Produk: KPR

  • Syarat dan Cara Daftar Rumah Subsidi Bagi Ojol, Pedagang Bakso, Nelayan, Penjahit, hingga Pedagang Kaki Lima

    Syarat dan Cara Daftar Rumah Subsidi Bagi Ojol, Pedagang Bakso, Nelayan, Penjahit, hingga Pedagang Kaki Lima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah layak melalui program rumah subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tahun ini, kesempatan besar diberikan kepada pekerja sektor non formal seperti pedagang pasar, pedagang bakso, nelayan, penjahit, pedagang kaki lima, hingga ojek online (ojol).

    Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa pekerja non fixed income kini bisa mengakses rumah subsidi meskipun tidak memiliki slip gaji.

    “Sekarang pekerja non formal juga bisa punya rumah,” ucap Heru di Jakarta, Jumat 25 April 2025.

    Kuota 25 Ribu Rumah untuk Pekerja Non Formal

    BP Tapera telah mengalokasikan 25 ribu unit rumah subsidi FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor non formal. Hingga 24 April 2025, sebanyak 10.966 unit atau sekitar 44 persen dari target tersebut telah tersalurkan.

    “Pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP bagi masyarakat seperti pedagang pasar, pedagang bakso, pedagang sayur, pedagang kelontong, tukang ojek, petani, nelayan, dan sektor usaha lainnya,” tutur Heru.

    Minimal 10 persen dari total penyaluran FLPP nasional secara khusus disediakan untuk masyarakat non fixed income.

    Apa Itu FLPP?

    FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) adalah program subsidi pemerintah untuk membantu masyarakat membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi. Lewat program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank agar masyarakat bisa menikmati suku bunga rendah, uang muka ringan, serta tenor panjang.

    Beberapa keuntungan KPR FLPP:

    Suku bunga tetap 5% per tahun. Tenor panjang hingga 20 tahun. Uang muka ringan. Bebas biaya premi asuransi dan bebas PPN. Pilihan bank penyalur beragam. Syarat Daftar Rumah Subsidi FLPP untuk Pekerja Non Formal

    Berikut syarat utama bagi pekerja non formal untuk mendaftar KPR FLPP:

    Warga Negara Indonesia (WNI). Belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah. Berstatus lajang atau pasangan suami istri. Tidak memiliki rumah pribadi. Berpenghasilan sesuai batasan zonasi wilayah.

    Untuk pekerja non formal yang tidak memiliki slip gaji, perlu menyertakan surat pernyataan penghasilan yang diketahui Kepala Desa atau Lurah.

    Cara Daftar Rumah Subsidi

    Proses pendaftaran rumah subsidi kini dipermudah melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). Berikut langkah-langkahnya:

    Unduh aplikasi SiKasep di Google Play Store. Daftar akun di aplikasi. Pilih rumah dan bank penyalur yang tersedia di aplikasi. Siapkan dokumen berikut: Surat pemesanan rumah dari pengembang (memuat harga jual dan alamat rumah). Fotokopi KTP elektronik atau resi KTP. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan (jika sudah menikah). Fotokopi NPWP. Fotokopi SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Surat pernyataan pemohon. Slip gaji (untuk pekerja tetap) atau surat pernyataan penghasilan (untuk pekerja non tetap).

    Setelah semua dokumen lengkap, bank akan memproses pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Batas Maksimal Penghasilan untuk Rumah Subsidi 2025

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengesahkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang perubahan batas penghasilan maksimal penerima rumah subsidi.

    “Ini adalah kabar baik untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas di Indonesia,” ujar Menteri Ara, Sabtu 26 April 2025.

    Berikut batasan penghasilan berdasarkan zonasi:

    Zona 1

    (Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatera, NTT, NTB)

    Tidak Kawin: maksimal Rp8.500.000/bulan Kawin: maksimal Rp10.000.000/bulan Peserta Tapera: maksimal Rp10.000.000/bulan

    Zona 2

    (Kalimantan, Sulawesi, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali)

    Tidak Kawin: maksimal Rp9.000.000/bulan Kawin: maksimal Rp11.000.000/bulan Peserta Tapera: maksimal Rp11.000.000/bulan

    Zona 3

    (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya)

    Tidak Kawin: maksimal Rp10.500.000/bulan Kawin: maksimal Rp12.000.000/bulan Peserta Tapera: maksimal Rp12.000.000/bulan

    Zona 4

    (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

    Tidak Kawin: maksimal Rp12.000.000/bulan Kawin: maksimal Rp14.000.000/bulan Peserta Tapera: maksimal Rp14.000.000/bulan Harga Rumah Subsidi 2025

    Harga rumah subsidi masih mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 dengan rincian sebagai berikut:

    Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatera: maksimal Rp166 juta. Kalimantan: maksimal Rp182 juta. Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, Kep. Riau: maksimal Rp173 juta. Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek: maksimal Rp185 juta. Papua dan sekitarnya: maksimal Rp240 juta.

    Luas tanah rumah subsidi berkisar antara 60 m² hingga 200 m², dengan luas bangunan mulai dari 21 m² hingga 36 m².

    Melalui program ini, pemerintah benar-benar memperluas kesempatan bagi pekerja sektor informal untuk memiliki rumah layak. Tidak hanya pekerja kantoran, kini pedagang bakso, nelayan, penjahit, hingga tukang ojek bisa bermimpi memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau.

    “Sekarang pekerja non formal juga bisa punya rumah,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

    Program ini diharapkan mampu mengurangi backlog perumahan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gaji 2 Digit Masih Boleh Ambil Rumah Subsidi, Ini Aturan dan Harga Terbarunya

    Gaji 2 Digit Masih Boleh Ambil Rumah Subsidi, Ini Aturan dan Harga Terbarunya

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar baik datang bagi masyarakat berpenghasilan menengah yang ingin memiliki rumah sendiri. Pemerintah resmi memperluas akses pembelian rumah subsidi melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) meskipun penghasilan mencapai dua digit atau lebih dari Rp8 juta per bulan.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 yang mulai berlaku nasional sejak 22 April 2025. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut aturan baru ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan kepemilikan rumah layak huni di Indonesia.

    “Ini adalah kabar baik untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas di Indonesia,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Sabtu 26 April 2025.

    Kuota Khusus untuk Pekerja Non Formal

    Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sektor pekerja non formal seperti pedagang pasar, pedagang sayur, pedagang bakso, tukang ojek, petani, hingga nelayan. Melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), kuota rumah subsidi FLPP dialokasikan minimal 10 persen untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap (non fixed income).

    “Pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP bagi masyarakat seperti pedagang pasar, pedagang bakso, pedagang sayur, pedagang kelontong, tukang ojek, petani, nelayan, dan sektor usaha lainnya,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Jumat 25 April 2025.

    BP Tapera menargetkan penyaluran 25 ribu unit rumah subsidi bagi sektor non formal sepanjang tahun 2025. Hingga 24 April 2025, sebanyak 10.966 unit rumah atau sekitar 44 persen dari target tersebut telah berhasil disalurkan.

    “Sekarang pekerja non fixed income atau pekerja non formal yang tidak memiliki slip gaji bisa juga punya rumah,” ujar Heru.

    Batas Maksimal Gaji untuk Beli Rumah Subsidi

    Besaran penghasilan maksimal untuk membeli rumah subsidi kini dibagi berdasarkan empat zona wilayah:

    Zona 1 (Jawa kecuali Jabodetabek, Sumatra, NTT, NTB) Tidak Kawin: maksimal Rp8.500.000 Kawin: maksimal Rp10.000.000 Peserta Tapera: maksimal Rp10.000.000 Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali) Tidak Kawin: maksimal Rp9.000.000 Kawin: maksimal Rp11.000.000 Peserta Tapera: maksimal Rp11.000.000 Zona 3 (Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya) Tidak Kawin: maksimal Rp10.500.000 Kawin: maksimal Rp12.000.000 Peserta Tapera: maksimal Rp12.000.000 Zona 4 (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Tidak Kawin: maksimal Rp12.000.000 Kawin: maksimal Rp14.000.000 Peserta Tapera: maksimal Rp14.000.000

    Dengan aturan ini, pekerja bergaji hingga Rp14 juta masih memiliki kesempatan untuk membeli rumah subsidi, tergantung wilayah tempat tinggalnya.

    Harga Rumah Subsidi 2025

    Harga maksimal rumah subsidi 2025 masih mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023, tanpa ada perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut rinciannya:

    Jawa (kecuali Jabodetabek) dan Sumatra (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai): Rp166 juta Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Mahakam Ulu): Rp182 juta Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai, Kep. Riau (kecuali Kep. Anambas): Rp173 juta Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kep. Anambas, Kab. Murung Raya, Mahakam Ulu: Rp185 juta Papua dan wilayah sekitarnya: Rp240 juta

    Luas rumah subsidi juga diatur, dengan luas tanah minimal 60 meter persegi dan maksimal 200 meter persegi, serta luas lantai minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi.

    Keuntungan KPR Subsidi FLPP

    Masyarakat yang mengambil rumah subsidi melalui program FLPP akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain:

    Suku bunga tetap 5 persen per tahun Tenor pinjaman hingga 20 tahun Uang muka ringan Bebas premi asuransi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Akses ke banyak bank penyalur Cara Mengajukan KPR FLPP

    Pengajuan KPR subsidi kini semakin mudah dengan aplikasi SiKasep yang dapat diunduh di Google Play Store. Langkah-langkahnya:

    Unduh dan daftar di aplikasi SiKasep. Pilih rumah dan bank penyalur melalui aplikasi. Siapkan dokumen seperti: Surat pemesanan rumah dari pengembang Fotokopi e-KTP atau resi KTP Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi akta nikah atau surat keterangan belum menikah Fotokopi NPWP Surat pernyataan pemohon Slip gaji (bagi pekerja berpenghasilan tetap) atau surat pernyataan penghasilan diketahui Kepala Desa/Lurah (bagi pekerja non fixed income)

    Kebijakan rumah subsidi yang terbuka untuk pekerja non formal menunjukkan keberpihakan pemerintah pada kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal.

    Dengan syarat yang lebih fleksibel dan proses pengajuan yang kian mudah lewat aplikasi SiKasep, impian memiliki rumah kini bukan hanya milik mereka yang punya slip gaji, tetapi juga milik pedagang, tukang ojek, petani, hingga nelayan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mau Ajukan KUR BRI 2025 Secara Online? Ini Tabel Angsuran dan Cara Pencairannya hingga Rp 500 Juta

    Mau Ajukan KUR BRI 2025 Secara Online? Ini Tabel Angsuran dan Cara Pencairannya hingga Rp 500 Juta

    TRIBUNJATENG.COM-  Program KUR BRI (Kredit Usaha Rakyat BRI) adalah program kredit yang disediakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

     Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal usaha namun kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.

    KUR BRI ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan modal kerja atau investasi untuk mengembangkan usaha mereka.

    Pelaku usaha yang belum memiliki akses ke pembiayaan dari bank konvensional juga dapat memanfaatkan program ini.
    Jenis Pembiayaan:

    KUR BRI menawarkan berbagai jenis kredit, antara lain untuk modal kerja dan investasi.
    Terdapat juga KUR Super Mikro yang memiliki plafon pinjaman lebih kecil dan lebih mudah diakses oleh pelaku usaha mikro.
    Suku Bunga:

    Program KUR BRI menawarkan bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan pinjaman komersial lainnya, yang membantu pengusaha kecil dan mikro untuk mengelola beban bunga dengan lebih mudah.
    Plafon Pinjaman:

     Dokumen Administrasi:

    a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

    b. Kartu Keluarga (KK).

    c. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

     d. NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

    e. Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    Persyaratan Umum:

    1. Usia Pemohon:

    Minimal 17 tahun untuk KUR Mikro.

    Minimal 21 tahun untuk KUR Kecil.

    2. Status Kredit:

    Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.

    3. Usaha Produktif:

    Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan.

    4. Dokumen Administrasi:

    a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

    b. Kartu Keluarga (KK).

    c. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

     d. NPWP (untuk plafond di atas Rp 50 juta)

    e. Agunan (untuk KUR Mikro dan Kecil dengan plafond di atas Rp 50 juta)

    TABEL ANGSURAN

    (1)

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 1 Juta – Rp 50 Juta (Tribun Jateng)

    (2)

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 50 Juta – Rp 150 Juta (Tribun Jateng)

    (3)

    tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp 175 Juta – Rp 500 Juta (Tribun Jateng)

     

    Selengkapnya: 

    Jenis KUR BRI:

    KUR Mikro:

    Plafon pinjaman hingga Rp50 juta.

    Tanpa agunan tambahan.

    Suku bunga 6 persen per tahun.

    KUR Kecil:

    Plafon pinjaman antara Rp50 juta hingga Rp500 juta.

    Memerlukan agunan sesuai ketentuan bank.

    Suku bunga 6 persen per tahun.

    KUR TKI:

    Plafon pinjaman hingga Rp25 juta.

    Untuk membiayai keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

    Suku bunga 6 persen per tahun.

    Cara Pengajuan KUR BRI:

    1. Secara Langsung:

    Kunjungi kantor cabang BRI terdekat dengan membawa dokumen yang diperlukan.

    2. Secara Online:

    Akses situs kur.bri.co.id.

    Pilih menu “Ajukan Pinjaman”.

    Login atau daftar akun baru.

    Lengkapi data diri dan informasi usaha.

    Unggah dokumen pendukung.

    Tentukan nominal pinjaman dan tenor.

    Ajukan permohonan dan tunggu verifikasi.

    Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi BRI atau menghubungi call center BRI di 14017.

     

    (*)

     

     

  • Mudahnya Cari Hunian Impian dengan Virtual 360 Homespot BRI

    Mudahnya Cari Hunian Impian dengan Virtual 360 Homespot BRI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memiliki rumah menjadi impian banyak orang. Tidak heran, jika mencari hunian impian adalah langkah besar dalam hidup, mengingat prosesnya sering kali memakan waktu dan tenaga.

    Seperti diketahui, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain bisa menguras energi dan kadang-kadang menambah kebingungan, terutama jika pilihan yang ada begitu banyak. Namun, teknologi kini memberikan solusi yang memudahkan.

    Dengan fitur Virtual 360 Homespot, Anda dapat menjelajahi berbagai pilihan rumah tanpa harus keluar rumah. Dengan hanya menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, Anda bisa merasakan pengalaman yang efisien dan menyenangkan dalam mencari rumah atau properti impian.

    Virtual 360 Homespot: Solusi Pencarian Hunian yang Lebih Mudah dan Efisien

    Virtual 360 Homespot adalah fitur terbaru yang disediakan Homespot.id untuk membantu calon pembeli rumah menjelajahi properti secara virtual dengan cara yang interaktif dan menyeluruh. Dengan teknologi virtual 360, Anda bisa melihat setiap sudut rumah, apartemen, atau properti lainnya hanya dengan menggunakan perangkat seperti smartphone atau laptop.

    Pengalaman ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang kondisi rumah tanpa harus datang langsung ke lokasi. Keuntungan Menggunakan Virtual 360 Homespot:

    1. Hemat Waktu dan Tenaga

    Salah satu keuntungan terbesar dari menggunakan Virtual 360 Homespot adalah efisiensi yang ditawarkannya. Anda tidak perlu lagi mengunjungi satu per satu properti yang diminati, yang bisa memakan waktu berjam-jam.

    Cukup dengan membuka aplikasi atau situs Homespot.id, Anda bisa langsung melihat berbagai pilihan rumah atau properti lain dari kenyamanan rumah Anda. Ini sangat menghemat waktu dan energi, terutama jika Anda memiliki jadwal yang padat.

    2. Pengalaman Interaktif dan Mendalam

    Virtual 360 Homespot tidak hanya memberi Anda gambar statis dari properti, tetapi memungkinkan Anda untuk menjelajahi setiap ruangan secara mendetail. Dengan fitur zoom dan navigasi, Anda bisa memeriksa kualitas ruang, ukuran ruangan, tata
    letak, serta detail lainnya yang mungkin sulit dilihat dalam foto biasa. Ini memberikan pengalaman yang jauh lebih nyata dan memudahkan Anda untuk
    mengambil keputusan yang lebih bijak.

    3. Akses ke Berbagai Pilihan Properti

    Homespot.id menawarkan berbagai jenis properti, mulai dari rumah tapak, apartemen, hingga jenis properti komersial lainnya. Dengan Virtual 360, Anda bisa menjelajahi semua pilihan ini sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda. Baik itu Anda mencari hunian pertama, rumah keluarga, atau investasi properti, Anda bisa menemukan banyak pilihan yang sesuai dengan anggaran dan gaya hidup Anda.

    4. Tidak Perlu Keluar Rumah

    Fitur Virtual 360 memungkinkan Anda untuk menjelajahi berbagai properti tanpa harus menginjakkan kaki di luar rumah. Ini sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki kesibukan tinggi atau tinggal di daerah yang jauh dari properti yang ingin dilihat. Anda bisa menjelajahi berbagai hunian dengan mudah dari rumah, di mana
    saja dan kapan saja.

    Bagaimana Cara Menggunakan Virtual 360 Homespot?

    1. Akses Homespot.id: melalui browser di perangkat Anda, atau unduh aplikasi Homespot di smartphone Anda. Ini akan membawa Anda langsung ke platform yang memungkinkan Anda untuk menjelajahi berbagai properti dengan mudah.

    2. Pilih Properti: Gunakan fitur pencarian untuk menemukan jenis properti yang Anda inginkan, seperti rumah, apartemen, atau villa. Anda dapat menyaring pencarian
    berdasarkan kriteria seperti jumlah kamar tidur, fasilitas, harga, dan lokasi. Fitur pencarian ini memudahkan Anda untuk menemukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

    3. Gunakan Fitur Virtual Tour 360: Setelah memilih properti, klik pada opsi Virtual Tour 360. Fitur ini akan memungkinkan Anda untuk melihat interior dan eksterior properti secara detail. Anda bisa berpindah antar ruangan dan melihat lingkungan sekitar dengan mudah melalui layar perangkat Anda. Setiap sudut ruangan bisa dijelajahi, memberi Anda gambaran yang lebih nyata dan mendalam tentang properti yang Anda minati.

    4. Bandingkan Properti: Jika Anda tertarik dengan beberapa pilihan, gunakan fitur perbandingan untuk melihat perbedaan antara properti yang diincar. Anda bisa membandingkan berbagai aspek seperti ukuran ruangan, harga, lokasi, dan fasilitas yang tersedia, sehingga memudahkan Anda dalam mengambil keputusan yang tepat.

    5. Ajukan KPR: Jika Anda sudah menemukan rumah yang sesuai, Homespot.id juga menyediakan opsi untuk mengajukan KPR BRI secara langsung. Gunakan kalkulator
    KPR untuk menghitung simulasi cicilan dan memilih paket pembiayaan yang paling sesuai dengan anggaran Anda. Proses pengajuan KPR ini juga bisa dilakukan dengan mudah dan cepat secara online.

    Keuntungan Mengajukan KPR BRI di Homespot.id

    1. Bunga Kompetitif 

    KPR BRI menawarkan suku bunga yang kompetitif dan berbagai pilihan paket KPR yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan finansial Anda. Dengan bunga yang terjangkau, Anda bisa mendapatkan rumah impian dengan cicilan yang ringan.

    2. Proses Cepat dan Mudah

    Proses pengajuan KPR BRI melalui Homespot.id jauh lebih mudah dan tidak memakan waktu lama. Semua proses dapat dilakukan secara online, mulai dari pengisian formulir hingga verifikasi dokumen. Ini sangat membantu bagi Anda yang tidak ingin repot mengunjungi kantor bank secara langsung.

    3. Fleksibilitas Pembayaran 

    Dengan KPR BRI, Anda memiliki kebebasan untuk memilih tenor cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Fleksibilitas ini memberikan kenyamanan lebih dalam merencanakan keuangan pribadi Anda.

    Temukan Rumah Impian Anda dengan Virtual 360Homespot

    Dengan segala kemudahan yang ditawarkan Virtual 360 Homespot dan proses pengajuan KPR BRI yang mudah, Anda kini bisa mewujudkan impian memiliki rumah tanpa kesulitan berarti. Tanpa harus repot keluar rumah, Anda dapat menjelajahi berbagai pilihan hunian dan properti dengan nyaman.

    Apakah itu rumah pertama Anda, atau properti investasi, semuanya dapat Anda temukan dengan lebih cepat dan efisien. Yuk cobain Virtual 360 dan ajukan KPR BRI dihomespot.id!

    Temukan rumah impian Anda dan wujudkan kehidupan yang lebih baik dengan hunian yang Anda inginkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki properti impian dengan mudah melalui Homespot.id!

    (dpu/dpu)

  • BTN Bukukan Laba Bersih Rp904 Miliar pada Kuartal Pertama 2025 – Halaman all

    BTN Bukukan Laba Bersih Rp904 Miliar pada Kuartal Pertama 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mencapai hasil positif di kuartal pertama 2025. Perusahaan membukukan laba bersih Rp 904 miliar pada tiga bulan pertama tahun ini.

    Nilainya naik 5,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 860 miliar. Kenaikan tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh konsisten.

    Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp 363,11 triliun hingga kuartal I-2025, disokong meningkatnya permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi.

    Penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut naik 5,5 persen dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar Rp 344,24 triliun.

    Hingga akhir Maret 2025, penyaluran KPR subsidi BTN mencapai Rp 179,70 triliun, naik 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Sementara untuk penyaluran kredit KPR non-subsidi BTN bertumbuh 8,1 persen menjadi Rp 106,80 triliun pada kuartal I-2025.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, mengatakan BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan pertama tahun 2025.

    “BTN mencatat peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor perumahan, dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional,” ungkap Nixon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/4/2025).   

    Dengan capaian positif di awal tahun ini, BTN juga mencatat kenaikan di segmen kredit bermargin tinggi (high-yield loans), yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Ringan (KRING), dengan total penyaluran mencapai Rp 16,4 triliun, bertumbuh 9,5 persen pada tiga bulan pertama tahun 2025. 

    Pertumbuhan di segmen high-yield loans didorong oleh strategi perseroan dalam memperkuat kerjasama dengan sejumlah institusi utama mitra BTN.

    Tidak hanya di sisi penyaluran kredit, BTN turut mencatat peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sebesar Rp 384,70 triliun per kuartal I-2025, naik 7,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 357,74 triliun.

    Nixon menerangkan, pertumbuhan DPK tersebut didukung oleh peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro (current account saving account/CASA).

    “Pada kuartal I-2025, CASA BTN meningkat double-digit sebesar 10,1 persen yoy (year on year), menjadi Rp 196,67 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 178,60 triliun. Kontribusi dana murah terhadap total DPK BTN naik menjadi 51,1 persen dari kuartal I-2024 yang sebesar 49,9 persen, serta menurunkan biaya dana menjadi 4,0 persen dari Maret tahun lalu sebesar 4,2 persen,” terangnya.

    Dengan adanya upaya perseroan menurunkan biaya dana dan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk ke segmen bermargin tinggi, BTN mencatatkan perbaikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) ke level 3,6 persen pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 3,3 persen.

    Nixon menyebut, pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh perolehan dana murah ritel dan institusi menengah, termasuk dari digital channel.

    “Inisiatif BTN meluncurkan Super App Bale by BTN serta Bale Korpora pada awal tahun ini telah berbuah hasil yang positif, sehingga kami optimistis digital channel akan menjadi mesin andalan untuk menggerakkan pendanaan perseroan secara jangka panjang,” ucap Nixon.

    Selain itu, BTN mencatat pertumbuhan signifikan di Bale by BTN dengan jumlah pengguna mencapai 2,4 juta per kuartal I-2025, melesat 76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,4 juta pengguna.

    Sedangkan nilai transaksi Bale by BTN mencapai Rp22,3 triliun pada akhir Maret 2025  atau naik 74 persen dibandingkan Maret 2024.

    Jumlah transaksinya mencapai 492 juta kali transaksi hingga Maret 2025, melonjak 172 persen dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar 181 juta transaksi.

    Perseroan tetap optimistis dengan target jumlah user Bale by BTN yang diharapkan mencapai minimal 3,6 juta hingga 4 juta pada 2025. 

    Nixon menegaskan, BTN tetap menjaga tingkat likuiditas di tengah persaingan seperti tercermin dari rasio loan-to-deposit ratio (LDR) di level 94,4 persen pada kuartal I-2025, menurun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 96,2 persen.

    Seiring dengan peningkatan kredit dan pembiayaan serta DPK, BTN mencatat kenaikan aset menjadi Rp 468,53 triliun, bertumbuh sebesar 3,2 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 454,01 triliun.

    “Dengan menjaga pertumbuhan bisnis secara konsisten dan stabil, kami optimistis target aset sebesar Rp 500 triliun pada akhir tahun ini dapat tercapai,” kata Nixon.

     

  • BP Tapera: Permen PKP 5/2025 perluas penerima manfaat rumah subsidi

    BP Tapera: Permen PKP 5/2025 perluas penerima manfaat rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Peraturan Menteri (Permen) PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR semakin memperluas penerima manfaat rumah subsidi.

    “Dengan keluarnya Permen ini semakin memperluas akses MBR dalam memiliki rumah. Jika kemarin dengan batasan penghasilan Rp8 juta untuk yang sudah kawin di wilayah non-Papua dan Rp10 juta di Papua, ternyata masih ada yang belum bisa memanfaatkan fasilitas FLPP ini. Masyarakat dengan penghasilan tanggung menjadi tersisihkan. Sehingga kami berharap ke depan akan semakin banyak yang bisa mengakses pembiayaan ini,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Kamis.

    Dalam permen ini, diatur besaran penghasilan MBR yang dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni dan batasan luasan lantai 36 m2 untuk rumah umum dan 48 m2 untuk rumah swadaya.

    Dijelaskan dalam Permen ini untuk besaran penghasilan MBR dibagi berdasarkan zonasi wilayah. Dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran kontrak rumah dalam satu bulan terakhir dan letak geografis.

    Jika Anda warga negara Indonesia, tercatat sebagai penduduk pada satu daerah, belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perumahan dari pemerintah, belum memiliki rumah dan memiliki pendapatan tetap maka bisa langsung mengakses program pembiayaan ini dengan menghubungi bank penyalur FLPP terdekat di kota masing-masing.

    Tahun ini, BP Tapera bekerja sama dengan 39 Bank Penyalur, terdiri dari 7 bank nasional dan 32 bank Pembangunan Daerah.

    “Masyarakat bisa mengakses Tapera Mobile untuk mencari rumah dan pengajuan KPR Uang muka mulai dari 1%, harga rumah terjangkau tenor hingga 20 tahun dan rumah siap huni. Sebaiknya masyarakat segera memanfaatkan kesempatan ini,” kata Heru.

    Khusus untuk MBR suami/istri hanya bisa memanfaatkan fasilitas 1x. Jika suami sudah memanfaatkan fasilitas ini maka istrinya sudah tidak bisa lagi.

    Sebagai informasi, maksimal pembiayaan yang disediakan untuk rumah subsidi Rp166 juta untuk wilayah Jawa (tidak termasuk Jabodetabek) dan Sumatra.

    Sedangkan untuk wilayah Kalimantan seharga Rp182 juta dan Sulawesi seharga Rp173 juta. Untuk Jabodetabek, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara seharga Rp185 juta dan Papua dan Papua Barat seharga Rp240 juta.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mau Ikut Program Rumah Subsidi Wartawan? Ini Skema Pembiayaannya

    Mau Ikut Program Rumah Subsidi Wartawan? Ini Skema Pembiayaannya

    Jakarta

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan skema pembiayaan rumah subsidi khusus pekerja media atau wartawan. Program pemerintah ini ditujukan agar para

    Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma mengungkapkan bahwa keinginan masyarakat untuk memiliki rumah semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat kesejahteraan. Namun, impian itu masih dibayangi oleh tantangan besar, terutama terkait harga rumah yang terus naik dari waktu ke waktu.

    “Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma pada acara sosialisasi “Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media”, yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rabu (23/4/2025) di Jakarta.

    Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

    “Kami melihat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menaruh perhatian besar agar masyarakat dapat memiliki rumah dengan lebih mudah. Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” tambahnya.

    Pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk MBR, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

    Di saat yang sama Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yakni 75% berasal dari pemerintah dan 25% dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF). Program ini menawarkan bunga tetap 5% sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5% per tahun. Disampaikannya, harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, sehingga menjadikannya sangat kompetitif.

    “Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ucap Heri.

    Program pembiayaan rumah untuk karyawan industri media menjadi salah satu bentuk apresiasi sekaligus perluasan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

    “KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Sri Mulyani hitung anggaran tambahan FLPP menjadi 350 ribu unit

    Sri Mulyani hitung anggaran tambahan FLPP menjadi 350 ribu unit

    Data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menghitung anggaran untuk tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diajukan menjadi 350 ribu unit.

    Hingga sejauh ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,7 triliun untuk 220 ribu unit.

    “Ada keinginan untuk meningkatkan targetnya, data terakhir kami mendapatkan angkanya naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit, sehingga nanti konsekuensi dari FLPP-nya akan kami hitung lagi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, realisasi per 24 April telah terbangun 70,8 ribu unit rumah yang utamanya diakses oleh MBR.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR.

    “Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi,” ujar Ara, di Jakarta, Senin (21/4).

    Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

    Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana FLPP sebanyak 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 triliun.

    Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur FLPP bahwa semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada, termasuk PNS, non-PNS, dan orang-orang berpenghasilan tidak tetap (non fixed income).

    BP Tapera pun melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pemantauan Rumah FLPP Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Petugas Pemantauan yang berjumlah total 39 orang, yang terdiri dari 30 orang Petugas Lapangan, 5 orang Petugas Verifikasi, dan 4 orang Petugas Administrasi dan Konfirmasi.

    Bimbingan teknis ini fokus untuk meningkatkan keterhunian dan kondisi rumah siap huni rumah FLPP dan Tapera tahun 2025.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan oleh para petugas ini menjadi rujukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memastikan hunian yang layak, dan mengidentifikasi pengembang yang tidak bertanggungjawab terhadap kualitas bangunan, sarana prasarana, serta fasilitas umum yang dibangunnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah buka skema bantuan kepemilikan rumah bagi awak media

    Pemerintah buka skema bantuan kepemilikan rumah bagi awak media

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

    Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

    “Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma.

    Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

    “Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

    Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

    Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

    Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

    “Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

    Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

    “KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

    Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Laba bersih BTN naik jadi Rp904 miliar pada kuartal I-2025

    Laba bersih BTN naik jadi Rp904 miliar pada kuartal I-2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp904 miliar pada kuartal I-2025, tumbuh 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp860 miliar.

    Peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang bertumbuh secara konsisten, penurunan biaya dana (cost of fund) serta fundamental keuangan yang terjaga di tengah tantangan ketidakpastian global.

    “BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan pertama tahun 2025,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis.

    BTN mencatat peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor perumahan, dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional.

    Nixon menuturkan, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp363,11 triliun hingga kuartal I-2025, ditopang oleh meningkatnya permintaan kredit di sektor perumahan. Penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut naik 5,5 persen yoy dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar Rp344,24 triliun.

    Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN pada kuartal I-2025 terutama didorong oleh bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi, sejalan dengan terus meningkatnya permintaan hunian.

    Hingga akhir Maret 2025, penyaluran KPR Subsidi BTN mencapai Rp179,70 triliun, naik 7,6 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, KPR Non-Subsidi BTN bertumbuh 8,1 persen yoy menjadi Rp106,80 triliun pada kuartal I-2025.

    Nixon mengatakan, BTN optimis dengan potensi pertumbuhan kredit pada 2025 seiring dengan upaya pemerintah menggerakkan ekonomi dan mengurangi backlog perumahan dengan menyiapkan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat dari berbagai profesi, yakni di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), buruh, tenaga kesehatan, guru, wartawan, petugas Palang Merah Indonesia, dan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI serta tenaga kerja informal lainnya.

    Selain itu, potensi peningkatan penyaluran kredit juga akan dipicu oleh inisiatif kemitraan strategis BTN dengan investor asal Qatar yakni AlQilaa International Group untuk pembangunan satu juta unit hunian di Indonesia, dengan tahap awal yakni 100.000 unit hunian.

    Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025.

    “BTN meyakini bahwa upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan akan berdampak positif bagi berbagai subsektor di ekosistem perumahan nasional serta dampak turunannya ke sektor-sektor lainnya. Hal ini akan prospektif bagi BTN yang tengah melangkah menuju Beyond Mortgage atau lebih dari sekadar bank yang menyalurkan KPR,” ujar Nixon.

    BTN juga mencatat kenaikan di segmen kredit bermargin tinggi (high-yield loans), yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Ringan (KRING), dengan total penyaluran mencapai Rp16,4 triliun, bertumbuh 9,5 persen yoy pada kuartal I-2025.

    Ia menuturkan pertumbuhan di segmen high-yield loans didorong oleh strategi perseroan dalam memperkuat kerjasama dengan sejumlah institusi utama mitra BTN.

    Tidak hanya di sisi penyaluran kredit, BTN juga mencatat peningkatan dana pihak ketiga (DPK) menjadi sebesar Rp384,70 triliun per kuartal I-2025, naik 7,5 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp357,74 triliun.

    Pertumbuhan DPK tersebut didukung oleh peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro (current account saving account/CASA). Pada kuartal I-2025, CASA BTN meningkat double-digit sebesar 10,1 persen yoy, menjadi Rp196,67 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp178,60 triliun.

    Kontribusi dana murah terhadap total DPK BTN naik menjadi 51,1 persen dari kuartal I-2024 yang sebesar 49,9 persen, serta menurunkan biaya dana menjadi 4 persen dari Maret tahun lalu sebesar 4,2 persen.

    Dengan adanya upaya perseroan menurunkan biaya dana dan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk ke segmen bermargin tinggi, BTN mencatatkan perbaikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) ke level 3,6 persen pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,3 persen.

    Pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh perolehan dana murah ritel dan institusi menengah, termasuk dari digital channel.

    “Inisiatif BTN meluncurkan Super App Bale by BTN serta Bale Korpora pada awal tahun ini telah berbuah hasil yang positf, sehingga kami optimistis digital channel akan menjadi mesin andalan untuk menggerakkan pendanaan perseroan secara jangka panjang,” tutur Nixon.

    BTN mencatat pertumbuhan signifikan di Bale by BTN dengan jumlah pengguna mencapai 2,4 juta per kuartal I-2025, melesat 76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,4 juta pengguna.

    Sedangkan nilai transaksi Bale by BTN mencapai Rp22,3 triliun pada akhir Maret 2025 atau naik 74 persen dibandingkan Maret 2024.

    Sementara jumlah transaksi mencapai 492 juta kali transaksi hingga Maret 2025, melonjak 172 persen dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar 181 juta transaksi.

    Perseroan tetap optimis dengan target jumlah user Bale by BTN yang diharapkan mencapai 3,6 juta hingga 4 juta pada 2025.

    Lebih lanjut, Nixon menuturkan BTN tetap menjaga tingkat likuiditas di tengah persaingan seperti tercermin dari rasio loan-to-deposit ratio (LDR) di level 94,4 persen pada kuartal I-2025, menurun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 96,2 persen.

    Sementara itu, seiring dengan peningkatan kredit dan pembiayaan serta DPK, BTN mencatat kenaikan aset menjadi Rp468,53 triliun, bertumbuh sebesar 3,2 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp454,01 triliun.

    “Dengan menjaga pertumbuhan bisnis secara konsisten dan stabil, kami optimistis target aset sebesar Rp500 triliun pada akhir tahun ini dapat tercapai,” ujarnya.

    Menjelang pemisahan (spin-off) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), BTN Syariah berhasil mencatat peningkatan laba bersih sebesar Rp199 miliar pada kuartal I-2025, naik 21,1 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp164 miliar.

    Unit usaha syariah (UUS) yang telah siap naik kelas ini membukukan peningkatan pembiayaan sebesar 18,2 persen yoy menjadi Rp46,26 triliun pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp39,13 triliun. Sementara itu, DPK BTN Syariah naik 19,9 persen yoy menjadi Rp51,39 triliun, dari kuartal I-2024 yang sebesar Rp42,85 triliun.

    Pertumbuhan double digit di sisi pembiayaan dan DPK tersebut mendorong peningkatan aset BTN Syariah menjadi Rp61,19 triliun pada kuartal I-2025, naik 11,6 persen yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp54,84 triliun.

    “BTN Syariah akan terus memperkuat bisnisnya sebagai bekal yang solid untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi saat UUS ini resmi menjadi BUS pada semester II tahun ini,” tutur Nixon.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025