Xcloud.id

Produk: KIP

  • Pemerintah telah salurkan Rp463,1 triliun untuk dana pendidikan

    Pemerintah telah salurkan Rp463,1 triliun untuk dana pendidikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyalurkan dana senilai Rp463,1 triliun untuk sektor pendidikan hingga Oktober 2024.

    Realisasi itu tumbuh 10,9 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp417,7 triliun.

    “APBN akan terus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, demi mencapai cita-cita Indonesia Maju,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa.

    Dia merinci anggaran pendidikan disalurkan melalui tiga jalur, yakni belanja pemerintah pusat (BPP), pemerintah daerah (pemda) dalam bentuk transfer ke daerah (TKD), dan pembiayaan dalam bentuk Dana Abadi Pendidikan.

    Melalui BPP, nilai yang terealisasi sebesar Rp152,5 triliun. Anggaran ini diterima oleh 17,2 juta siswa lewat Program Indonesia Pintar (PIP) dan 889 ribu mahasiswa lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    Dana itu juga turut disalurkan kepada sekolah atau kampus melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 9,3 juta siswa dan 54.551 sekolah serta Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) kepada 197 perguruan tinggi negeri (PTN).

    Sementara realisasi melalui TKD tercatat sebesar Rp295,6 triliun. Penerima dari kalangan siswa mendapatkan manfaat berupa BOS kepada 43,7 juta siswa dan 46 ribu satuan pendidikan/sekolah. Kemudian, Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada 6,2 juta peserta didik dan 3.611 satuan pendidikan/PAUD.

    Untuk guru, anggaran disalurkan berupa gaji, tunjangan, TPG, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil). Manfaat ini diterima oleh 1,4 juta guru. Sedangkan manfaat untuk sekolah berupa rehabilitasi 5.404 ruang kelas.

    Adapun realisasi Dana Abadi Pendidikan mencapai Rp15 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Klan Singkarru Diduga Politisasi Beasiswa PIP di Polewali Mandar, Ini Buktinya

    Klan Singkarru Diduga Politisasi Beasiswa PIP di Polewali Mandar, Ini Buktinya

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di balik program beasiswa KIP-PIP yang seharusnya menjadi harapan bagi para siswa berprestasi di Polewali Mandar, tercium aroma politisasi yang mengaitkan nama besar klan Singkarru. Sebuah penelusuran baru-baru ini mengungkapkan bahwa keluarga Singkarru diduga menyelipkan kepentingan politik mereka melalui jalur beasiswa pemerintah pusat, membawa program mulia ini ke ranah kepentingan pribadi.

    Awalnya, seorang staf di sebuah bank milik negara di Kecamatan Tinambung menceritakan bahwa seorang oknum guru di Polewali Mandar tampaknya terlibat. Siswa yang datang ke bank itu untuk mencairkan dana beasiswa diminta membawa dokumen persyaratan lengkap. Tapi ada satu syarat lain: sebuah kertas putih yang dihiasi gambar dua tokoh politik, Ratih Megasari Singkarru dan Andri Prayoga Singkarru.

    Tak hanya sekadar gambar, kehadiran kertas itu diduga menjadi syarat yang menentukan. “Jika siswa tak menyertakan kertas bergambar tersebut, pihak bank tidak akan memproses berkas mereka,” ungkap sumber dari bank tersebut. Sebuah aturan tak tertulis yang segera membuat bank dan program beasiswa KIP-PIP menjadi arena politik terselubung, membuka lembar baru dari kontroversi kampanye di Pilkada.

    Sosok di balik gambar, Ratih Megasari Singkarru dan Andri Prayoga Singkarru, bukanlah orang asing di dunia politik Polewali Mandar. Ratih menjabat sebagai Anggota DPR RI, sementara Andri menduduki kursi di DPD RI. Namun dugaan menyelipkan kepentingan ini bukan tanpa alasan – kedua politisi tersebut disebut mendukung penuh pasangan calon nomor 4, Dirga Adhi Putra Singkarru dan Iskandar Muda Baharuddin Lopa, di Pilkada Polman yang semakin memanas.

  • Cara Cek Penerima Bansos Pakai NIK KTP dari Aplikasi di HP, Simak!

    Cara Cek Penerima Bansos Pakai NIK KTP dari Aplikasi di HP, Simak!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Indonesia bisa mengecek secara mandiri apakah termasuk sebagai penerima program bantuan sosial (bansos).

    Anda bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang ada di Kartu Tanpa Penduduk (NIK KTP).

    NIK merupakan data diri berupa 16 digit angka yang ada di KTP setiap warga Indonesia.

    Pengecekan nama penerima bansos dengan NIK KTP bisa dilakukan lewat aplikasi “Cek Bansos”, yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diunduh pengguna Android di Google Play Store.

    Bagi Anda yang hendak menggunakan aplikasi ini, berikut langkahnya:

    1. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Tinggal ketikan Cek Bansos di kolom pencarian, lalu akan muncul Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI.

    2. Kemudian, buka aplikasi lalu akan muncul permintaan untuk akses lokasi. Anda bisa pilih “Izinkan ketika menggunakan apliaksi atau “Izinkan hanya saat ini”

    3. Lalu akan muncul kolom username dan password, jika sudah punya akun Anda bisa login. Jika belum Anda bisa pilih “Buat Akun Baru” pada bagian bawah.

    4. Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut:

    Nomor Kartu Keluarga

    NIK

    Nama lengkap sesuai KTP

    Provinsi

    Kabupaten/kota

    Kecamatan

    Kelurahan/desa

    Alamat sesuai KTP

    RT dan RW

    Nomor Ponsel

    Alamat e-mail

    Masukan alamat email kembali

    Username

    Password

    Masukan password kembali

    Lampirkan swafoto dan foto KTP

    5. Klik ‘Buat Akun Baru’

    6. Ketika semua data cocok, maka akun otomatis akan dibuat

    7. Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail yang didaftarakna untuk melakukan tahapan tersebut

    8. Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

    Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan.

    Selain menggunakan aplikasi, pengecekan online dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Anda tidak perlu menggunakan NIK KTP. Hanya memasukkan wilayah inggal penerima mafaat seperti Provinsi hingga Desa, dan juga memasukkan nama lengkap.

    Kemudian masukan Huruf Kode sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu klik “Cari Data”. Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai data yang dimasukkan.

    Jika terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

    Daftar bansos yang bakal cair akhir 2024

    Sederet bantuan sosial (bansos) pemerintah masih akan mengalir kepada penerima manfaat di akhir tahun ini.

    Bansos tersebut adalah bantuan pangan 10 kg beras, PKH, BPNT, dan Program Indonesia Pintar. Untuk keempat bansos itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp496 triliun dalam APBN 2024.

    Berikut selengkapnya:

    1. Bantuan Pangan Beras

    Pemerintah telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan akhir 2024. Hal ini sebelumnya telah diputuskan oleh Presiden Jokowi.

    Pada Juni 2024, Jokowi mengatakan pihaknya sudah menghitung kesesuaian APBN dengan pemberian bantuan. Menurutnya, APBN cukup jika bantuan diteruskan hingga Desember.

    Persyaratan penerima bansos pangan beras 10 kilogram, yaitu:

    – Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

    – Memiliki Kartu Keluarga dan Tanda – Penduduk yang masih berlaku

    – Penduduk yang tergolong miskin

    – Tidak termasuk atau bekerja sebagai ASN, Polri, dan atau TNI

    – Termasuk dan terdaftar dalam DTKS Pendaftaran Kemensos

    2. PKH

    Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.

    Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

    PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

    Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

    Berikut ini rinciannya:

    – Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.

    – Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

    – Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

    3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

    Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan

    Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.

    4. Program Indonesia Pintar

    Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.

    Berikut ini kategori peserta yang layak menerima PIP:

    – Peserta didik dari pemegang KIP/KKS/KPS

    – Peserta didik dan keluarga peserta – Program Keluarga Harapan (PKH).

    – Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.

    – Peserta didik yang terkena dampak bencana alam

    – Peserta didik yang pernah drop out.

    – Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya.

    – Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

    (fab/fab)

  • Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kriteria, dan Manfaatnya

    Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kriteria, dan Manfaatnya

    Jakarta: Singkatan DTKS mungkin sudah tidak terlalu asing saat ini. Khususnya, saat pemerintah sudah mulai membagi-bagikan bantuan sosial.
     
    DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah.
     
    Pada artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Pengertian DTKS, kriteria, dan manfaat dari DTKS.
    Apa itu DTKS
    Melansir dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk Indonesia mulai dari yang paling rendah status sosialnya.
     
    DTKS saat ini dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial, yang sebelumnya dikelola oleh secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
     
    DTKS hanya berisikan 40 persen penduduk Indonesia dengan alasan 40 persen tersebut sudah cukup untuk merangkum semua kebutuhan penargetan program perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan.
     
    Dalam data yang berisikan 40 persen tersebut meliputi penduduk Indonesia dengan kelompok sosial miskin dan hampir miskin.
     

    Kriteria DTKS
    Jika kamu ingin bergabung dalam DTKS maka kamu perlu mengetahui beberapa kriteria berikut ini:

    Proses verifikasi dan validasi DTKS dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan 
    Pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang perlu dikeluarkan dari DTKS dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan. 
    Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada serta dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS 
    Musyawarah akan dilakukan Pemerintah Desa/kelurahan untuk menetapkan daftar keluarga yang ada dalam DTKS yang dinilai perlu dikeluarkan dan diusulkan dalam DTKS 
    Petugas pemerintah akan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya. Untuk melakukan validasi dengan mengisi formulir penilaian yang dikeluarkan oleh PUSDATIN-KEMENSOS. Data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan:
    – Berita hasil musyawarah Desa/Kelurahan
    – Kartu Keluarga
    – Form pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/Pengusulan Data DTKS
     
    Setelah usulan diterima, Dinas Sosial akan menginput data kedalam sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan PISDATIN-KEMENSOS. Data akan diolah oleh PUSDATIN -KEMENSOS melalui Methode Proxi- Mean Testing yang hasilnya akan menentukan apakah keluarga tersebut layak untuk di masukan kedalam DTKS atau tidak 
     
    Hasil finalisasi akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terbaru.

    DTKS pada dasarnya bukan data kemiskinan, tetapi data yang menunjukan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
     

    Manfaat Terdaftar DTKS
    Beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan jika bergabung dalam DTKS yaitu:
     
    Dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa data yang ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah untuk memberi bantuan atau pemberdayaan.
     
    DTKS adalah bantun berbasis rumah tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan.
     
    Bantuan DTKS yang berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan (BSP). Sedangkan bantuan berbasis perorangan berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI -JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, serta Bantuan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang Disabilitas dan lanjut usia. (Ridini Batmaro)
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bahlil Revisi Disertasi Usai Diprotes Jatam, Said Didu Bilang Harus Dibatalkan

    Bahlil Revisi Disertasi Usai Diprotes Jatam, Said Didu Bilang Harus Dibatalkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memprotes disertasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pasalnya dalam disertasi itu, Jatam dicatut sebagai informan utama.

    Merespons hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memberi sentilan terhadap Universitas Indonesia yang selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi terbaik.

    “Betapa rusaknya negeri ini. Perguruan Tinggi terbaik seperti @univ_indonesia sudah menghalalkan etika keilmuan,” kata Said Didu dalam akun X, Jumat, (8/11/2024).

    Menurutnya, disertasi tersebut seharusnya tidak sekadar direvisi setelah ujian terbuka.

    “Jika data disertasi yang digunakan salah atau diperoleh secara tidak sah maka disertasi batal – bukan direvisi setelah ujian terbuka,” tambahnya.

    Sebelumnya, Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar menyampaikan keberatannya atas disertasi doktoral Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang berjudul, “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

    “Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ungkap Melky.

    Sementara itu, Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia (UI), Amelita Lusia menyebut bahwa Bahlil sedang menjalani fase revisi naskah disertasi doktoralnya usai digelarnya sidang promosi doktoral beberapa waktu lalu. (selfi/fajar)

  • Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    Cak Imin Berharap Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun pada 2025

    GELORA.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap tak ada lagi kebocoran anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, anggaran bantuan sosial (bansos) bisa bertambah hingga Rp100 triliun pada tahun 2025.

    “Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Cak Imin di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    “Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” sambungnya.

    Menurut Cak Imin, bila kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup, maka otomatis jumlah anggaran bansos bisa meningkat. Serta, program-program pemberdayaan bisa dilakukan dengan jumlah yang besar.

    Sejalan dengan itu, kemiskinan ekstrem juga bisa dikurangi dan jumlah orang yang menjadi pelaku ekonomi produktif semakin banyak.

    “Karena itu insyaallah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi,” kata Cak Imin.

    Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun. Setidaknya, ia berharap ada tambahan dana bansos pada tahun 2025.

    “Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan,” kata mantan rival Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    Prabowo Akan Berantas Kemiskinan Ekstrem

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

    Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka

    “Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju nol persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” ucap Prabowo Subianto.

    Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

    Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

    Menurut Prabowo, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

    “Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.

    Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

  • Viral, Foto Ketua KIP dengan Calon Wali Kota Mengangkat 2 Jari Regional 2 November 2024

    Viral, Foto Ketua KIP dengan Calon Wali Kota Mengangkat 2 Jari Regional 2 November 2024

    Viral, Foto Ketua KIP dengan Calon Wali Kota Mengangkat 2 Jari
    Tim Redaksi
    LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com
    – Sebuah foto Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota
    Lhokseumawe
    ,
    Abdul Hakim
    , viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di sejumlah grup WhatsApp pada Jumat (1/11/2024).
    Dalam foto tersebut, Abdul Hakim terlihat berdiri di antara calon wali kota dan wakil wali kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar dan Husaini Pom, yang mengangkat jari jempol dan telunjuk.
    Foto tersebut diambil sesaat setelah penetapan pimpinan DPRD Kota Lhokseumawe di Gedung DPRD Lhokseumawe pada Kamis (31/10/2024).
    Unggahan foto ini pertama kali muncul di akun Facebook T Andi Rahman, yang telah mengumpulkan 38 komentar, 11 kali dibagikan, dan 38 tanda suka.
    Andi Rahman, salah satu tim sukses pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Lhokseumawe, Fatahani-Zarkasyi, menyesalkan sikap
    Ketua KIP Lhokseumawe
    Abdul Hakim.
    “Harusnya berlaku netral. Sudah jelas aturannya sejak penetapan pasangan calon, KIP tidak boleh mengidentikan jari dalam foto untuk menunjukkan dukungan pasangan calon, termasuk untuk TNI/Polri dan PNS,” kata dia.
    Ia juga berencana melaporkan kasus ini kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
    “Seharusnya Ketua KIP bisa menjaga netralitasnya. Foto itu bisa menunjukkan dukungannya pada salah satu pasangan calon,” tambah Andi.
    Di sisi lain, Abdul Hakim menjelaskan bahwa foto dengan salam dua jari tersebut sebenarnya mengidentifikasikan huruf “L” yang berarti Lhokseumawe.
    “L” jelas Hakim dihubungi Sabtu.
    Meski demikian, ia mengakui bahwa foto tersebut adalah kesilapan dirinya.
    “Itu tiba-tiba diminta foto, diarahkan oleh tukang foto, makanya bukan tanda angka dua. Itu huruf L,” tegasnya berulang kali.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkumham jaga kepercayaan publik lewat pelayanan informasi PPID

    Kemenkumham jaga kepercayaan publik lewat pelayanan informasi PPID

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjaga kepercayaan publik terhadap instansi lewat komitmen pemberian layanan yang optimal, salah satunya melalui pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Dalam acara Konsinyering PPID Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta, Rabu (30/10), Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja sama Kemenkumham Hantor Situmorang mengatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan akan semakin menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan citra positif terhadap instansi.

    “Pelajari tugas dan fungsi PPID, struktur PPID-nya. Jangan sampai PPID tidak tahu apa tugas dan fungsinya, dan harus lapor ke siapa terkait PPID,” kata Hantor seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia menegaskan, PPID di lingkungan Kemenkumham pada umumnya dan DJKI pada khususnya, harus memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

    Hantor menyebutkan, hal pertama yang harus diperhatikan, yakni melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Standar pelayanan menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan dan tolak ukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik.

    Kemudian hal kedua, yaitu pelayanan yang diberikan harus mengacu pada dasar hukum. Dalam pelayanan informasi publik melalui PPID, terdapat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

    Ia menambahkan, hal ketiga, yakni petugas yang memberikan pelayanan harus memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk itu, perlu dilaksanakan berbagai kegiatan guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan.

    “Diharapkan SDM pemangku tugas dan fungsi layanan PPID dapat memperoleh wawasan baru dan meningkatkan talenta yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik,” ujarnya.

    Hantor melanjutkan, hal keempat yang perlu diperhatikan, yaitu pelayanan yang diberikan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan maklumat pelayanan. Kelima, informasi yang disampaikan harus jelas dan akurat.

    Dirinya pun mengapresiasi DJKI yang telah menyelenggarakan Konsinyering PPID kali ini. Kegiatan konsinyering yang dilakukan merupakan aksi nyata untuk melakukan pengembangan dalam pelayanan PPID serta peningkatan kualitas SDM para pemangku tugas dan fungsi PPID di lingkungan DJKI.

    Sementara itu, Sekretaris DJKI Kemenkumham Anggoro Dasananto memandang dengan adanya keterbukaan informasi publik, transparansi bisa dilihat sebagai informasi untuk mengakses berbagai layanan terkait kekayaan intelektual.

    Menurut dia, hak masyarakat untuk mengakses informasi menjadi sangat penting karena dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)mengamanatkan bahwa mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia (HAM).

    “Tentunya informasi pelayanan yang ada di DJKI harus dapat diakses dengan mudah dan cepat, dengan adanya perkembangan teknologi informasi,” ujar Anggoro dalam kesempatan yang sama.

    Dia menuturkan kegiatan Konsinyering PPID bukan hanya dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi untuk memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang diKecualikan (DIK) di lingkungan DJKI.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Talk show bahas PAD, dua paslon wali kota Lhokseumawe dan wakil tak hadir 

    Talk show bahas PAD, dua paslon wali kota Lhokseumawe dan wakil tak hadir 

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Talk show bahas PAD, dua paslon wali kota Lhokseumawe dan wakil tak hadir 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Malikussaleh (DPM Unimal) melaksanakan kegiatan talk show dengan tema meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan semangat antikorupsi yang berlangsung di gedung ACC Universitas Malikussaleh.

    Kegiatan tersebut didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI Lhokseumawe), Universitas Malikussaleh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe, dan beberapa sponsor lainnya. 

    Dari empat pasangan Calon Wali dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe hanya dua pasangan calon yang hadir yakni nomor urut 02 Sayuti Abubakar-Husaini, dan nomor urut 03 Ismail-Azhar Mahmud. 

    Sedangkan paslon nomor 01 Azhari sedang berada di Jakarta dan Zulkarnen dalam kondisi kurang sehat, untuk paslon nomor urut 04 Fathani-Zarkasyi terbentur dengan jadwal kampanye dialogis.

    Ketua panitia Dilla Nazatul menyebutkan, dalam kegiatan talk show tersebut tidak meminta dan menerima sumbangan dana apapun dari para pasangan calon.

    “Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah untuk mendengarkan visi dan misi serta program para paslon wali kota-wakil wali Kota Lhokseumawe,” kata Dilla, Selasa (29/10).

    Dilla menyebutkan, selain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, pihaknya juga berharap kegiatan itu dapat menghasilkan ide-ide yang bermanfaat bagi Kota Lhokseumawe kedepannya.

    Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Malikussaleh, Mohamad Muhaymin dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini sudah direncanakan sejak Agustus 2024 untuk memastikan kehadiran para paslon. 

    “Jadwal acara pada 29 Oktober ini adalah tanggal yang disetujui keempat paslon, dan keempat palson kami konfirmasi dua hari lalu menyatakan bersedia hadir,” sebutnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Selasa (29/10). 

    Kata Muhaymin, secara pribadi dari hati kecil sedikit kecewa kepada dua paslon yang tidak bisa berhadir. Tentunya dengan hadirnya dua paslon ini menunjukkan mentalitas berani berhadapan dan berinteraksi dengan mahasiswa serta masyarakat. 

    “Karena kegiatan ini hadir dari beberapa kalangan baik itu dari Keuchik, muspika, pemerintah, pakar, dan beberapa instansi lainnya,” imbuhnya 

    Ketua KIP Kota Lhokseumawe, Abdul Hakim dalam sambutannya juga menyebutkan, turut berterima kasih kepada DPM Unimal yang telah menggagas dan bekerja keras melaksanakan acara ini dan persiapan sangat matang. 

    “Ini adalah kesempatan bagi pasangan calon melakukan kampanye secara gratis dan menunjukkan kualitasnya dalam menyampaikan visi dan misinya,” kata Abdul Hakim.

    Kata Abdul Hakim, acara ini juga dapat dilaksanakan oleh BEM dan DPM di kampus-kampus yang lain, sehingga akan memberikan pencerahan politik dan menambah wawasan bagi para calon pemilih tentang visi dan misi para paslon yang hadir. 

    “KIP Lhokseumawe juga akan menyelenggarakan debat terbuka paslon wali kota dan wakil wali kota Lhokseumawe pada November 2024 nantinya,” imbuhnya 

    Rektor Universitas Malikussaleh, Herman Fithra mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe saat ini tidak terlepas karena adanya kampus-kampus besar di daerah ini. 

    “Hari ini tumbuh kedai-kedai kopi karena ada mahasiswa. Artinya, Lhokseumawe ekonominya ditopang oleh tiga perguruan tinggi di sini,” sebutnya. 

    Kata Herman, Lhokseumawe harus kembali ke kota jasa, yang memberikan pelayanan pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Apabila tiga sektor ini dikembangkan dengan baik, diyakini PAD Lhokseumawe akan meningkat.

    “Dan Unimal masih berpeluang menambah jumlah mahasiswanya dalam empat hingga lima tahun ke depan menjadi 40 ribu dari saat ini 20 ribu. Dan itu akan memberi dampak yang sangat besar bagi Lhokseumawe,” imbuhnya. 

    Herman Fitrha juga menyarankan agar para paslon wali kota-wakil wali kota Lhokseumawe tidak menyampaikan program yang terlalu muluk-muluk seperti membangun industri bertaraf internasional. Tentunya harus bangkit dengan kemampuan diri sendiri sesuai potensi daerah.

    “Saya berharap kegiatan ini memberikan dampak yang baik buat kita semua, pencerahan untuk para mahasiswa tentang bagaimana dunia politik mengelola isu-isu strategis,” pungkasnya.

    Kedua paslon yang hadir sepakat menilai PAD Lhokseumawe selama ini yang hanya berkisar Rp60 Miliar per tahun masih sangat minim. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe tidak sampai 10 persen. Oleh karena itu, kedua paslon berkomitmen akan meningkatkan PAD jika mereka mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Pemko Lhokseumawe.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tim penilai tekankan e-Monev bukan sekadar ajang lomba

    Tim penilai tekankan e-Monev bukan sekadar ajang lomba

    Jakarta (ANTARA) – Tim Penilai Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) menegaskan kepada 22 kelurahan peserta bahwa e-Monev bukanlah sekadar ajang lomba, melainkan upaya untuk memperkuat tata kelola layanan informasi publik.

    “Kami ingin menekankan bahwa e-Monev bukanlah perlombaan, tetapi sebuah upaya membangun tata kelola informasi publik yang lebih baik,” ujar Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/10).

    Diketahui sebanyak 22 pimpinan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta memaparkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mereka dengan menyoroti aspek komitmen, kebermanfaatan, inovasi, serta kehadiran pimpinan di hadapan tim penilai dari KI DKI Jakarta yang terdiri atas Luqman Hakim Arifin, Agus Wijayanto Nugroho, dan Ani Christiyani.

    Ketiga anggota tim penilai memberikan apresiasi atas kehadiran PPID di setiap kelurahan yang telah mencapai tahap presentasi dalam e-Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024.

    “Total ada 267 kelurahan yang kami evaluasi, dan 103 di antaranya berhasil melanjutkan ke tahap presentasi e-Monev. Hingga hari kesepuluh, kami terus melakukan penilaian dalam kategori kelurahan,” kata Luqman.

    Ia juga menyebutkan bahwa hasil penilaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam komitmen keterbukaan informasi di tingkat kelurahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Luqman menilai peningkatan ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang lebih baik di semua lapisan pemerintahan.

    Ia pun mengapresiasi setiap kelurahan yang telah menunjukkan komitmennya dalam transparansi informasi kepada publik.

    Lebih lanjut Luqman menyampaikan tiga hal yang perlu terus ditingkatkan. Pertama, penguatan tata kelola informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Kedua, pengamanan aset digital berupa microsite, Linktree, dan media sosial. Serta ketiga, pengembangan inovasi dengan menerapkan pola amati, tiru, dan modifikasi dalam setiap kegiatan.

    Ia mencatat bahwa kelurahan dari wilayah Jakarta Timur menjadi yang terbanyak mencapai tahap presentasi.

    Menurut dia, hal ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara pemerintah kota dan kelurahan dalam mendorong partisipasi aktif untuk menyukseskan e-Monev.

    Baca juga: KI DKI soroti kelengkapan informasi 19 PPID di Presentasi E-Monev
    Baca juga: Sebanyak 25 badan publik presentasikan KIP di E-Monev hari ketiga

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024