Xcloud.id

Produk: KPR

  • Rayakan HUT RI, BTN hadirkan paket kredit perumahan selama Agustus

    Rayakan HUT RI, BTN hadirkan paket kredit perumahan selama Agustus

    Hadirnya program ini diharapkan mampu mempercepat masyarakat untuk memiliki hunian impian baik dengan membeli maupun merenovasi.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk menghadirkan paket lengkap kredit perumahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki dan merenovasi hunian melalui Program Merdeka yang dapat diakses masyarakat mulai 1 hingga 31 Agustus 2025.

    Program ini diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN ingin menjadikan momen kemerdekaan dapat bermakna bagi masyarakat lewat kebebasan dari beban biaya dan bunga tinggi saat ingin memiliki atau memperbaiki tempat tinggal.

    “Kami memahami bahwa kemerdekaan sejati tak hanya ditandai oleh bebasnya sebuah bangsa, tapi juga oleh kemandirian warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya memiliki rumah yang layak dan menjadi milik sendiri. Hadirnya program ini diharapkan mampu mempercepat masyarakat untuk memiliki hunian impian baik dengan membeli maupun merenovasi,” kata Hirwandi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hirwandi menambahkan, BTN juga percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi masa depan yang layak diperjuangkan, tempat pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia.

    Menurutnya, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga aset yang nilainya terus meningkat dan menjadi investasi untuk masa depan.

    “Dengan Program Merdeka, BTN berupaya hadir sebagai solusi konkret dan nyata di tengah kebutuhan masyarakat karena memiliki rumah bukan lagi mimpi yang jauh, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini juga,” kata dia.

    “Program Merdeka” juga sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata BTN terhadap Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Adapun Program Merdeka dari BTN menawarkan tiga layanan, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Merdeka, Kredit Agunan Rumah (KAR) Merdeka, dan KPR Take Over Merdeka.

    Melalui KPR Merdeka, masyarakat bisa menikmati bunga super rendah mulai dari 2,65 persen fixed selama tiga tahun, lengkap dengan diskon biaya provisi dan administrasi hingga 80 persen.

    Promo ini dapat diakses melalui seluruh kantor cabang BTN maupun Call Center BTN 1500286.

    Tidak hanya untuk kepemilikan rumah baru, BTN juga menghadirkan KAR Merdeka. Program ini merupakan solusi pembiayaan agunan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk merenovasi hunian, membiayai pendidikan anak, atau bahkan liburan keluarga.

    Dalam program ini, BTN membebaskan biaya provisi dan administrasi. Kemudian, khusus untuk nasabah eksisting, pengajuannya cukup dengan slip gaji tiga bulan terakhir.

    Selain itu, BTN juga menggelar program spesial bernama KPR Take Over Merdeka yang menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memindahkan cicilan ke BTN untuk menikmati bunga yang jauh lebih ringan.

    Dengan suku bunga mulai dari 3,5 persen fixed tiga tahun atau 4,5 persen fixed lima tahun, bebas biaya provisi dan administrasi, serta cashback biaya appraisal, program ini menjadi daya tarik besar bagi mereka yang ingin mengatur ulang cicilan secara lebih sehat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN Perluas Akses Rumah Layak Setelah Ada Tambahan Kuota FLPP – Page 3

    BTN Perluas Akses Rumah Layak Setelah Ada Tambahan Kuota FLPP – Page 3

    Sebelum ada penyesuaian kuota, alokasi nasional FLPP 2025 adalah 220.000 unit, dengan BTN mendapat porsi 158.301 unit (122.834 unit konvensional dan 35.467 unit syariah). Namun sejak 23 Juli 2025, kuota nasional dinaikkan menjadi 350.000 unit, dan BTN kini ditargetkan menyalurkan 220.000 unit secara total.

    Dalam forum yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Bank Pemerintah OJK, Yan Syafri, menegaskan bahwa OJK mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai kebijakan, termasuk POJK No.40/2019 yang mempermudah penilaian kualitas aset untuk kredit hingga Rp5 miliar, termasuk KPR subsidi.

    “OJK mendukung program pembiayaan perumahan nasional, tapi tetap mendorong prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya,” tegas Yan.

    BTN juga terus mendorong pembangunan hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan, terutama di kota-kota besar. Hirwandi menegaskan, FLPP juga berlaku untuk rumah susun dan apartemen, namun masyarakat perlu didorong agar terbiasa dengan konsep hunian vertikal seperti yang lazim di negara lain.

    “Kalau semua ingin rumah tapak, lahan pertanian akan tergerus. Pemerintah perlu hadir untuk edukasi publik dan dorong konsep rumah susun,” ujarnya.

     

  • Menteri PKP dorong pegawai ITB miliki rumah subsidi

    Menteri PKP dorong pegawai ITB miliki rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Tatacipta Dirgantara mendorong pegawai ITB untuk memiliki rumah subsidi.

    Ara juga meminta Rektor ITB untuk memilih 100 orang pegawainya yang berhak mendapatkan bantuan uang muka rumah subsidi dari dirinya sebagai bentuk penghargaan bagi ITB yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.

    “Kami juga siapkan program dan sosialisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pegawai dan ekosistem di lingkungan ITB. Silakan Pak Rektor pilih 100 orang dari ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi lewat KPR FLPP,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pada kesempatan itu, Ara juga siap memberikan bantuan uang muka kepada 100 orang pegawai ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi.

    “Saya siap membantu untuk paling tidak 100 orang dan uang mukanya dari saya secara pribadi,” katanya.

    Kementerian PKP sangat mengapresiasi ITB yang telah melahirkan banyak alumni yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia dan bergerak di sektor infrastruktur perumahan.

    Untuk itu, Menteri PKP akan memberikan dukungan dengan mendorong para pegawai di lingkungan ITB untuk memiliki rumah subsidi dengan skema KPR FLPP.

    “Kami juga banyak berdiskusi dengan Rektor ITB terkait KUR Perumahan. Kami berharap dengan KUR ini semakin banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Ara.

    Sementara itu, Tatacipta mengaku senang dengan adanya dukungan Kementerian PKP untuk membantu rumah subsidi bagi pegawainya. Menurutnya, masih banyak pegawai yang belum memiliki rumah.

    “Terima kasih atas dukungan Menteri PKP terhadap penyediaan rumah subsidi bagi pegawai kami,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maruarar: Aturan KUR Perumahan Rampung dan Siap Diteken

    Maruarar: Aturan KUR Perumahan Rampung dan Siap Diteken

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Peraturan Menteri (Permen) mengatur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan telah rampung.

    Ara menuturkan, pihaknya juga telah siap meneken aturan tersebut. Di mana, kini dirinya hanya menunggu persetujuan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian untuk proses penyalurannya.

    “KUR Perumahan ini kita sudah siap ya. Aturan kita sudah selesai. Jadi kapan pun dipanggil Pak Menko kita siap ya. Kapan pun diajak rapat, kami sudah siap,” kata Ara dalam keterangan resmi, Jumat (14/7/2025).

    Ara mengaku optimistis KUR Perumahan tersebut bakal berdampak positif di kalangan masyarakat dan ekonomi daerah secara khusus.

    Ke depan, imbuhnya, Kementerian PKP bersama mitra kerja akan melaksanakan sosialisasi bagaimana pelaksanaan KUR Perumahan. Dalam hal ini pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah subsidi.

    Pada saat yang sama, Ara turut meminta dukungan Kepala Daerah dan Anggota DPR untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah termasuk rumah subsidi dengan KPR FLPP yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Apalagi pemerintah daerah memiliki aset tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakatnya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan menyalurkan KUR senilai Rp130 triliun untuk sektor perumahan. 

    Dari total tersebut, sekitar Rp117 triliun dialokasikan sebagai modal kerja untuk pengembang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Sementara sisanya, sebesar Rp13 triliun, diperuntukkan bagi masyarakat perorangan untuk kebutuhan renovasi rumah. 

    “Untuk perumahan [bagi pengembang] tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun, dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang UKM,” jelas Airlangga pada Kamis (3/7/2025).

  • Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hirwandi Gafar menuturkan perbankan juga memperhitungkan kemampuan nasabah dalam membayar utang, termasuk layanan paylater, dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pembelian rumah bersubsidi.

    Ia mengatakan kelayakan calon penerima KPR subsidi tidak hanya dinilai dari dari sisi administrasi dan penghasilan, tapi juga kemampuan finansial mereka untuk membayar cicilan.

    “Tentu kami harus lihat biaya-biaya yang dikeluarkan (nasabah), kemudian juga kewajiban-kewajiban yang sudah muncul,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

    “Terkait ini kan juga ada kredit-kredit sebelumnya, baik itu paylater atau BNPL (Buy Now, Pay Later), maupun utang ke koperasi, nah itu akan dihitung,” lanjutnya.

    Hirwandi menyatakan bahwa berbagai pengeluaran dan kewajiban calon nasabah penerima KPR subsidi tersebut kemudian akan dihitung untuk menentukan apakah mereka masih memiliki sisa penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan pembelian rumah nantinya.

    Ia menyampaikan bahwa biasanya nominal angsuran maksimal untuk para nasabah KPR subsidi adalah sepertiga dari total penghasilan.

    Oleh karena itu, terdapat minimal jumlah penghasilan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah yang nominalnya bisa berbeda per wilayah.

    “Misalnya di daerah Sumatera, kalau (minimal) penghasilan pekerja single atau belum nikah itu adalah Rp8,5 juta, kemudian yang sudah menikah itu sekitar Rp10 juta,” tuturnya.

    “Dan Jabodetabek (minimal penghasilan) untuk yang single Rp12 juta, kemudian yang menikah itu sekitar Rp14 juta,” tambahnya.

    Untuk menghindari adanya rekayasa data, Hirwandi mengatakan bahwa perbankan juga melakukan verifikasi ke tempat kerja maupun tempat usaha calon nasabah untuk memastikan jumlah penghasilan yang dilaporkan sesuai.

    Ia menuturkan bahwa calon nasabah juga harus memenuhi syarat belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

    Calon nasabah juga wajib terdaftar di aplikasi SiKasep milik Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan KPR secara online dan memantau status pengajuan secara real-time.

    “Jadi, (upaya-upaya) yang dilakukan bank seperti itu supaya tidak muncul nanti kredit yang bermasalah,” imbuh Hirwandi Gafar.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nikita Mirzani hadiri sidang pemeriksaan saksi di PN Jaksel

    Nikita Mirzani hadiri sidang pemeriksaan saksi di PN Jaksel

    Nikita Mirzani hadiri sidang pemeriksaan saksi dari terdakwa dalam kasus pemerasan dan pengancaman bos perawatan kulit (skincare), Reza Gladys di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (31/7/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Nikita Mirzani hadiri sidang pemeriksaan saksi di PN Jaksel
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki menghadiri sidang pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pemerasan dan pengancaman bos perawatan kulit (skincare), Reza Gladys. Berdasarkan pantauan di lokasi, Nikita sebagai terdakwa sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis pagi, sekitar pukul 10.27 WIB.

    Dia datang dengan menaiki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tampilannya dengan rambut dikepang dan bergelombang, mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan berwarna merah. Kedatangannya disambut ramai oleh wartawan memasuki ruang tunggu maupun persidangan di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Sementara, saksi dari pihak Nikita yang dijadwalkan hadir, yakni dr. Oky Pratama, yang dikenal sebagai dokter estetika, pengusaha, dan influencer. Dia tiba di PN Jaksel sekitar pukul 10.18 WIB. Lalu, saksi lainnya yakni Dokter Detektif atau ‘Doktif’ diketahui merupakan akun milik Dokter Samira, seorang influencer yang juga dikenal sebagai pemilik merek skincare Glafidsya.

    Namun Doktif diketahui tak bisa hadir karena tengah berada di Korea Selatan. Kemudian, pelapor yakni Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid sudah tiba lebih dulu di PN Jaksel sekitar pukul 09.57 WIB. Kedatangan keduanya untuk memenuhi panggilan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Nikita Mirzani.

    Dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan sebelumnya, disebut Nikita Mirzani mengancam bos perawatan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) membayar Rp4 miliar untuk uang tutup mulut terkait produk yang dijual. Disebutkan juga, Nikita menggunakan uang tersebut untuk membayar sisa kredit pemilikan rumah (KPR).

    Berdasarkan informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL telah dilimpahkan pada Selasa (17/6). Jaksa Penuntut Umum mendakwa Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki dengan Pasal 45 ayat 10 huruf A dan Pasal 27B Ayat (2) dari UU ITE, sebagaimana diubah dalam UU No. 1 Tahun 2024, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, yang dikaitkan dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

    Sumber : Antara

  • Nikita diminta lapor terkait dugaan Reza Gladys “main mata” dengan JPU

    Nikita diminta lapor terkait dugaan Reza Gladys “main mata” dengan JPU

    Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta Nikita Mirzani melapor terkait dugaan Reza Gladys dan suaminya, Attaubah Mufid yang “main mata” dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pemerasan dan pengancaman bos perawatan kulit (skincare).

    “Tidak ada yang transaksional. Silakan dilaporkan saja ke yang berwajib, jangan ragu-ragu,” kata Hakim Kairul Soleh dalam sidang pemeriksaan saksi dari terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

    Kairul mengatakan hal itu terkait tudingan yang disampaikan Nikita jelang sidang pemeriksaan saksi.

    Saat itu, Nikita meminta waktu pada hakim Kairul Soleh menyampaikan keberatan.

    “Saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga berasal dari keluarga Reza Gladys dan dokter Mufid. Yang patut diduga telah mengatur JPU dan majelis hakim,” kata Nikita.

    Nikita membawa bukti yang dinilai memiliki indikasi kuat untuk menjatuhkan dirinya lewat proses hukum yang dianggap tidak adil. Dia menilai rekaman itu sudah diatur secara masif dan terkoordinir.

    “Hal ini terbukti sebagaimana dengan adanya rekaman dalam diska lepas (flash disk) yang akan saya serahkan kepada majelis hakim. Saya mohon setelah majelis hakim mendengar isi flash disk ini untuk segera membebaskan saya dari Rutan Pondok Bambu,” ucapnya.

    Lalu, Nikita menyerahkan bukti tersebut dan hakim Kairul Soleh memberikan klarifikasi tegas bahwa tidak ada transaksi apa pun yang melibatkan pihak pengadilan.

    Dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan sebelumnya, disebut Nikita Mirzani mengancam bos perawatan kulit (skincare) milik dokter Reza Gladys (RGP) membayar Rp4 miliar untuk uang tutup mulut terkait produk yang dijual.

    Disebutkan juga, Nikita menggunakan uang tersebut untuk membayar sisa kredit pemilikan rumah (KPR).

    Berdasarkan informasi yang tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara dengan nomor 362/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL telah dilimpahkan pada Selasa (17/6).

    Jaksa Penuntut Umum mendakwa Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki dengan Pasal 45 ayat 10 huruf A dan Pasal 27B Ayat (2) dari UU ITE, sebagaimana diubah dalam UU No. 1 Tahun 2024, serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, yang dikaitkan dengan Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BCA Cetak Laba Bersih Rp 29 Triliun Semester I 2025 – Page 3

    BCA Cetak Laba Bersih Rp 29 Triliun Semester I 2025 – Page 3

    Hendra menyampaikan, pertumbuhan laba bersih BCA tak lepas dari performa positif di lini pembiayaan. Kredit korporasi tumbuh 16,1% yoy menjadi Rp 451,8 triliun, disusul kredit komersial yang naik 12,6% menjadi Rp 143,6 triliun. Kredit UKM juga mencatatkan pertumbuhan 11,1% menjadi Rp127 triliun.

    Di sisi konsumer, KPR masih menjadi penopang utama dengan kenaikan 8,4% menjadi Rp 137,6 triliun. Kredit kendaraan bermotor (KKB) juga naik 5,2% menjadi Rp 65,4 triliun. Secara keseluruhan, kredit konsumer tumbuh 7,6% yoy hingga mencapai Rp 226,4 triliun.

    “Outstanding pinjaman konsumer lainnya yang sebagian besar adalah kartu kredit, tumbuh 9,4% year on year, mencapai Rp 23,4 triliun. Kualitas pinjaman BCA terjaga solid, tercermin dari rasio Loan at Risk atau LAR 5,7% pada semester I-2025, membaik dari 6,4% pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

     

  • Festival Hunian dan Gaya Hidup, Momen Kemeriahan BRI Consumer Expo 2025 di PIK2

    Festival Hunian dan Gaya Hidup, Momen Kemeriahan BRI Consumer Expo 2025 di PIK2

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akhir pekan di PIK2 berubah menjadi momentum penuh warna berkat penyelenggaraan BRI Consumer Expo 2025 pada 26–27 Juli lalu.

    Acara ini tak hanya menyuguhkan promo properti menarik, tapi juga dirancang sebagai ruang hiburan dan interaksi keluarga.

    Digagas bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, expo ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memiliki rumah idaman dengan skema KPR bunga ringan, mulai 1,5% fixed selama satu tahun. Penawaran ini masih berlaku hingga 31 Juli 2025.

    “Lokasinya sangat strategis, dekat Bandara Soekarno-Hatta, hanya sekitar 7 menit dan didukung infrastruktur tol akses PIK2 dan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (KATARA) yang sedang dikembangkan, menjadikan PIK2 investasi properti yang menjanjikan,” jelas Hendra Winata, RCEO BRI Region VI/Jakarta 1.

    Lucia Aditjakra dari PIK2 menyebut, expo ini menciptakan koneksi antara masyarakat dan nilai hidup yang lebih dari sekadar tempat tinggal.

    “Kami akan terus mendorong terciptanya ruang-ruang interaksi positif bagi masyarakat, menghadirkan pengalaman yang bukan hanya bermanfaat secara finansial, tetapi juga berkesan secara sosial dan emosional,” ujarnya.

    Rangkaian acara yang digelar mencakup kompetisi fashion show Summer Beach, lelang emas, talkshow inspiratif, dan penampilan Delon Thamrin. Momentum kebersamaan juga hadir lewat lomba lukis tas anak, face painting, dan workshop yang dirancang ramah keluarga.

    Tak ketinggalan, diskon hingga 63% untuk peralatan rumah tangga dan bonus iPhone 16 Pro Max bagi peserta yang melakukan akad KPR di tempat menjadi magnet tambahan bagi para pengunjung.

  • BTN Salurkan Pembiayaan Syariah Rumah Subsidi Buat Da’i dan Guru Ngaji – Page 3

    BTN Salurkan Pembiayaan Syariah Rumah Subsidi Buat Da’i dan Guru Ngaji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan program pembiayaan rumah subsidi dengan skema syariah bagi Da’i, Guru Ngaji, Aktivis Islam, dan Pegawai Ormas Islam di lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen perseroan mendukung program Perumahan Nasional milik Presiden Prabowo Subianto.

    “Program ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi keagamaan dalam memberikan kemudahan akses hunian yang layak dan terjangkau. Kami berharap para tokoh dan penggerak umat Islam di seluruh Indonesia dapat memiliki hunian layak dengan skema yang nyaman di hati,” ujar Nixon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Adapun peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Ketua Umum MUI K.H. M. Anwar Iskandar, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu.

    Melalui kerja sama tersebut, ketiga pihak akan bersinergi dalam menyalurkan program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) berskema syariah, dengan target awal sebanyak 5.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

    Selain penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, BTN juga akan memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan MUI.

    “Kami juga secara optimal memberikan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai operasional dan transaksi keuangan di lingkungan MUI,” jelas Nixon.