Xcloud.id

Produk: KPR

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) MAruarar Sirait membeberkan bukti-bukti kecocokannya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Kecocokan itu, kata dia, memberi dukungan positif membangun ekosistem pembangunan rumah bersubsidi di Tanah Air.

    Hal itu disampaikannya saat berpidato di depan Presiden Prabowo Subianto dalam acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci, Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025). Dalam kesempatan itu, Maruara mengucapkan terima kasih kepada Menkeu Purbaya dan Bank Indonesia (BI) karena turut mendukung program rumah subsidi. Hal senada disampaikannya kepada jajaran menteri-menteri Prabowo. 

    “Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tanpa dukungan mereka ekosistem ini tidak bisa jalan,” kata Maruarar.

    Dia menjabarkan, ekosistem rumah subsidi membuka jutaan lapangan kerja. Tidak hanya pekerja langsung pembangunan rumah, tapi juga rentetan ekosistem ekonomi yang terkait. 

    “1 rumah subsidi tenaga kerjanya 5 orang. Kalau 330 ribu unit berarti 1.650.000 orang bekerja,” katanya.

    “Dan, nggak ada rumah subsidi tanpa warung makan, ibu penjual warung makan. Lalu dia ambil beras dari  pedagang, dari petani, jual beli ayam. Ini sudah ekosistem sendiri. Nggak ada rumah subsidi tanpa toko bangunan. Toko pasti kirim barang, ada truknya, ada kernet, pasti ada barang-barang, semen, pasir, kayu, cat dan sebagainya,” ucapnya.

    Kata dia, ini menunjukkan pembangunan rumah subsidi bisa menciptakan ekosistem yang melibatkan sampai jutaan orang.

    “Dan saya senang Menteri Keuangan sudah sangat paham itu, makanya banyak sekali menggerakkan di bidang perumahan ini, pak. Jadi kami cocok pak, walaupun jarang ketemu, tapi hatinya sama untuk menggerakkan perekonomian, pak,” ucapynya.

    “Hei pengembang, kita tepuk tangan kepada Presiden, bahwa bunga rumah subsidi tetap, tidak dinaikkan. Itu luar biasa keberpihakan, pak. Saya tadi lihat banyak yang terharu. Itu lah bukti negara hadir,” kata Maruarar menggebu-gebu.

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Maruarar Ngaku Cocok dengan Menkeu Purbaya, Pamer Bukti ke Prabowo

    Prabowo Bakal Renovasi 400 Ribu Rumah Tak Layak Huni Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah terus berupaya mengurangi backlog perumahan yang jumlah sudah mencapai 9,9 juta. Selain menggeber program rumah subsidi, pemerintah juga akan menambah jumlah perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

    RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Ciri dari RLTH adalah rumah tidak memiliki konstruksi bangunan yang laik, hingga luas rumah tidak sesuai standar perorangan.

    Tinggal di hunian terkategori RLTH tentu sangat tidak dianjurkan, karena bisa membahayakan kesehatan dan keamanan penghuninya. Oleh karena itu, pemerintah akan merenovasinya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “Bapak Presiden ada backlog 9,9 juta caranya rumah subsidi. Bapak naikkan 220 ribu per tahun belum 1 tahun presiden sudah naik 350 ribu. RTLH 26 juta, kami terima kasih ke DPR, kami ada 50 ribu untuk renovasi (tahun ini). Tahun depan 400 ribu RTLH akan kami renovasi. Terima kasih Pak Presiden,” ungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) di acara serentak akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci dalam program Rumah Subsidi Menyala di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

    Foto: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    Ara pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan agenda pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan.

    “Terima kasih atas semuanya. Kepada Gubernur BI. Terima kasih Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Jaksa Agung,” ucapnya.

    Sementara itu soal rumah subsidi, Ara mengungkapkan kalau Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penerima manfaat paling banyak. Ini disebabkan karena Jabar memiliki tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di Indonesia.

    “Kami laporkan Jabar paling besar nomer 1. Kabupaten terbesar Bekasi dan Bogor. Bank BTN paling banyak,” sebutnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Maruarar Pamer Office Boy Jadi Pengusaha Rumah di Depan Prabowo

    Maruarar Pamer Office Boy Jadi Pengusaha Rumah di Depan Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan secara serentak akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci dalam program Rumah Subsidi Menyala. Acara tersebut berlangsung di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan ribuan rumah tersebut akan dibagikan untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk Affan Kurniawan Driver Ojek Online yang menjadi korban terlindas kendaraan taktis Brimob.

    “Sesuai arahan beri perhatian 4 korban di Makassar kami sudah berikan. Dan kemudian keluarga Affan di tempat ini. Ini tidak bisa obati mereka tapi negara hadir untuk korban,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu.

    Foto: Menteri PKP, Maruarar Sirait saat acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)
    Menteri PKP, Maruarar Sirait saat acara akad massal sebanyak 26.000 KPR dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin, (29/9/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    Ara pun mengungkapkan mengapa acara seremoni ini dilakukan di Bogor. Dia mengatakan Bogor salah satunya memiliki tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di Indonesia.

    “200 ribu lebih masuk kemiskinan ekstrem,” sebutnya.

    Namun katanya, kualitas perumahan di Bogor sangat bagus. Dia pun menunjukkan salah seorang pengembang bernama Angga yang dulunya bekerja sebagai office boy, kini menjadi pengembang terkenal di Bogor.

    “Ketiga pengembangnya adalah Angga. Bapak presiden hari ini Angga adalah pengusaha sukses dulu office boy. Tahun lalu 2.400 unit tahun ini 3.000 unit. Angga ini pengusaha yang hadir dari perumahan,” serunya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Bakal Salurkan 25.000 Unit Rumah Subsidi Hari Ini

    Prabowo Bakal Salurkan 25.000 Unit Rumah Subsidi Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan akad massal kegiatan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci pada hari ini, Senin (29/9/2025).

    Adapun, kegiatan tersebut bakal dilaksanakan di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan undangan yang diterima, kegiatan tersebut akan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB.

    Dalam agenda tersebut, Prabowo juga akan melakukan sosialisasi peningkatan kuota rumah subsidi FLPP yang pada tahun ini ditetapkan sebesar 220.000 unit menjadi 350.000 unit. 

    Posisinya menjadi yang paling besar sepanjang masa sejak FLPP dirilis pada 2010 di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Adapun, hingga September 2025 pemerintahan Prabowo dilaporkan telah menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp22,67 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi hingga September 2025. 

    Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 182.657 unit rumah subsidi. 

    “Penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 25 September 2025 sebanyak 182.657 unit senilai Rp22,67 triliun,” jelas Heru saat Konferensi Pers di Kantor BP Tapera, Jumat (28/9/2025).

    Sepanjang tahun ini pemerintah menganggarkan 350.000 unit kuota rumah subsidi. Artinya, realisasi rumah subsidi hingga periode September itu baru mencapai 52,18% dari total kuota tersedia.

    Meski demikian, Heru mengaku optimistis pihaknya dapat menyalurkan penuh seluruh kuota 350.000 unit rumah subsidi yang tersedia hingga akhir tahun. Percepatan penyaluran itu akan melibatkan seluruh stakeholder perumahan.

    “Saya optimistis target 350.000 akan tercapai di akhir tahun 2025, saat ini telah tercapai sebesar 52,18%. Saya yakin berkat dukungan semua pihak, kolaborasi lintas sektor, dan semangat para pengembang insyaa Allah target ini akan segera terselesaikan,” tambahnya.

  • Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sejumlah terobosan untuk membangun rumah subsidi terutama di tengah kota. Salah satu rencana besar dia adalah membangun proyek itu di DKI Jakarta.

    “Bagaimana ada rumah subsidi di kota. Saya akan bertemu Pak Gubernur Jakarta untuk membahas rencana program rumah subsidi dalam bentuk Rusun,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).

    Ara menyatakan sebelumnya sudah dua kali bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk melahirkan satu terobosan, yaitu membangun rumah subsidi di tengah kota. Ia memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan hunian tapak.

    Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta. Dalam hal ini ia mengatakan meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    “Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” ujar dia.

    Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa pada Senin (29/9/2025) mendatang, akan melakukan akad massal bagi 25 ribu debitur rumah subsidi di Bogor.

    “Dilakukan di Bogor karena pertimbangannya di sana, pengembangnya bagus, berkualitas, sudah kita cek. Yang kedua juga di Bogor dari data kami kemiskinan ekstrim itu dari segi jumlah paling banyak di Kabupaten Bogor. Itu data yang kami terima dari BPS,” sebt dia.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wajib Tahu! Apa Itu BP Tapera, Manfaat dan Cara Pengajuannya untuk Pekerja

    Wajib Tahu! Apa Itu BP Tapera, Manfaat dan Cara Pengajuannya untuk Pekerja

    YOGYAKARTA – Banyak para pekerja yang penasaran dengan, apa itu BP Tapera. Nah, secara sederhana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat dipahami sebagai program pemerintah yang bertujuan membantu pekerja memiliki hunian layak.

    Lewat sistem tabungan gotong royong, peserta dapat menyiapkan dana perumahan jangka panjang. Program ini tidak hanya memberi kemudahan akses pembiayaan rumah, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan sosial bagi pekerja.

    Dengan adanya BP Tapera, diharapkan generasi muda maupun pekerja aktif bisa lebih siap mewujudkan impian memiliki rumah sendiri. Lantas apa saja manfaatnya sejalan dengan perencanaannya?

    Apa Itu BP Tapera?

    Dilansir dari laman resminya, BP Tapera adalah lembaga resmi yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak melalui program tabungan perumahan.

    Lahir dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, BP Tapera menghimpun dana dari peserta, baik pekerja formal maupun informal, yang kemudian digunakan secara gotong royong untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi mereka yang memenuhi syarat.

    Kemudian dalam perannya sebagai pengelola dana, BP Tapera menekankan transparansi serta akuntabilitas.

    Program ini menawarkan beragam skema, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR) berbunga rendah, pembangunan rumah baru, hingga renovasi. BP Tapera juga menjalin kerja sama dengan bank dan pengembang perumahan agar masyarakat lebih mudah mengakses hunian terjangkau.

    Melalui dukungan pemerintah, perusahaan pemberi kerja, dan pemerintah daerah, BP Tapera berkomitmen memperluas jangkauan ke seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah menghadirkan solusi nyata untuk tantangan perumahan di Indonesia sekaligus mendorong pemerataan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

    Baca juga artikel yang membahas Wajib Tahu! Kelebihan dan Kekurangan Rumah Hadap Barat

    5 Langkah Mudah Ajukan Pembiayaan BP Tapera

    Bagi Anda yang berminat mengajukan pembiayaan BP Tapera, berikut ini ringkasan dan poin-poin penting yang perlu dicermati:

    Update Data di Portal

    Pemberi kerja wajib memperbarui data peserta lewat https://sitara.tapera.go.id

    , lalu peserta melengkapi data pribadi secara online.

    Pastikan Memenuhi Syarat

    Minimal kepesertaan 12 bulan, penghasilan bersih ≤ Rp8 juta, belum punya rumah, dan sudah menyatakan minat ikut pembiayaan. Jadi bagi Anda yang berpenghasilan tinggi tidak boleh ya.

    Pilih Skema Pembiayaan

    Terdapat beberapa skema yang bisa Anda pilih, berikut di antaranya:

    KPR: Beli rumah pertama, DP 0%, tenor hingga 30 tahun.KBR: Bangun rumah di tanah milik sendiri/pasangan, tenor maksimal 15 tahun.KRR: Renovasi rumah pertama, tenor maksimal 5 tahun.
    Lengkapi Dokumen

    Siapkan dokumen sesuai skema, seperti KTP, NPWP, slip gaji, rekening koran, surat kepemilikan tanah, atau IMB.

    Ajukan ke Bank Penyalur

    Setelah dokumen lengkap, ajukan pembiayaan ke bank mitra BP Tapera. Tunggu proses verifikasi, lalu wujudkan rumah impian Anda.

    Dengan demikian, adanya BP Tapera, pekerja memiliki peluang lebih besar untuk mewujudkan rumah pertama yang layak dan terjangkau.

    Melalui sistem gotong royong, suku bunga rendah, serta skema pembiayaan beragam, program ini menjadi solusi nyata atas tantangan perumahan di Indonesia. Saatnya manfaatkan kesempatan dan raih hunian impian. Tertarik?

    Selain pembahasan mengenai apa itu bp tapera, ikuti artikel-artikel menarik lainnya di  VOI, untuk mendapatkan kabar terupdate jangan lupa follow dan pantau terus semua akun sosial media kami! 

  • Penyaluran FLPP Bank Mega Syariah Naik 1.409% Selama 5 Tahun

    Penyaluran FLPP Bank Mega Syariah Naik 1.409% Selama 5 Tahun

    Jakarta –

    Bank Mega Syariah telah menyalurkan 96% dari total kuota awal unit rumah lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias KPR bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah pada 2025.

    Penyaluran FLPP dilakukan Bank Mega Syariah lewat program Flexi Sejahtera. Program kredit perumahan ini dilakukan menggunakan akad syariah Murabahah atau Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), program ini menawarkan margin setara 5%, uang muka mulai 1% dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) hingga Rp 10 juta dengan jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun.

    Untuk menggenjot penyaluran FLPP, Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi mengatakan Bank Mega Syariah memanfaatkan sinergi developer subsidi dengan mitra yang telah berpayroll di BMS. Flexi Sejahtera juga memiliki biaya awal yang lebih ringan dari bank penyalur lainnya.

    “Kita bekerjasama dengan developer berpengalaman yang memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah siap huni melalui bangunan yang telah tersedia 100%, listrik dan air yang sudah teraliri ke unit rumah tersebut serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Developer juga mengusung konsep bangunan hijau dan ramah lingkungan dengan kualitas setara perumahan komersial, tersedia taman dan bak sampah yang memadai hingga akses menuju perumahan yang mudah dijangkau,” ujar Raksa dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

    Hingga Agustus 2025, pembiayaan Flexi Sejahtera tercatat lebih dari Rp 50 miliar atau tumbuh 18,6% dibandingkan Agustus 2024 yaitu lebih dari Rp 29 miliar.

    Penyaluran FLPP Bank Mega Syariah

    Dalam lima tahun sejak 2021, total pembiayaan FLPP Bank Mega Syariah telah naik 1.409% dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 97%. Bank Mega Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan FLPP sebesar 50% pada 2025 dibanding 2024.

    Bank Mega Syariah akan turut serta dalam Kegiatan Akad Masal 25.000 Penerima Manfaat Pembiayaan FLPP yang digelar serentak di 33 provinsi pada 29 September 2025. Bank Mega Syariah akan menghadirkan nasabah penerima pembiayaan FLPP dari berbagai profesi di seluruh Indonesia sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menyediakan pembiayaan perumahan berbasis syariah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Perlu diketahui, pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah terus menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mengandalkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Hingga 25 September 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa total rumah subsidi yang telah disalurkan melalui skema FLPP mencapai 178 ribu unit.

    Lihat juga Video: Tahun Ini Jumlah Transaksi Contactless Bank Mega Capai 98%

    (hal/ara)

  • Fenomena Rumah Subsidi ‘Hantu’ Masih Ada di RI, Ini Biang Keroknya

    Fenomena Rumah Subsidi ‘Hantu’ Masih Ada di RI, Ini Biang Keroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak rumah subsidi yang tidak ditempati oleh penerimanya hingga muncul fenomena ‘rumah hantu’. Meski demikian, berdasarkan data BP Tapera, pada tahun 2023 sebanyak 65.162 rumah atau 92,53% dari rumah yang disurvei terisi sesuai ketentuan.

    Sayangnya banyak rumah yang tidak dihuni sesuai ketentuan. BP Tapera mengungkapkan bahwa ada sejumlah alasan mengapa banyak penerima subsidi FLPP ini tidak menempati rumahnya.

    “Sebanyak 7% ini (tidak menempati) dikarenakan ada beberapa faktor, salah satu hasil monev kami misal baru pindah setelah masa kontrakan lamanya selesai, atau menunggu anak selesai sekolah, atau pindah kerja,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di kantornya, Jumat (26/9/2025).

    Meski demikian BP Tapera mengklaim bahwa penerima tingkat hunian rumah subsidi KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) semakin tinggi dari tahun ke tahun.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    Pada 2022, rumah dihuni sesuai ketentuan hanya 41.435 rumah atau sebanyak 71,62% dari total rumah yang disurvei, sehingga ketika di tahun 2023 tingkat keterisian mencapai 92,53%, maka angka itu mengalami peningkatan 20.91% dari capaian Tahun 2022.

    Sedangkan di tahun 2024 rumah yang dihuni sesuai ketentuan sebanyak 62,294 angka 93,62% dari total rumah yang disurvei. Capaian ini mengalami peningkatan 1.11% dari capaian Tahun 2023.

    Sedangkan progress sampai dengan Agustus Tahun 2025, rumah dihuni sesuai ketentuan sebanyak 48.936 atau 92.71% dari rumah yang disurvei.

    “74% dari penerima FLPP ini dari pekerja swasta, dimana mobilitas pekerjaannya cukup tinggi,” kata Heru.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Rilis Aturan KUR Rumah, Bagaimana Skemanya?

    Purbaya Rilis Aturan KUR Rumah, Bagaimana Skemanya?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemerintah resmi merilis aturan baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk rumah.

    Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 65 Tahun 2025 Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Prrogram Perumahan yang telah diundangkan pada 24 September 2025.

    Purbaya menjelaskan bahwa masyarakat bisa mendapatkan subsidi bunga KPR hingga 10 persen per tahun.

    Skema subsidi ini adalah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan dalam sektor perumahan nasional.

    Selain itu untuk mendukung adanya program penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    Perlu dicatat dalam aturan tidak semua rumah bisa mendapat subsidi penuh 10 persen. Nilai efektif menurut pasal 14 besaran ditetapkan sebesar 5 persen.

    Jangka waktunya paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

    “Subsudi bunga ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam memperoleh rumah pertama mereka, sekaligus menjaga daya beli di tengah tantangan ekonomi,” jelas Purbaya.

    Jika melewati waktu yang di atas maka perpanjangan tidak akan diberikan subsidi bunga/subsidi margin Kredit Program Perumahan.

    Rumah dengan plafon tertentu bunga yang bersubsidi diatur dalam pasal 15 yakni plafon di atas Rp 10 juta sampai Rp 100 juta sebesar Rp 10 persen.

    Semantara untuk plafon di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 5,5 persen. (Elva/Fajar)

  • Purbaya Rilis Aturan Bunga KPR Disubsidi Hingga 10%, Ini Aturannya

    Purbaya Rilis Aturan Bunga KPR Disubsidi Hingga 10%, Ini Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan terbaru terkait pelaksanaan kegiatan subsidi bunga dan subsidi margin kredit program perumahan.

    Aturan teranyar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin Kredit Program Perumahan yang mulai berlaku sejak 18 September 2025.

    Mengutip beleid, PMK tersebut ditetapkan untuk mempercepat target pembangunan 3 juta rumah yang masuk dalam program strategis nasional.

    Subsidi bunga ini menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perumahan, baik individu maupun badan usaha. Berdasarkan pasal 4, penerima terbagi dalam dua kelompok. Yakni sisi penyediaan rumah bagi pengembang atau pelaku usaha yang membangun perumahan, serta sisi permintaan rumah bagi masyarakat yang menjadi debitur.

    “Kriteria bagi Penerima Kredit Program Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria penerima dan ekosistem kredit program perumahan,” bunyi pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 65 Tahun 2025 dikutip Kamis (25/9/2025).

    Adapun besaran subsidi bunga/subsidi margin kredit program perumahan ditetapkan sebesar 5% dan efektif per tahun. Adapun setiap besaran memiliki jangka waktu yang berbeda. Yakni paling lama 4 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan paling lama 5 tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.

    Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program ditetapkan untuk plafon di atas Rp10 juta – Rp 100 juta sebesar 10% dan untuk plafon di atas Rp100 juta sampai dengan Rp 500 juta sebesar 5,5%.

    “Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan paling lama 5 tahun. Dalam hal dilakukan perpanjangan pinjaman/pembiayaan Kredit Program Pemerintah yang melebihi jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi terhadap perpanjangan pinjaman/pembiayaan tersebut tidak diberikan Subsidi,” bunyi pasal 15 beleid.

    Mekanisme pembayaran subsidi dilakukan setiap bulan oleh pemerintah kepada penyalur kredit. Penyalur wajib mengajukan tagihan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Adapun Formula Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan dihitung sebagai berikut: Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin × Baki Debet × hari bunga/hari margin dibagi 360.

    Dalam PMK ditegaskan bahwa subsidi bunga tidak diberikan pada pinjaman yang melebihi tanggal jatuh tempo pinjaman, pinjaman yang telah diajukan klaim Penjaminan, pinjaman dengan kolektibilitas 5 (lima), dan pinjaman pada periode tagihan yang tidak dilakukan perekaman pembayaran cicilan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan.

    Dalam pelaksanaan, subsidi bunga akan diawasi langsung oleh Kementerian Keuangan. “KPA Kredit Program Perumahan menyampaikan laporan hasil pemantauan penyaluran Kredit Program Perumahan kepada PPA BUN dan unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern,” tulisnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]