Produk: komunisme

  • Ketika Militer China Rebut Pyongyang dan Perang Nuklir Nyaris Terjadi

    Ketika Militer China Rebut Pyongyang dan Perang Nuklir Nyaris Terjadi

    Jakarta

    Pada Desember 1950, seorang juru kamera BBC merekam rangkaian peristiwa yang menentukan dalam Perang Korea, yaitu ketika militer China merebut Pyongyang. BBC merangkum bagaimana konflik tersebut menghancurkan lahan dan penduduknya, menentukan masa depan Semenanjung Korea, dan mendorong dunia ke ambang bencana nuklir.

    “Semua jalan menuju keluar kota dipenuhi pengungsi. Hanya sedikit yang tahu ke mana mereka akan pergi,” demikian laporan BBC saat menyiarkan tayangan warga Korea Utara yang mencoba melarikan diri dari Kota Pyongyang yang dilalap api pada 5 Desember 1950.

    Rekaman tersebut diabadikan oleh juru kamera BBC, Cyril Page, selama jam-jam terakhirnya di ibu kota Korea Utara itu.

    Setelah mendengar bahwa pasukan PBB akan ditarik dari Korut, Page turun ke jalan untuk mendokumentasikan kekacauan dan ketakutan warga Pyongyang di tengah kabar bahwa pasukan China segera tiba.

    Dalam kondisi musim dingin yang menusuk tulang, ia merekam para pengungsi yang ketakutan. Mereka tampak membawa apa pun yang bisa diangkut saat asap mengepul dari berbagai bangunan yang terbakar di belakang mereka.

    Evakuasi tersebut merupakan perubahan dramatis yang dialami oleh pasukan PBB pimpinan Jenderal Douglas MacArthur.

    Beberapa minggu sebelumnya, sang jenderal telah berjanji kepada Presiden Amerika Serikat, Harry S Truman, bahwa ia siap untuk menyatukan Korea.

    Kekacauan dan pertumpahan darah ini disebabkan oleh Perang Korea. Bagaimana perang itu bisa terjadi?

    Beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Korea mengalami penderitaan akibat penjajahan Jepang yang brutal.

    AS mengusulkan kepada sekutu masa perangnya, Uni Soviet, bahwa mereka harus membagi kendali Korea untuk sementara waktu setelah Jepang menyerah guna memudahkan pelucutan pasukan Jepang.

    Pada 1945, AS dan Uni Soviet membagi Korea menjadi dua. Pembatasnya adalah garis demarkasi yang diberi nama paralel ke-38. Di utara, Uni Soviet mendukung Kim Il-sung dalam membentuk Republik Rakyat Demokratik Korea. Sedangkan AS mendukung Syngman Rhee membentuk Republik Korea di selatan.

    Sejak awal, Korea Utara dan Korea Selatan tidak mengakui legitimasi satu sama lain ataupun garis demarkasi yang ditetapkan oleh AS dan Uni Soviet.

    “[Garis] itu tidak pernah dianggap sah atau bermakna oleh orang Korea. Sama sekali tidak berarti bagi mereka,” kata Dr Owen Miller dari Pusat Studi Korea di SOAS, Universitas London, kepada siniar BBC History Magazine.

    Baca juga:

    Pada 1949, AS dan Uni Soviet telah menarik sebagian besar pasukan mereka dari Korea, tetapi tindakan itu tidak banyak membantu meredakan ketegangan antara Korut dan Korsel.

    Sebaliknya, bentrokan berdarah antara kedua negara semakin sering terjadi di sepanjang perbatasan de facto.

    Baik pemimpin Korut maupun pemimpin Korsel ingin menyatukan kembali Korea secara paksa.

    Getty ImagesPendiri Korea Utara, Kim Il Sung.

    Pada 25 Juni 1950, pemimpin komunis Korea Utara, Kim Il-sung, melancarkan aksinya.

    Saat matahari belum terbit, ia mengerahkan pasukan tempur yang terlatih guna melancarkan serangan mendadak dengan melintasi perbatasan paralel ke-38.

    Pasukan Korea Utara, yang dilengkapi senjata buatan Soviet, dengan cepat mengalahkan tentara Korea Selatan. Dalam beberapa hari, mereka berhasil merebut ibu kota Korea Selatan, Seoul, dan memaksa banyak warganya untuk bersumpah setia kepada Partai Komunis. Jika menolak, warga akan menghadapi hukuman penjara atau eksekusi mati.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Di AS, Presiden Truman terkejut dengan kecepatan dan keberhasilan serangan Korea Utara.

    Sebagai seorang yang percaya pada “teori domino”bahwa jika satu negara jatuh ke tangan komunisme, negara lain akan mengikutiia memohon kepada PBB untuk membela Korea Selatan.

    Uni Soviet dapat saja memveto pemungutan suara ini. Namun pada saat itu, Uni Soviet memboikot Dewan Keamanan PBB karena menolak mengakui Republik Rakyat China.

    Maka, pada 28 Juni 1950, sebuah resolusi disahkan yang menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk membantu mengusir invasi Korut. MacArthur, jenderal AS yang telah menerima penyerahan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua, diangkat menjadi komandan pasukan gabungan PBB.

    Membalikkan arus serangan

    AS adalah pihak pertama yang merespons, dengan mengirim tentaranya yang ditempatkan di Jepang. Namun, pasukan ini tidak siap menghadapi pasukan Korea Utara yang lebih unggul dan mampu memukul mundur pasukan AS.

    Pertempuran yang berkecamuk membuat ribuan warga sipil Korea terperangkap sehingga menewaskan mereka. Pada September, pasukan Korea Selatan dan PBB terdesak dan hanya mampu mempertahankan kantong kecil di sekitar Pelabuhan Busan di ujung selatan.

    Saat itu Korea Utara tampak selangkah lagi menyatukan seluruh semenanjung Korea.

    Baca juga:

    Namun, MacArthur memutuskan untuk mencoba melakukan serangan laut terhadap Inchon, sebuah pelabuhan di belakang lini pasukan Korea Utara.

    Melalui pengeboman besar-besaran, pasukan PBB mendarat di Inchon pada 15 September 1950, merebut pelabuhan tersebut, dan bergerak cepat untuk merebut kembali Seoul.

    Setelah mereka merebut kembali ibu kota Korsel, puluhan ribu penduduknya yang telah bersumpah setia kepada Korut ditembak oleh pasukan Korea Selatan.

    Itu hanyalah salah satu dari serangkaian pembunuhan massal yang mengerikan dan membabi buta terhadap warga sipil yang terjadi selama perang.

    “Terjadi banyak pembantaian selama perang, jauh dari garis depan. Di sana orang-orang ditangkap karena dianggap tidak setia,” kata Dr. Miller.

    AFPJenderal MacArthur (kanan) bersama Syngman Rhee, sosok yang didukung AS untuk mendirikan Korea Selatan.

    Operasi Inchon berhasil memutus jalur pasokan dan komunikasi tentara Korea Utara. Di lain pihak, pasukan PBB berhasil keluar dari Busan dan melancarkan serangan balasan. Hal ini membalikkan arus konflik sehingga tentara Korea Utara terpaksa mundur ke utara dan kembali melintasi perbatasan garis lintang 38 derajat.

    Namun berbekal resolusi PBB, MacArthur bertekad menghancurkan pasukan komunis sepenuhnya. Ia lantas memerintahkan pasukannya untuk mengejar pasukan Korea Utara hingga melintasi perbatasan.

    Pada 19 Oktober 1950, pasukan PBB telah merebut Pyongyang dan bergerak maju menuju Sungai Yalu di perbatasan China. Situasi yang begitu mengerikan bagi Korea Selatan beberapa bulan sebelumnya kini tampaknya telah berubah.

    Baca juga:

    Truman ragu untuk memperluas konflik karena bisa menyeret China dan Rusiayang saat itu telah mengembangkan bom atomnya sendirike dalam perang dunia ketiga.

    Namun MacArthur yakin bahwa ia bisa meraih kemenangan yang akan menyatukan kembali Korea di bawah kepemimpinan Korea Selatan yang pro-Barat. Ia meyakinkan Truman bahwa perang akan berakhir sebelum Natal.

    Namun, kemajuan pesat PBB menuju perbatasan China membuat pemimpin komunis Tiongkok, Mao Zedong, gelisah.

    Getty ImagesSejumlah serdadu Korea Utara dan China menjadi tahanan perang pasukan PBB pada Juni 1950.

    Mao memerintahkan tentara China untuk berkumpul secara diam-diam di perbatasan untuk menghadapi pasukan MacArthur yang terus bergerak maju. Pada akhir November, tentara China mengubah arah Perang Korea.

    Ribuan tentara Tiongkok melancarkan serangkaian serangan terhadap pasukan PBB.

    Menderita kerugian besar dan bertempur dalam kondisi musim dingin, pasukan MacArthur tidak mampu mempertahankan wilayah luas yang telah mereka rebut beberapa minggu sebelumnya.

    Pada Pertempuran Sungai Ch’ongch’on, pasukan Tiongkok mengalahkan pasukan PBB secara telak, yang disebut-sebut sebagai salah satu penarikan mundur paling berdarah dalam sejarah Korps Marinir AS.

    Ancaman perang nuklir

    Karena tidak mampu menghentikan laju pasukan China yang tak kenal lelah, MacArthur memutuskan untuk meninggalkan Pyongyang.

    Pasukan PBB diperintahkan untuk membakar semua perlengkapan dan peralatan, yang menyebabkan banyak bangunan di kota itu dilalap api.

    Getty ImagesWarga sipil Korea mengungsi ke arah selatan pada Januari 1951.

    Menyadari bahwa tentara Korea Utara dan China mengancam akan membersihkan siapa pun yang dicurigai membantu pasukan PBB, ribuan penduduk Pyongyang meninggalkan kota itu dalam ketakutan dan kondisi lelah.

    Juru kamera BBC, Cyril Page, merekam orang-orang Korea ini yang berusaha mati-matian untuk menyeberangi Sungai Taedong agar tidak terjebak di Pyongyang saat pasukan PBB pergi.

    “Karena prioritasnya adalah kendaraan militer, para pengungsi tidak diizinkan menyeberangi jembatan di atas Sungai Taedong sebelah selatan Pyongyang,” demikian BBC melaporkan.

    Baca juga:

    Para teknisi militer AS sengaja mengatur agar jembatan-jembatan ini meledak setelah kendaraan militer pasukan gabungan PBB melintasinya demi memperlambat laju pasukan Korea Utara.

    “Namun, karena takut tertinggal di kota, ribuan orang berjalan ke tepi sungai,” lanjut laporan BBC. “Di sana, berbagai jenis kapal disiapkan untuk membawa mereka menyeberang.”

    Page sendiri diperintahkan untuk meninggalkan lapangan terbang sebelum senja. Ketika ia tiba di lapangan terbang itu, ia mendapati bahwa sebagian besar lapangan terbang itu juga dibakar pasukan PBB karena khawatir fasilitas itu dapat digunakan oleh Korea Utara.

    “Saat hari mulai gelap, hanggar dan bengkel yang menyala-nyala menerangi langit malam,” sebut laporan BBC. “Pada tengah malam, ratusan rumah pribadi di dekat lapangan terbang itu juga terbakar.”

    Saat pesawat yang ditumpangi Page lepas landas, ia mengambil gambar terakhir Pyongyang, yang sempat menjadi tempat kemenangan MacArthur tetapi saat itu melambangkan kegagalan strategi militernya.

    “Hari sudah hampir fajar ketika juru kamera kami meninggalkan lapangan udara Pyongyang,” BBC melaporkan, “dan saat pesawatnya berangkat, ia melihat pasukan PBB mundur ke selatan bersama barisan kendaraan yang tampaknya tak berujung.”

    Baca juga:

    Pada 6 Desember 1950, saat pasukan China dan Korea Utara kembali memasuki Pyongyang, strategi AS untuk mengakhiri perang mulai bergeser ke arah yang jauh lebih berbahaya.

    Hubungan Truman dengan MacArthur selalu sulit karena sang jenderal cenderung melangkahi wewenangnya dan mengabaikan perintah langsung.

    Kini, saat menghadapi situasi yang memburuk di Korea, kedua pria itu berulang kali berselisih pendapat mengenai arah perang.

    MacArthur, yang sebelumnya meremehkan kekhawatiran Truman bahwa Mao Zedong mungkin akan campur tangan, kini mulai secara terbuka menganjurkan peningkatan konflik.

    Ia berpendapat bahwa AS harus mengancam menggunakan senjata nuklir dan mengebom China jika pasukan komunis di Korea tidak meletakkan senjata mereka.

    MacArthur tidak sendirian dalam hal ini: Curtis LeMay, kepala Komando Strategis Udara AS selama Perang Korea, juga mendukung serangan pendahuluan.

    LeMay, yang percaya bahwa perang nuklir tidak dapat dihindari, belakangan mencoba membujuk Presiden John F Kennedy agar ia diizinkan untuk mengebom lokasi rudal nuklir saat Krisis Rudal Kuba.

    Desakan untuk menggunakan senjata nuklir ini sangat mengkhawatirkan negara-negara PBB lainnya yang terlibat dalam konflik Korea, termasuk Perdana Menteri Inggris, Clement Attlee. Dia bahkan sengaja terbang ke Washington DC untuk menolak gagasan tersebut.

    Namun MacArthur berkeras bahwa rencananya akan berhasil, karena ia yakin Rusia akan terintimidasi dan tidak akan melakukan apa pun terhadap serangan AS ke China.

    Kembali ke garis awal

    Pada 9 Desember 1950, MacArthur secara resmi meminta kewenangan untuk menggunakan senjata nuklir. Truman menolaknya.

    Dua pekan kemudian, MacArthur menyerahkan daftar target serangan, termasuk yang berada di China. Dia bahkan mencantumkan jumlah bom atom yang akan dibutuhkannya.

    Ia terus mendesak Pentagon untuk memberinya keleluasaan menggunakan senjata nuklir kapanpun diperlukan.

    Pada akhir Desember 1950, pasukan PBB telah didorong mundur melintasi perbatasan garis lintang 38 derajat. Adapun pasukan China dan Korea Utara merebut kembali kota Seoul yang terkepung dan dibom pada Januari 1951.

    “Mungkin jika beberapa komandan seperti Curtis LeMay lebih dekat dengan presiden, mereka mungkin akan menggunakan senjata nuklir karena komandan seperti LeMay dan MacArthur memang ingin menggunakannya,” kata Dr. Miller.

    “Mereka berpikir, ‘Apa gunanya punya senjata nuklir kalau kita tidak menggunakannya?’”

    Lantaran Truman tidak yakin dirinya bisa mengendalikan MacArthur, ditambah kekhawatiran bahwa sikap agresif sang jenderal dapat memicu Perang Dunia Ketiga, Truman memecatnya atas tuduhan pembangkangan pada April 1951.

    Baca juga:

    Getty ImagesPasukan PBB yang mundur dari Pyongyang menuju selatan dengan melintasi perbatasan garis lintang paralel ke-38, pada 1950.

    Perang Korea terus berlanjut selama dua tahun berikutnya. Adapun Seoul berpindah tangan lagi untuk keempat kalinya.

    Karena tidak ada pihak yang mampu meraih kemenangan yang menentukan, perang ini berubah menjadi perang yang berkepanjangan dan berdarah.

    “Salah satu ironi terbesar dari perang ini adalah, garis depan kedua pasukan berada pada musim semi tahun 1951 tidak jauh dari garis lintang 38 derajat,” kata Dr. Miller.

    “Setelah semua kerugian besar ini terjadi di kedua belah pihak, kehancuran sipil yang terjadi, tetapi mereka kurang lebih kembali ke garis awal.”

    Korsel dan Korut akhirnya mengakhiri pertempuran dengan gencatan senjata pada 1953, tetapi mereka tidak menandatangani perjanjian damai. Artinya, secara teknis mereka masih berperang.

    Konflik tersebut merusak Semenanjung Korea. Perkiraannya bervariasi, tetapi diyakini bahwa sekitar empat juta orang tewas selama Perang Korea dan setengahnya adalah warga sipil. Lebih banyak lagi yang mengungsi atau kelaparan.

    Pengeboman udara menghancurkan negara itu, menghancurkan seluruh kota. Keluarga yang terpisah akibat pemisahan tersebut tidak pernah bersatu kembali.

    Puluhan tahun kemudian, kedua negara masih terjebak dalam konflik, dipisahkan oleh zona demiliterisasi sepanjang 250 km yang dipenuhi ranjau darat dan dijaga oleh ratusan tentara.

    Warisan perang yang tidak pernah berakhir.

    Artikel ini dapat Anda baca dalam versi bahasa Inggris berjudul ‘As darkness fell, blazing hangars lit up the sky’: How the fall of Pyongyang brought the world to the brink of crisis pada laman BBC Culture.

    (ita/ita)

  • Ramalan Mengerikan Baba Vanga, Kiamat Tahun 2025 Dimulai Dari Kerusakan di Eropa

    Ramalan Mengerikan Baba Vanga, Kiamat Tahun 2025 Dimulai Dari Kerusakan di Eropa

    Ramalan Mengerikan Baba Vanga, Kiamat Tahun 2025 Dimulai Dari Kerusakan di Eropa

    TRIBUNJATENG.COM- Sosok Baba Vanga kembali mengejutkan publik lantaran ramalan-ramalannya mengenai kiamat.

    Peramal asal Bulgaria tersebut mengungkapkan ramalannya mengenai kiamat yang diperediksi akan dimulai pada tahun 2025.

    Dalam ramalannya terdahulu, Baba Vanga menyebut jika kiamat tersebut diawali dari perang dunia yang bisa dimulai tahun 2025.

    Perang Dunia yang dimaksud oleh Baba Vanga akan dimulai di wilayah Eropa yang mengakibatkan kehancuran hingga tewasnya banyak orang serta kerusakan dan kehilangan banyak harta.

    Perang dunia yang disebutkan oleh Baba Vanga tersebut memiliki potensi besar dalam membawa kiamat bagi dunia.

    Dilansir dari India.com, Baba Vanga turut meramalkan bahwa sosok Presiden Rusia yakni Vladimir

    Putin memiliki peran yang cukup penting dalam meredakan konflik dengan Ukraina dan Rusia.

    Hal tersebut karena, konflik antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak yang mendominasi secara global.

    Baba Vanga menyebutkan perihal ramalan kiamat yang mulai terjadi d tahun 2025 tersebut nantinya akan membuat seluruh populasi manusia habis pada tahun ke 5079.

    Ia juga meramalkan pada tahun 2043 Eropa akan berada di bawah kekuasaan Islam dan Komunisme yang akan kembali berjaya pada tahun 2076.

    Ramalan Baba Vanga tersebut membuat publik khawatir khususnya terkait dengan perang di wilayah Eropa yang akan di mulai tahun 2025 mendatang yang menyebar ke seluruh penjuru bumi.

    Baba Vanga bahkan mengungkapkan jika tahun 2025 nantinya akan menjadi tahun penuh dengan kehancuran, turunnya jumlah populasi manusia hingga terjadi banyak hal aneh.

    Sementara itu sosok Baba Vanga sendiri diketahui memiliki nama asli Vangeliya Pandeva Guhterova.
    Baba Vanga merupakan seorang peramal herbalis buta yang lahir pada tahun 1911 dan telah meninggal pada tahun 1996 lalu.

    Hingga saat ini ramalan-ramalan Baba Vanga mengundang berbagai spekulasi publik terkait dengan kemampuannya memprediksi masa depan.

    (*)

  • Mantan Presiden Albania Ditangkap Atas Dugaan Korupsi-Pencucian Uang

    Mantan Presiden Albania Ditangkap Atas Dugaan Korupsi-Pencucian Uang

    Tirana

    Mantan Presiden Albania, Ilir Meta, ditangkap di Tirana, ibu kota negara tersebut, pada Senin (21/10) atas tuduhan korupsi dan pencucian uang. Meta dikenal sebagai penentang keras Perdana Menteri (PM) Edi Rama yang kini menjabat.

    Partai Kebebasan, yang menaungi Meta, mengecam penangkapan itu yang mereka sebut sebagai “penculikan kriminal”.

    Meta yang berusia 55 tahun, merupakan seorang politisi beraliran kiri-tengah yang menjabat sebagai Presiden Albania periode tahun 2017 hingga tahun 2022 lalu. Seperti dilansir AFP, Selasa (22/10/2024), Meta ditangkap saat pulang ke Tirana usai melakukan kunjungan ke Kosovo pada Senin (21/10).

    Jaksa setempat menyatakan Meta dan mantan istrinya, Monika Kryemadhi, serta beberapa tokoh publik lainnya, diduga melakukan beberapa tindak pidana, termasuk “tindak penyuapan pasif terhadap seorang pejabat senior”, kemudian “pencucian uang” dan “deklarasi aset palsu”.

    Tuduhan paling lama terjadi ketika masa jabatan Meta sebagai Menteri Perekonomian Albania pada tahun 2010-2011, sedangkan beberapa tuduhan lainnya muncul baru-baru ini.

    Gambar-gambar yang dipublikasikan media lokal Albania menunjukkan sejumlah polisi mengawal Meta berjalan keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam kendaraan milik pasukan khusus kepolisian.

    Salah satu fotografer yang bekerja untuk AFP melaporkan Meta terlihat meninggalkan kantor polisi pada Senin (21/10) sore waktu setempat, untuk dibawa ke penjara tempatnya ditahan.

    Mantan istri Meta, Kryemadhi (50), yang merupakan anggota parlemen dari Partai Kebebasan tidak ikut ditangkap, namun dia dikenai wajib lapor rutin kepada kepolisian kehakiman setempat. Dalam pernyataannya, Kryemadhi membantah tuduhan yang menjerat dirinya dan mantan suaminya sebagai tuduhan “politis”.

    Jika dakwaan yang dijeratkan terhadap Meta terbukti di pengadilan, menurut undang-undang pidana Albania, dia terancam hukuman maksimum 12 tahun penjara.

    “Penyelidikan masih berlanjut terhadap beberapa orang lainnya yang dicurigai terlibat dalam aktivitas kriminal ilegal ini,” ucap kantor kejaksaan Albania.

    Ditambahkan jaksa setempat bahwa pihaknya mendapat bantuan dan kerja sama internasional dalam kasus ini, yakni dari Amerika Serikat (AS), Austria, Italia, San Marino dan Siprus.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebebasan, Tedi Blushi, menyebut penangkapan Meta sebagai “penculikan kriminal”.

    Sosok Meta dikenal sebagai veteran di dunia politik Albania, dengan memegang banyak jabatan tinggi sejak jatuhnya komunisme di negara itu tahun 1991 silam.

    Dia terpilih menjadi Wakil PM Albania tahun 1992, sebelum menjabat PM tahun 1999-2002. Dia kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) tahun 2009-2010, Menteri Perekonomian tahun 2010-2011, Ketua Parlemen tahun 2013-2017.

    Meta akhirnya terpilih menjadi Presiden Albania pada April 2017, dan menjabat hingga tahun 2022. Peran presiden di Albania sebagian besar bersifat seremonial.

    Beberapa waktu terakhir, Meta menuduh PM Rama memimpin “rezim kleptokratis” dan “memusatkan semua kekuasaan legislatif, administratif dan yudikatif di tangannya”. Tuduhan itu dilontarkan setelah Meta sebelumnya dikenal sebagai sekutu PM Rama.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratusan guru dan mahasiswa “study tour” ke Monumen Pancasila Sakti

    Ratusan guru dan mahasiswa “study tour” ke Monumen Pancasila Sakti

    peristiwa itu tidak boleh terulangJakarta (ANTARA) – Ratusan guru, dosen dan mahasiswa dari beberapa universitas berwisata belajar (study tour) ke Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur,  dalam rangka memperingati Hari Pemberontakan G30S/PKI 1965 dan Hari Kesaktian Pancasila.

    “Mereka dipandu oleh Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB),” Ketua Yayasan Kajian Citra Bangsa Mayjend (Purn) Lukman R. Boer dalam siaran pers di Jakarta, Selasa. 

    Ia berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dalam membangun pemahaman perjalanan sejarah kepada generasi penerus bangsa.

    Agenda itu diikuti oleh 150 orang, yang terdiri dari dosen, guru sejarah, mahasiswa dan siswa dari Universitas Trilogi, Universitas Pancasila, Universitas UHAMKA, Labschool Cirendeu dan guru-guru dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI).

    Dalam sejarahnya, kata dia, negara Indonesia telah mengalami beberapa fase pemberontakan komunisme sejak zaman penjajahan Belanda 1926, masa perjuangan Kemerdekaan (1948, Peristiwa Madiun) dan terakhir pada era pemerintahan Soekarno (1965).

    Baca juga: Monumen Pahlawan Revolusi, begini sejarah dan pembangunannya

    Pemberontakan G30S PKI 1965 telah menelan begitu banyak korban masyarakat Indonesia.

    “Sehingga, sebagai warga bangsa, kita berharap bahwa peristiwa itu tidak boleh terulang dan harus menjadi kejadian pahit terakhir yang pernah dialami Indonesia,” Lukman.

    Namun, sejarah dan dinamika sosial politik Indonesia terus berubah dan PKI telah dibubarkan melalui Supersemar (surat perintah 11 maret) dan dikuatkan pula oleh Ketetapan MPRS No 25/1966.

    Namun, bagi para penggiat komunisme, PKI tidak pernah mati dan tidak pernah pula bubarkan oleh para pendirinya.

    Sebagaimana pesan DN Aidit dan Sudisman, menjelang tertangkap dan ditembak mati oleh pasukan TNI yang menangkapnya.

    Baca juga: Sudin Gulkarmat Jaktim semprot area Monumen Pancasila Sakti

    Kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme ini, kata dia, harus terus tumbuh di berbagai generasi penerus bangsa Indonesia agar Pancasila semakin kuat dan terjaga.

    Sementara itu, Kepala Monumen Pancasila Sakti Letkol Caj Edy Bawono menyampaikan berbagai kekejian dan pengkhianatan PKI sejak awal kemerdekaan hingga 1968.

    “PKI terus melakukan kekejian dan pengkhianatan kepada Pancasila dan bangsa Indonesia. Monumen ini sebagai bukti sejarah,” kata Edy.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akankah Ambisi Ekonomi India Pertebal Kas Perang Rusia?

    Akankah Ambisi Ekonomi India Pertebal Kas Perang Rusia?

    Jakarta

    India banyak menuai kritik dari negara-negara Barat karena memborong minyak Rusia di tengah invasi Ukraina. Pada tahun 2022, impor minyak dari Rusia meningkat sepuluh kali lipat, namun kemudian hanya tumbuh dua kali lipat pada tahun lalu.

    Langkah Kremlin menetapkan diskon tinggi, juga direspons India dengan menambah impor batu bara sebanyak tiga kali lipat dalam periode yang sama.

    Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Moskow, Senin (8/7), merupakan kelanjutan kebijakan tersebut. Lawatan ini merupakan kunjungan luar negeri yang kedua sejak dia memenangkan masa jabatan ketiga di India dalam pemilu legislatif silam.

    Juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov mengatakan, kedua negara disatukan “keinginan politik bersama,” untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan.

    India harus menempuh titian yang sulit antara mempertahankan kedekatan dengan Barat dan hubungan perdagangan dengan Moskow, sembari mempertahankan posisi netral dalam konflik di Ukraina.

    DW mengulas kondisi hubungan India-Rusia saat ini dan apa yang kemungkinan akan disepakati kedua pemimpin.

    Lebih dari sekedar kerja sama pertahanan

    Selama Perang Dingin, Uni Soviet dan India membangun kemitraan strategis di bidang pertahanan dan perdagangan yang berlanjut setelah berakhirnya komunisme. Pada tahun 2000, Vladimir Putin, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Rusia, menandatangani deklarasi kerja sama baru dengan New Delhi.

    Selama dua dekade terakhir, Moskow memasok 65 persen sistem persenjataan India, dengan jumlah total penjualan melebihi USD60 miliar, menurut Stockholm International Peace Research Institute.

    Ikatan tersebut bertambah kuat sejak India memborong minyak Rusia yang dijual murah setelah diembargo Barat. Pada bulan April, misalnya, pengiriman minyak mentah Rusia ke India mencatatkan rekor baru sebesar 2,1 juta barel per hari, menurut lembaga riset pasar S&P Global.

    Perdagangan bilateral antara kedua negara mencapai rekor tertinggi hampir USD65,7 miliar pada tahun lalu, berdasarkan angka dari Departemen Perdagangan India. Sebaliknya, Rusia mengekspor barang senilai $61,4 miliar ke sekutunya itu, terutama minyak, pupuk, batu mulia dan logam.

    “Lama kami hanya melihat Rusia dari sudut pandang politik dan keamanan,” kata Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar pada konferensi industri pada bulan Mei lalu. “Tapi ketika Moskow beralih ke arah timur, peluang ekonomi baru mulai muncul. Lonjakan perdagangan dan bidang kerja sama baru ini tidak bisa dianggap sebagai fenomena musiman.”

    Netralitas jamin keuntungan maksimal

    Meski dikritik soal impor minyak, adalah kebergantungan besar India atas persenjataan Rusia yang membuat gamang negara-negara Barat.

    “New Delhi telah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi konflik Rusia-Ukraina, yakni menjaga hubungan baik dengan Moskow dan Barat,” tulis Dr Aleksei Zakharov, peneliti India di Institut Hubungan Internasional Perancis, Ifri, menulis dalam sebuah makalah bulan lalu.

    Kendati demikian, dia mengaku melihat adanya “tantangan struktural yang masih menghalangi kedua belah pihak untuk memperkuat kembali hubungan ekonomi.”

    Menurutnya, kerja sama pertahanan antara Rusia dan India saat ini “dalam keadaan terkatung-katung,” karena embargo Barat yang menyita sebagian besar kapasitas produksi untuk menopang invasi di Ukraina.

    Hambatan perdagangan pangkas pangsa senjata

    India berulangkali mendapat pengalaman negatif dalam berbisnis dengan industri pertahanan Rusia. Kesepakatan tahun 2004 untuk membeli kapal induk era Soviet, yang seharusnya diremajakan oleh Rusia, berulangkali mengalami penundaan dengan tambahan biaya berlipat ganda.

    Militer India saat ini sedang menunggu dua dari lima sistem pertahanan udara S-400 dan sebuah kapal fregat buatan Rusia sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2018, lapor media India pada bulan April lalu.

    Tapi meski tetap menjadi tujuan utama transfer senjata antara tahun 2017 dan 2022, pangsa ekspor pertahanan Rusia ke India turun dari 65 persen menjadi 36 persen pada periode yang sama, menurut data SIPRI.

    Berkurangnya kapasitas ekspor senjata d Rusia dan embargo Barat diyakini memaksakan perubahan strategi di New Delhi, yang menguntungkan produsen senjata Perancis dan Jerman.

    Ambisi India untungkan Rusia?

    Kunjungan Modi ke Moskow usai pemilu di India ramai dipahami sebagai isyarat betapa pentingnya relasi kedua negara. Namun dengan berkurangnya perdagangan senjata, India melirik bidang ekonomi lain untuk digenjot dengan Rusia.

    Salah satunya adalah inisiatif “Made in India” yang digencarkan Modi untuk mempromosikan India sebagai pusat manufaktur. Proyek raksasa itu membuka peluang bagi Rusia untuk menjual bahan baku atau memindahkan sarana produksi senjata ke India.

    Moskow juga sudah mengisyaratkan tertarik untuk memperluas Koridor Transportasi Utara-Selatan Internasional, INSTC, sebuah proyek jalan raya, laut, dan kereta api yang menghubungkan Rusia ke India melalui Iran. Rusia mengirimkan tahap pertama ekspor batu bara melalui INSTC bulan lalu.

    Dengan hambatan ekonomi yang dihadapi Rusia akibat sanksi Barat, INSTC kini menjadi prioritas perdagangan utama bagi Kremlin.

    Proyek lain adalah Koridor Maritim Chennai-Vladivostok, yang pertama kali diusulkan pada tahun 2019. Rute laut sepanjang 10.300 kilometer dari Timur Jauh Rusia itu dapat membantu mengamankan pasokan energi dan bahan mentah ke India.

    Koridor ini diharapkan dapat mengurangi waktu pengiriman dari 40 menjadi 24 hari, dibandingkan dengan rute umum melalui Terusan Suez.

    rzn/as

    (ita/ita)