Xcloud.id

Produk: KIP

  • KI DKI minta BUMD Sarana Jaya jadi badan publik informatif

    KI DKI minta BUMD Sarana Jaya jadi badan publik informatif

    Sarana Jaya bukanlah badan publik yang baru, sehingga sangat mungkin meraih predikat badan publik dari ‘cukup informatif’ menjadi ‘informatif’

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta dalam kunjungannya (visitasi) ke BUMD Sarana Jaya meminta agar perusahaan tersebut menjadi badan publik yang informatif.

    “Sarana Jaya bukanlah badan publik yang baru, sehingga sangat mungkin meraih predikat badan publik dari ‘cukup informatif’ menjadi ‘informatif’. Ke depan, keterbukaan informasi ini akan menjadi isu penting. UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lahir dari Reformasi 1998 dan disahkan pada 2008, dengan cakupan yang sejalan dengan regulasi di bidang penyiaran, hak asasi manusia, dan lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin di Jakarta, Selasa.

    Kunjungan KI DKI Jakarta ke BUMD Sarana Jaya dalam rangka memberikan rekomendasi hasil E-Monev tahun 2024 serta mendorong untuk menjadi Badan Publik Informatif.

    Luqman juga menjelaskan dalam UU KIP, terdapat tiga aktor utama, yakni badan publik yang terdiri dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pemohon informasi, serta Komisi Informasi sebagai pengawas dan penyelesaian sengketa informasi.

    “Saat ini, pemohon informasi masih didominasi oleh NGO (Non-Governmental Organization). Oleh karena itu, sosialisasi harus terus ditingkatkan melalui kolaborasi agar informasi publik juga dapat diakses, terutama oleh kalangan akademisi dan masyarakat umum,” kata Luqman.

    Selanjutnya, Luqman juga menyoroti bahwa dari 519 badan publik yang telah mendapat asesmen, hanya 67 yang dinyatakan informatif, atau sekitar 13 persen.

    Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dalam meningkatkan keterbukaan informasi, termasuk melalui kolaborasi dan sinergi antar badan publik.

    “Kami mendorong penerapan sistem omnichannel (banyak saluran) agar data dan informasi dapat diakses dari berbagai platform, terutama melalui website resmi,” katanya.

    Di sisi lain, Direktur Pengembangan Sarana Jaya, Arjo Broto, yang mewakili Direktur Utama, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan ini.

    Arjo mengatakan meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan integritas dan komitmen pihaknya pun terus berupaya melakukan pemulihan serta membangun kepercayaan masyarakat.

    Arjo Broto juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai informasi yang harus disampaikan kepada publik.

    “Sebagai BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, Sarana Jaya harus memastikan bahwa seluruh kegiatannya dapat diakses oleh masyarakat, terutama yang memberikan manfaat langsung,” kata Arjo.

    Ke depan, Komisi Informasi DKI Jakarta akan meluncurkan sesi pelatihan atau coaching clinic bagi badan publik yang membutuhkan pendampingan dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Alokasikan Anggaran Hukum dan Hankam Rp376,4 Triliun, Lebih Tinggi dari Kesehatan – Halaman all

    Pemerintah Alokasikan Anggaran Hukum dan Hankam Rp376,4 Triliun, Lebih Tinggi dari Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun, lebih besar dari kesehatan sebesar Rp 218,5 triliun.

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono menjelaskan bahwa pada tahun ini, defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Lalu, postur APBN terdiri atas penerimaan sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    “Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan anggaran berbagai prioritas penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan,” kata Parjiono dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan.

    Berdasarkan bahan paparan Parjiono, anggaran digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, antara lain PIP, KIP Kuliah, BOS, BOS Paud, dan beasiswa (LPDP).

    Lalu, pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan.

    Kemudian, penguatan link & match dengan pasar kerja, yaitu vokasi dan sertifikasi.

    Berikutnya, anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp 218,5 triliun.

    Anggaran digunakan untuk upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan stunting, dan penurunan kasus TBC.

    Lalu, pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efektivitas program JKN.

    Kemudian, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi serta sistem kesehatan yang handal.

    Berikutnya, anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 503,2 triliun.

    Anggaran digunakan untuk melanjutkan perlinsos, di antaranya PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.

    Lalu, sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan.

    Kemudian, penguatan perlinsos sepanjang hayat dan graduasi dari kemiskinan seperti perlinsos yang berbasis pemberdayaan.

    Berikutnya, anggaran untuk ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 144,6 triliun.

    Anggaran digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan sarpras dan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.

    Lalu, untuk lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional.

    Terakhir, anggaran dialokasikan untuk hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun.

    Anggaran dialokasikan untuk modernisasi alutsista/almatsus, alpalhankam, penguatan TIK dari ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan hankam. 

  • Istana Tanggapi Demo Indonesia Gelap: Tolong Lebih Jeli

    Istana Tanggapi Demo Indonesia Gelap: Tolong Lebih Jeli

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia alias BEM SI untuk lebih jeli dalam menanggapi isu efisiensi anggaran.

    Pernyataan Prasetyo diungkapkan menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan badan eksekutif mahasiswa (BEM) SI bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

    Pras juga menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa efisiensi tidak berdampak terhadap pendidikan.

    “Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli terhadap masalah efisiensi. Kan Jumat sudah disampaikan oleh Bu Menkeu, [efisiensi] tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dia turut menyebut Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa yang ditawarkan Institut Pendidikan Indonesia (IPI) hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun tetap berjalan seperti biasa.

    “Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” ujarnya.

    Politikus Gerindra ini menekankan efisiensi dilakukan untuk hal yang sekiranya kurang produktif, seperti hal-hal yang bersifat seromonial, seminar, dan forum group discussion (FGD). 

    “Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya, jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu,” tegasnya.

    Untuk diketahui, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini, Senin (17/2/2025). Aksi tersebut diketahui dilakukan di daerah dan di nasional.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu akan diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah. Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengatakan aksi unjuk rasa itu diikuti oleh 5.000 massa yang akan turun serentak di setiap daerah.

    Dia menjelaskan terdapat tujuh poin tuntutan demo ini yakni menuntut Presiden mencabut Inpres No.1/2025 yang dinilai merugikan rakyat. Transparansi status pembangunan dan kinerja program makan bergizi gratis. Selanjutnya, menolak revisi UU Minerba dan Dwifungsi TNI. 

    “Keenam tangkap dan adili Jokowi dan ketujuh sahkan RUU Perampasan aset,” tutur Herianto.

  • Soal Unjuk Rasa Indonesia Gelap, Mensesneg Sarankan Mahasiswa Pahami Isu Efisiensi sebelum Aksi

    Soal Unjuk Rasa Indonesia Gelap, Mensesneg Sarankan Mahasiswa Pahami Isu Efisiensi sebelum Aksi

    loading…

    Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut aksi unjuk rasa mahasiswa merupakan hal wajar. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menyoroti aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” pada Senin, 17 Februari 2025. Menurutnya, unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat itu merupakan hal wajar dan biasa saja.

    “Pertama menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja,” terang Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Kendati demikian, Prasetyo menyarankan pada mahasiswa untuk memahami isu efisiensi sebelum menggelar aksi unjuk rasa. Pasalnya, Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah sampaikan efisiensi tak berdampak pada anggaran pendidikan.

    “Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” terang Prasetyo.

    “Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” imbuhnya.

    Kendati mahasiswa menggelar unjuk rasa, Prasetyo pun menyampaikan, Pemerintak tak akan membatalkan kebijakan efisiensi. Pasalnya, kata dia, efisiensi dilakukan pada kegiatan dan program yang tam produktif.

    “Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal yang sekiranya kurang produktif gitu, tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat ceremonial, seminar, FGD,” ucap Prasetyo.

  • Link Daftar KIP Kuliah 2025 Beserta Jadwal dan Syarat Lengkap

    Link Daftar KIP Kuliah 2025 Beserta Jadwal dan Syarat Lengkap

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peserta Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025. Menurut laman resmi KIP Kuliah Kemdiksaintek, pendaftaran KIP Kuliah 2025 masih dibuka hingga 31 Oktober 2025.

    Kendati demikian, KIP Kuliah 2025 khusus untuk jalur SNBP berakhir pada hari ini, 18 Februari 2025. Artinya, para siswa yang ikut jalur SNBP 2025 harus segera menyelesaikan pendaftaran KIP Kuliah 2025. Simak syarat lengkap dan cara pendafatannya berikut ini:

    Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Siswa pemegang atau pemilik KIP pendidikan menengah bisa mendaftar untuk KIP Kuliah 2025. Selain itu, siswa yang berasal dari keluarga termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun sebagai penerima bantuan sosial lainnya yang secara resmi ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos RI juga diperbolehkan mendaftar KIP Kuliah 2025. 

    Bagi kelompok miskin atau rentan miskin dengan maksimal pada desil 3 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga bisa mendaftar KIP Kuliah 2025.

    Terakhir, siswa yang berasal dari panti sosial atau panti asuhan termasuk pula dalam kelompok yang bisa mendaftar KIP Kuliah 2025.

    Dokumen Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Nomor Induk Kependudukan (NIK)

    Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)

    Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

    Cara Mendaftar KIP Kuliah 2025

    Buka laman resmi https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/ atau lewat link ini.

    Memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

    Memasukkan email yang valid dan aktif.

    Sistem KIP Kuliah akan melakukan validasi data yang dimasukkan dan kelayakan mendapatkan KIP Kuliah.

    Saat validasi berhasil, sistem KIP Kuliah akan memberikan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email kepada siswa.

    Siswa dapat menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah sekaligus memilih jalur SNPMB yang akan diikuti.

    Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal resmi SNPMB.

    Proses sinkronisasi dengan sistem akan dilakukan kemudian.

    Siswa yang dinyatakan terpilih sebagai penerima KIP Kuliah dapat menunggu proses verifikasi lebih lanjut dari pihak kampus sebelum nantinya diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

    Tanggal Penting SNBP 2025

    Pengumuman kuota sekolah: 28 Desember 2024

    Masa sanggah: 28 Desember 2024 sampai 17 Januari 2025

    Registrasi akun SNPMB sekolah: 6-31 Januari 2025

    Pengisian PDSS oleh sekolah: 6-31 Januari 2025

    Registrasi akun SNPMB siswa: 13 Januari sampai 18 Februari 2025

    Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025

    Pengumuman hasil SNBP: 18 Maret 2025

    Masa unduh Kartu Peserta SNBP: 4 Februari sampai 30 April 2025

    Nah, itu dia rangkuman batas akhir KIP Kuliah 2025 ditutup untuk peserta SNBP 2025, lengkap dengan syarat, dokumen pendaftaran, dan tanggal pentingnya. Semoga membantu!

    (fab/fab)

  • Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025: Jangan Lewatkan Kesempatan Ini! – Page 3

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025: Jangan Lewatkan Kesempatan Ini! – Page 3

    KIP Kuliah merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Pemerintah ingin memberikan kesempatan yang adil dan setara di seluruh Indonesia agar setiap individu dapat meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan tinggi. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan antara masyarakat kaya dan miskin.

    Program KIP Kuliah tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga biaya hidup bagi mahasiswa yang terpilih. Besaran bantuan ini bervariasi tergantung pada klaster program studi yang diambil. Misalnya, untuk klaster 5, penerima KIP Kuliah akan mendapatkan Rp 1,4 juta per bulan. KIP Kuliah juga dapat digunakan di perguruan tinggi swasta, dengan syarat program studi terakreditasi minimal B.

  • KIP Kuliah 2025 Dibuka: Cek Jadwal, Syarat, dan Cara Daftarnya – Page 3

    KIP Kuliah 2025 Dibuka: Cek Jadwal, Syarat, dan Cara Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar baik bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) kembali hadir di tahun 2025 untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Program ini memberikan bantuan biaya kuliah dan uang saku bulanan, sehingga mahasiswa berprestasi tetap bisa menggapai cita-cita tanpa terbebani finansial.

    Pendaftaran KIP Kuliah 2025 telah dibuka sejak 3 Februari 2025, berbarengan dengan dibukanya jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan merata.

    KIP Kuliah menjadi salah satu wujud nyata komitmen tersebut, memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh siswa berprestasi di Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

    Dengan bantuan KIP Kuliah, diharapkan semakin banyak anak muda Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan tinggi dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

  • Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    PIKIRAN RAKYAT – Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025.

    Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”. Koordinator Pusat BEM SI, Satria mengatakan bahwa aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran dan kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

    “Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” kata Satria.

    Aksi unjuk rasa dimulai sekira pukul 15.30 WIB, didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.

    Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

    Lima Tuntutan Mahasiswa

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik; Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan; Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan; Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.

    Bubar Usai Bersitegang

    Massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas, pada Senin 17 Februari 2-25 malam.

    Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek itu dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB.

    Sebelum membubarkan diri, aksi itu sempat memanas lantaran massa melakukan aksi bakar dan mencoba menjatuhkan barikade beton yang dipasang oleh aparat keamanan. Hal ini menyebabkan ketegangan di lokasi aksi, apalagi massa juga sempat melemparkan botol ke arah aparat.

    Akan tetapi, polisi segera memberikan peringatan pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokasi lebih lanjut. Saat itu, sebagian besar massa sudah mulai meninggalkan lokasi aksi, meskipun beberapa orang masih bertahan.

    Akhirnya, pada pukul 20.20 WIB, massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyampaikan berbagai tuntutan mereka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ digaungkan ribuan mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya aksi di Jakarta, mahasiswa di Bandung dan Surabaya turut turun.

    Sebelumnya, tanda pagar Indonesia Gelap juga sempat trending di media sosial.

    Dalam aksi ini, mereka menuntut tiga hal terhadap pemerintah.

    Hal ini buntut kebijakan-kebijakan era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak memihak rakyat.

    Salah satunya adalah makan gratis bergizi yang disebut mengacaukan anggaran pendidikan.

    Lantas, apa saja tuntutan para mahasiswa ini?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

    5. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    6. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    7. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    8. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    9. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    10. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    11. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    12. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    13. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    14. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    15. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    10. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.