Produk: KIP

  • Sri Mulyani: KIP Kuliah Tidak Terdampak Pemotongan Anggaran  – Halaman all

    Sri Mulyani: KIP Kuliah Tidak Terdampak Pemotongan Anggaran  – Halaman all

    Sri Mulyani memastikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terdampak efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo

    Tayang: Jumat, 14 Februari 2025 12:10 WIB

    kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id

    KIP KULIAH – Foto ini diambil pada Selasa (4/2/2025) dari publikasi resmi di website KIP Kuliah (kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id), memperlihatkan ilustrasi kartu KIP Kuliah. Sri Mulyani memastikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terdampak efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memastikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terdampak efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Sri Mulyani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan, untuk tahun anggaran 2025, jumlah penerima KIP Kuliah tercatat sebanyak 1.040.192 mahasiswa. 

    Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,69 triliun untuk memastikan program ini tetap berjalan.

    “Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP, dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” ucap Sri Mulyani.

    Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, #savekipkuliah & #daruratpendidikan Bergema

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, #savekipkuliah & #daruratpendidikan Bergema

    Jakarta

    Dalam beberapa hari terakhir, media sosial di Indonesia telah menjadi arena bagi warganet untuk menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai pemangkasan anggaran pendidikan yang diusulkan oleh pemerintah. Tagar #savekipkuliah serta #daruratpendidikan bergema di media sosial dan jadi trending topic.

    Pemangkasan anggaran pendidikan di tahun 2025 telah menjadi topik hangat setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan, mencapai sekitar Rp22,54 triliun.

    Salah satu poin yang sangat dikhawatirkan adalah dampak pemangkasan ini terhadap program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan berbagai beasiswa lainnya. Meskipun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, telah menegaskan bahwa program beasiswa tidak akan terdampak, data yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa pagu awal KIP Kuliah yang semula Rp14,698 triliun mengalami pemotongan drastis menjadi Rp1,319 triliun.

    Meski ada usaha untuk mengembalikan pagu anggaran ini ke angka semula, kekhawatiran tetap menyebar luas. Media sosial X dan platform lainnya telah menjadi tempat untuk ekspresi keprihatinan dan protes. Banyak mahasiswa, dosen, dan orang tua menyatakan bahwa pemangkasan anggaran ini bisa mengancam akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan bantuan finansial.

    Tagar #savekipkuliah menunjukkan permintaan agar program ini tetap dilanjutkan tanpa pengurangan dana, sementara #daruratpendidikan menggambarkan kondisi darurat yang dianggap sedang terjadi dalam sektor pendidikan.

    Reaksi Warganet

    Foto: Twitter

    Berikut rangkuman reaksi warganet:

    “Temen-temen please jangan diem aja ya kalau pemerintah mulai semena-mena sama rakyat. Gaji mereka itu dari APBN, sebagian besar dari pajak yang sudah kita bayarkan. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan itu kewajiban mereka. #daruratpendidikan #savekipkuliah #turunkanuktptn,” ucap @MewJe15.

    “600k masyarkat yg bergantung dgn kip-k kebanyakan adalah anak-anak yang pertama kali menjadi sarjana di keluarganya, tapi terancam putus kuliah jika efisiensi ini dilaksanakan,” kata @caninehoon.

    “mau sesengsara apalagi kita dinegara sendiri, bahkan untuk pendidikan kita juga yg harus mengemis. dana tunjangan poliTIKUS itu tidak diganggu gugat ya? maknnya langsung ketok palu yg penting perut penguasa besar #savekipkuliah #daruratpendidikan #turunkanuktptn,” ujar @ftrdnz.

    “Lantas pada siapa kami harus menaruh harapan untuk hidup yang lebih layak? 600k orang akan kehilangan mimpinya, 600k keluarga akan kehilangan harapan untuk merubah nasibnya. Jadi mau menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas? #savekipkuliah #daruratpendidikan,” kata @urizka_.

    “Sangat menyayat hati membaca kalimat, “Sebanyak 663.821 mahasiswa penerima KIP-K terancam putus kuliah” dan “Sebanyak 12 orang penerima BPI LN berpotensi terlantar di luar negeri Pendidikan adalah hak semua generasi. Pemangkasan dana pendidikan hanya akan memperburuk akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Jangan biarkan masa depan anak bangsa hancur!” ungkap @PJM_INA.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Target Penerima Beasiswa S1/D4 Jadi 150 Ribu Guru di 2026”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Darurat Pendidikan Viral Imbas Efisiensi, Serikat Pekerja Kampus dan Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

    Darurat Pendidikan Viral Imbas Efisiensi, Serikat Pekerja Kampus dan Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

    “Saatnya melawan! Selamatkan bangsa, selamatkan Indonesia dari latennya penghancuran,” tambahnya.

    Diketahui, kabar efisiensi ranah pendidikan mencuat dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025). Dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam kesempatan itu, Satryo memaparkan sejumlah beasiswa yang kena pemangkasan anggaran. Akibat efisiensi di kementeriannya.

    “Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” kata Satryo.

    Kemudian, pada program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo menjelaskan efisiensi anggarannya sebesar 10 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp194 miliar dan Rp213 miliar.

    Adapun pada Beasiswa KNB serta dosen dan tenaga kependidikan, lanjut dia, efisiensi anggarannya sebesar 25 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.

    Komponen anggaran yang sama juga mencantumkan terkait gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan dosen non-PNS.

    Untuk tunjangan dosen non-PNS, ungkap Satryo, terdapat efisiensi sebesar 25 persen dari total Rp2,7 triliun. Namun demikian, tidak terdapat pemangkasan dalam hal gaji dan tunjangan pegawai.

    Terkait hal ini, Menteri Satryo mengatakan pihaknya mengupayakan agar efisiensi anggaran dalam bidang ini dinolkan, karena dinilai krusial.

  • Dampak Besar Efisiensi Anggaran ke Kemendiktisaintek, Ardianto Satriawan: Prabowo 2014 dan 2019 Beda dengan 2024

    Dampak Besar Efisiensi Anggaran ke Kemendiktisaintek, Ardianto Satriawan: Prabowo 2014 dan 2019 Beda dengan 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu akademisi, Ardianto Satriawan menyindir Presiden Prabowo Subianto terkait statemennya.

    Saat ini, efisiensi anggaran berdampak pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Nama Presiden Prabowo pun jadi trending di media sosial.

    Cuitan lama dari Presiden Prabowo ini kemudian kembali diungkit oleh para netizen.

    Banyak yang membagikan cuitan lama itu dan menagih janji sesuai dengan perkataan sang Presiden.

    Saat itu, ia menyebut akan memprioritas pendidikan mengingat dirinya merupakan anak dari seorang dosen.

    “Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi,” tulis Prabowo di cuitan lamanya itu.

    “Mohon ingatkan saya jika saya lupa,” ujarnya.

    Karena cuitan lama sang Presiden yang kembali viral itu, Ardianto Satriawan pun memberi sindiran.

    Ia menyebut Presiden Prabowo di tahun 2014 dan tahun 2019 bukanlah orang yang sama di tahun 2024 ini.

    “Ngeliat jejak digital, sepertinya: Prabowo 2014 dan 2019 itu bukan orang yang sama dengan Prabowo 2024 dan sekarang,” ujarnya dikutip di cuitan akun X pribadinya, Kamis (13/2/2025).

    Sebelumnya, upaya penghematan belanja negara, pemerintah memangkas anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemendiktisaintek, dengan total pemotongan mencapai Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun.

    Karena dampak dari efisiensi tersebut, program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi jadi korbannya.

    Sejumlah beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) berpotensi mengalami pengurangan anggaran.

  • Ingatkan Saya Jika Lupa Pendidikan Jadi Prioritas

    Ingatkan Saya Jika Lupa Pendidikan Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Prabowo Subianto meminta masyarakat mengingatkannya jika suatu saat dirinya lupa untuk memprioritaskan pendidikan jika terpilih menjadi Presiden Indonesia.

    Hal itu disampaikan Presiden ke-8 Indonesia itu saat menjawab komentar seorang pengguna X @miftahuljputri yang memintanya untuk fokus terhadap siswa, guru, dan pendidikan.

    “Pak saya doakan bapak jadi presiden selanjut nya, kalo bapak jadi presiden tolong fokus sama kami ya pak (siswa sekolahan,guru,pendidikan),” tulis akun tersebut.

    “Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa,” jawab Prabowo Subianto pada 4 Mei 2018.

    Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Kini, cuitan tujuh tahun lalu itu kembali menjadi perhatian netizen usai viral adanya efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan, mulai dari KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia, hingga Beasiswa ADIK.

    Dalam tangkapan layar yang beredar, untuk KIP-K, pagu awal Rp14.698.109.754.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp1.310.849.475.000.

    Terlihat dampak efisiensi anggaran sebanyak 663.821 masyarakat penerima KIP-K terancam putus kuliah, tidak ada penerimaan mahasiswa baru, penerima KIP mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan tahun 2025.

    Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa. https://t.co/xR98N7qY5R— Prabowo Subianto (@prabowo) May 4, 2018

    Kemudian, pemangkasan ini menjadi bukti pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan, gagal menciptakan adanya sarjana pertama dari keluarga miskin, dan menurunkan akses penduduk dari ekonomi rendah ke pendidikan tinggi.

    Lalu untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia, pagu awal Rp194.709.094.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp19.470.909.000, adapun dampak efisiensi yakni:

    1. 12 orang peneriam BPI LN (program S3) dari 33 orang terancam tidak dapat dibayarkan (berpotensi terlantar di luar negeri); dan

    2. Masyarakat penerima BPI: Tidak ada penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025

    Selanjutnya untuk Beasiswa ADIK, pagu awal Rp213.730.320.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp21.373.032.000, adapun dampaknya menurunkan akses pendidikan tinggi bagi penduduk di wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP).

    ptn! aku gemeter, ini beneran? as anak yang cuma bisa ngarepin kipk buat kuliah (pengunguman cpat, gk ngeluarin modal dulu bcs gak ada yg biayai) gak tau lagi harus ngapain wkwkwk pic.twitter.com/86gsFjR0Mk— Base SBMPTNFESS (@sbmptnfess) February 12, 2025 Biaya Kuliah Bakal Naik

    Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memprediksi bakal adanya kenaikan uang kuliah sebagai dampak dari efisiensi anggaran.

    “Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

    Diketahui, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mengalami efisiensi sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.

    Kemudian, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) juga terkena pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp2,37 triliun.

    Satryo juga menjelaskan jika dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) terkana pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp856 miliar, serta dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan PTS yang nilai efisiensinya sebesar 50 persen dari pagu awal masing-masing Rp250 miliar dan Rp365 miliar.

    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” tutur Satryo Soemantri Brodjonegoro.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Badan publik informatif harus pasang spanduk “Zona Informatif”

    Badan publik informatif harus pasang spanduk “Zona Informatif”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa badan publik di Provinsi DKI Jakarta yang meraih predikat informatif dalam pelaksanaan E-Monev bakal diharuskan memasang spanduk bertuliskan “Zona Informatif” di kantornya.

    “Tulisan ‘Zona Unformatif’ itu penting supaya publik tahu sehingga badan publik tersebut bisa diuji oleh masyarakat,” kata Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Kamis.

    Terobosan ini akan dicoba di Jakarta. “Nanti kita usulkan juga dalam rakornas dan rakernis Komisi Informasi,” tegas Harry.

    Selanjutnya, penerapan “Zona Informatif” bagi badan publik pun menjadi terobosan yang tidak kalah penting.

    Terkait hal tersebut, KI DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan tema “Finalisasi Menuju Launching KIP Coaching Clinic dan Penerapan Zona Informatif bagi Badan Publik”.

    Dia mengatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk mematangkan dua agenda yang menjadi terobosan KI DKI Jakarta, yaitu pelaksanaan “coaching clinic” dan penerapan zona informatif untuk badan publik.

    “Kegiatan ‘coaching clinic’ menjadi ‘treatment’ bagi badan publik yang mendapatkan predikat kurang informatif dan tidak informatif dalam pelaksanaan E-Monitoring dan Evaluasi (E-Monev),” kata Harry.

    Harry mengatakan, “coaching clinic” akan dilaksanakan khusus untuk badan publik yang kurang dan tidak informatif dalam pelaksanaan E-Monev.

    Harry berharap, FGD ini dapat memberikan sejumlah masukan yang penting dan bermanfaat dalam upaya melaksanakan “coaching clinic”.

    “Tentu kami mengharapkan masukan dari para narasumber yang ahli di bidangnya agar ‘coaching clinic’ ini dapat kita laksanakan secara efektif dan bermanfaat bagi badan publik,” ujar Harry.

    Narasumber dalam kegiatan tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Indonesia (UI) Ibnu Hamad menyambut baik kedua terobosan tersebut.

    Ibnu mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga hal yang perlu disiapkan dalam melakukan “coaching clinic” yaitu strategi komunikasi yang digunakan, “product knowledge” serta memahami tipologi badan publik.

    “Sebagai orang yang akan melakukan ‘coaching clinic’, penting untuk menyiapkan secara matang mulai dari strategi komunikasi, tipologi badan publik serta ‘product knowledge’-nya yang meliputi substansi, prosedur, hingga teknisnya,” kata Ibnu.

    Narasumber lainnya, yaitu dosen Universitas Paramadina, Abdul Rahman Ma’mun menyebutkan bahwa “coaching clinic” mestinya tidak hanya untuk memperbaiki persoalan teknis layanan informasi publik, tetapi juga penting untuk memberikan pemahaman kepada badan publik tentang urgensi penerapan keterbukaan informasi publik serta manfaatnya bagi badan publik dan masyarakat.

    “Dalam ‘coaching clinic’, teman-teman juga harus bisa memberikan pemahaman dan kesadaran kepada badan publik tentang betapa pentingnya implementasi keterbukaan informasi publik,” katanya.

    Selain itu, Ibnu menambahkan bahwa pelaksanaan “coaching clinic” harus memiliki target dan ukuran yang jelas. Hal itu bertujuan untuk memudahkan KI DKI Jakarta dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jeritan Mahasiswa Gegara KPI Kuliah Dipangkas Penuhi Medsos

    Jeritan Mahasiswa Gegara KPI Kuliah Dipangkas Penuhi Medsos

    Jakarta

    Kabar pemangkasan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh pemerintah memicu protes di kalangan mahasiswa. Tagar KPIK menjadi trending topic di media sosial, di mana mahasiswa menyampaikan keluh kesah dan kekecewaan mereka.

    KIPK merupakan program bantuan biaya pendidikan yang sangat penting bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun program ini ikut terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.

    Untuk bantuan sosial atau beasiswa yakni program KIP Kuliah yang memiliki pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian berdasarkan hasil efisiensi oleh Dirjen Anggaran jadi sebesar Rp1,319 triliun.

    Kebijakan ini memicu gelombang protes di media sosial, terutama di platform X, di mana mahasiswa penerima KIPK dan calon mahasiswa baru menyuarakan ketakutan dan kekecewaan mereka. Berdasarkan pantauan, banyak mahasiswa yang mengaku terancam putus kuliah, terutama mereka yang berada di semester akhir dan sangat bergantung pada bantuan KIPK.

    “Ini kalo ga dibatalin jahat banget sih, secara banyak mhs yg kuliah pake kipk, trs disitu 663.821 mhs terancam putus kuliah & gagal adanya sarjana pertama dr klg miskin??? padahal ada anak yg berpotensi ngeluarin klrgnya dari kemiskinan karna bisa kuliah,” ujar @staywithjeong.

    “gue udah yatim piatu dan KIPK ngebantu banget buat mengubah hidup gue buat bisa kuliahh, tapi malah ada efesiensi inii, gue takut banget putus kuliah,” kata @saskiyayaaa.

    “jd org miskin dan ga trllu pinter keknya emg gabole kuliah ya.. soalnya cmn ngandelin beasiswa kipk. cari beasiswa lain susah. klo bener kayak gini keknya emg aku harus putus kuliah:( duit kerja ku yg 800rb perbulan jg ga sebanding sama uang persemesteran.. ya Allah sedih,” ucap @venusveyz.

    “Aku gatau gimana kedepannya kalo kipk ku putus. Pun nasib temen-temen angkatan bawah-bawahku yang nasibnya sama kaya aku,” ujar @bobhaichi.

    “Hati gue patah banget waktu baca 663.821 orang terancam putus kuliah. Gila ini negara. KIPK itu penting banget buat orang yang mau lanjutin pendidikan tapi terkendala dana. Kuliah sekarang tuh mahal. Print skripsi aja nembus 2jt. Ini sekarang orang2 harus mikirin bayar UKT jg?” kata @saturngguk.

    Menyikapi pemangkasan anggaran ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro berupaya pagu KIP Kuliah tetap semula.

    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.

    (afr/afr)

  • Efisiensi Anggaran, Beasiswa KIP Kuliah hingga BPI Dipangkas

    Efisiensi Anggaran, Beasiswa KIP Kuliah hingga BPI Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah program beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terancam mengalami pemangkasan seiring kebijakan efisiensi anggaran.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan beberapa beasiswa yang terdampak, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

    “Beasiswa KIP K awalnya memiliki pagu Rp 14,698 triliun, tetapi terkena efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau 9%. Kami mengusulkan agar pagu tetap seperti semula, karena ini termasuk kategori yang tidak seharusnya terkena efisiensi,” ujar Satryo, Rabu (12/2/2025).

    Selain KIP Kuliah, program BPI dan beasiswa Adik juga mengalami pemotongan sebesar 10%, dari pagu awal masing-masing Rp 194 miliar dan Rp 213 miliar.

    Sementara itu, beasiswa KNB serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan menghadapi pemangkasan lebih besar, yakni 25%, dari pagu awal masing-masing Rp 85 miliar dan Rp 236 miliar.

    Komponen anggaran lainnya yang terdampak mencakup tunjangan dosen non-PNS, yang mengalami efisiensi 25% dari total Rp 2,7 triliun. Namun, Satryo memastikan bahwa gaji dan tunjangan pegawai tetap aman tanpa pemotongan.

    Satryo menegaskan anggaran pendidikan, khususnya beasiswa dan tunjangan dosen, tidak seharusnya mengalami efisiensi anggaran.

    “Kami mengusulkan agar pemotongan di sektor ini menjadi 0%, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial,” tegasnya.

    Ia juga meminta Komisi X DPR memasukkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun ke dalam rencana anggaran tambahan, mengingat sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

    “Kami mengusulkan agar pagu tetap di angka Rp 31,645 triliun untuk gaji, tunjangan, dan beasiswa,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mengajukan efisiensi anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp 14,3 triliun. Namun, Satryo mengupayakan agar pemotongan hanya Rp 6,78 triliun guna memastikan kelancaran berbagai program pendidikan.

    “Saya berharap Komisi X DPR dapat memperjuangkan agar efisiensi anggaran tidak mencapai Rp 14,3 triliun, tetapi hanya Rp 6,78 triliun,” pungkasnya.

  • Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran

    Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran

    Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa program prioritas kementeriannya tidak terdampak
    efisiensi anggaran
    .
    Beberapa program tersebut di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.
    “Bantuan sosial, beasiswa ada
    KIP kuliah
    itu pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar Rp 1,319 triliun, sembilan persen,” ujar Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).
    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya lagi.
    Dalam rapat tersebut, Satryo menegaskan bahwa efisiensi akan difokuskan pada belanja perjalanan dinas, belanja barang, dan belanja modal yang tidak bersifat mendesak.
    “Kami mengikuti efisiensi untuk belanja perjalanan dinas dan belanja barang sebesar 43 persen,” ujarnya.
    Satryo menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,607 triliun.
    Namun, pihaknya sedang mengusulkan agar pemotongan tersebut hanya sebesar Rp 6,78 triliun guna tetap mempertahankan sejumlah program prioritas.
    “Kami menyisir anggaran antara pagu awal, efisiensi yang diminta, serta usulan kami untuk mempertahankan kinerja kementerian,” kata Satryo.
    Dia pun berharap Komisi X DPR bisa membantu kementeriannya memperjuangkan usulan pemangkasan anggaran hanya sebesar Rp 6,78 triliun.
    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp 14,3 triliun, tetapi menjadi hanya Rp 6,78 triliun,” ujar Satryo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya – Halaman all

    Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) terkena dampak efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025. 

    Beberapa poin penting yang terkena efisiensi di antaranya tunjangan dosen baik PNS maupun non PBS, bantuan operasional untuk PTN, PTS, bahkan hingga proyek Sekolah Garuda yang menjadi program Prabowo Subianto.

    Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan dari total efisiensi, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai tidak terkena efisiensi.

    “Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu Rp13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Satryo menjelaskan ada beberapa anggaran yang terkena efisiensi. Berikut daftarnya:

    Tunjangan dosen non-PNS: pagu awal Rp2,7 triliun, terkena efisiensi 25 persen atau Rp676 miliar
    Beasiswa program KIP kuliah: pagu awal Rp14,6 triliun, terkena efisiensi 9% atau Rp1,3 triliun
    Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): pagu awal Rp164,7 miliar, terkena efisiensi 10% atau sebesar Rp19,47 miliar.
    Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk): pagu awalnya Rp213,73 miliar, terkena efisiensi 10% atau sebesar Rp21,3 miliar
    Beasiswa KNB (Kerja Sama Negara Berkembang): pagu awal Rp85,348 miliar, diefisiensi 25% atau Rp21 miliar.
    Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri: pagu awalnya Rp236,8 miliar, diefisiensi sebesar 25 persen atau Rp59 miliar.
    Program Sekolah Unggul Garuda: pagu awal Rp2 triliun, diefisiensi 60 persen atau Rp1,2 triliun.
    Bantuan operasional  perguruan tinggi negeri (BOPTN): pagu awal Rp6,018 triliun, diefisiensi 50 persen atau sebesar Rp3 triliun. 
    Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH): pagu awal Rp2,37 triliun, efisiensi 50 persen menjadi Rp1,18 triliun, diusulkan restrukturisasi sebesar 30 persen oleh Kemendikti jadi Rp711 miliar.
    Pusat unggulan antar perguruan tinggi (PUAPT): pagu awal Rp250 miliar, diefisiensi 50 persen atau sebesar Rp125 miliar.
    Bantuan kelembagaan PTS: pagu awal Rp365,3 miliar, diefisiensi 50 persen, atau sebesar Rp182 miliar.
    Program lainnya: pagu awal Rp1,9 triliun, diefisiensi 43 persen atau Rp832 miliar.

    Satryo mengatakan untuk poin program lainnya meliputi perjalanan dinas, belanja barang, belanja modal dan sebagainya.

    Beberapa sumber dana non rupiah murni atau dana pinjaman dan investasi, juga terkena efisiensi, di antaranya:

    SBSN: pagu awal sebesar Rp1,53 triliun, diefisiensi 47 persen atau Rp927 miliar
    PLN: pagu awal sebesar Rp688 miliar, diefisiensi 30 persen atau sebesar Rp20& miliar
    PNBP: pagu awal Rp839 miliar, diefisiensi 62 persen atau Rp520 miliar
    BLU: pagu awal Rp8 triliun, diefisiensi 44 persen atau Rp3,5 triliun
    Lainnya (RMP dan HLN): pagu awal Rp49 miliar, diefisiensi 17 persen atau sebesar Rp8 miliar.

    “Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp6,785 trilium dari Rp14,3 triliun yang diusulkan oleh Dirjen Anggaran. Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp2,5 triliun yang sudah didapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan,” kata dia.

    “Dengan posisi ini, saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 tetapi menjadi hanya Rp6,78,” tandas dia.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensisebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.