Produk: KIP

Biaya Debat Pilkada di Aceh: Lhokseumawe Rp 477 Juta, Aceh Utara Rp 299 Juta Regional 19 November 2024

Biaya Debat Pilkada di Aceh: Lhokseumawe Rp 477 Juta, Aceh Utara Rp 299 Juta
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan dana sebesar Rp 299 juta untuk menggelar debat calon bupati dan wakil bupati.
Sementara itu, KIP Kota Lhokseumawe menghabiskan dana yang lebih besar, yaitu Rp 477 juta, untuk sekali debat.
Kedua daerah ini akan menggelar dua kali debat selama masa kampanye
pemilihan kepala daerah
.
Ketua
KIP Aceh Utara
, Hidayatul Akbar, pada Selasa (19/11/2024), menjelaskan bahwa total biaya untuk debat publik mencapai Rp 299.535.500.
Pengadaan biaya dilakukan melalui sistem pemesanan katalog elektronik (e-katalog).
“Even Organizer (EO) yang ditunjuk mekanismenya e-katalog. Debat juga disiarkan lewat YouTube dan dua media lokal Aceh. Debat kedua akan digelar dalam waktu dekat ini,” ungkap Hidayatul.
Debat pertama telah dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara.
Di sisi lain, Ketua
KIP Lhokseumawe
, Abdul Hakim, menyampaikan bahwa biaya untuk debat publik pertama mencapai Rp 477 juta.
Untuk debat kedua, biaya tersebut masih akan ditinjau ulang berdasarkan penawaran terbaru dari penyelenggara debat.
“Jadi
biaya debat
publik pertama saja Rp 477 juta. Untuk debat kedua kita lihat nanti. Sedang dilihat dari penawaran terbaru dari EO,” kata Abdul Hakim.
Debat publik pertama di Lhokseumawe berlangsung di Aula IAIN Lhokseumawe, sedangkan lokasi untuk debat kedua masih dalam tahap perencanaan dan akan dilaksanakan pekan ini.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/11/2024 16:29
Metro Sepekan: Ngadu ke Gibran, Warga Bogor Menangis Minta Bantuan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Memasuki hari kedua Program Lapor Mas Wapres, warga tampak makin antusias mengadu ke Istana Wakil Presiden. Salah satunya adalah Santi (49), warga Tajurhalang, Bogor, Jawa Barat.

Santi datang sejak pukul 07.00 dan naik kereta api menuju Istana Wapres di Jakarta pada Selasa 12 November 2024. Santi menjadi salah satu warga beruntung yang bisa bertemu langsung dan bertemu Gibran Rakabuming Raka.

Sembari menangis, Santi bercerita kepada awak media usai bertemu Gibran. Ia mengaku mengeluh soal dirinya dan anaknya yang kurang mampu tidak mendapat bantuan sosial.

Sementara itu, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) menangguhkan gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar dinyatakan lulus pada Sidang Promosi Terbuka Gelar Doktor di UI beberapa waktu lalu.

Pada Nota Dinas dengan Nomor ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024, Ketua MWA UI Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Staquf mengirimkan surat kepada Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro perihal Penyampaian Siaran Pers terkait Mahasiswa Program Doktor (S3)SKSGUI.

Surat yang dikeluarkan pada 12 November 2024, ditembuskan kepada Ketua, Sekretaris Senat Akademik UI, selanjutnya kepada Ketua, Sekretaris Dewan Guru Besar UI. Selanjutnya kepada Sekretaris Universitas dan Kepala Biro Humas dan KIP.

Berita lain yang terpopuler dalam sepekan terakhir dalam sub kanal Megapolitan, News Liputan6.com adalah terkait Kepala Rutan (Karutan) Kelas I Salemba langsung dinonaktifkan usai 7 tahanan kabur.

Saat ini Karutan Salemba tengah menjalani pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya. Willy mengatakan saat peristiwa kaburnya tahanan tersebut Kapalas Rutan Salemba sedang cuti.

Pihaknya pun nantinya akan meminta keterangan semua pihak terkait mengapa ketujuh tahanan itu bisa melarikan diri. Ketujuh tahanan tersebut berhasil lolos dengan cara memotong teralis bagian ventilasi ruang tahanan. Setelahnya mereka menyusuri gorong-gorong got dan kabur.

Berikut deretan berita metro yang paling banyak dicari pembaca Liputan6.com dalam sepekan terakhir:

Wakil Presiden Gibran Rakabuming datang meninjau pelaksanaan layanan pengaduan Lapor Mas Wapres di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta. Dalam sehari jumlah pelapor dibatasi maksimal 60 orang untuk memaksimalkan pelayanan.

18/11/2024 08:30
Dekan Pembimbing Doktoral Bahlil Lahadalia Disorot, MWA UI Didorong Gelar Proses Etik – Page 3

Diketahui, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) menangguhkan gelar doktor Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Golkar itu sempat dinyatakan lulus pada Sidang Promosi Terbuka Gelar Doktor di UI pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Namun setelahnya, penganugerahan gelar S3 Doktor Bidang Kajian Strategis dan Global dari UI untuk Bahlil Lahadalia itu dicibir sejumlah pihak. Tak sedikit yang menilai pemberian gelar doktor tersebut janggal karena studi S3 Bahlil hanya ditempuh kurang dari dua tahun.

Desakan-desakan ini diduga membuat MWA UI mengambil tindakan menangguhkan gelar doktor Bahlil Lahadalia (BL). Pada Nota Dinas dengan Nomor ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024, Ketua MWA UI Dr. (HC) KH. Yahya Cholil Staquf mengirimkan surat kepada Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro perihal Penyampaian Siaran Pers terkait Mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG UI.

“Sesuai dengan hasil rapat Koordinasi 4 (empat) Organ Universitas Indonesia yang dilaksanakan pada hari Selasa, 11 November 2024 di Kampus UI Salemba, berikut kami lampirkan Siaran Pers terkait dengan Mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia,” tulis Ketua MWA UI pada surat resminya, dikutip Rabu (13/11/2024).

Surat yang dikeluarkan pada 12 November 2024 itu ditembuskan kepada Ketua, Sekretaris Senat Akademik UI, selanjutnya kepada Ketua, Sekretaris Dewan Guru Besar UI. Selanjutnya kepada Sekretaris Universitas dan Kepala Biro Humas dan KIP.

“Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan terkait BL, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). UI mengakui bahwa permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan tengah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika,” kata Gus Yahya pada surat tersebut.

UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian.

“Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Langkah ini dilakukan dengan penuh komitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukasnya.

17/11/2024 11:14
Jubir Bebas-Siti: Pengaduan Cue Card Tidak Subtansial

FAJAR.CO.ID, POLMAN – Juru Bicara Bebas-Siti, Rusman Nuryaman menyebut pengaduan kepada Bawaslu kabupaten Polewali Mandar (Polman) atas persoalan Cue Card (kertas poin penting) pasangan kandidat Bebas-Siti dilakukan oleh orang-orang yang panik. Rusman bahkan menuding pengaduan tersebut dibuat oleh kandidat yang dinilai kalah dalam debat pilkada yang berlangsung 6 November kemarin.

“Persoalan tidak substansial seperti Cue Card kok diadukan. Memangnya aturan KPU melarang penggunaan Cue Card? Pengaduan kok tidak substansial. Kelihatan paniknya yah,” ujar Rusman dalam keterangan kepada awak media, Jum’at (15/11) malam.

Rusman pun meminta Bawaslu untuk tidak terlalu menanggapi pengaduan tersebut. Pasalnya masih lebih banyak pengaduan kasus yang lebih substantif yang semestinya menjadi perhatian Bawaslu Polman. Misalnya, ungkap dia, pengaduan atas dugaan politisasi beasiswa KIP atau dugaan politik uang (money politics) yang kerap disampaikan oleh tim sukses atau tim pemenangan sejumlah kandidat di masyarakat.

“Mestinya Bawaslu Polman bisa menanggapi pengaduan kasus yang lebih substantif seperti dugaan beasiswa politisasi KIP atau dugaan money politics yang mulai santer bakal berlangsung di masyarakat. Pengaduan dua kasus itu jauh lebih substansial ketimbang pengaduan cue card,” ucap dia.

Rusman menghimbau masyarakat dan pendukung Bebas-Siti untuk terus menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan Pilkada. Pasalnya, menurut dia, menjelang hari pencoblosan semakin banyak manuver pihak-pihak yang tidak siap kalah untuk menganggu konsentrasi pasangan Bebas-Siti sebagai kandidat yang paling diunggulkan memenangkan Pilkada Polman.(*)

16/11/2024 13:15
Bawaslu Kota Bekasi latih 70 kader pengawasan partisipatif

Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

Bawaslu Kota Bekasi latih 70 kader pengawasan partisipatif
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Jumat, 15 November 2024 – 21:24 WIB

Elshinta.com – Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki, menggelar program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dengan melibatkan 70 peserta berusia 17-40 tahun.

Para peserta, yang merupakan perwakilan dari sekolah, organisasi kemahasiswaan, dan perguruan tinggi di Kota Bekasi, akan dilatih menjadi kader pengawasan partisipatif.

“Hari ini kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif. Kita mengundang para peserta yang usia 17-40 tahun dari perwakilan sekolah, organisasi kemahasiswaan, dan perguruan tinggi yang ada di kota Bekasi. Tentu saja tidak bisa menjangkau semuanya. Tapi kurang lebih ada 70 orang yang kita undang hari ini sebagai kader pengawasan partisipatif,” kata Nisa, Jumat (15/11).

Ia menjelaskan, program P2P, yang sebelumnya dikenal sebagai Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), memilih rentang usia 17-40 tahun karena kelompok usia ini merupakan segmen pemilih terbanyak dalam pilkada Kota Bekasi.

Pelatihan ini mencakup delapan materi, mulai dari kepemiluan, pilkada, demokrasi, pengawasan, pencegahan, teknik pelaporan, hingga analisis sosial dan pengembangan jaringan.

“Karena ini pelatihan, jadi materinya cukup banyak. Ada 8 materi yang akan mereka terima. Dari mulai soal kepemiluan, pilkada, demokrasi, kemudian soal pengawasan, pencegahan, sampai nanti teknik pelaporan. Bahkan terakhir kita memberikan materi itu analisis sosial dan bagaimana membangun jaringan,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto.

Choirunnisa berharap para kader pengawasan ini tidak hanya memahami materi pelatihan, tetapi juga menyebarluaskannya ke komunitas dan organisasi mereka.

Ke depannya, para kader ini direncanakan akan berperan aktif dalam pengawasan, khususnya pada hari tenang menjelang pemilu.

“Karena harapannya namanya juga kader. Kalau kader itu ketika mereka paham, tidak hanya untuk dia, tapi juga akan diseberluaskan ke komunitas, ke organisasi. Bahkan kita nanti ada rencana tidak lanjut. Jadi, inisiatifnya dari mereka, idenya dari mereka, mereka melakukan apa untuk masyarakat? Jadi, tentu saja yang paling terdekat adalah sekarang kita akan bersama mereka di hari tenang. Di hari tenang mereka bisa ikut juga melakukan pengawasan,” paparnya.

Adapun para narasumber pelatihan terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pemantau pemilu, KPU Kota Bekasi, serta tokoh berpengalaman seperti mantan anggota Bawaslu RI, Wahida Sueb.

“Narasumbernya cukup variatif dari pemantau-pemilu. Ada om kaka nanti, kakak sumita dari KIP. Kemudian ada dari VINUS, ada Yusfi Triadi. Kemudian ada Wahida Sueb, itu mantan anggota Bawaslu RI, priode pertama. Kemudian ada Zaki Hilmi, dia sebagai Bawaslu Provinsi Jawa Barat, di periode 2018-2023. Kemudian ada KPU Kota Bekasi, yang akan menjelaskan pemilu dan pilkada Kota Bekasi. Ya, itu salah satu,” ungkap Nisa.

Ia menekankan pentingnya semangat kerelawanan (volunteerism) bagi para kader dalam menjalankan tugas pengawasan. Mereka diharapkan menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat.

“Cara bekerja masyarakat? Ya, kan ini kan masyarakat, dari masyarakat ya. Bukan penyelenggara tentunya. Mereka pasti, kita harapannya mereka, oh satu lagi ya materinya tadi, dari volunteerism ya. Ada dari aktivis sosial,” ujarnya.

“Nah volunteerism itu membangun karakter kerelawanan, karena sebenarnya kan kalau menjadi masyarakat, berkaitan dengan pertanyaan, ini kan nanti mereka menjadi pionir penggerak di masyarakat. Makanya harus punya semangat karakter kerelawanan, yang itu akan disebarluaskan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial,” pungkas Nisa.

Sumber : Radio Elshinta

15/11/2024 23:17
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2024, Simak!

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia membagikan serangkaian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan.

Bagi penerima bansos, bisa mengecek secara mandiri dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan yang ada di Kartu Tanpa Penduduk (NIK KTP).

NIK merupakan data diri berupa 16 digit angka yang ada di KTP setiap warga Indonesia.

Pengecekan nama penerima bansos dengan NIK KTP bisa dilakukan lewat aplikasi “Cek Bansos”, yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diunduh pengguna Android di Google Play Store.

Bagi Anda yang hendak menggunakan aplikasi ini, berikut langkahnya:

1. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Tinggal ketikan Cek Bansos di kolom pencarian, lalu akan muncul Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI.

2. Kemudian, buka aplikasi lalu akan muncul permintaan untuk akses lokasi. Anda bisa pilih “Izinkan ketika menggunakan apliaksi atau “Izinkan hanya saat ini”

3. Lalu akan muncul kolom username dan password, jika sudah punya akun Anda bisa login. Jika belum Anda bisa pilih “Buat Akun Baru” pada bagian bawah.

4. Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut:

Nomor Kartu Keluarga

NIK

Nama lengkap sesuai KTP

Provinsi

Kabupaten/kota

Kecamatan

Kelurahan/desa

Alamat sesuai KTP

RT dan RW

Nomor Ponsel

Alamat e-mail

Masukan alamat email kembali

Username

Password

Masukan password kembali

Lampirkan swafoto dan foto KTP

5. Klik ‘Buat Akun Baru’

6. Ketika semua data cocok, maka akun otomatis akan dibuat

7. Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail yang didaftarakna untuk melakukan tahapan tersebut

8. Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan.

Selain menggunakan aplikasi, pengecekan online dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Anda tidak perlu menggunakan NIK KTP. Hanya memasukkan wilayah inggal penerima mafaat seperti Provinsi hingga Desa, dan juga memasukkan nama lengkap.

Kemudian masukan Huruf Kode sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu klik “Cari Data”. Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai data yang dimasukkan.

Jika terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

Daftar bansos yang bakal cair akhir 2024

Sederet bantuan sosial (bansos) pemerintah masih akan mengalir kepada penerima manfaat di akhir tahun ini.

Bansos tersebut adalah bantuan pangan 10 kg beras, PKH, BPNT, dan Program Indonesia Pintar. Untuk keempat bansos itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp496 triliun dalam APBN 2024.

1. Bantuan Pangan Beras

Pemerintah telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan akhir 2024. Hal ini sebelumnya telah diputuskan oleh Presiden Jokowi.

Pada Juni 2024, Jokowi mengatakan pihaknya sudah menghitung kesesuaian APBN dengan pemberian bantuan. Menurutnya, APBN cukup jika bantuan diteruskan hingga Desember.

Persyaratan penerima bansos pangan beras 10 kilogram, yaitu:

– Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)

– Memiliki Kartu Keluarga dan Tanda – Penduduk yang masih berlaku

– Penduduk yang tergolong miskin

– Tidak termasuk atau bekerja sebagai ASN, Polri, dan atau TNI

– Termasuk dan terdaftar dalam DTKS Pendaftaran Kemensos

2. PKH

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun.

Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.

PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

Berikut ini rinciannya:

– Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.

– Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

– Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.

Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada 6 tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan

Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.

4. Program Indonesia Pintar

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Program Indonesia Pintar (PIP) akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp 1 juta pada 2023, menjadi Rp 1,8 juta pada tahun ini.

Berikut ini kategori peserta yang layak menerima PIP:

– Peserta didik dari pemegang KIP/KKS/KPS

– Peserta didik dan keluarga peserta – Program Keluarga Harapan (PKH).

– Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan.

– Peserta didik yang terkena dampak bencana alam

– Peserta didik yang pernah drop out.

– Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya.

– Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Nah, itu dia daftar bansos 2024 dan cara mengeceknya dengan NIK KTP. Semoga membantu!

(fab/fab)

15/11/2024 11:15
Fazar siap hadirkan Ustaz Abdul Somad di tabligh akbar di Kota Lhokseumawe

Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

Pilkada Lhokseumawe 2024

Fazar siap hadirkan Ustaz Abdul Somad di tabligh akbar di Kota Lhokseumawe
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Kamis, 14 November 2024 – 22:03 WIB

Elshinta.com – Pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Fathani – Zarkasyi (Fazar), mengundang seluruh warga Lhokseumawe untuk menghadiri Tabligh Akbar bersama Ustaz Prof. H. Abdul Somad, Lc.

Acara ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada Sabtu, 16 November 2024, pukul 20.00 WIB di Lapangan Simpang Rancong, Gampong Batuphat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

Ketua Panitia Tabligh Akbar, Haji Zarkasyi, menjelaskan bahwa acara ini merupakan kegiatan keagamaan rutin yang digelar setiap tahun dan tidak memiliki kaitan langsung dengan kampanye politik.

“Tabligh Akbar ini murni acara keagamaan, tanpa embel-embel politik. Kami pastikan tidak ada campur tangan kampanye dalam acara ini,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Kamis (14/11).

Sebelum Tabligh Akbar, Paslon Fazar juga akan melaksanakan kampanye akbar pada pukul 15.00 WIB, yang akan dihadiri oleh para pendukung pasangan calon nomor urut 4 tersebut.

Zarkasyi menambahkan, meskipun kampanye tersebut melibatkan Ustaz Abdul Somad, acara kampanye dialogis di The Breeze Coffee Lhokseumawe akan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, mengingat kegiatan kampanye malam hari tidak diperbolehkan.

“Tabligh Akbar ini diharapkan menjadi momen yang penuh berkah bagi masyarakat Lhokseumawe, dan kami memastikan semua kegiatan berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Zarkasyi.

Calon Wali Kota Lhokseumawe, Haji Fathani, juga berharap dukungan media untuk kesuksesan acara Tabligh Akbar tersebut.

“Kampanye akbar yang telah didaftarkan pada Minggu, 17 November 2024, resmi dibatalkan dan diganti dengan kampanye dialogis. Kami juga telah menyurati KIP terkait pembatalan ini,” tutupnya.

Sumber : Radio Elshinta

15/11/2024 00:22
Pemkot Surabaya Terima Penghargaan Badan Publik Informatif di KI Jatim Awards 2024 – Page 3

Diketahui, capaian Pemkot Surabaya dalam “KI Awards Jatim 2024” ini, sebelumnya telah melalui berbagai proses tahapan, yang pertama adalah tahapan penilaian kuesioner dan tahapan penilaian uji publik.

Tahapan penilaian kuesioner (monitoring) meliputi tentang Kewajiban Badan Publik menyampaikan dan mengumumkan informasi secara wajib dan berkala yang diukur dengan melihat ketersediaan informasi, baik menggunakan softcopy maupun hardcopy hingga di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya. Selain itu, Penguasaan Badan Publik terhadap dokumen yang memuat informasi publik setiap saat, hal ini diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen softcopy maupun hardcopy, semakin lengkap ketersediaan dokumen, maka akan semakin baik pula akses publik tersebut.

Tidak hanya itu, penilaiannya juga terkait pengembangan website Badan Publik, ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah menyediakan berbagai platform digital yang memudahkan hak akses informasi publik kepada masyarakat. Kemudian, ada juga penilaian Kelembagaan, penilaian ini dilakukan terhadap kinerja Badan Publik yang menyampaikan akses informasi. Selain itu, penilaian Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, penilaian ini berkaitan dengan penyampaian informasi, penguasaan, dan publikasi dokumen pengadaan barang dan jasa.

Tahapan penilaian uji publik meliputi 6 aspek, yaitu kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana prasarana, ⁠dan digitalisasi. Selanjutnya, adalah tahapan visitasi, untuk dapat lolos mengikuti tahapan ini, Badan Publik harus memiliki skor minimal 80 pada penilaian tahapan kuesioner dan evaluatif. Pada tahapan penilaian visitasi ini, Tim penilai dari KIP Provinsi Jawa Timur melakukan pendalaman atas kuesioner monitoring, pendalaman komitmen organisasi, dan pendalaman sarana prasarana.

Setelahnya, Badan Publik Pemkot Surabaya mengikuti proses presentasi dan wawancara, hingga akhirnya mendapatkan nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan skor 93,49 poin. Sesuai dengan Kualifikasi Nilai total pemeringkatan KIP, Pemkot Surabaya masuk ke dalam kategori Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai informasi, penilaian KIP kepada Badan Publik bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan KIP, mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan KIP. Selain itu, yakni untuk ⁠menyusun data dan informasi sebagai bahan advokasi kebijakan KIP, hingga menyusun data awal dalam pembuatan peta digital KIP di Indonesia.

Untuk diketahui, jumlah permohonan informasi kepada Badan Publik Pemkot Surabaya di tahun 2023, ada sebanyak 31 permohonan. Jumlah permohonan informasi Pemkot Surabaya naik signifikan di tahun berikutnya, per November 2024 tercatat sebanyak 64 permohonan. Dalam dua tahun terakhir, permohonan informasi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah terkait informasi pertanahan dan dokumen perizinan.

(*)

14/11/2024 19:21
Depan KIP, Sekjen Gerindra Dorong Adanya Keterbukaan Partai Politik – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2024).

Dalam presentasinya, dia menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan KIP terhadap keterbukaan lembaga suatu hal yang harus terus dilakukan.

Sebab, menurut Ahmad Muzani, uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan sebuah lembaga seperti partai politik harus didorong dan diperkuat. Sehingga setiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses data-data yang disajikan oleh partai politik sebagai pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

“Saya kira monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif, mendorong kesadaran bagi para lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara,” kata Muzani dalam keterangannya.

Partai politik seperti Gerindra, lanjut dia, saat ini mendapat dana bantuan politik dari pemerintah. Dana tersebut, kata Muzani, wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Sehingga masyarakat terutama netizen Indonesia dapat menelusuri kemana saja dana negara yang sudah digunakan oleh partai.

“Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai. Misalnya, pendidikan politik, rekruitmen, dan konsolidasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan mengupload ke website partai Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” jelas Muzani.

14/11/2024 17:12
Konsisten Berikan Informasi Efektif, BNPT Ikuti Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Nasional 13 November 2024

Konsisten Berikan Informasi Efektif, BNPT Ikuti Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (
BNPT
) membuahkan hasil baik dalam upaya peningkatan keterbukaan
informasi publik
melalui Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik
2024.
Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat (Karorenhukmas) BNPT Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Tejo Wijanarko mengatakan bahwa presentasi tersebut merupakan tahapan akhir dalam penilaian
Komisi Informasi Pusat
(KIP).
“Saya kira kita patut bersyukur BNPT bisa mengikuti uji publik karena tidak semua kementerian/lembaga (K/L) bisa mengikuti ini, harus lolos passing grade,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2024).
Hal tersebut disampaikannya setelah Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Selasa (12/11/2024).
Tejo mengatakan, BNPT terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui konsistensi pemenuhan hak publik atas informasi secara transparan dan akuntabel.
“Sampai hari ini kita terus berupaya bagaimana memberikan informasi kepada publik dengan cara efektif,” ungkapnya.
Selain itu, Tejo juga membagikan strategi peningkatan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik, mengingat BNPT merupakan lembaga negara yang berfungsi mencegah terjadinya aksi terorisme sehingga tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik.
“Akan tetapi, secara umum, BNPT akan berupaya membuat akses memperoleh informasi yang mudah dan cepat untuk masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, BNPT juga memiliki strategi keterbukaan informasi yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu meningkatkan proses pelayanan permintaan informasi publik yang sistematis.
Serta, mengoptimalkan pengelolaan website dan media dalam rangka menyediakan informasi yang dapat mendeteksi dini radikal terorisme, dan meningkatkan sinergi antarbadan publik yang membidangi politik dan keamanan.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/11/2024 15:18