal 3 tahun atau sesuai dengan masa kontrak kerja.

    Cara Pengajuan KUR
    Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline. Secara online, calon debitur dapat mengajukan KUR melalui website atau aplikasi dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara offline, calon debitur dapat datang langsung ke kantor cabang lembaga keuangan terdekat.

    Peringatan terhadap Penipuan

    Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan BRI, seperti pengajuan KUR melalui WhatsApp atau platform tidak resmi lainnya. BRI menegaskan bahwa pengajuan KUR hanya dilakukan melalui kantor cabang resmi atau platform online resmi mereka.

    Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan, KUR BRI 2025 diharapkan dapat menjadi solusi bagi UMKM di Indonesia untuk mengembangkan usahanya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

  • Pemerintah Alokasikan 220.000 Rumah Subsidi Berdasarkan Profesi

    Pemerintah Alokasikan 220.000 Rumah Subsidi Berdasarkan Profesi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan alokasi rumah subsidi telah ditetapkan untuk beberapa profesi tertentu. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian bagi bank, pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pengembang, serta konsumen.

    Dari total tiga juta rumah subsidi, sebanyak 220.000 unit telah dialokasikan sesuai profesi penerima manfaat.

    “Kita sudah mengalokasikan untuk petani 20.000, nelayan 20.000, buruh 20.000, tenaga migran 20.000, tenaga kesehatan 30.000, termasuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat. Selain itu, TNI AD mendapat 5.000 unit dan kepolisian 14.500 unit,” jelas Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini mempermudah akses perumahan bagi kelompok pekerja dengan kebutuhan mendesak serta memastikan program subsidi berjalan optimal.

    Pembangunan rumah subsidi akan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, jika lahan semakin terbatas, pemerintah telah menyiapkan solusi melalui kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia (BI).

    “Dengan dukungan Presiden Prabowo, Pak Dasco, dan Pak Rosan, BI telah memberikan pelonggaran GWM dari 5% menjadi 4% khusus untuk perumahan subsidi dan komersial,” ungkap Maruarar.

    Pada 2025, Kementerian PKP menargetkan peningkatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di atas 220.000 unit. Bank Indonesia juga telah menyiapkan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp 80 triliun untuk bank-bank yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

    “Dengan dukungan BI, kita bisa meningkatkan penyaluran FLPP hingga dua kali lipat. Ini akan menjadi sejarah baru dalam penyediaan rumah subsidi bagi rakyat Indonesia,” tambah Maruarar.

    Langkah rumah subsidi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program perumahan rakyat serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

  • Tabel Angsuran Pinjaman KUR BRI APRIL 2025

    Tabel Angsuran Pinjaman KUR BRI APRIL 2025

    TRIBUNJATENG.COM- Berikut bunga KUR BRI periode April 2025, yakni sebesar 6 persen per bulan.

    Simak tabel KUR BRI 2025 :

    1. tabel angsuran KUR BRI RP 1 Juta – Rp 100 Juta 

    TABEL KUR BRI-tabel angsuran KUR BRI RP 1 Juta – Rp 100 Juta 

     

    2. tabel angsuran KUR BRI RP 100 Juta – Rp 500 Juta 

    TABEL KUR BRI – tabel angsuran KUR BRI RP 100 Juta – Rp 500 Juta 

     

     

     syarat-syarat untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, yang mungkin sedikit berbeda tergantung jenis KUR yang diajukan:

    Syarat Umum:
     * Warga Negara Indonesia (WNI): Pemohon harus WNI.
     * Usaha Produktif: Memiliki usaha yang produktif dan layak.
     * Lama Usaha: Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
     * Tidak Sedang Menerima Kredit: Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
     * Usia:
       * Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
       * Usia minimal 21 tahun untuk KUR Mikro
       * Usia maksimal 65 tahun saat kredit lunas.

     

    Dokumen yang Diperlukan:
     * Kartu Tanda Penduduk (KTP): Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).
     * Kartu Keluarga (KK): Fotokopi Kartu Keluarga.
     * Akta Nikah (jika sudah menikah): Fotokopi akta nikah.
     * Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha: Surat izin usaha, bisa berupa NIB atau surat keterangan usaha dari kelurahan/RT/RW.
     * Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP untuk pinjaman di atas Rp 50 juta.

    Syarat Tambahan (Tergantung Jenis KUR):
     * Beberapa jenis KUR mungkin memiliki persyaratan tambahan, seperti kepemilikan agunan atau persyaratan khusus lainnya.
    Penting untuk Diperhatikan:
     * Persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan BRI.
     * Sebaiknya selalu periksa informasi terbaru di situs web resmi BRI atau kantor cabang BRI terdekat.
     * Untuk lebih jelasnya, calon nasabah diharapkan untuk langsung mendatangi kantor BRI terdekat.
    Semoga informasi ini bermanfaat!

  • Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru, hingga nelayan

    Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi perawat, guru, hingga nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

    Rumah subsidi bagi tenaga kesehatan akan disiapkan sebanyak 30.000 rumah, bagi guru sebanyak 20.000 rumah, dan bagi nelayan sebanyak 20.000 rumah, ujarnya di sela- sela Halal Bi Halal di kediaman Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin.

    “Pak Presiden Prabowo sudah sampaikan, tahun ini kita sudah persiapkan buat guru 20.000 (rumah subsidi), dan sudah mulai minggu lalu di Bogor. Nanti habis Lebaran kita langsung mulai buat tenaga kesehatan yaitu buat bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, habis itu buat nelayan 20.000, buat guru Rp20.000. Juga buat Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), karena polisi dan TNI, tentara sudah,” ujar Menteri Ara.

    Ia menyampaikan berbagai program rumah subsidi telah mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, dan sebelumnya juga telah mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia (BI) dari sisi relaksasi kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

    “Kita juga di support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI, bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan,” ujar Menteri Ara.

    Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan program rumah subsidi bagi para pekerja industri media, yaitu sebanyak 1.000 rumah.

    “Nanti kita bikin pertemuan dengan wartawan, saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan,” ujar Menteri Ara.

    Sebagai informasi, untuk rumah subsidi bagi tenaga kesehatan, rinciannya yaitu sebanyak 15 ribu unit akan dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

    Adapun, penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan open house pada hari pertama Idul Fitri 1446 Hijriah, di kediamannya yang beralamat di Jl Denpasar Raya Blok C No. 6, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, beberapa pejabat pemerintahan dan petinggi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergantian datang bersilaturahmi ke kediaman Menteri ESDM.

    Beberapa pejabat negara itu di antaranya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Lalu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY) Arsyad Rasjid, dan Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Kemudian, juga ada Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri dan mantan Wamendag Jerry Sambuaga.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) saat penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3).

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Sumber : Antara

  • Cara Bijak Bayar Utang Pakai Uang THR, Simak Strateginya Supaya Gak Boncos Tapi Tetap Lunas

    Cara Bijak Bayar Utang Pakai Uang THR, Simak Strateginya Supaya Gak Boncos Tapi Tetap Lunas

    PIKIRAN RAKYAT – THR Lebaran adalah momen yang dinanti-nanti, namun seringkali tanpa perencanaan yang matang, uang ini bisa habis begitu saja. Salah satu cara bijak memanfaatkan THR adalah dengan melunasi utang. Dengan melunasi utang, Anda bisa mengurangi beban keuangan dan memulai lembaran baru setelah Lebaran dengan lebih tenang.

    Melunasi utang dengan THR membutuhkan strategi yang tepat. Langkah pertama adalah membuat daftar utang dan menentukan prioritas. Utang dengan bunga tertinggi sebaiknya dilunasi terlebih dahulu. Selanjutnya, buatlah anggaran yang realistis dan sisihkan sebagian THR untuk membayar utang secara bertahap.

    Berikut adalah beberapa cara bijak membayar utang dengan uang THR:

    1. Prioritaskan Utang dengan Bunga Tinggi

    Jika memiliki beberapa utang, utamakan membayar utang dengan bunga tinggi, seperti kartu kredit atau pinjaman online. Bunga yang terus berjalan bisa membebani keuangan, jadi sebaiknya lunasi lebih dulu untuk mengurangi beban di masa depan.

    2. Alokasikan THR Secara Proporsional

    Jangan langsung menggunakan seluruh THR untuk membayar utang, terutama jika masih ada kebutuhan lain seperti biaya Lebaran dan tabungan. Alokasikan dengan bijak, misalnya:

    50% untuk bayar utang 30% untuk kebutuhan Lebaran 20% untuk tabungan atau dana darurat 3. Negosiasi atau Bayar Cicilan Lebih Besar

    Jika memungkinkan, coba negosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan keringanan atau skema pembayaran lebih ringan. Jika utang memiliki sistem cicilan, gunakan THR untuk membayar lebih dari jumlah minimum agar utang cepat lunas.

    4. Hindari Berutang Lagi Setelah Membayar

    Setelah melunasi sebagian atau seluruh utang, usahakan untuk tidak mengambil utang baru, terutama yang bersifat konsumtif. Manfaatkan momen ini sebagai titik balik untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan.

    5. Gunakan THR dengan Rencana Jangka Panjang

    Jangan tergoda menghabiskan THR untuk keperluan yang tidak mendesak. Jika utang masih cukup besar, buat strategi pembayaran jangka panjang dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan bulanan agar lebih cepat lunas.

    Menggunakan THR untuk membayar utang memang terasa berat, tetapi ini adalah langkah bijak agar kondisi keuangan lebih stabil. Dengan perencanaan yang tepat, kamu bisa menikmati Lebaran tanpa harus dibayangi oleh utang yang menumpuk.

    Ciri Ketergantungan Paylater 

    Kemudahan berbelanja yang ditawarkan oleh layanan paylater memang menggiurkan. Namun, di balik kemudahan itu, terdapat risiko yang mengintai, terutama bagi mereka yang tidak bijak dalam penggunaannya.

    Kecanduan paylater bisa membawa kita pada jurang utang yang sulit diatasi.

    Paylater adalah layanan yang memungkinkan kita membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan baru membayarnya kemudian dalam bentuk cicilan. Kemudahan ini membuat paylater sangat populer, terutama di kalangan generasi muda.

    Beberapa alasan mengapa paylater begitu menarik:

    Transaksi Cepat: Proses transaksi menjadi lebih cepat dan mudah tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit. Fleksibilitas: Kita bisa memilih tenor pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan. Promosi Menarik: Banyak penyedia layanan paylater yang menawarkan berbagai promo menarik seperti diskon atau cashback. Bahaya yang Mengintai

    Meskipun menawarkan kemudahan, penggunaan paylater yang berlebihan dapat menimbulkan sejumlah masalah, antara lain:

    Jebakan Utang: Kemudahan dalam berbelanja dengan paylater bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran utang. Jika tidak bijak dalam mengatur pengeluaran, utang paylater bisa terus menumpuk dan sulit dilunasi. Bunga dan Biaya Tambahan: Setiap transaksi paylater biasanya dikenakan bunga dan biaya tambahan. Jika tidak membayar tepat waktu, denda akan semakin besar dan membuat total tagihan menjadi membengkak. Pola Konsumsi yang Tidak Sehat: Paylater bisa memicu pola konsumsi yang tidak sehat. Kita cenderung membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena tergiur oleh promo atau kemudahan pembayaran. Stres dan Kecemasan: Beban utang yang terus meningkat bisa menyebabkan stres dan kecemasan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup. Dampak pada Skor Kredit: Riwayat pembayaran paylater yang buruk akan mempengaruhi skor kredit. Skor kredit yang rendah akan menyulitkan kita untuk mendapatkan pinjaman di kemudian hari, seperti KPR atau KTA. Ciri-Ciri Kecanduan Paylater Sulit Mengontrol Diri: Anda sulit menahan diri untuk tidak berbelanja meskipun sudah memiliki banyak barang. Mengutamakan Belanja: Anda lebih memprioritaskan belanja daripada kebutuhan lain seperti membayar tagihan atau menabung. Meminjam Uang untuk Membayar Paylater: Anda terpaksa meminjam uang dari orang lain atau lembaga keuangan hanya untuk membayar tagihan paylater. Merasa Stres dan Cemas: Anda merasa sangat stres dan cemas memikirkan utang paylater yang terus bertambah. Cara Mengatasi Kecanduan Paylater Akui Masalah: Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui bahwa Anda memiliki masalah dengan paylater. Buat Anggaran: Buatlah anggaran yang realistis dan patuhi anggaran tersebut. Batasi Penggunaan Kartu: Simpan kartu yang terhubung dengan layanan paylater di tempat yang sulit dijangkau. Cari Pendapatan Tambahan: Jika perlu, carilah pendapatan tambahan untuk melunasi utang paylater. Konsultasikan dengan Ahli Keuangan: Jika kesulitan mengatasi masalah ini sendiri, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan.

    Paylater bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, jika tidak dikontrol dengan baik, paylater bisa menjadi bumerang yang justru akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menggunakan layanan ini dan menghindari perilaku konsumtif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News