Xcloud.id

Produk: KIP

  • Pengamat Nilai Efisiensi Anggaran Jadi Upaya Pemerintah Bangun Budaya Fiskal Baru

    Pengamat Nilai Efisiensi Anggaran Jadi Upaya Pemerintah Bangun Budaya Fiskal Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk kesadaran tentang kesehatan perekonomian negara. Hal ini dikatakan pengamat ekonomi Doddy Ariefianto yang mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran.

    “Besaran serta arah efisiensi anggaran ini menunjukkan pemerintah hendak membangun budaya fiskal yang baru, yakni efisien, berkualitas serta mengedepankan kesejahteraan rakyat,” ujar Doddy kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Peraih gelar doktoral di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia ini juga mengaku sepakat untuk program subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP tidak mengalami pemangkasan sebagaimana sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    “Karena dampaknya sangat besar, terutama dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi mendatang,” tandas Doddy.

    Dia mengatakan jika program ini dikurangi, Indonesia akan menghadapi konsekuensi besar karena anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan pendidikan. Konsekuensi akhirnya, kata dia, akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia.

    “Subsidi pendidikan seperti UKT dan KIP bukan sekadar bantuan finansial bagi mahasiswa dan pelajar, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia,” tandas Doddy.

    Dia pun merekomendasikan agar pemerintah tetap mempertahankan UKT dan KIP. Doddy mengatakan hal itu merupakan langkah tepat untuk menanggulangi potensi kerugian di masa mendatang.

    “Mempertahankan program UKT dan KIP adalah keputusan strategis yang tidak hanya berdampak pada penerima manfaat langsung, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan nasional,” pungkas Doddy mengenai kebijakan efisiensi anggaran.

  • Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    Profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh Ingin Hapus Barcode di SPBU, Eks Panglima GAM, Hartanya Rp 48 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Muzakir Manaf, Gubernur Aceh terpilih yang ingin hapus sistem barcode di SPBU untuk pembelian BBM bersubsidi.

    Keinginan tersebut, Muzakir Manaf sampaikan saat pelantikan dirinya sebagai Gubernur Aceh Periode 2025-2030 di gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Rabu (12/2/2025).

    Menurutnya, tujuan dari penghapusan penggunaan barcode di SPBU langkah mensejahterakan rakyat.

    “Dengan sumpah (jabatan) kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat.”

    “PR (pekerjaan rumah) hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi barcode mohon digaris bawahi untuk semua,” ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Serambinews, Sabtu (15/2/2025).

    Muzakir Manaf melanjutkan, penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi menyusahkan rakyat.

    Ia kerap menerima laporan warga Aceh ingin bakar SPBU gara-gara kebijakan ini.

    “Satu masalah di Aceh kadang-kadang orang mau bakar SPBU,” tegasnya.

    Berdasarkan penilaiannya itu, Muzakir Manaf mantab akan menghapus penggunaan barcode di SPBU.

    “Tidak ada makna sekalipun menggunakan barcode atau stiker. Maka saya ambil kesimpulan menghapuskan semua barcode di SPBU, khususnya Aceh,” tandas dia.

    Dikutip dari kip.acehprov.go.id, Muzakir Manaf lahir di Aceh Timur pada 3 April 1964 atau kini berusia 60 tahun.

    Ia mengawali pendidikan dasarnya dengan bersekolah di MIN Sampoiniet (1977).

    Kemudian, Muzakir Manaf melanjutkan di SMPN Idi (1981) dan SMUS Pase Sejaya Paton Labu (1984).

    Suami dari Marlina Usman itu dikenal sebagai salah satu tokoh tersohor di wilayah Aceh.

    Pada tahun 1986, Muzakir Manaf didapuk sebagai Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    GAM sendiri merupakan organisasi yang berjuang untuk melepaskan diri Aceh dari Indonesia.

    Konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama hampir 30 tahun, dari 1976 hingga 2005. 

    Konflik GAM dan pemerintah Indonesia terselesaikan dengan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

    Semenjak itu, GAM kembali ke pelukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Muzakir Manaf lalu ditunjuk sebagai Ketua Komite Peralihan Aceh pada 2005.

    Muzakir Manaf mulai terlibat di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Aceh di tahun 2007.

    Selain itu, dirinya dipercaya sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh (2015) dan Ketua Umum Pramuka Aceh (2013).

    Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017.

    Muzakir Manaf kemudian maju di Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Aceh.

    Ia berpasangan dengan Fadhlullah.

    Muzakir-Fadhlullah diusung 8 partai dengan rincian, Partai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nanggroe Aceh (PNA).

    Pasangan ini bertarung dengan paslon Bustami Hamzah dan Tgk M Fadhil Rahmi.

    Dikutip dari Instagram @kip_aceh, Pilkada Aceh 2024 dimenangkan oleh Muzakir-Fadhlullah.

    Keduanya meraih 1.492.846 suara atau 53,27 suara sedangkan lawannya mengantongi 46,73 persen atau 1.309.375 suara.

    Pada akhirnya, Muzakir-Fadhlullah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian .

    Pelantikan itu digelar di Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2/2025).

    Hadir dalam acara tersebut Jusuf Kalla, sejumlah menteri, Kepala BIN, mantan Gubernur Aceh, petinggi partai politik. 

    HASIL PILKADA 2024 – Hasil perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024. (Instagram.com/kip_aceh)

    Muzakir Manaf diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 48.318.030.236.

    Harta tersebut ia laporkan ke  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 28 Agustus 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 44.031.300.000

    Tanah Seluas 1227 M2 Di Kab / Kota Lhokseumawe , Hasil Sendiri Rp. 858.900.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 76 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 38.000.000
    Tanah Seluas 7157 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 3.578.500.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 100 M2/80 M2 Di Kab / Kota Pidie, Hasil Sendiri Rp. 40.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 69 M2/64 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 34.500.000
    Tanah Seluas 120000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Hasil Sendiri Rp. 480.000.000
    Tanah Seluas 25000 M2 Di Kab / Kota Aceh Utara, Warisan Rp. 500.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 78 M2/84.9 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 550.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 95 M2/86 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.400.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 83 M2/70.8 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 3.200.000.000
    Tanah Seluas 1.646 M2 Di Kab / Kota Aceh Timur, Hasil Sendiri Rp. 4.962.800.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 283 M2/270 M2 Di Kab / Kota Bireuen, Hasil Sendiri Rp. 1.600.000.000
    Tanah Dan Bangunan Seluas 1.814 M2/1.616 M2 Di Kab / Kota Kota Banda Aceh , Hasil Sendiri Rp. 24.788.600.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 1.690.000.000

    Mobil, Toyota Fortuner Minibus Tahun 2014, Hasil Sendiri Rp. 460.000.000
    Mobil, Mitsubishi Triton Minibus Tahun 2012, Hasil Sendiri Rp. 380.000.000
    Mobil, Toyota Hilux Minibus Tahun 2010, Hasil Sendiri Rp. 150.000.000
    Motor, Harley Davidson Sepeda Motor Tahun 2014, Rp. 700.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 2.178.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 558.730.236

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. 140.000.000

    Total Harta Kekayaan Rp. 48.318.030.236

    (Tribunnews.com/Endra)

  • Hastag ‘Kabur Aja Dulu’ Menggema, Bukti Kecewanya Anak Muda dengan Mencari Peluang ke Luar Negeri

    Hastag ‘Kabur Aja Dulu’ Menggema, Bukti Kecewanya Anak Muda dengan Mencari Peluang ke Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jagad media sosial diramaikan dengan tagar atau hastag #kaburajadulu.

    Kalimat itu mewakili gelombang kekecewaan dan keresahan anak muda terhadap kondisi sosial ekonomi di Tanah Air belakangan ini.

    Di media sosial X, tagar ini menjadi motor penggerak untuk kekecawaan para kaula muda. Postingannya ini mencapai angka 70 ribu lebih.

    Ini juga merupakan manifestasi dari frustrasi yang mendalam atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

    Sejak keluarnya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto banyak masyarakat yang mengeluh karena sulit kehidupan.

    Salah satunya yang kemarin ramai menjadi pembahasan adalah langkah gas elpiji 3 Kg.

    Terbaru, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) jadi lembaga yang terkena dampak dari efisiensi anggaran.

    Dalam upaya penghematan belanja negara, pemerintah memangkas anggaran berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemendiktisaintek, dengan total pemotongan mencapai Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun.

    Karena dampak dari efisiensi tersebut, program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi jadi korbannya.

    Sejumlah beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) berpotensi mengalami pengurangan anggaran.

    Ada juga, perguruan tinggi yang terdampak pemangkasan dana operasional bisa saja menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk menutup kekurangan dana.

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, JPPI: Banyak Kejanggalan

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, JPPI: Banyak Kejanggalan

    PIKIRAN RAKYAT – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan. Pemangkasan itu dikhawatirkan mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

    “JPPI menilai terdapat banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tetapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran,” katanya di Jakarta pada Jumat, 17 Februari 2025.

    Menurut dia, dari total anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp724 triliun, Kemendikdasmen hanya mendapat alokasi 4,63% atau sekitar Rp33,5 triliun. “Ini menjadi pertanyaan besar,” katanya.

    Hal itu mengingat Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 serta menjalankan program Wajib Belajar 13 tahun.

    Ubaid mengatakan bahwa lebih ironis lagi, dari anggaran yang sudah minim tersebut, Kemendikdasmen masih mengalami pemotongan sebesar Rp7,2 triliun dengan alasan efisiensi.

    “Ini jelas menunjukkan lemahnya visi Presiden terkait pendidikan. Bisa jadi, pendidikan memang tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Lalu, sebenarnya ke mana arah pendidikan kita?” kata Ubaid.

    Dana KIP dipotong?

    Pernyataan pemerintah terkait pemotongan anggaran pendidikan juga dinilainya membingungkan masyarakat. Dalam rapat dengan Komisi X DPR, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa dan KIP. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

    Dalam presentasi Kemendiktisaintek, katanya, disebutkan bahwa dari 844.174 mahasiswa penerima KIP-Kuliah yang masih berkuliah (on going), sebanyak 663.821 mahasiswa tidak akan menerima dana KIP-Kuliah pada 2025.

    “Ini berarti ratusan ribu mahasiswa berisiko putus kuliah akibat tidak adanya pendanaan,” tutur Ubaid.

    Begitu pula di Kemendikdasmen, saat rapat di Komisi X DPR RI, disampaikan bahwa beberapa program beasiswa juga terdampak, seperti Beasiswa Unggulan, Beasiswa Darmasiswa, dan Beasiswa Indonesia Maju.

    “Tampaknya antar kementerian belum memiliki kesepahaman yang jelas. Akibatnya, masyarakat semakin bingung. Pemerintah seharusnya transparan dan tidak menutupi fakta. Ini membuktikan bahwa tata kelola anggaran pendidikan kita masih semrawut dan tidak terkoordinasi dengan baik,” kata Ubaid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banyak Kementerian Salah Paham Inpres Efisiensi Anggaran

    Banyak Kementerian Salah Paham Inpres Efisiensi Anggaran

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga masih salah menafsirkan kebijakan Efisiensi Anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinilai wajar mengingat kebijakan tersebut baru pertama kali diterapkan.

    “Memahami kebijakan ini memang masih berbeda-beda, tetapi menurut saya itu hal yang wajar. Ini adalah bagian dari proses,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jumat (14/2).

    Ia menjelaskan bahwa kesalahpahaman antar kementerian dan lembaga terus diatasi dengan berbagai penjelasan. Salah satu contohnya adalah klarifikasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak terdampak pemangkasan anggaran.

    “Kita terus memberikan penjelasan, seperti yang sekarang ramai diperbincangkan terkait KIP. Isu bahwa program ini dihapus tidak benar, sehingga penting bagi kami untuk meluruskan,” kata Prasetyo.

    Ia juga menekankan bahwa dinamika yang terjadi di ruang publik bukan karena kesalahan tafsir antar kementerian dan lembaga, melainkan bagian dari adaptasi terhadap kebijakan baru ini.

    “Kebijakan efisiensi ini pertama kali diterapkan di era Presiden Prabowo, dan semangatnya jelas, jadi bukan karena salah tafsir,” ujarnya.

    Total penghematan anggaran yang ditetapkan saat ini sebesar Rp306,69 triliun, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Hasil efisiensi ini nantinya akan dialokasikan terlebih dahulu ke Bendahara Umum Negara (BUN) dalam APBN 2025, sebelum didistribusikan oleh Sri Mulyani kepada kementerian/lembaga yang menjalankan program prioritas Presiden Prabowo.

    Tegaskan kembali menggunakan APBN

    Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retreat dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar sebagai pengelola lokasi retreat. Tapi, belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri.

    Ia memastikan PT Lembah Tidar bukan milik kader Gerindra seperti yang belakangan beredar. Lahan itu tetap milik Akademi Militer. Politikus Gerindra itu  mengungkapkan, tidak ada transfer apa pun dari daerah kepada PT Lembah Tidar untuk kegiatan retreat Kepala Daerah.

    “Tidak, itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja. Pemilik lahan itu Akademi Militer,” ujarnya.

    Retret kepala daerah merupakan agenda pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih. Kegiatan tersebut bakal serupa dengan agenda pengarahan dan retreat kepada seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Oktober tahun lalu.

     

  • Program Beasiswa Pendidikan Kena Imbas Efisiensi Anggaran

    Program Beasiswa Pendidikan Kena Imbas Efisiensi Anggaran

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, ada banyak jenis beasiswa yang terdampak penghematan anggaran. Yaitu, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Rp 19,4 miliar dari pagu awal Rp194,7 miliar, dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Rp 21 miliar dari pagu Rp213,7 miliar,

    Kemudian Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Rp 21,33 miliar dari pagu anggaran Rp 85,3 miliar, dan beasiswa dosen dan tenaga pendidik dalam dan luar negeri Rp 59,2 miliar dari pagu awal Rp 236,8 triliun.

    Karenanya, Lalu Ari sapaan Lalu Hadrian mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan agar beasiswa pendidikan tidak terkena efisiensi anggaran. Sebab, beasiswa itu sangat dibutuhkan para mahasiswa, terutama beasiswa on going yang sekarang dinikmati para mahasiswa.

    Jika anggaran beasiswa itu dipangkas, maka akan banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Mereka akan sulit membiayai studinya, bahkan terpaksa berhenti. “Mahasiswa di luar negeri akan sulit melanjutkan studi, kalau anggaran beasiswa dipangkas. Mereka bisa terlunta-lunta di luar negeri,” katanya.

    Lalu Ari menjelaskan, ada dua jenis belanja sosial pendidikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa pendidikan. Menurut dia, KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran. Anggaran KIP Kuliah yang disiapkan sebesar Rp 14,69 triliun.

    “KIP Kuliah tidak terkena efisiensi. Salah kalau ada yang memberitakan bahwa KIP Kuliah terdampak penghematan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa KIP Kuliah aman, tidak terkena efisiensi,” tegas Lalu Ari.

    Dia memgaku, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dalam membahas efisiensi anggaran pendidikan tinggi.

    “Khususnya terkait bantuan sosial pendidikan atau beasiswa. Anggaran beasiswa ini sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan para mahasiswa,” ujarnya. [hen/but]

  • Kata Istana soal Kementerian Angkat Stafsus di Tengah Efisiensi: Cek Gajinya Berapa – Page 3

    Kata Istana soal Kementerian Angkat Stafsus di Tengah Efisiensi: Cek Gajinya Berapa – Page 3

    Pihak Istana Negara menegaskan layanan pendidikan tidak terdampak program efisiensi anggaran. Sama halnya dengan urusan gaji pegawai hingga layanan publik lainnya.

    “Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Hasan menyebut, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Bahkan, Program Hasil Terbaik Cepat pun banyak mengenai soal pendidikan dan perbaikan ruang sekolah.

    “Ada lebih dari 10 ribu sekolah yang diperbaiki tahun ini. Dari 330 ribu sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian Makan Bergizi Gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan,” jelas dia.

    Hasan kembali menegaskan, tidak ada layanan pendidikan yang dikurangi. Dia memastikan, informasi layanan pendidikan terdampak efisiensi adalah tidak benar alias hoaks.

    “Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” ungkapnya.

    Yang pasti, hingga saat ini seluruh jajaran kementerian dan lembaga masih terus melakukan rekonstruksi anggaran. Hal itu demi mewujudkan efisiensi yang sesuai dengan keinginan Prabowo.

    “Karena jangan sampai layanan publik itu tidak boleh terdampak sama sekali. Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik. Jadi ini yang ingin kami sampaikan supaya tidak terjadi simpang siur informasi di lapangan,” ujarnya.

    “Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi beasiswa, itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” Hasan menandaskan.

  • Daftar Bansos Cair Februari 2025, Besaran hingga Rp 3 Juta – Page 3

    Daftar Bansos Cair Februari 2025, Besaran hingga Rp 3 Juta – Page 3

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program pemerintah yang memberikan bantuan uang tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai kebutuhan pendidikan mereka.

    Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan memastikan anak-anak Indonesia tetap bersekolah.

    Pada bulan Februari 2025, Program Indonesia Pintar (PIP) memasuki pencairan termin pertama. Pencairan termin 1 diterima oleh siswa terdaftar KIP dan diberikan pada Februari hingga April 2025.

    Berikut adalah besaran nominal yang diberikan oleh siswa penerima PIP 2025:

    1. Siswa SD/SDLB/Program Paket A

    Rp450.000 per tahun untuk kelas I-VRp225.000 untuk kelas VI

    2. Siswa SMP/SMPLB/Program Paket B

    Rp750.000 per tahun untuk kelas VII dan VIIIRp375.000 untuk kelas IX3. Siswa SMA/SMK/SMALB/Program Paket C

    Rp1,8 juta per tahun untuk kelas X dan XIRp900.000 untuk kelas XII

    3. Bantuan beras 10 Kilogram

    Pemerintah akan kembali menyalurkan bansos berupa beras sebanyak 10 kilogram pada bulan Januari-Februari 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan menjaga ketahanan pangan nasional.

    Bantun ini melanjutkan program di tahun 2024. Khusus pada tahun 2025, jumlah penerimaan bantuan beras akan menyasar ke 16 juta anggota KPM.

     

     

  • Blak-Blakan Menkeu Sri Mulyani Dampak Efisiensi ke Beasiswa LPDP dan KIP 2025

    Blak-Blakan Menkeu Sri Mulyani Dampak Efisiensi ke Beasiswa LPDP dan KIP 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak akan ada pemangkasan anggaran program-program beasiswa dari pemerintah pusat selama 2025.

    Sri Mulyani menegaskan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan terdampak kebijakan efisien anggaran Rp306,69 triliun yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk beasiswa KIP, sambungnya, tidak ada pengurangan anggaran pada tahun ini. Oleh sebab itu, dia mengklaim 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP tahun anggaran 2025 bisa meneruskan program belajar seperti biasa.

    “Jumlah anggaran untuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14,69 triliun. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, bendahara negara menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.

    “Juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan,” lanjutnya.

    Diberikan sebelumnya, Kementerian Keuangan bakal mengalihkan para talenta terbaik instansinya yang telah mendaftar beasiswa Kemenkeu atau Ministerial Scholarship 2025 untuk mendaftar LPDP. 

    Meski LPDP dan KIP tidak terdampak, namun Kementerian Keuangan membatalkan penawaran beasiswa Ministerial Scholarship Tahun 2025 karena adanya efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto mengungkapkan pemangkasan beasiswa terjadi karena hal tersebut bagian dari manajemen talenta, bukan bantuan sosial ataupun belanja pegawai yang tidak diperkenankan dihemat.  

    “Itu kan bagian dari manajemen talenta, sedang kita evalusi lagi. Jadi, kita dorong ya supaya lewat LPDP saja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025). 

    Andin mengarahkan agar para calon penerima beasiswa untuk mendaftar beasiswa yang juga milik Kemenkeu, yakni LPDP. Mengingat saat ini dalam periode pendaftaran LPDP Tahap I/2025 akan berakhir pada 18 Februari 2025. 

    Selain itu, pihaknya juga mengarahkan agar para talenta Kemenkeu untuk mendaftar beasiswa lainnya, di luar yang pemerintah sediakan, seperti halnya beasiswa dari Japan International Cooperation Agency (JICA). 

    “Banyak beasiswa lain, tapi itu [Ministerial Scholarship] karena untuk pegawai Kemenkeu yang berprestasi, mereka kita siapkan supaya lolos di seleksi beasiswa yang lain,” tutur Andin.

  • Istana tegaskan beasiswa dan operasional pendidikan tak kena efisiensi

    Istana tegaskan beasiswa dan operasional pendidikan tak kena efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa hingga operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tidak terkena dampak dari efisiensi anggaran.

    “Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

    Menurut Hasan, terkait efisiensi anggaran saat ini semua kementerian dan lembaga yang ada tengah melakukan rekonstruksi anggaran agar bisa tepat sasaran.

    Ada empat hal yang dipastikan tidak terdampak efisiensi sejalan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 di antaranya ialah gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

    Menurut Hasan, pendidikan merupakan bagian dari layanan publik sehingga tentunya anggaran untuk mendukung hal tersebut tentunya tidak terdampak.

    Apalagi dalam program Presiden, pendidikan adalah bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang tentunya menjadi program prioritas sehingga anggaran yang berhubungan langsung sebagai penunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak bisa diganggu gugat.

    Hasan kemudian menyebutkan apabila ada efisiensi yang terkait dengan program dari bidang pendidikan maka itu adalah efisiensi untuk hal-hal yang dinilai bersifat seremonial dan tidak mempengaruhi langsung layanan publik.

    Ia juga mencontohkan hal-hal yang diefisiensikan seperti biaya pembelian alat tulis kantor (ATK), biaya forum group disscussion (FGD), hingga biaya monitoring evaluasi (monev).

    Dengan kecanggihan teknologi yang sudah ada saat ini, dinilai kegiatan-kegiatan kajian atau evaluasi kegiatan bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi.

    “Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi? Beasiswa? Itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” kata Hasan.

    Sebelumnya, diwartakan pada Rabu (12/2), Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memaparkan adanya potensi sejumlah anggaran beasiswa yang dipangkas.

    Di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

    “Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran -Kemenkeu- sebesar Rp1,31 triliun, -besarnya- 9 persen,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

    Karena itu, hal ini menjadi perhatian Kemdiktisaintek, di mana dalam kesempatan yang sama, Menteri Satryo mengusulkan agar anggaran beasiswa tidak menjadi komponen yang terkena efisiensi.

    Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025