Xcloud.id

Produk: KIP

  • Cair Februari, Begini Cara Cek Penerima PIP 2025 dengan Mudah

    Cair Februari, Begini Cara Cek Penerima PIP 2025 dengan Mudah

    JABAR EKSPRES – Kabar gembira buat siswa dan orang tua, Program Indonesia Pintar (PIP) 2025 mulai cair mulai Februari ini.

    Kalau kamu penasaran apakah nama kamu atau anak masuk daftar penerima bantuan ini, tenang aja, sekarang ceknya bisa online dan gampang banget.

    Yuk, simak informasi lengkapnya di bawah ini.

    Baca juga : Cek Penerima Pencairan BLT BBM 2025 di cekbansos.kemensos.id Sekarang

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan pendidikan dari pemerintah yang ditujukan buat anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, atau yang masuk prioritas tertentu.

    Tujuannya? Supaya semua anak Indonesia bisa menyelesaikan pendidikan minimal sampai jenjang menengah, baik di sekolah formal seperti SD, SMP, SMA/SMK, maupun pendidikan nonformal seperti Paket A, B, dan C.

    Selain itu, PIP ini juga jadi salah satu cara pemerintah untuk mencegah anak-anak putus sekolah.

    Kalau sudah telanjur drop out pun, program ini diharapkan bisa menarik mereka kembali ke sekolah.

    Dengan adanya PIP, beban biaya pendidikan mulai dari seragam, buku, hingga biaya transportasi, bisa sedikit lebih ringan.

    Siapa Saja yang Berhak Menerima PIP 2025?

    Nggak semua siswa bisa dapat bantuan ini. Berikut daftar golongan yang berhak menerima PIP:

    Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.Siswa yang keluarganya terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).Siswa pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Anak yatim piatu, yatim, atau piatu yang tinggal di sekolah, panti sosial, atau panti asuhan.Siswa terdampak bencana alam.Anak yang pernah drop out dan ingin kembali sekolah.Siswa dengan kondisi khusus seperti difabel, korban musibah, anak dari orang tua yang terkena PHK, tinggal di daerah konflik, anak dari keluarga terpidana, anak yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan.Anak dari keluarga besar (memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah).Peserta kursus atau lembaga pendidikan nonformal lainnya.

    Baca juga : Dana Kartu Lansia Jakarta 2025 Mulai Cair, Cek Rekening Sekarang

    Cara Cek Status Penerima PIP 2025

  • PSI: Efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun perlu dilakukan 

    PSI: Efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun perlu dilakukan 

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menilai efisiensi anggaran hingga senilai Rp750 triliun perlu dilakukan demi menopang banyak program kerakyatan yang telah direncanakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ kata Furqan dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu.

    Furqan menilai banyak program kerakyatan dicanangkan Prabowo yang memerlukan anggaran besar, salah satunya yakni makan bergizi gratis (MBG).

    Program MBG ini dinilai Furqan layak untuk dijalankan karena dapat memperbaiki kualitas diri anak bangsa yang diproyeksikan akan menjadi penerus masa depan.

    Selebihnya, menurut dia, anggaran negara bisa dialokasikan ke Danantara yang akan menjadi motor penggerak uang negara untuk diinvestasikan ke program-program strategis.

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Walau demikian, Furqan meyakini tidak semua lini mata anggaran akan diefisiensikan Prabowo. Kebijakan efisiensi anggaran hanya berlaku di kebutuhan teknis kantor seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar,” ujar Furqan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan total Rp 750 triliun dari efisiensi anggaran merupakan rencana yang diperlukan. 

    “Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung, “ kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” kata Furqan.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. 

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Satu hal, kata Aktivis 98 ini, pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” lanjut Furqan.

    PSI berkeyakinan langkah terobosan memang diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju.

    Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop pemborosan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. 

    Perintah berhemat itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. 

    Dalam rencana ini, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Nantinya dari hasil penghematan tersebut, Prabowo mengatakan, sejumlah US$ 24 miliar (setara Rp 390 triliun dengan kurs Rp 16.260) akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis, sisanya US$ 20 miliar (sekitar Rp 325 triliun dengan kurs Rp 16.260 per dolar AS) akan diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. 

    Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah apakah penghematan tiga putaran ini akan dilakukan sekaligus sepanjang tahun 2025, atau justru dilakukan secara bertahap per tahun anggaran. Soal mekanisme penghematan ini pun belum dijelaskan secara rinci.

  • Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Menurut Furqan, hal itu merupakan rencana yang diperlukan.

    PSI yakin bahwa langkah terobosan diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop keborosan.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ ujar Furqan AMC, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi, sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” tuturnya.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Aktivis 98 ini.

    Dia juga menilai pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” pungkasnya.

    (rca)

  • Besaran Bantuan KIP Kuliah 2025, Ini Syarat Penerimanya

    Besaran Bantuan KIP Kuliah 2025, Ini Syarat Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi akademik yang baik.

    Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan dengan berbagai faktor, seperti akreditasi program studi, lokasi perguruan tinggi, dan kebutuhan mahasiswa.

    Rincian Besaran Bantuan KIP Kuliah

    Bantuan KIP Kuliah mencakup dua komponen utama, yaitu:

    1. Bantuan Biaya Hidup

    – Diberikan setiap bulan.

    – Besarannya bervariasi tergantung pada wilayah perguruan tinggi.

    – Rentang besaran bantuan: Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan.

    – Besaran bantuan disesuaikan dengan indeks harga di masing-masing wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup mahasiswa.

    Ilustrasi. Cara daftar KIP Kuliah.

    2. Bantuan Biaya Pendidikan

    – Diberikan per semester.

    – Besarannya tergantung pada akreditasi program studi.

    – Program studi dengan akreditasi A atau internasional: Maksimal Rp8.000.000 per semester.

    – Program studi kedokteran: Maksimal Rp12.000.000 per semester.

    – Program studi dengan akreditasi B: Maksimal Rp4.000.000 per semester.

    – Program studi dengan akreditasi C: Maksimal Rp2.400.000 per semester.

    Faktor yang Mempengaruhi Besaran Bantuan

    – Semakin tinggi akreditasi program studi, semakin besar besaran bantuan yang diberikan.

    – Besaran bantuan biaya hidup disesuaikan dengan indeks harga di masing-masing wilayah.

    – Besaran bantuan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus mahasiswa, misalnya mahasiswa dengan disabilitas.

    Syarat Penerima KIP Kuliah

    – KIP Kuliah umumnya diberikan kepada mahasiswa baru.

    – Berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

    – Memiliki potensi akademik baik dibuktikan dengan nilai rapor atau hasil ujian masuk perguruan tinggi.

    – Penerima KIP Kuliah tidak boleh menerima beasiswa lain yang membiayai komponen yang sama.

    Bagi mahasiswa yang berminat dan memenuhi syarat, segera daftarkan diri untuk mendapatkan KIP Kuliah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih cita-cita.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bondowoso pada Jumat (22/2/2025) siang.

    Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Athoilah, selaku koordinator lapangan aksi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada ketidaklayakan lingkungan pembelajaran, khususnya di Bondowoso.

    “Tuntutan kami jelas, menolak efisiensi anggaran pendidikan. Kami meminta Komisi IV DPRD Bondowoso untuk menindaklanjuti hal ini,” kata korlap aksi.

    Ratusan mahasiswa PMII Cabang Bondowoso aksi di depan gedung DPRD setempat, Jumat (21/2/2025). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Dalam waktu 7 x 24 jam, lanjutnya, DPRD Bondowoso harus membuat surat pernyataan yang menjamin tidak ada efisiensi anggaran pendidikan di Bondowoso.

    “Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu seminggu, kami akan kembali turun aksi dengan massa yang lebih besar,” sergah Athoilah.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Sains.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk berkurangnya beasiswa KIP-K dan naiknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Imam Khalid Andi Wijaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa pihaknya telah membahas isu ini dengan tim anggaran.

    “Sebetulnya kami sudah bergerak sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 muncul. DPRD sudah memanggil tim anggaran untuk membicarakan efisiensi ini, dan kami sepakat bahwa jika menyangkut pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, kami menolak efisiensi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Imam Khalid menjelaskan bahwa Bondowoso mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp 55 miliar.

    DPRD masih menghitung dampak refocusing anggaran tersebut dan akan terus mengawal kebijakan agar sektor pendidikan tidak terkena imbasnya.

    “Kami di DPRD juga punya teman-teman di DPR RI. Insya Allah, kami akan terus bersuara agar kebijakan efisiensi ini tidak merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan,” tambahnya. (awi/but)

  • Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi

    Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi

    Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendikti Saintek
    )
    Brian Yuliarto
    memastikan bahwa tidak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (
    UKT
    ) bagi mahasiswa.
    Dalam rapat pertama bersama Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia, Brian meminta para rektor menyampaikan hal tersebut.
    “Saya minta tolong para Rektor dan Kepala LLDIKTI informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT,” ujar Brian dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/5/2025).
    Brian juga mengimbau para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada kenaikan UKT.
    “Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa,” katanya.
    Brian menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
    Dia juga menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu yang beredar selama ini tidak terjadi kesalahpahaman.
    “Mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa, dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga,” ujarnya.
    Brian menyebut bahwa perguruan tinggi bukan hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Kami mendorong dunia akademik untuk lebih proaktif dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo, menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
    Lebih lanjut, Brian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi serta memberikan saran yang membangun demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa UKT di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri berpotensi naik imbas adanya
    efisiensi anggaran
    pendidikan.
    Kemendiksaintek diketahui terkena pemangkasan anggaran mencapai Rp 14,3 triliun. Akibatnya, pagu anggaran awal Rp 56,6 triliun menjadi Rp 42,3 triliun.
    Pemangkasan anggaran di Kemendikbudsaintek tersebut sempat dikhawatirkan memangkas anggaran untuk beasiswa, terutama
    KIP Kuliah
    .
    Meski potensi kenaikan UKT dan berkurangnya beasiswa KIP sudah dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi kekhawatiran tentang kenaikan UKT masih menjadi perbincangan di masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Apa Saja Bansos yang Dijadwalkan Cair Maret 2025? KPM Bisa Terima Bantuan Ini Selama Bulan Puasa

    Apa Saja Bansos yang Dijadwalkan Cair Maret 2025? KPM Bisa Terima Bantuan Ini Selama Bulan Puasa

    PIKIRAN RAKYAT – Pada awal Maret 2025, pencairan bantuan sosial (bansos) menjadi momen yang sangat dinantikan oleh banyak keluarga di Indonesia, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

    Pasalnya pada Februari ini, masih ada beberapa KPM atau Keluarga Penerima Manfaat yang belum mendapatkan haknya dalam menerima bansos, sehingga masih harus menunggu pencairan yang kemungkinan di bulan depan.

    Apa saja bansos yang akan cair pada bulan Maret 2025? Simak selengkapnya dalam artikel di bawah ini.

    Jenis Bantuan Sosial yang Akan Dicairkan pada Maret 2025

    Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan anggota keluarga yang termasuk kategori ibu hamil, anak usia sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat. Program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

    Jadwal tahap pertama pencairan PKH adalah pada Januari, Februari, hingga Maret. Karena pencairannya bertahap, KPM yang belum dapat bansos pada dua bulan awal tahun 2025 kemungkinan bisa mencairkannya pada Maret 2025.

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    BPNT adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan guna membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok. Program ini akan menjangkau sekitar 18,8 juta KPM setiap bulannya. Pencairan bisa dilakukan per bulan atau pun dirapel setiap dua atau tiga bulan sekali.

    Sementara itu, per bulannya BPNT bisa mendapatkan Rp200.000, sehingga jika dirapel pada tiga bulan sekali, penerima akan dapat Rp600.000.

     

    PIP 2025

    Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP diberikan untuk para siswa sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Besaran bantuannya tergantung jenjang serta kelas masing-masing siswa.

    Untuk termin 1, PIP dijadwalkan akan disalurkan pada bulan Februari hingga April bagi pemilik KIP. Sehingga jika bulan ini belum dapat, kemungkinan siswa bisa mencairkan PIP pada bulan depan, Maret 2025.

    KIP Kuliah 2025

    Bantuan ini merupakan beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa untuk mempermudah finansial selama berkuliah. Untuk mengetahui selengkapnya tentang jadwal pencairan KIP Kuliah, kamu bisa akses artikel ini.

    Selain itu, ada pula beberapa bansos lain yang dijadwalkan cair Maret 2025.

    Bantuan Pangan Beras 10 Kg Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BLT Dana Desa

    Dengan adanya pencairan bansos ini, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat secara maksimal, sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kapan KIP Kuliah 2025 Cair? Catat Jadwal Pencairannya, Siap-siap Terima Bantuan!

    Kapan KIP Kuliah 2025 Cair? Catat Jadwal Pencairannya, Siap-siap Terima Bantuan!

    PIKIRAN RAKYAT – Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertujuan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa harus menghadapi kendala finansial.

    Pada 2025 ini pemerintah telah mengumumkan untuk kembali menyalurkan KIP Kuliah bagi mahasiswa yang terdaftar sebagai penerima, yang mungkin bertanya-tanya kapan bantuan tersebut akan cair.

    Adanya kepastian terkait jadwal pencairan dana KIP Kuliah 2025 diharapkan memberikan ketenangan bagi para penerimanya. Bagi mahasiswa yang ingin mengetahui kapan pencairan dana KIP Kuliah tahun 2025 akan dilakukan, simak ulasan berikut ini.

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025

    Jika menilik dari tahun-tahun sebelumnya, KIP Kuliah tahun 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan periode semester. Berikut perkiraan jadwal pencairannya:

    Tahap 1 (Semester Genap 2025/2026): Maret – April 2025

    Tahap 2 (Semester Ganjil 2025/2026): Agustus – September 2025

    Cara Mengecek Penerima KIP Kuliah 2025

    Mahasiswa dapat memastikan apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan KIP Kuliah 2025 dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

    Buka laman resmi KIP Kuliah di https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/. Pilih opsi “Cek Penerima” di halaman utama. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia. Pastikan NIK yang dimasukkan benar, lalu klik tombol “Cari”.

    Sistem akan menampilkan informasi apakah NIK yang dimasukkan terdaftar sebagai penerima KIP Kuliah atau tidak.

    Mahasiswa disarankan untuk selalu memperbarui informasi dari perguruan tinggi masing-masing maupun dari sumber resmi pemerintah guna memastikan jadwal pencairan yang lebih rinci serta menghindari kendala dalam prosesnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPJS tetap layani kesehatan masyarakat di tengah efisiensi anggaran

    BPJS tetap layani kesehatan masyarakat di tengah efisiensi anggaran

    Sejauh ini efisiensi anggaran tidak memberi dampak pada pelayanan kepada masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Direksi Bidang Kebijakan Penjamin Manfaat BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa kendala meskipun Pemerintah tengah menerapkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

    “Sejauh ini efisiensi anggaran tidak memberi dampak pada pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, kalau efisiensi yang dilakukan oleh semua kementerian, ya kami juga melakukan hal tersebut,” kata Ari saat ditemui awak media di Kantor KIP, Jakarta, Kamis.

    BPJS Kesehatan juga mengefektifkan seluruh sumber daya yang ada agar tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

    “Dalam kondisi apa pun, efisiensi dan efektivitas itu kalau di BPJS Kesehatan adalah menjadi salah satu nilai yang terus kami pegang ketika menyelenggarakan program ini,” ujarnya.

    Pasalnya, kata dia, iuran BPJS Kesehatan yang dibayar masyarakat merupakan dana amanah sehingga dari sisi biaya pelayanan kesehatan tidak terdampak lantaran mengikuti kebutuhan masyarakat.

    Ari juga menjelaskan bahwa dana jaminan sosial yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan untuk melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dijamin oleh Pemerintah agar pelayanan tetap berlangsung.

    Selain itu, dia mengapresiasi Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai penyelenggara diskusi yang menghadirkan BPJS Kesehatan.

    Ia menilai hal ini merupakan kesempatan bagi pihaknya untuk lebih menyosialisasikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

    Pada kesempatan itu, dia berharap masyarakat akan makin memahami layanan terkait dengan peningkatan kesehatan.

    “Kami merasa terbantu secara tidak langsung untuk menyampaikan informasi dan program BPJS Kesehatan kepada masyarakat,” pungkas Ari.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025