Xcloud.id

Produk: KPR

  • Gagal KPR Karena SLIK Bermasalah? Begini Cara Perbaikannya

    Gagal KPR Karena SLIK Bermasalah? Begini Cara Perbaikannya

    Jakarta –

    Tak sedikit orang yang gagal mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena ada catatan riwayat pinjaman yang bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Sebab mereka yang memiliki banyak tunggakan dianggap tidak layak untuk menerima kredit atau pinjaman lain.

    Apalagi jika namanya sudah masuk dalam daftar hitam atau blacklist yang berisi data nasabah dengan riwayat kredit buruk di SLIK OJK. Sehingga tak mengherankan jika mereka yang masuk dalam daftar ini akan sulit mendapatkan kredit dari bank dan lembaga keuangan lain.

    Biasanya ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa masuk daftar hitam BI Checking atau SLIK, seperti menunggak kredit selama berbulan-bulan, terlambat membayar cicilan hingga menyebabkan penumpukan utang, kabur tanpa membayar utang, gagal bayar, sudah terlalu banyak mengambil pinjaman, dan lain sebagainya.

    Maka itu ada baiknya sebelum mengajukan KPR ke bank, pastikan calon debitur memiliki riwayat kredit yang baik agar peluang diterima lebih besar.

    Lama Tak Bisa Ajukan KPR Karena SLIK Bermasalah

    Menurut situs jual beli properti, rumah123, mereka yang memiliki catatan kredit bermasalah biasanya tidak bisa melakukan pengajuan KPR selama 24-60 bulan. Namun dengan catatan ‘daftar hitam’ atau SLIK bermasalah tersebut akan dihapus apabila kamu sudah melunasi semua tunggakan kredit.

    Proses pemutihan alias pelunasan utang-utang merupakan satu-satunya cara membersihkan catatan kredit dalam SLIK OJK atau dulu dikenal sebagai BI Checking. Setelah dinyatakan bersih, barulah calon debitur KPR dapat mengajukan kembali kredit ke bank.

    Pada dasarnya semua pinjaman atau kredit yang diajukan ke lembaga perbankan dan keuangan resmi akan terdaftar di SLIK OJK atau BI Checking. Karena itu setiap kredit atau pinjaman tak boleh disepelekan, apalagi jika dilakukan di lembaga keuangan resmi yang berizin OJK.

    Agar lebih jelas, berikut jenis-jenis pinjaman yang masuk BI Checking atau SLIK OJK:

    – Kredit Tanpa Agunan
    – Kredit Pemilikan Rumah
    – Kartu kredit
    – Kredit kendaraan bermotor
    – Pinjaman koperasi
    – Paylater (kredit konsumsi)
    – Pinjaman online

    Perlu dicatat pula, penilaian BI Checking atau SLIK OJK bersifat pribadi sehingga tidak berdampak pada skor kredit anggota keluarga lainnya. Karena itu jika seorang ayah masuk dalam blacklist penerima kredit, statusnya tidak akan memengaruhi skor kredit istri maupun anak-anaknya.

    Cara Perbaikan Catatan Kredit di SLIK OJK

    Seperti yang sudah dijelaskan, tidak ada cara lain untuk membersihkan catatan kredit bermasalah di SLIK OJK selain melunasi semua utang yang tertunggak.

    Sebab meski sudah melewati batas waktu 60 bulan, riwayat kredit tidak akan berubah menjadi lancar jika semua utang belum dilunasi. Hal ini berlaku tidak hanya ke bank, utang-utang ke lembaga keuangan lain juga perlu diperhatikan.

    Pasalnya, semua lembaga tersebut masuk dalam perhitungan SLIK OJK. Sehingga berapa lama nama calon debitur masuk dalam blacklist BI Checking atau SLIK akan sangat tergantung dari upaya pelunasan utang-utang yang ada.

    Saat membayar utang-utang tersebut, calon debitur jangan lupa minta surat keterangan lunasnya pada bank sebagai bukti. Dengan begitu proses pemutihan akan lebih mudah dilakukan jika terjadi permasalahan ke depan.

    Untuk mempercepat proses pemutihan, setelah mengantongi surat lunas kredit debitur dapat mengunjungi kantor OJK untuk mengonfirmasi pelunasan utang tersebut. Setelah itu, OJK akan mulai memproses perubahan skor kreditmu.

    Barulah setelah melunasi semua utang yang menunggak, calon debitur bisa mengecek status riwayat kredit di SLIK atau BI Checking secara berkala. Cara cek catatan ini cukup mudah, bisa dilakukan secara online melalui laman (https://idebku.ojk.go.id).

    Tonton juga video “OJK Pastikan Debitur Kredit Macet Bisa Ajukan KPR” di sini:

    (igo/fdl)

  • Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar Bandung 15 Juli 2025

    Saat Menteri Ara Puji Dedi Mulyadi soal Rumah Subsidi di Jabar
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    memuji Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Hal itu disampaikannya saat menyerahkan 100 kunci
    rumah subsidi
    kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat melalui skema
    KPR FLPP
    bank bjb.
    Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, keberhasilan penyaluran KPR FLPP di Jawa Barat tak lepas dari dukungan Gubernur Dedi Mulyadi.
    “Dukungan KDM untuk Program KPR FLPP sangat luar biasa, tegas dan cepat. Saya minta
    bank bjb
    bisa memberikan manfaat bagi masyarakat
    Jabar
    ,” tutur dia dalam rilisnya, Selasa (15/7/2025).
    Ia juga meminta bank bjb terus bekerja keras melayani warga.
    “Ayo
    Bank bjb
    siap kerja keras, siap fight dan bantu masyarakat Jabar miliki rumah. Saya akan datang lagi ke Jabar 22 Agustus mendatang untuk serahkan 1.000 kunci rumah untuk masyarakat Jabar,” tambahnya.
    Dalam acara tersebut, Maruarar berdialog dengan penerima rumah subsidi yang sebagian besar bekerja sebagai guru, buruh pabrik, dan pegawai kontrak.
    Mereka mengaku terbantu dengan skema KPR FLPP karena DP ringan, angsuran rendah, kualitas bangunan baik, serta jalan dan air yang memadai.
    “KPR FLPP ini mempermudah masyarakat karena uang muka hanya 1 persen, bunga 5 persen, angsuran terjangkau, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya,” jelas Maruarar.
    Menurut Maruarar, program ini sejalan dengan target nasional penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat.
    “Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, BPHTB dan PBG gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat,” tutur dia.
    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi di seluruh Indonesia, dengan target di Jabar sekitar 90.000–100.000 unit.
    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain, mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujarnya.
    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut, Jabar sebagai kontributor tertinggi penyaluran FLPP tahun ini dengan 29.856 unit rumah.
    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah. Ini menunjukkan masih banyak MBR di Jabar perlu difasilitasi untuk hunian layak dan terjangkau,” beber dia.
    Bank bjb sendiri sejak 2016 hingga pertengahan tahun 2025, telah menyalurkan pembiayaan perumahan subdisi kepada 24.087 debitur di Jabar. Sedangkan total penyaluran KPR FLPP di jaringan bank bjb seluruh Indonesia mencapai 38.072.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Punya Utang Pinjol, Masih Bisa Ajukan KPR? Ini Faktanya

    Punya Utang Pinjol, Masih Bisa Ajukan KPR? Ini Faktanya

    Jakarta – KPR, atau Kredit Pemilikan Rumah, adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu untuk membeli atau merenovasi rumah, dengan cara mencicil selama jangka waktu tertentu.

    Jadi, alih-alih membayar harga rumah secara tunai, pembeli bisa membayarnya secara bertahap melalui cicilan bulanan. Walau tentu untuk bisa mendapat fasilitas kredit ini, calon debitur harus memiliki kelayakan untuk mendapatkan pinjaman.

    Dalam hal ini, salah satu cara bank melihat apakah calon debitur layak untuk menerima KPR adalah dengan memeriksa riwayat kredit atau utang yang dimilikinya. Adapun riwayat kredit ini dapat dilihat melalui BI Checking atau kini sudah menjadi SLIK OJK.

    Apakah Utang Pinjol Pengaruhi Pengajuan KPR?

    Jika utang dibiarkan menunggak, maka akan tercatat sebagai catatan buruk dalam SLIK, dan hal ini bisa menyulitkan individu tersebut dalam mengakses pembiayaan keuangan di masa depan, baik dari lembaga non-bank maupun dari perbankan.

    Dalam situs resmi OJK, dijelaskan seluruh penyedia layanan pinjol diwajibkan melaporkan data nasabahnya ke dalam SLIK mulai 31 Juli 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2024.

    Informasi dalam SLIK ini menjadi salah satu acuan dalam menilai apakah seseorang layak diberikan kredit atau pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan di Indonesia, termasuk pemberian KPR. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat manajemen risiko atas potensi gagal bayar dari peminjam.

    Artinya utang pinjol yang dimiliki calon debitur KPR bisa jadi mempengaruhi penilaian perbankan untuk memberikan kredit. Sebab pada akhirnya utang pinjol yang tercatat di SLIK OJK tersebut dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan bank dalam memberikan KPR.

    Dalam catatan detikcom, hal ini juga sudah dipertegas kembali oleh Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan pembayaraan pinjol yang tidak lancar atau macet dapat mempersulit pengajuan KPR buat beli rumah.

    Kategori Skor dalam Catatan Kredit

    Setiap kredit milik seseorang, termasuk ke pinjol, akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dalam hal ini nasabah akan dibagi dalam lima kelompok level.

    Nasabah dengan skor terbaik berada di level 1, sedangkan yang memiliki skor 5 dianggap memiliki kredit macet. Berikut adalah rincian dari masing-masing skor dalam SLIK OJK:

    Kolektibilitas 1: Lancar

    Ini adalah kolektibilitas terbaik yang dimiliki debitur. Debitur selalu melunasi tagihan, baik tagihan pokok maupun bunganya.

    Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus

    Skor ini diberikan jika debitur memiliki tunggakan pembayaran pokok atau bunga dalam kurun waktu 1 sampai 90 hari.

    Kolektibilitas 3: Kurang Lancar

    Debitur yang mendapatkan skor kolektibilitas 3 adalah mereka yang sudah menunggak selama 91 sampai 120 hari.

    Kolektibilitas 4: Diragukan

    Debitur dengan skor ini sudah menunggak tagihan selama 121 sampai 180 hari.

    Kolektibilitas 5: Macet

    Debitur diberi skor ini ketika sudah menunggak lebih dari 180 hari. Debitur dengan skor ini memiliki kemungkinan paling besar untuk gagal dalam pengajuan kredit kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

    Solusi Apabila Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

    Melansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

    1. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

    Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

    2. Restrukturisasi Pinjaman

    Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

    Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

    3. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

    Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

    4. Menjual Aset yang Dimiliki

    Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

    (igo/fdl)

  • Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. ANTARA/Aji Cakti

    Menteri PKP: Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 14:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat bisa memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujar Ara dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Dia menyatakan ini merupakan saat yang tepat bagi rakyat Indonesia yang ingin memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program prorakyat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    KPR FLPP dapat mempermudah masyarakat, karena uang muka hanya 1 persen, suku bunga 5 persen, angsuran KPR yang terjangkau selama masa tenor, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya.

    “Presiden Prabowo Subianto memiliki program yang prorakyat, yakni Program 3 Juta Rumah. Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat dan doakan agar BP Tapera semakin sukses dan Bank BJB serapannya paling tinggi di Indonesia,” kata Ara.

    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan bantuan pembiayaan perumahan yang disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama.

    Penyediaan rumah subsidi melalui KPR Sejahtera FLPP juga menjadi salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini yakni Program 3 Juta Rumah.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru.

    Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP tahun ini, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,738 triliun. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat berpendidikan rendah (MBR) Jawa Barat perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau.

    Sumber : Antara

  • Kuota Rumah Subsidi 2025 Bertambah, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya!

    Kuota Rumah Subsidi 2025 Bertambah, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini menjadi 350.000 unit dari sebelumnya ditetapkan sebesar 220.000 unit.

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjelaskan bahwa hingga periode awal Juli 2025 pihaknya telah menyalurkan sebanyak 126.932 unit dengan total anggaran yang disalurkan tembus Rp15,73 triliun.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan FLPP sebesar Rp15,73 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Senin (14/7/2025).

    Artinya, masih terdapat sisa kuota sebesar 223.068 unit rumah subsidi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 

    Bagi sebagian yang belum familiar, FLPP merupakan program penyaluran rumah subsidi dengan harga murah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

    Lewat program ini, masyarakat dapat mencicil rumah dengan harga yang lebih terjangkau dengan cicilan bunga tetap 5% dengan tenor maksimal 20 tahun.

    Di samping itu, rumah FLPP juga memiliki yang muka yang ringan hanya 1% dari total harga rumah yang tidak lebih dari Rp185 juta untuk wilayah Jabodetabek.

    Berikut syarat dan cara untuk mendapatkan kuota rumah subsidi FLPP:

    1. Pastikan Masuk ke dalam Kategori MBR

    Sebagaimana yang sudah dijelaskan, program FLPP hanya diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Adapun, kriteria MBR ini diatur dalam eraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

    Dalam beleid itu, dijelaskan bahwa masyarakat khusus wilayah Jabodetabek dengan gaji maksimal Rp14 juta dapat turut serta menikmati fasilitas rumah subsidi. Secara terperinci berikut zonasi wilayah dan besaran penghasilan maksimal yang masuk ke dalam kategori MBR.

    Zona I, Jawa (Kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB

    Tidak Kawin: Rp8.500.000

    Kawin: Rp10.000.000

    Zona II, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali

    Tidak Kawin: Rp9.000.000 

    Kawin: Rp11.000.000

    Zona III, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya

    Tidak Kawin: Rp10.500.000 

    Kawin: Rp12.000.000

    Zona IV, Jabodetabek

    Tidak Kawin: Rp12.000.000 

    Kawin: Rp14.000.000

    2. Ajukan Permohonan di Aplikasi SiKasep

    Setelah dipastikan layan mendapat rumah subsidi dan masuk ke dalam kategori MBR, masyarakat dapat langsung melakukan pendaftaran dirimu ke aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).

    Saat mendaftar, calon debitur rumah subsidi perlu untuk mengunggah sejumlah data diri mulai dari mengisi nama lengkap, melampirkan KTP, Nomor NPWP serta perkiraan penghasilan per bulan.

    Apabila telah berhasil membuat akun, maka masyarakat dapat melakukan pencarian rumah subsidi berdasarkan lokasi yang diinginkan serta langsung mengajukan KPR ke Bank Penyalur yang telah bekerja sama.

    3. Lengkapi Dokumen yang dibutuhkan

    Berikut sejumlah dokumen yang perlu disiapkan untuk pengajuan rumah subsidi FLPP.

    – Fotokopi KTP (Suami dan Istri apabila yeah menikah)

    – Kartu Keluarga

    – NPWP

    – Surat Keterangan belum memiliki rumah

    – Buku nikah atau akta cerai

    – Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi rumah

    – Slip gaji 3 bulan, surat keterangan kerja, rekening 3 bulan (bagi karaywan)

    – Surat usaha dari kelurahan/OSS, laporan keuangan sederhana, rekening koran 3–6 bulan (bagi wiraswasta)

    – Surat penghasilan dari RT/RW, bukti usaha, dan tabungan (bagi pekerja informal)

    Serta menyiapkan dokumen tambahan untuk keperluan pengajuan ke Bank Penyalur, di antaranya:

    – Surat Pemesaran Rumah (SPP)

    – Sertifikat tanah, IMB, PBB, denah rumah, dan brosur harga

  • Syarat dan Dokumen Lengkap Ajukan KUR BRI, BNI, dan Mandiri

    Syarat dan Dokumen Lengkap Ajukan KUR BRI, BNI, dan Mandiri

    Jakarta –

    Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam hal ini penyaluran KUR dilakukan oleh sejumlah bank BUMN seperti BRI, BNI, dan Mandiri.

    KUR sendiri adalah program peminjaman dana bersubsidi oleh pemerintah. Dengan adanya bantuan subsidi, suku bunga yang dibebankan menjadi lebih rendah. Di mana sepanjang 2025 pemerintah menargetkan penyaluran KUR hingga Rp 300 triliun.

    Meski begitu masing-masing bank penyalur menetapkan peraturan yang berbeda dalam hal pembiayaan modal usaha dan investasi. Lantas, bagaimana syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan KUR di bank-bank penyalur ini?

    Dirangkum detikcom, berikut syarat dan dokumen lengkap ajukan KUR BRI, BNI, dan Mandiri:

    1. BRI

    Dalam situs resmi BRI, secara umum penyaluran KUR bank BUMN yang satu ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil dengan plafond atau batas maksimal pinjaman yang berbeda.

    Syarat dan Dokumen KUR Mikro BRI

    – Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
    – Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
    – Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.
    – Persyaratan administrasi atau dokumen tang dibutuhkan: Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha
    -Maksimum pinjaman sebesar Rp 50 juta per debitur.
    – Jenis pinjaman yang tersedia: Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 tahun atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.
    – Suku bunga 6% efektif per tahun.
    – Bebas biaya administrasi dan provisi.

    Syarat dan Dokumen KUR Kecil BRI

    – Mempunyai usaha produktif dan layak.
    – Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.
    – Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
    – Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan.
    – Pinjaman yang diberikan Rp 50 – Rp 500 juta.
    – Jenis pinjaman yang tersedia: Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.
    – Suku bunga 6% efektif per tahun.
    – Agunan sesuai dengan peraturan bank.

    2. BNI

    Dalam situs resmi pendaftaran KUR BNI (eform.bni.co.id), Kredit Usaha Rakyat bank BUMN ini memberikan kemudahan proses pinjaman cepat dengan nominal sampai dengan Rp 50 juta yang dapat digunakan untuk modal kerja usaha maupun investasi.

    Syarat dan Dokumen KUR Mikro BNI

    – Nasabah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
    – Memiliki kualitas Kredit Bank (jika ada) lancar
    – Telah menjalankan bidang usahanya dengan waktu minimal 6 bulan.
    – Tidak sedang menerima kredit produktif dari Perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah (kecuali KUR).
    – Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan/atau surat keterangan usaha dari Kelurahan setempat atau surat ijin lainnya.
    – NPWP tidak disyaratkan
    – Tidak diwajibkan jaminan tambahan.
    – Maksimum permohonan kredit di atas Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.
    – Jenis Kredit yang diberikan: Kredit Modal Kerja dengan masa pinjaman maksimal 3 tahun atau Kredit Investasi dengan masa pinjaman maksimal 5 tahun.

    3. Mandiri

    Dalam situs resmi Mandiri dijelaskan KUR yang diberikan perbankan terbagi dalam tiga kategori yakni KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Masing-masing kategori KUR memiliki plafond pinjamannya masing-masing.

    Semisal untuk plafond pinjaman KUR Super Mikro maksimal Rp 10.000.000, kemudian untuk KUR Mikro sebesar Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000, dan KUR Kecil berada di kisaran Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000. Meski demikian, syarat dan dokumen yang dibutuhkan hingga besaran suku bunga ketiga kriteria pinjaman ini sama.

    Syarat dan Dokumen KUR Mikro BNI

    – Usia calon Debitur minimal 21 Tahun atau sudah menikah
    – Memiliki usaha produktif
    – Foto copy E-KTP, KK, Surat Nikah/ cerai (bagi yang sudah menikah/cerai)
    – Pas foto terbaru calon debitur dan pasangan
    – Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)/ Surat keterangan domisili usaha/ Surat keterangan usaha lainnya.
    – NPWP (apabila limit kredit >Rp 50 Juta)
    -Jenis Kredit yang diberikan: Kredit Modal Kerja dengan masa pinjaman maksimal 3 tahun (4 tahun khusus untuk KUR Kecil) atau Kredit Investasi dengan masa pinjaman maksimal 5 tahun.
    – Suku Bunga 6%

    Tonton juga video “Maruarar Percepat Aturan KUR Perumahan, Ditargetkan Terbit Juli 2025” di sini:

    (igo/fdl)

  • Maybank Sekuritas: Properti Masih Menarik, End User Jadi Penopang

    Maybank Sekuritas: Properti Masih Menarik, End User Jadi Penopang

    Bisnis.com, JAKARTA — Maybank Sekuritas memperkirakan sektor properti masih menyimpan prospek positif pada tahun ini didorong oleh pembeli end user.

    Analis Maybank Sekuritas Kevin Halim menyampaikan bahwa pihaknya memberikan rekomendasi positif terhadap sektor ini, didukung oleh ketahanan pertumbuhan pre-sales di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global.

    “Peraihan pre-sales emiten properti pada Kuartal I/2025 masih menunjukkan performa yang sehat, terutama karena permintaan dari pembeli end-user,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Sabtu (12/7/2025).

    Dia menambahkan dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) kedepannya berpotensi menjadi katalis positif utama yang mendorong kinerja emiten properti.

    Maybank Sekuritas secara khusus memberikan rekomendasi buy untuk empat emiten properti besar, yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) BSDE, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA), PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON), dan PT Summarecon Agung TBK. (SMRA) dengan target harga masing-masing secara berurutan adalah 1.200, 1.300, 580, dan 630.

    Kevin menyebutkan bahwa valuasi saat ini relatif menarik, berada di kisaran 5–7 kali price to earnings (P/E) FY25E, serta diskon 70–85% terhadap RNAV (revised net asset value).

    Saham CTRA, lanjutnya, menjadi pilihan utama karena konsistensi pre-sales, skema joint operation yang efisien, serta momentum pertumbuhan laba yang diperkirakan akan kuat hingga akhir 2025. Sementara itu, PWON dinilai unggul karena pendapatan berulang atau recurring income yang solid serta rencana ekspansi yang terarah.

    Dibandingkan dengan emiten properti regional Asean, dia menilai valuasi emiten Indonesia tergolong paling murah. “P/E emiten properti Indonesia mirip dengan Thailand, tetapi Indonesia punya leverage yang lebih rendah,” imbuh Kevin. 

    Di sisi lain, Kevin menggambarkan bahwa pasar properti Filipina tengah menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan kondominium dan eksodus POGO (Philippines Offshore Gaming Operators) exit, yang berdampak pada sewa ruang kantor.

    Pasar Malaysia dan Singapura memang memiliki valuasi P/E lebih tinggi, tetapi karakteristiknya berbeda karena dominasi struktur Real Estate Investment Trust atau yang dikenal dengan REITs.

    Terkait prospek ke depan, Kevin menyebut ada dua sisi katalis yang harus dicermati. Di satu sisi, penurunan suku bunga BI akan memperbesar peluang peningkatan likuiditas dan permintaan. Namun di sisi lain, ancaman penurunan penjualan akibat ketidakpastian ekonomi global dan potensi kenaikan suku bunga KPR menjadi risiko yang tak bisa diabaikan.

  • Dukung Nakes Lebih Sejahtera, Bank Mandiri Kolaborasi dengan ARSSI Sediakan Akses KPR Skema FLPP – Page 3

    Dukung Nakes Lebih Sejahtera, Bank Mandiri Kolaborasi dengan ARSSI Sediakan Akses KPR Skema FLPP – Page 3

    Bank Mandiri juga menghadirkan program BPJS Invoice Financing sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan operasional rumah sakit, khususnya dalam menjaga likuiditas dari arus kas layanan. Layanan ini memungkinkan rumah sakit memperoleh pencairan lebih awal atas tagihan yang telah diajukan ke BPJS Kesehatan sebelum tanggal jatuh tempo.

    Ketua Umum ARSSI, drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., MH menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi dengan Bank Mandiri merupakan upaya nyata dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan terhadap hunian yang layak, sekaligus mendukung stabilitas sektor layanan kesehatan swasta.

    “Bank Mandiri hadir di saat yang tepat. Kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi solusi konkret bagi tenaga kesehatan dalam memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang sesuai kemampuan,” ungkap Iing.

    Sebagai informasi, hingga Mei 2025 volume transaksi nasabah Bank Mandiri yang merupakan anggota ARSSI tercatat tumbuh 6 persen secara tahunan, dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,2 triliun. Secara lebih luas, volume transaksi Bank Mandiri di sektor kesehatan juga naik 6 persen dari Rp40 triliun pada 2024 menjadi Rp42 triliun di 2025.

     

    (*)

  • BTN Perkuat Bisnis di Indonesia Timur, Genjot KPR di NTT – Page 3

    BTN Perkuat Bisnis di Indonesia Timur, Genjot KPR di NTT – Page 3

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT menunjukkan potensi besar sektor perumahan di wilayah ini. Pada akhir 2024, sektor konstruksi dan real estat menghasilkan nilai barang dan jasa sebesar Rp13,96 triliun dan Rp3,41 triliun.

    Sektor konstruksi bahkan menyumbang 10,17% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT, sementara real estat menyumbang 2,49%.

    Dari sisi kinerja, hingga Maret 2025, BTN Kupang mencatat pertumbuhan positif dengan total aset mencapai Rp813 miliar atau naik 3,94% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    BTN juga menyalurkan kredit sebesar Rp819 miliar, tumbuh 4,44% yoy, yang mendorong pertumbuhan laba menjadi sekitar Rp8 miliar atau melonjak 53,97% yoy. Jumlah nasabah yang dilayani kantor ini mencapai 38 ribu orang.

  • Utang KPR Menumpuk? Ini Strategi Pelunasan yang Aman

    Utang KPR Menumpuk? Ini Strategi Pelunasan yang Aman

    Jakarta –

    Melunasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) lebih cepat menjadi impian banyak pemilik rumah. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa mengurangi beban cicilan dan menghemat bunga jangka panjang.

    Sistem KPR sendiri dipilih oleh banyak orang yang ingin memiliki rumah namun belum mampu membayarnya secara tunai. Meskipun dengan sistem KPR ada konsekuensi yang harus dihadapi, yakni membayar cicilan secara jangka panjang.

    Tak sedikit yang merasa terbebani hingga tagihan pun menumpuk. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kamu terapkan jika ingin utang KPR cepat lunas.

    Pilih Rumah Sesuai Kebutuhan

    Melansir situs lembaga pemeringkat kredit (credit scoring) IdScore, langkah awal dapat dilakukan saat akan membeli rumah. Pertimbangkanlah ukuran rumah dan jumlah ruangan yang dibutuhkan oleh keluarga kamu.

    Rumah yang terlalu besar akan meningkatkan biaya, baik dari segi cicilan maupun perawatan. Lokasi juga sangat berpengaruh pada harga rumah. Jika rumah di pusat kota terlalu mahal, mencari alternatif di pinggir kota yang tetap memiliki akses mudah ke tempat kerja dan fasilitas umum bisa menjadi solusi.

    Selain itu, kamu perlu mempersiapkan anggaran khusus untuk cicilan KPR sejak awal. Ini membantu kamu agar pembayaran cicilan tidak mengganggu keuangan lain yang lebih mendesak.

    Perencanaan keuangan yang baik akan memudahkan kamu dalam mengatur cicilan sehingga proses pelunasan KPR bisa berlangsung lebih cepat tanpa menambah beban utang baru.

    Bayar Down Payment Lebih Besar

    Semakin besar DP yang kamu bayarkan di awal, semakin kecil jumlah pokok pinjaman yang harus dilunasi. Hal ini tidak hanya meringankan cicilan bulanan, tetapi juga memberi kamu fleksibilitas dalam memilih tenor yang lebih pendek.

    Bank biasanya menetapkan DP sebesar 20-30% dari harga rumah, namun kamu juga bisa membayar lebih besar dari persentase tersebut untuk mempercepat proses pelunasan.

    Untuk bisa membayar DP yang lebih besar, perencanaan keuangan sejak dini sangat diperlukan. Kamu bisa mulai menabung atau mencari sumber pendanaan tambahan sebelum membeli rumah, agar dana untuk DP lebih besar tersedia.

    Beban utang dapat berkurang dan cicilan bulanan menjadi lebih ringan dengan strategi ini, sehingga kamu dapat melunasi KPR lebih cepat tanpa menambah utang lain atau membebani kondisi finansial di masa mendatang.

    Lakukan Pembayaran Lebih dari Cicilan Minimum

    Cara agar KPR cepat lunas adalah dengan membayar lebih dari cicilan minimum yang ditetapkan oleh bank. Banyak produk KPR menawarkan cicilan minimum sebagai standar, namun dengan membayar lebih dari jumlah tersebut, kamu dapat langsung mengurangi pokok pinjaman. Semakin besar tambahan pembayaran yang kamu lakukan, semakin cepat KPR akan lunas.

    Pembayaran tambahan ini bisa dilakukan secara konsisten setiap bulan. Misalnya, jika angsuran minimum kamu Rp 5 juta per bulan, cobalah untuk membayar Rp 6 juta atau lebih. Jumlah tambahan yang kamu bayarkan akan membantu mempercepat pelunasan pokok utang, sehingga bunga yang harus dibayar pun akan berkurang. Hal ini bisa membuat kamu menyelesaikan KPR lebih cepat dari jadwal yang ditentukan.

    Pilih Jangka Waktu Cicilan yang Lebih Singkat

    Meskipun cicilan bulanan akan menjadi lebih besar, keuntungan yang kamu dapat adalah berkurangnya total bunga yang harus dibayar. Jangka waktu yang lebih pendek berarti jumlah pokok pinjaman bisa dilunasi lebih cepat, sehingga kamu bisa terbebas dari utang lebih awal.

    Namun, sebelum memilih jangka waktu cicilan yang lebih singkat, pastikan kamu mampu untuk menanggung beban cicilan yang lebih besar setiap bulan. Pertimbangkan kondisi keuangan dan pengeluaran rutin kamu agar cicilan tetap dapat dibayar tanpa mengorbankan kebutuhan lainnya. Ketika perencanaan keuangan sudah matang, memilih jangka waktu yang lebih singkat bisa menjadi langkah cerdas untuk melunasi KPR lebih cepat.

    Lakukan Pelunasan Sebagian (Partial Payment)

    Pelunasan sebagian, atau yang dikenal sebagai partial payment, adalah pembayaran tambahan di luar cicilan bulanan yang langsung mengurangi pokok pinjaman. Ini berarti kamu membayar sebagian dari sisa utang lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Partial payment memberikan manfaat dalam mengurangi jumlah bunga yang harus kamu bayar dan mempercepat pelunasan KPR secara keseluruhan.

    Untuk melakukan partial payment, kamu bisa memanfaatkan dana ekstra seperti bonus tahunan, tunjangan, atau pendapatan tambahan lainnya. Misalnya, jika kamu mendapatkan bonus dari tempat kerja, sebagian bisa dialokasikan untuk pelunasan sebagian KPR. Sebelum melakukan partial payment, kamu harus mengecek kebijakan bank tentang pembayaran lebih awal, apakah ada penalti atau biaya administrasi yang perlu diperhitungkan.

    Refinancing dengan Bunga yang Lebih Rendah

    Refinancing adalah strategi untuk melunasi KPR lebih cepat dengan cara mengajukan pendanaan ulang dari bank atau lembaga kredit lain. Dalam proses ini, kamu memindahkan sisa utang KPR ke pihak pemberi pinjaman baru yang menawarkan suku bunga lebih rendah atau tenor yang lebih pendek. Langkah ini dapat memberikan berbagai keuntungan, salah satunya adalah penghematan biaya bunga selama masa cicilan.

    Untuk melakukan refinancing, kamu perlu mencari informasi tentang lembaga kredit yang menawarkan suku bunga lebih rendah daripada bank yang saat ini menangani KPR kamu. Setelah menemukan pilihan yang tepat, ajukan refinancing dan negosiasikan syarat-syarat baru yang lebih menguntungkan. Refinancing dapat memberikan kamu fleksibilitas untuk memperbesar jumlah cicilan bulanan atau memperpendek tenor, sehingga KPR bisa lunas lebih cepat.

    Sebelum melakukannya, perhatikan biaya tambahan seperti administrasi, penalti pelunasan awal, dan biaya notaris. Pastikan keuntungan seperti suku bunga lebih rendah dan pelunasan cepat sepadan dengan biaya tersebut. Jika direncanakan dengan baik, refinancing bisa menjadi cara efektif untuk mempercepat pelunasan KPR dan mengurangi beban finansial.

    Perbaiki dan Jaga Skor Kredit yang Baik

    Skor kredit yang baik bisa membantu mempercepat pelunasan KPR kamu. Semakin tinggi skor kredit, semakin besar peluang kamu mendapatkan suku bunga yang lebih rendah, baik saat mengajukan KPR pertama kali maupun ketika melakukan refinancing.

    Ini akan mengurangi beban bunga dan memungkinkan cicilan lunas lebih cepat. Untuk menjaga skor kredit tetap baik, pastikan selalu membayar tagihan tepat waktu dan menjaga rasio utang tetap sehat.

    Selain itu, memantau laporan kredit secara berkala juga sangat dianjurkan. Jika ada kesalahan dalam laporan kredit, segera ajukan koreksi agar skor kredit kamu tetap optimal. Skor kredit yang baik tidak hanya memudahkan proses pengajuan KPR, tetapi juga membantu mengurangi beban cicilan, sehingga pelunasan KPR bisa dipercepat.

    Tonton juga “OJK Pastikan Debitur Kredit Macet Bisa Ajukan KPR” di sini:

    (ily/fdl)