Xcloud.id

Produk: KPR

  • Bunga Kredit dan KPR Diramal Baru Turun Paling Cepat Akhir 2025 – Page 3

    Bunga Kredit dan KPR Diramal Baru Turun Paling Cepat Akhir 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemangkasan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum menjadi 4,00 persen oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bakal berpengaruh terhadap penurunan bunga kredit maupun kredit pemilikan rumah (KPR). Namun penyesuaiannya diprediksi tidak terjadi instan, atau bakal terjadi antara akhir 2025 atau awal 2026.

    Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, pemangkasan TBP LPS di bank umum merupakan kebijakan yang bersifat backward looking, atau berorientasi ke masa sebelumnya.

    Kebijakan itu jadi cerminan penyesuaian terhadap tren penurunan suku bunga simpanan di industri perbankan yang telah berlangsung, menyusul kebijakan akomodatif Bank Indonesia (BI) lewat pemangkasan suku bunga acuan.

    “Dengan kata lain, kebijakan ini lebih mencerminkan kondisi pasar yang telah terjadi, bukan menjadi pemicu awal perubahan suku bunga seperti halnya kebijakan suku bunga acuan BI-Rate yang bersifat forward looking,” kata Josua kepada Liputan6.com, Jumat (30/5/2025).

    Menurut dia, dampak penurunan tingkat bunga penjaminan di bank umum terhadap bunga kredit, termasuk KPR, tidak akan bersifat langsung.

    “Namun, ia memperkuat sinyal bagi perbankan untuk menyesuaikan suku bunga simpanan, terutama deposito, lebih lanjut. Penurunan biaya dana (cost of fund) ini pada akhirnya membuka ruang bagi penurunan bunga kredit,” imbuhnya.

     

  • Masyarakat Bisa Nilai Kinerja Pengembang dan Bank Penyalur Lewat Fitur MBR Rating

    Masyarakat Bisa Nilai Kinerja Pengembang dan Bank Penyalur Lewat Fitur MBR Rating

    JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaksanakan uji coba fitur terbaru “MBR Rating” yang terintegrasi dalam aplikasi Aku Huni, sebagai bagian dari program pemantauan dan evaluasi (Monev) di Kalimantan Selatan, pada 26-28 Mei 2025.

    Fitur ini dirancang untuk membangun market kompetitif yang mendorong peningkatan kualitas rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), peningkatan kualitas layanan pengembang FLPP dan mendorong peningkatan kualitas layanan bank penyalur pembiayaan tapera dan FLPP dalam memenuhi kebutuhan rumah siap huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Fitur MBR Rating menjadikan MBR sebagai “subyek” yang menilai kualitas layanan pengembang, bank penyalur dan kualitas rumah yang mereka terima dari program pembiayaan Tapera dan FLPP.

    Nantinya, hasil penilaian ini menjadi rekomendasi bagi MBR dalam memilih rumah siap huni berkualitas baik sekaligus menjadi bahan evaluasi kinerja dan layanan terhadap pengembang dan bank penyalur.

    Uji coba fitur ini telah dilakukan di sejumlah lokasi perumahan subsidi di Banjarmasin, yaitu Grand Mahantas; Grand Batuah Mahatama; Abdi Persada Jaya; Mahligai Permai Tahap 2; Puri Al Chava; Puri Tri A Asri; Grand Aqila; dan Almisbah Karua Manuntung.

    Direktur Operasi Pemanfaat BP Tapera Muhammad Nauval Al-Ammari mengatakan, aplikasi akuHUNI telah diuji coba pada 2023 dan berhasil diimplementasikan secara masif dari Pulau Sumatera sampai Papua pada 2024.

    Dia bilang, sistem akuHUNI merupakan sistem pelaporan penghunian rumah FLPP secara mandiri dan online secara langsung oleh MBR.

    “Penerima manfaat melaporkan penghunian rumah secara praktis dan komprehensif, mulai dari mendokumentasikan foto kondisi eksterior dan interior rumah, termasuk swafoto dengan KTP di depan rumah, foto stiker/plat KPR bersubsidi, QRC dan meteran Listrik,” ujar Nauval seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 29 Mei.

    Dia menilai, Fitur MBR Rating ini memberikan manfaat besar bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti:

    • Bagi MBR dan calon debitur: menjadi referensi dalam memilih pengembang dan bank penyalur terbaik sesuai penilaian dari MBR;

    • Bagi pengembang: bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas rumah FLPP, layanan serta mendorong inovasi;

    • Bagi pemerintah: salah satu media untuk mendorong peningkatan kualitas rumah bagi MBR, layanan pengembang dan layanan bank penyalur terhadap MBR;

    • Bagi perbankan: salah satu bahan profiling untuk bekerja sama dengan pengembang dan perumahan berkualitas baik.

    “Melalui uji coba hasil pengembangan inovasi fitur MBR Rating, kami menegaskan komitmen dalam menerapkan prinsip peningkatan kualitas secara berkesinambungan (continuous improvement) dalam mengelola Program Pembiayaan Tapera dan Pembiayaan FLPP bagi MBR,” pungkasnya. 

    Adapun Aplikasi akuHUNI dapat diakses oleh masyarakat melalui situs http://akuhuni.tapera.go.id menggunakan perangkat smartphone, tanpa harus download dan install.

     

  • Bos Lippo Pastikan Bank Nobu (NOBU) Bakal Salurkan 20.000 Unit KPR Subsidi FLPP

    Bos Lippo Pastikan Bank Nobu (NOBU) Bakal Salurkan 20.000 Unit KPR Subsidi FLPP

    Bisnis.com, JAKARTA – CEO Lippo Group James Riady memastikan entitas bisnisnya yakni PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) bakal turun gunung memberikan pembiayaan kredit rumah subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    James menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pemenuhan pemberkasan dokumen sebagai salah satu bank penyalur rumah subsidi FLPP.

    Apabila proses tersebut telah rampung, James memastikan NOBU bakal mengguyurkan KPR subsidi terhadap penyaluran 20.000 unit rumah.

    “Jadi kita jika proses perizinannya bisa segera tuntas sisa tahun ini ya kita targetkan 20.000 salurkan FLPP-nya,” jelas James saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Jakarta, Rabu (27/5/2025).

    Adapun, keputusan James mengikutsertakan Bank Nobu sebagai bank penyalur FLPP dilakukan usai dirinya mendapat permintaan secara langsung dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Berdasarkan catatan Bisnis, permohonan tersebut disampaikan Maruarar Sirait usai pemerintah resmi berkomitmen untuk mengerek kuota rumah subsidi dari semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit.

    Guna memastikan seluruh kuota itu terserap sepenuhnya pada tahun ini, dirinya lantas melobi bank swasta mulai dari PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), NOBU, hingga PT Bank Artha Graha Tbk. (INPC) untuk turut memberikan pembiayaan rumah subsidi.

    Sementara itu, BBCA sendiri telah resmi meneken MoU sebagai bank penyalur FLPP tahun 2025. Di mana, sepanjang tahun ini BBCA berkomitmen mendukung pembiayaan 1.000 unit rumah subsidi. 

    “Kita sudah mulai masuk ke market, dan pak James dengan Nobu juga sudah siap, Artha Graha juga pak Aguan sudah siap ya [menyalurkan FLPP]. Dan banyak bank-bank swasta sudah mulai masuk,” tandas Ara.

  • REI target bangun 3.000 rumah subsidi di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    REI target bangun 3.000 rumah subsidi di Papua Barat dan Papua Barat Daya

    Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) Papua Barat menargetkan pembangunan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025.

    Ketua DPD REI Papua Barat Julius Louis di Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan animo masyarakat terhadap kepemilikan rumah menunjukkan tren positif dan hingga awal Mei 2025 realisasi pembangunannya mencapai 30 persen.

    “Sampai awal Mei 2025, realisasi pembangunan rumah subsidi sudah 30 persen dari total target,” kata Julius.

    Untuk mencapai target, kata dia, DPD REI Papua Barat melaksanakan sosialisasi secara masif yang menyasar aparatur pemerintah daerah, personel TNI-Polri, dan karyawan perusahaan swasta.

    Pihaknya juga mendorong agar para pengembang atau developer memperluas cakupan wilayah potensial pembangunan rumah bersubsidi di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

    “Kami bersinergi dengan perbankan supaya memudahkan proses pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi,” ujar Julius.

    Menurut dia, pembangunan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah berjalan di Manokwari, Manokwari Selatan, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Fakfak.

    Proses kepemilikan rumah subsidi dipermudah karena pemerintah menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta memperpanjang jangka waktu kredit selama 20 tahun.

    “Kalau Papua Barat Daya itu sudah berjalan di wilayah Sorong Raya dan Raja Ampat, terkecuali Maybrat dan Tambrauw,” ujarnya.

    Dirinya optimistis target pembangunan 3.000 unit rumah hingga akhir 2025 tercapai, karena adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan sektor perbankan.

    “Tahun 2024, targetnya 1.500 unit rumah subsidi tapi terealisasi hanya 1.000 unit. Tapi, kami optimis tahun ini bisa tercapai 3.000 unit,” kata Julius.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BKN dukung rumah subsidi ASN lewat pemutakhiran data pegawai

    BKN dukung rumah subsidi ASN lewat pemutakhiran data pegawai

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Imas Sukmariah resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Pegawai bersama Kementerian PANRB, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

    “Penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung penyaluran rumah subsidi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Imas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa masing-masing instansi yang tergabung dalam paguyuban Kementerian PANRB, yakni BKN, LAN, dan ANRI, telah memperoleh kuota awal rumah subsidi sebanyak 1.000 unit untuk ASN di lingkungan masing-masing.

    “Penyaluran rumah subsidi diprioritaskan kepada ASN yang berpenghasilan dibawah Rp14 juta per bulan dan belum memiliki rumah,” ujar Rini.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kementeriannya siap menjadi ujung tombak dalam menyalurkan subsidi rumah, tidak hanya kepada ASN, TNI, dan POLRI, tetapi juga kepada masyarakat luas.

    “Sebagai perpanjangan tangan presiden di bidang perumahan, Kementerian PKP akan membantu menyalurkan subsidi rumah untuk rakyat kecil. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya realisasi KPR Rumah Subsidi yang merupakan salah satu kinerja KemenPKP yang naik sebesar 1.173,92 persen atau lebih dari 11 kali lipat pada Triwulan I Tahun 2025,” jelas Maruarar.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah tengah mengumpulkan data dari 23 komunitas prioritas, termasuk petani, nelayan, dan pekerja informal lainnya.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa pihaknya sedang berkolaborasi dengan BKN dan Kementerian PANRB untuk memastikan integrasi data ASN ke dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional. Melalui kerja sama ini, BP Tapera akan memverifikasi status kepemilikan rumah para ASN, sebagai syarat utama penerima subsidi.

    “Tugas Tapera adalah untuk mengecek apakah ASN tersebut sudah punya rumah atau belum, karena syarat utama dari pemberian rumah kepada ASN ini adalah belum memiliki rumah,” pungkas Amalia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi

    Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bank swasta nasional ikut bergabung untuk siap menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

    “Ini sejarah besar bagi sektor perumahan Indonesia terutama dalam soal penyaluran pembiayaan rumah subsidi,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

    Bergabungnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tersebut merupakan bukti kepercayaan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini pemain swasta besar yang masuk,” kata Ara.

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Jumat (23/5) di Jakarta.

    Melalui sinergi antara Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

    Program Tiga Juta Rumah adalah inisiatif strategis pemerintah masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Periode 2024 – 2029 untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan BCA berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan backlog perumahan nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10 20.000 Rumah Murah Bersubsidi di Jatim, Khofifah: Bunga 1 Persen, Harga Rp 166 Juta Surabaya

    10 20.000 Rumah Murah Bersubsidi di Jatim, Khofifah: Bunga 1 Persen, Harga Rp 166 Juta Surabaya

    20.000 Rumah Murah Bersubsidi di Jatim, Khofifah: Bunga 1 Persen, Harga Rp 166 Juta
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, Jawa Timur mendapatkan jatah 20.000
    rumah murah bersubsidi
    dan layak huni.
    Rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), buruh, dan wartawan.
    Jumlah unit rumah murah bersubsidi tersebut terkonfirmasi usai dia bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.
    “Insya Allah sudah terkonfirmasi ada 20.000 rumah murah subsidi untuk MBR, buruh, dan wartawan di Jawa Timur,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu (7/5/2025).
    Rumah murah bersubsidi
    tersebut, menurut dia, tersebar di beberapa zona. Di wilayah zona 1, rumah dibanderol mulai harga Rp 166 juta, dengan lebar tanah 60-200 meter persegi, dan luas bangunan 21-36 meter persegi.
    Pembiayaan rumah tersebut dapat diakses melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
    Persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP,  di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona, belum memiliki rumah, serta lolos kelayakan Analsia Kredit Bank.
    “Jadi harga mulai Rp 166 juta, juga ada kemudahan uang muka satu persen, suku bunga tetap lima persen sampai lunas, hingga tenor pembiayaan sampai 20 tahun,” sambung dia.
    Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.
    Di tahap awal, menurut Khofifah, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Kabupaten Gresik.
    “Selanjutnya Kementerian PKP masih akan meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Hal ini sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu.

    Dalam pertemuan itu, Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Menteri Maruarar Sirait.

    Dalam koordinasi tersebut, terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI, SPSI Jatim, Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait rumah subsidi,” tutur Khofifah.

    Ia melanjutkan, ke-20 ribu unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta MBR.

    Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

    “Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.

    Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan. Di antaranya, uang muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.

    Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.

    “Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

    Sebagai tahap awal, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.

    Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

    “Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali, karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan Pak James Riadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim, juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.

    Khofifah secara khusus menyampaikan, terima kasih atas respons cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.

    Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.

    Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian lebar tanah 60-200 m2 dan lebar bangunan 21-36 m2.

    Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian, belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.

    Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan, bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia

    “Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.

    Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.

    “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harapnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (tok/but)

  • Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit – Halaman all

    Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menambah kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit. Pada awal tahun ini jumlah yang dialokasikan sebanyak 220 ribu unit.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan jumlah alokasi rumah subsidi ini merupakan terpanjang sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

    “Pertama kali sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya rata-rata rumah subsidi paling banyak 260 ribu,” kata Ara, sapaan akrabnya, saat memberi sambutan dalam acara penyerahan rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

    Ia mengatakan ini merupakan hasil kolaborasi pihaknya bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan DPR RI. Ara memastikan anggaran untuk penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit telah disiapkan.

    Dalam kesempatan sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut memberi progres terkini kinerja rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera.

    Sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025, jumlah rumah subsidi yang terdistribusi telah mencapai 117.021 unit.

    Detailnya, proses yang masih dalam pembangunan sebanyak 9.181 unit, ready stock (selesai dibangun belum akad) 10.494 unit, persetujuan kredit (sebelum akad) 10.477 unit, dan akad kredit (belum cair) 2.616 unit. Ini totalnya 32.768 unit.

    Sementara itu, untuk realisasi KPR FLPP sebanyak 84.173 unit dan akad Tapera sebanyak 80 unit. Jadi, total seluruhnya mencapai 117.021 unit.

    “Ini merupakan capaian yang luar biasa di bawah orkestrasi Pak Maruarar Sirait dan Pak Presiden Prabowo untuk terus mengakselerasi pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui KPR subsidi FLPP. Ini merupakan bagian dari skema Program 3 Juta Rumah,” kata Heru.

     

  • Besar Cicilan dan Tenor Pinjaman Rp10 Juta di KUR BRI 2025, Lengkap dengan Syarat Pengajuannya – Halaman all

    Besar Cicilan dan Tenor Pinjaman Rp10 Juta di KUR BRI 2025, Lengkap dengan Syarat Pengajuannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak tabel angsuran pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari Bank Rakyat Indonesia atau KUR BRI 2025, untuk plafon Rp1 juta hingga Rp50 juta.

    Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 telah dibuka dan dapat menjadi solusi pinjaman modal usaha terbaik bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

    Dalam tabel angsuran KUR BRI 2025, tertera opsi plafon dan tenor atau jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

    Misalnya, untuk pinjaman Rp10 juta dengan tenor 12 bulan, maka angsuran yang harus dibayarkan adalah Rp883.333 per bulan.

    Sebagai informasi, bunga KUR BRI terbilang sangat kompetitif, karena mendapatkan subsidi dari pemerintah yakni 0,5 persen per bulan.

    Berikut ini sebagian dari opsi plafon dengan masing-masing jangka waktu yang diberikan KUR BRI 2025:

    Plafon Rp1.000.000

    12 bulan: Rp88.333
    18 bulan: Rp60.556 
    24 bulan: Rp46.667
    36 bulan: Rp32.778
    48 bulan: Rp25.833
    60 bulan: Rp21.667

    Plafon Rp10.000.000

    12 bulan: Rp883.333
    18 bulan: Rp605.556
    24 bulan: Rp466.667
    36 bulan: Rp327.778
    48 bulan: Rp258.333
    60 bulan: Rp216.667

    Plafon Rp25.000.000

    12 bulan: Rp2.208.333
    18 bulan: Rp1.513.889
    24 bulan: Rp1.166.667
    36 bulan: Rp819.944
    48 bulan: Rp645.833
    60 bulan: Rp541.667

    Tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp1 Juta – Rp50 Juta

    KUR BRI 2025 – Dalam foto: tabel pinjaman KUR BRI 2025 Rp1 Juta – Rp50 Juta, update per Sabtu (3/5/2025). (Istimewa via TribunJateng.com)

    *) Sebagai informasi, KUR BRI menyediakan plafon pinjaman hingga Rp 150 juta.

    Syarat Mengajukan KUR BRI 2025

    Melalui KUR BRI, Bank BRI menawarkan proses pengajuan yang lebih cepat, suku bunga ringan, serta angsuran yang fleksibel sesuai kemampuan pelaku usaha.

    Bagi Anda pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha di tahun 2025, KUR BRI adalah pilihan tepat.

    Ada beberapa syarat umum untuk mengajukan KUR BRI, sebagaimana dilansir TribunJateng.com.

    Akan tetapi, ada beberapa syarat yang sedikit berbeda tergantung jenis KUR yang diajukan.

    Syarat Umum:
     * Warga Negara Indonesia (WNI): Pemohon harus WNI.
     * Usaha Produktif: Memiliki usaha yang produktif dan layak.
     * Lama Usaha: Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
     * Tidak Sedang Menerima Kredit: Tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
     * Usia:
       * Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
       * Usia minimal 21 tahun untuk KUR Mikro
       * Usia maksimal 65 tahun saat kredit lunas.

    Dokumen yang Diperlukan:
     * Kartu Tanda Penduduk (KTP): Fotokopi KTP pemohon dan pasangan (jika sudah menikah).
     * Kartu Keluarga (KK): Fotokopi Kartu Keluarga.
     * Akta Nikah (jika sudah menikah): Fotokopi akta nikah.
     * Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha: Surat izin usaha, bisa berupa NIB atau surat keterangan usaha dari kelurahan/RT/RW.
     * Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta.

    Syarat Tambahan (Tergantung Jenis KUR):
     * Beberapa jenis KUR mungkin memiliki persyaratan tambahan, seperti kepemilikan agunan atau persyaratan khusus lainnya.
    Penting untuk Diperhatikan:
     * Persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan BRI.
     * Sebaiknya selalu periksa informasi terbaru di situs web resmi BRI atau kantor cabang BRI terdekat.
     * Untuk lebih jelasnya, calon nasabah diharapkan untuk langsung mendatangi kantor BRI terdekat.

    (Tribunnews.com/Rizki A.)