Xcloud.id

Produk: KIP

  • Ada Penolakan Dari Sekolah Swasta, DPRD Jabar Akan Kawal Pendistribusian Ijazah Siswa

    Ada Penolakan Dari Sekolah Swasta, DPRD Jabar Akan Kawal Pendistribusian Ijazah Siswa

    BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono memastikan ikut mengawasi penyerahan ijazah siswa yang sudah lulus dari SMA/SMK/SLB di Jabar khususnya bagi sekolah swasta.

    Menurut Ono, SMA/SMK/SLB negeri dipastikan semuanya mengikuti arahan Dinas Pendidikan, sesuai surat edarannya.

    “Untuk sekolah negeri saya kira sudah tak ada masalah. Hanya saja untuk sekolah Swasta melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sudah memberikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan. Mereka menolak untuk mendistribusikan ijazah tersebut, karena ada ketidak konsistenan pihak orang tua siswa, dalam memenuhi kewajiban biaya pendidikan anaknya,” katanya.

    Sekolah swasta, kata dia, menyampaikan belum ada bantuan khusus untuk masalah pendistribusian ijazah. Selama ini, kata Ono, yang mereka terima hanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

    “Sehingga mereka minta Kepala Dinas Pendidikan untuk menengahi permasalahan pendistribusian ijazah dan mereka juga instruksikan kepada kepala-kepala sekolah swasta itu, untuk berkoordinasi dengan KCD dan menginformasikan jumlah ijazah yang belum terdistribusi serta skema penyerahannya,” katanya.

    Terkait dengan sekolah swasta ini, kata Ono, ia  pernah mendatangi salah satu SMK swasta di Kota Cirebon membantu mengambil ijazah milik salah satu siswa. “Intinya untuk dapat mengambil ijazah siswa itu, saya harus membayar tunggakan siswa tersebut kepada sekolah,” lanjutnya.

    Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan saat itu pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka tidak akan memberikan ijazah karena tidak ada jaminan siapa yang akan membayar tunggakan para siswa tersebut.

    “Kalau pemerintah yang bayar, oke mereka (sekolah swasta,-red) akan berikan. Jadi problemnya itu kan ijazah ditahan karena ada tunggakan yang belum dibayar. Clear udah sampai situ aja tidak perlu menarasikan yang lain,” tegasnya.

    Ono menegaskan bila ingin difasilitasi BMPS juga harus memberikan data kepada Disdik Jabar.

    Pertama, nama siswa-siswi, ini yang ijazahnya ditahan. Kedua, jenis dan besaran biaya sekolah di SMK tersebut. Ketiga, jenis dan besaran bantuan pemerintah atas nama siswa yang bersangkutan yang berasal dari BOS, BPMU, Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Program Indonesia Pintar (PIP). Keempat, jumlah tunggakannya, kelima sisa pembayaran atau tunggakan dan Keenam status ekonomi dan sosial orang tua siswa tersebut.

  • Sri Mulyani: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi – Halaman all

    Sri Mulyani: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 bekerja keras meredam gejolak ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2024.

    Dia menegaskan, APBN 2024 difokuskan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Berkat upaya tersebut, pemerintah justru mampu meraih kinerja keuangan terbaik. Dengan tumbuhnya Pendapatan Negara dan Belanja Negara.

    “Pendapatan Negara tumbuh positif 2,1 persen yoy, Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen year on year (yoy), Keseimbangan Primer negatif Rp 19,4 triliun, namun bergerak menuju positif dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp 507,8 triliun (2,29 persen PDB),” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Kinerja Pendapatan Negara tumbuh positif di tengah gejolak perekonomian global dan harga komoditas yang temoderasi.

    Selanjutnya, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp 2.842,5 triliun sekitar 101,4 persen dari APBN atau tumbuh 2,1 persen yoy.

    Hal ini ditopang oleh Penerimaan Perpajakan yang tumbuh 3,6 persen yoy atau sebesar Rp 2.232,7 triliun sekitar 96,7 persen dari target APBN dan PNBP sebesar Rp 579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN. 

    “Kinerja positif ini terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja BLU yang semakin baik,” imbuh Menkeu.

    Kinerja Belanja Negara tumbuh kuat 7,3 persen yoy, dimana peran APBN sebagai shock absorber yang optimal terus mendukung pencapaian target pembangunan.

    Realisasi sementara Belanja Negara mencapai Rp 3.350,3 triliun setara 100,8 persen dari APBN) atau tumbuh 7,3 persen yoy, terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.486,7 triliun (11,0 persen yoy) dan Transfer ke Daerah Rp 863,5 triliun (7,7 persen yoy).

    “Belanja Negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP),” terang Sri Mulyani.

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga KUR.

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan IKN.

     

  • Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan hati-hati dan terukur
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    “Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat.

    Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

    Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

    Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

    Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

    Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

    Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

    Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

    Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.

    Belanja negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sumber : Antara

  • Junaedi, 35 Tahun Jadi Tukang Tambal Ban, Mampu Kuliahkan Anaknya Surabaya 24 Januari 2025

    Junaedi, 35 Tahun Jadi Tukang Tambal Ban, Mampu Kuliahkan Anaknya Surabaya 24 Januari 2025

    Junaedi, 35 Tahun Jadi Tukang Tambal Ban, Mampu Kuliahkan Anaknya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Tidak semua hal dapat dibeli dengan uang. Ungkapan tersebut mungkin sesuai dengan kehidupan Junaedi (54) yang mengaku selalu dilingkupi kebahagiaan, meskipun penghasilan sangat terbatas.
    Sekitar 35 tahun, Junaedi menggantungkan hidup sebagai
    tukang tambal ban
    di depan salah satu mal di
    Surabaya
    , Jawa Timur. Meski begitu, tak pernah sekalipun dia merasa kekurangan atas kehidupannya.
    Dia meyakini, salah satu kunci bahagianya adalah rajin shalat malam dan berpuasa Senin- Kamis.
    “Yang penting kita taat sama
    Gusti Allah
    , pasti diberi kebahagiaan,” kata Junaedi saat ditemui
    Kompas.com
    , di lapaknya, Jumat (24/1/2025).
    Menurut Junaedi, ketenangan batin, kesehatan, dan keharmonisan keluarga merupakan definisi dari bahagia yang ia yakini.
    “Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kalau yang kaya
    aja
    belum tentu bahagia, jadi kita yang enggak kaya harus bahagia,” ucapnya sembari tertawa.
    Penghasilan Junaedi pun tak pasti. Jika beruntung dalam sehari dia bisa mendapatkan Rp50.000. Namun, lebih sering tidak ada pelanggan sama sekali, kata dia.
    “Istri saya juga bantu jualan nasi bungkus didekat sekolah disana. Jadi sedikit terbantu, yang penting kita sudah berusaha” sambungnya.
    Selain menjadi tukang tambal ban, dulu Junaedi pernah bekerja sebagai tukang becak. Tetapi karena pelanggan yang semakin sepi, akhirnya dia menjual becaknya.
    “Semuanya saya coba, yang penting bisa pulang bawa rezeki yang halal,” tutur Junaedi.
    Namun siapa yang menyangka? Berkat kegigihan dalam bekerja dan doa tanpa henti, Junaedi kini mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi.
    “Meskipun saya lulusan SD (Sekolah Dasar), tapi saya selalu ingin anak saya bisa kuliah,” kata dia.
    Putrinya, Rahmawati (21) kini sedang menempuh pendidikan untuk meraih gelar sarjana dari  jurusan Manajemen di Universitas Bhayangkara, Surabaya.
    Untuk biaya kuliah, Junaedi mengaku harus mengeluarkan uang sebesar Rp1,35 juta per semester. Biaya tersebut dia tanggung sendiri tanpa ada bantuan dari Pemerintah.
    “Anak saya sudah pernah coba buat daftar KIP (Kartu Indonesia Pintar), tapi juga
    enggak
    pernah lolos,
    enggak
    tahu kenapa,” kata dia.
    Berbagai program beasiswa juga sudah dicoba, tapi selalu gagal. Biar pun begitu, Junaedi selalu tegas melarang anaknya untuk kuliah sambil bekerja.
    “Memang tugasnya saya sebagai orangtua untuk mencari nafkah. Sudah, kamu cukup fokus sekolah,” ucap dia sambil lagi-lagi tersenyum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik – Halaman all

    Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik – Halaman all

    Pemprov Kaltim Terima Nilai 98,31 Terkait Keterbukaan Informasi Publik
     
     
    Willy Widianto/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih prestasi dalam hal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2024. 

    Pemprov Kaltim memperoleh nilai 98,31 dan masuk dalam kategori “Informatif”. 

    Posisi ini berhasil dipertahankan Pemprov Kaltim selama lima tahun berturut-turut.

    Dari hasil Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Provinsi Kaltim meraih Peringkat II secara nasional bersama Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan nilai skor serupa.

    Sementara Peringkat Pertama diraih Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai 98,52.

    Capaian ini menunjukkan konsistensi Pemprov Kaltim dalam keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

    Dalam ajang tahunan ini sebanyak 162 badan publik dinilai memenuhi kualifikasi “informatif”, yang terdiri dari 32 kementerian, 35 perguruan tinggi negeri, 36 badan usaha milik negara, 8 lembaga non-struktural, 25 lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta 22 pemerintah provinsi dan 4 partai politik.
     
    Ketua Komisi Informasi Pusat(KIP), Donny Yoesgiantoro mengonfirmasi, sebelumnya sempat terjadi kesalahan teknis perhitungan.

    Sehingga ada perubahan nilai Hasil Monev KIP 2024 Pemprov Kaltim dari 92,31 menjadi 98,31.

    Serta hasil terbaru diumumkan melalui Surat Keputusan (SK) resmi Komisi Informasi Pusat Nomor: 53/KEP/KIP/XII/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024.

    Donny menegaskan, proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dilakukan secara transparan sehingga setiap pihak dapat mengakses proses dan hasil yang memungkinkan, serta memberikan tanggapan balik atas hasil akhir Monev KIP Tahun 2024.

    Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengaku bersyukur atas hasil Monev KIP 2024.

    Sebab Pemprov Kaltim berhasil mempertahankan status “Informatif” selama lima tahun berturut-turut.

    “Kami dari Kaltim, sesungguhnya menerima hasil apapun. Karena bukan hasil yang penting. Tapi ikhtiarnya untuk menjalankan keterbukaan informasi publik,” kata Akmal Malik di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
     
    Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi yang tinggi atas “keterbukaan informasi” yang dicontohkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam penilaian Monev KIP 2024. 

    Dia menjelaskan, era keterbukaan informasi memang telah menjadi energi yang mampu mempercepat proses pencerdasan bangsa, serta mendorong berbagai perubahan signifikan.

    Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, berkepribadian Pancasila, serta penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. 

    Visi ini tercapai melalui pengawasan terhadap komitmen badan public dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka.

    Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menilai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

  • Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur

    Menkeu jamin pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur

    Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjamin pengelolaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan secara hati-hati dan terukur.

    “Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Jumat.

    Pada APBN 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp556,6 triliun atau 85,9 persen dari target.

    Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp450,7 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp105,8 triliun.

    Sementara pembiayaan non-utang terealisasi sebesar minus Rp3,4 triliun, sehingga realisasi pembiayaan anggaran 2024 mencapai Rp553,2 triliun atau 105,8 persen dari APBN.

    Sri Mulyani menyatakan Pemerintah senantiasa berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola pembiayaan utang Pemerintah dan mendukung operasi moneter.

    Secara umum, kata Menkeu, APBN hingga akhir tahun 2024 bekerja keras meredam gejolak untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

    Pendapatan negara tumbuh positif sebesar 2,1 persen (year on year/yoy), belanja negara tumbuh kuat sebesar 7,3 persen (yoy), keseimbangan primer negatif sebesar Rp19,4 triliun, namun bergerak menuju positif, dan defisit anggaran terkendali dalam batas aman sebesar Rp507,8 triliun (2,29 persen produk domestik bruto/PDB).

    Realisasi sementara pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.842,5 triliun. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.232,7 triliun atau 96,7 persen dari target APBN. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp579,5 triliun atau mencapai 117,8 persen dari target APBN.

    Kinerja positif itu terutama didukung oleh aktivitas ekonomi, efektivitas reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan SDA, meningkatnya kontribusi BUMN, serta inovasi layanan K/L dan kinerja badan layanan umum (BLU) yang makin baik.

    Sementara realisasi sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat Rp2.486,7 triliun dan transfer ke daerah Rp863,5 triliun.

    Belanja negara diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Berbagai program perlindungan sosial juga diberikan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan/PKH, kartu sembako, beasiswa (PIP dan KIP kuliah), bantuan premi BPJS kesehatan (PBI JKN), subsidi dan kompensasi BBM, listrik dan LPG 3 kg, subsidi pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Belanja juga diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, pilkada serentak, pemberian THR, kenaikan gaji bagi ASN/TNI/Polri, penyelesaian infrastruktur, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina Komitmen Terapkan Tata Kelola Informasi Publik

    Pertamina Komitmen Terapkan Tata Kelola Informasi Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) terus menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan, di antaranya komitmen penerapan tata kelola informasi publik.

    Pertamina meningkatkan kompetensi para perwira fungsi komunikasi atau layanan informasi subholding dan anak perusahaan seluruh Indonesia melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pertamina.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pelatihan ini sebagai fondasi untuk bekal seluruh perwira dalam menerapkan tata kelola informasi kepada publik.

    “Bimtek ini juga sebagai bentuk implementasi integrasi layanan informasi Pertamina Group sekaligus wujud sinergi dengan Komisi Informasi Pusat,” jelas Fadjar dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

    Fadjar lebih jauh melanjutkan, fungsi layanan informasi Pertamina Group juga dibekali tata cara penentuan daftar informasi publik berdasarkan klasifikasi informasi secara berkala, serta merta, setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

    “Tema bimtek PPID tahun 2025 Energizing the Information yang menjadi motivasi dan semangat baru dalam memberikan energi informasi untuk masyarakat,” jelas Fadjar.

    Dalam 4 tahun terakhir, Pertamina meraih predikat Badan Publik Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melalui serangkaian penilaian self assessment questionnaire monitoring & evaluasi keterbukaan informasi publik (MONEV KIP).

    “Tahun 2024 Pertamina meraih skor tertinggi bila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 97,97. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan masing-masing fungsi, subholding dan anak perusahaan Pertamina Group,” ungkap Fadjar.

    Ia pun berharap, 2025 dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik PPID Pertamina dan melibatkan Pertamina Group.

    Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat RI Donny Yoesgiantoro mengatakan capaian Pertamina sebagai badan publik informatif sudah baik.

    “Saya berharap, keterbukaan informasi ini dapat terus bermanfaat bagi publik, melibatkan masyarakat sebagai bagian informasi kepada Badan Publik,” terang Donny pada sambutan kegiatan bimtek PPID Pertamina.

  • Pemerintah Mau Larang Anak Main Medsos, DPR Beri Dukungan

    Pemerintah Mau Larang Anak Main Medsos, DPR Beri Dukungan

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana untuk melakukan pembatasan usia yang menggunakan media sosial (medsos). Niatan pemerintah itu direspon oleh Komisi I DPR.

    Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mendukung pemerintah segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak.

    Menurut Amelia, media sosial saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan yang dengan mudah dikonsumsi anak-anak.

    “Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda,” ujar Amelia dikutip dari situs DPR, Kamis (23/1/2025).

    Disampaikan Amelia, sebelumnya Komisi I pernah menyampaikan secara langsung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers pada 18 November 2023. Ketika itu, KPI perlu diperkuat secara kelembagaan dengan perluasan kewenangan mengawasi konten digital dan medsos.

    Amelia mengungkapkan pentingnya KPI menyusun panduan khusus dalam pengawasan konten digital, termasuk pengawasan terhadap influencer yang berpotensi menyebarkan konten negatif atau terlibat dalam politik praktis.

    “Menimbang situasi darurat kejahatan siber (cybercrime) yang terus meningkat, seperti kasus predator online, penipuan digital, hingga penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman nyata yang harus segera diantisipasi. Karena itu, kebijakan ini harus segera diimplementasikan dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis,” tegas Amelia.

    Anggota Komisi I DPR Habib Idrus Aljufri pun senada, mendukung langkah pemerintah melakukan pembatasan usia yang akses medsos. Wacana ini dinilai penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di dunia digital, seperti paparan konten tidak pantas, kekerasan siber, dan kecanduan gawai.

    “Langkah yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini juga diharapkan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain pertama Sistem Verifikasi Usia yang Aman. Pemerintah dan platform media sosial harus bekerja sama untuk memastikan mekanisme verifikasi usia yang efektif tanpa melanggar privasi pengguna,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

    Kedua, imbuhnya, Edukasi Literasi Digital. Selain pembatasan usia, diperlukan upaya pendidikan kepada anak-anak, orang tua, dan guru agar mereka memahami risiko dan manfaat penggunaan media sosial.

    “Ketiga, Kolaborasi Internasional. Kebijakan ini harus didukung oleh pengalaman negara lain, seperti Australia, yang telah menerapkan langkah serupa,” ungkapnya.

    (agt/fyk)

  • Cara Daftar KIP Kuliah 2025, Ini Syaratnya

    Cara Daftar KIP Kuliah 2025, Ini Syaratnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendaftaran program kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah 2025 akan segera dibuka pada Februari 2025. Program pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

    KIP kuliah ditujukan kepada lulusan SMA/SMK sederajat yang kesulitan membayar biaya kuliah atau berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi tidak mampu. Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, berikut penjelasan, serta cara pendaftarannya!

    Apa Itu KIP Kuliah?

    KIP kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA/SMK sederajat dengan potensi akademik yang baik. Harapannya, penerima KIP kuliah tidak hanya dapat melanjutkan pendidikan tinggi tetapi juga meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial di masa depan.

    Persiapan Dokumen

    Beberapa dokumen yang perlu siapkan sebelum mendaftar, antara lain:

    Kartu Indonesia pintar (jika ada).Kartu keluarga sejahtera (KKS).Surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lain yang relevan.

    Cara Daftar KIP Kuliah 2025

    Bagi Anda yang ingin mendaftar KIP kuliah 2025, prosesnya dapat dilakukan secara online. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

    Akses situs resmi: Buka browser dan kunjungi situs resmi KIP kuliah di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id.Klik menu login: Pada halaman utama, pilih menu “Login Siswa” untuk memulai proses pendaftaran.Isi data diri: Masukkan data diri Anda, termasuk nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), nomor induk siswa nasional (NISN), serta alamat email yang aktif.Verifikasi data: Sistem akan memverifikasi data yang Anda masukkan. Jika data valid, Anda akan menerima nomor pendaftaran dan kode akses melalui email.Login kembali: Gunakan nomor pendaftaran dan kode akses untuk login kembali ke situs resmi KIP kuliah.Lengkapi formulir: Isi formulir pendaftaran dengan data pribadi, data keluarga, dan data ekonomi yang diminta.Unggah dokumen pendukung: Unggah dokumen seperti kartu indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS), atau surat keterangan tidak mampu (SKTM).Pilih jalur seleksi: Pilih jalur seleksi yang sesuai, misalnya seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) atau seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT).

    Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Pendaftaran KIP kuliah 2025 akan dibuka mulai 3 Februari 2025. Program ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, atau sederajat yang lulus pada tahun ini atau dua tahun sebelumnya. Bagi calon pendaftar, penting untuk memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan serta mempelajari proses pendaftaran.

    Manfaat KIP Kuliah

    Manfaat utama dari KIP kuliah adalah memberikan jaminan biaya pendidikan. Pemerintah akan langsung membayarkan biaya pendidikan ke perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar.

    Selain itu, penerima KIP kuliah juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup yang langsung diberikan kepada mereka. Program ini menjadi solusi bagi siswa berprestasi yang terkendala masalah ekonomi untuk tetap melanjutkan pendidikan.

    KIP kuliah 2025 dirancang untuk menjangkau lebih banyak siswa berprestasi yang terkendala kondisi ekonomi. Dengan memahami proses pendaftaran dan mempersiapkan dokumen sejak dini, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

  • Ketua-ketua BEM UI yang Dicopot, Ada Dugaan Plagiarisme dan Kekerasan Seksual Megapolitan 20 Januari 2025

    Ketua-ketua BEM UI yang Dicopot, Ada Dugaan Plagiarisme dan Kekerasan Seksual Megapolitan 20 Januari 2025

    Ketua-ketua BEM UI yang Dicopot, Ada Dugaan Plagiarisme dan Kekerasan Seksual
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) diberhentikan setelah terlibat dalam berbagai kasus yang menjadi sorotan publik.
    Keputusan pemberhentian ini diambil setelah melalui serangkaian penyelidikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.
    Terbaru, Varrel Uziel diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI karena terbukti melakukan plagiarisme terhadap kajian milik aliansi Net Zero Society.
    Kajian tersebut digunakan untuk kebutuhan audiensi dengan DPR RI tanpa izin atau mencantumkan referensi yang memadai.
    Kasus plagiarisme ini dibuktikan melalui isi putusan Mahkamah Mahasiswa UI dengan perkara Nomor Register 004/Per.KBEM/XII/2024/MM.U tertanggal 4 Januari 2025.
    “Kajian tersebut digunakan dalam audiensi dengan DPR RI tanpa koordinasi, izin, atau mencantumkan referensi yang memadai,” mengutip isi putusan, Senin (20/1/2025).
    Verrel diketahui melakukan plagiarisme pada 17 Oktober 2024. Dalam Rapat Dengar Pendapat Insidental BEM UI dan DPM UI, Verrel tidak membantah dugaan tersebut.
    “Titik berat plagiasi, saya atas nama pribadi, Verrel Uzriel, Ketua BEM UI 2024 memohon maaf dan tidak membantah sedikit pun perihal dugaan plagiasi,” ucap Verrel dalam isi putusan.
    Kongres Mahasiswa UI kemudian mengadakan rapat dan menetapkan pemberhentian tidak hormat terhadap Verrel sebagai Ketua BEM UI Periode 2024, Sabtu (11/1/2025).
    “Menetapkan, pemberhentian tidak hormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Verrel Uziel,” demikian isi surat ketetapan Kongres Mahasiswa UI Nomor 018/TAP/KMUI/I/2025.
    Saat ini, posisi Ketua BEM UI dijabat oleh Iqbal Cheisa Wiguna dari Fakultas Teknik UI angkatan 2020.
    Kasus serupa terjadi pada 2023, ketika Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI atas dugaan kekerasan seksual.
    Informasi ini pertama kali mencuat melalui utas di media sosial X yang diunggah oleh akun @BulanPemalu pada Senin (18/12/2023).
    Utas tersebut berjudul “KABEM UI 2023 ngelakuin KEKERASAN SEKSUAL?” dan mencantumkan Peraturan BEM UI Nomor 1 Tahun 2023 tentang penonaktifan ketua BEM. Namun, peraturan itu tidak menjelaskan durasi penonaktifan.
    Dalam utas itu, disebutkan pula posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Wakil Ketua BEM UI periode 2023, Shifa Anindya Hartono.
    Menanggapi hal tersebut, Melki membenarkan dirinya diberhentikan sementara, tetapi membantah melakukan kekerasan seksual.
    Ia mengaku belum menerima pemanggilan atau penjelasan resmi terkait tuduhan itu.
    “Sampai hari ini saya yakin enggak pernah melakukan hal tersebut. Saya juga belum pernah dapat surat pemanggilan ataupun penjelasan dari pihak-pihak yang ada, bahkan saya belum mengetahui kronologi dan yang melaporkan,” kata Melki kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2023).
    Melki saat itu memastikan akan koperatif dalam mengikuti proses yang berjalan.
    Sementara itu, Kepala Humas dan KIP UI Amelita Lusia menyatakan bahwa laporan tersebut ditangani secara internal oleh BEM UI.
    “Selamat siang. Terkait kabar tersebut, adalah mekanisme internal yang mereka (BEM UI) jalankan. Bisa langsung bertanya kepada mereka, ya,” kata Amel.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty, Wasti Samaria Simangunsong | Editor: Abdul Haris Maulana, Nursita Sari)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.