Xcloud.id

Produk: KIP

  • Prabowo Tetapkan 11 Program untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

    Prabowo Tetapkan 11 Program untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam beleid tersebut, disebutkan setidaknya sebelas program untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

    Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut, Prabowo mengatur tiga strategi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem. 

    Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

    Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Prabowo pun menyebutkan setidaknya sebelas program. Pertama, program sekolah rakyat, yang mana hampir seluruh K/L ditugaskan untuk kawal program tersebut.

    Kedua, program Kartu Indonesia Pintar, yang ditugaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Agama.

    Ketiga, program padat karya di tingkat desa, yang ditugaskan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Keempat, program pelatihan vokasi, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan. 

    Kelima, program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan.

    Keenam, program perhutanan sosial, yang ditugaskan ke Menteri Kehutanan. Ketujuh, program pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang ditugaskan ke Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Kedelapan, program padat karya sektor perhubungan di kantong-kantong kemiskinan, yang ditugaskan ke Menteri Perhubungan. Kesembilan, program transmigrasi, yang ditugaskan ke Menteri Transmigrasi.

    Kesepuluh, program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Kepala Badan Pangan Nasional. Kesebelas, program pemenuhan gizi masyarakat, yang ditugaskan ke Kepala Badan Gizi Nasional.

    “Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029,” jelas Diktum Ketujuh Inpres 8/2025.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku usai pada tanggal dikeluarkan.

    Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, persentase tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

    Sementara itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem (0%) pada 2029, sementara persentase penduduk miskin turun ke 4,5% pada 2029.

  • Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Ungkap Syaratnya

    Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Ungkap Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghapus kemiskinan ekstrem dari wilayah Indonesia, usai menerbitkan Instruksi Presiden No. 8/2025. Ekonom pun mengingatkan beleid tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperi tidak bisa makan, tidak punya pakaian, dan tempat tinggal.

    Sementara itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintah mengidentifikasi individu yang masuk kategori kemiskinan ekstrem apabila daya beli paritasnya (purchasing power parity) di bawah US$2,15 atau sekitar Rp36.216 (kurs JISDOR 16 April 2025 Rp16.845 per dolar AS) per hari.

    “Untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, mutlak dibutuhkan sumber pendapatan yang mencukupi, yang bersumber dari pekerjaan atau dari bantuan sosial yang berkesinambungan,” ujar Piter kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, tiga strategi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem seperti yang diterapkan dalam Instruksi Presiden No. 8/2025 sudah tepat.

    Tiga strategi itu adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Hanya saja, strategi-strategi harus diikuti dengan eksekusi yang tepat.

    “Prabowo akan berhasil menghilangkan kemiskinan ekstrim apabila tiga strategi tersebut benar-benar dapat menciptakan lapangan kerja yang mencukupi atau pemerintah bisa memberikan bansos yang tepat sasaran secara berkesinambungan,” jelas Piter.

    Sebagai informasi, dalam Instruksi Presiden No. 8/2025, Prabowo mengatur setidaknya sebelas program untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Pertama, program sekolah rakyat, yang mana hampir seluruh K/L ditugaskan untuk kawal program tersebut.

    Kedua, program Kartu Indonesia Pintar, yang ditugaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Agama.

    Ketiga, program padat karya di tingkat desa, yang ditugaskan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Keempat, program pelatihan vokasi, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan. 

    Kelima, program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan.

    Keenam, program perhutanan sosial, yang ditugaskan ke Menteri Kehutanan. Ketujuh, program pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang ditugaskan ke Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Kedelapan, program padat karya sektor perhubungan di kantong-kantong kemiskinan, yang ditugaskan ke Menteri Perhubungan. Kesembilan, program transmigrasi, yang ditugaskan ke Menteri Transmigrasi.

    Kesepuluh, program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Kepala Badan Pangan Nasional. Kesebelas, program pembunuhan gizi masyarakat, yang ditugaskan ke Kepala Badan Gizi Nasional.

    “Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029,” jelas Diktum Ketujuh Inpres 8/2025.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku usai pada tanggal dikeluarkan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, persentase tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

    Sementara itu dalam dokumen RPJMN 2025—2029, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem (0%) pada 2029, sementara persentase penduduk miskin turun ke 4,5% pada 2029.

  • Jadwal Lengkap dan Persyaratan Pendaftaran SPMB 2025

    Jadwal Lengkap dan Persyaratan Pendaftaran SPMB 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di berbagai wilayah, telah merilis jadwal resmi pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) untuk ajaran 2025/2026.

    Proses seleksi ini mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yakni SD, SMP, dan SMA/SMK, dan akan dilaksanakan secara bertahap melalui sistem daring maupun tatap muka, tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

    SPMB menjadi bagian krusial dalam tahapan pendidikan siswa menuju jenjang berikutnya. Pemerintah menargetkan penerapan sistem seleksi yang lebih terbuka, adil, dan merata agar semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.

    Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan akan sistem yang efisien, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan seleksi tahun ini.

    Jalur SPMB 2025

    Seperti pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, SPMB 2025 tetap menggunakan empat jalur utama dalam proses penerimaan peserta didik, yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

    Masing-masing jalur memiliki syarat dan alokasi kuota tersendiri, yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi semua calon murid. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing jalur.

    1. Jalur zonasi

    Jalur ini memprioritaskan lokasi tempat tinggal calon siswa yang paling dekat dengan sekolah yang dituju. Pemerintah menetapkan jalur zonasi harus mencakup paling sedikit 50% dari total kapasitas sekolah, sebagai bagian dari kebijakan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

    2. Jalur afirmasi

    Diperuntukkan bagi siswa dari latar belakang keluarga tidak mampu atau tergolong kelompok rentan, termasuk penerima bantuan sosial, seperti PKH, pemegang KIP, serta anak-anak dengan disabilitas. Jalur ini memiliki kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.

    3. Jalur perpindahan orang tua/wali

    Digunakan oleh siswa yang mengikuti orang tua atau walinya yang berpindah tempat tugas atau pekerjaan ke lokasi baru. Jalur ini dialokasikan paling sedikit 5% dari kapasitas sekolah.

    4. Jalur prestasi

    Disediakan bagi siswa yang memiliki pencapaian akademik atau non-akademik baik di tingkat daerah maupun nasional. Peserta jalur ini wajib melampirkan dokumen pendukung sesuai aturan yang berlaku, dan kuota yang tersedia maksimal 30% dari jumlah total peserta didik baru.

    Jadwal Pelaksanaan SPMB 2025 untuk SD, SMP, dan SMA

    Pemerintah telah menetapkan waktu pelaksanaan SPMB 2025 bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berikut ini adalah jadwal penting yang perlu diperhatikan.

    1. Pengumuman resmi pendaftaran  

    Akan diumumkan paling lambat pada minggu pertama Mei 2025.

    2. Proses pendaftaran

    Rangkaian pendaftaran diperkirakan berlangsung mulai Juni hingga Juli 2025, menyesuaikan dengan kalender akademik pada masing-masing daerah.

    3. Pengumuman hasil seleksi

    Rencana pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada Juli 2025, dengan waktu yang disesuaikan dengan jadwal pendidikan daerah masing-masing.

    Persyaratan Pendaftaran SPMB 2025

    1. Jenjang sekolah dasar (SD)

    Calon peserta didik harus berusia minimal 6 tahun dan maksimal 7 tahun per 1 Juli 2025.  Anak yang berusia 5 tahun 6 bulan juga dapat mendaftar, apabila memiliki kesiapan mental atau intelektual, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari psikolog profesional atau tim dewan guru.

    2. Jenjang sekolah menengah pertama (SMP)

    Usia calon siswa maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2025.Harus telah menyelesaikan pendidikan dasar kelas 6 SD atau program setara lainnya yang diakui.

    3. Jenjang sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK)

    Calon peserta didik berusia maksimal 21 tahun per 1 Juli 2025.  Wajib telah lulus dari jenjang SMP atau pendidikan yang sederajat.

    Pelaksanaan SPMB 2025 menjadi momentum penting bagi anak-anak di Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak. Melalui sistem zonasi serta berbagai jalur lainnya, diharapkan proses seleksi tahun ini dapat berlangsung secara adil, terbuka, dan merata.

    Para orang tua, wali, serta calon siswa diminta untuk proaktif mengikuti perkembangan informasi dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak awal guna menghindari hambatan saat masa pendaftaran tiba.

    Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses laman resmi Dinas Pendidikan di tingkat provinsi masing-masing, atau langsung datang ke sekolah yang dituju guna mengetahui detail pelaksanaan SPMB 2025.

  • Cara Cek Status Penerima PIP Kemdikbud Dikdasmen

    Cara Cek Status Penerima PIP Kemdikbud Dikdasmen

    Syarat utama untuk menjadi penerima PIP adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan yang layak. PIP diberikan kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK, termasuk peserta didik jalur nonformal.

    Selain melalui situs web, informasi mengenai PIP juga dapat diperoleh melalui pihak sekolah atau Dinas Sosial setempat. Jangan ragu untuk menghubungi pihak-pihak terkait jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau mengalami kendala dalam proses pengecekan status penerima PIP.

    Dengan adanya perubahan situs resmi dan peningkatan layanan, diharapkan proses pengecekan status penerima PIP menjadi lebih mudah dan transparan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bantuan pendidikan ini tepat sasaran dan dapat membantu siswa kurang mampu meraih cita-cita pendidikan mereka.

  • Tantangan Teras BRI Kapal Kenalkan Digitalisasi Layanan Perbankan

    Tantangan Teras BRI Kapal Kenalkan Digitalisasi Layanan Perbankan

    Jakarta –

    Setelah sehari bersandar di Pulau Pramuka, Bahtera Seva I Teras BRI Kapal melanjutkan perjalanan ke Pulau Panggang. Kapal yang dinakhodai Capt. Markus Balo Mony ini dijadwalkan buka pukul 08.00 WIB, tetapi baru bisa benar-benar bersandar pukul 08.30 WIB.

    “Dermaga pulau lain biasanya luas, tapi khusus di Panggang banyak kapal tradisional. Kalau kapal-kapal tradisional masih bersandar di sini, kita tunggu mereka pergi dulu biar aman,” tutur Chief Engine Bahtera Seva I Puji Hartono setelah kapal berlabuh dengan aman.

    Pagi itu, Selasa (25/3), dermaga Pulau Panggang memang nyaris penuh kapal tradisional yang mengangkut warga menuju Pulau Pramuka. Yang tidak sekolah atau bekerja di pulau tetangga tetap mewarnai aktivitas di pulau berpenduduk lebih dari 5 ribu orang tersebut.

    Antrean nasabah di Teras BRI Kapal saat bersandar di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Sama seperti di Pulau Pramuka, kedatangan Teras BRI Kapal di Pulau Panggang dinanti beberapa warga di dermaga. Salah satunya Tati Verawati yang sudah biasa menunggu kapal tiap Selasa untuk mengangsur pinjaman.

    Tati membuka usaha keramba di Pulau Panggang. Sejak 2017, dia mengajukan pinjaman Simpedes. Kini sudah tiga kali dia melakukan top up pinjaman.

    “Sejak ada kapal (Teras BRI Kapal), gampang kalau mau ngajuin pinjaman. Nggak ribet. Kita mengangsur tiap minggu, nggak harus per bulan karena berat. Jadi tiap kapal datang, kita setor,” tutur Tati.

    Namun, khusus hari itu, dia juga mengurus hal lain di Teras Kapal. Tati mengecek bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang seharusnya sudah cair.

    Menurut Tati, sejak hadirnya Teras BRI Kapal, dia dan tetangga-tetangganya makin melek layanan perbankan. Tak heran jika tiap Selasa, mereka berbondong-bondong ke kapal untuk mengurus berbagai keperluan.

    “Iya, ada aja keperluannya. Ngecek KIP, kadang mau transfer, narik, angsur juga,” sambungnya.

    Kemudahan serupa dirasakan Junaeda. Wanita 51 tahun ini bahkan sudah 5 kali mengajukan pinjaman ke BRI. Pertama kali saat kapal datang di tahun 2015.

    “Sejak adanya Kapal BRI, alhamdulillah saya dapat memperluas dagangan saya, membantu usaha saya,” paparnya.

    Nasabah melakukan tarik tunai di ATM Teras BRI Kapal ketika bersandar di Pulau Panggang. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Sampai sore pun, masih ada saja nasabah yang datang ke Teras BRI Kapal. Namun, petugas BRI tak cuma melayani di dalam kapal. Marketing Lapangan atau mantri Teras BRI Kapal Redi Framanto biasanya berkeliling naik motor di pulau yang disinggahi.

    Sebagai mantri BRI untuk wilayah Kepulauan Seribu, Redi bertugas memantau nasabah eksisting dan menggaet potensi nasabah baru di sana. Menjadi mantri di Kepulauan Seribu punya tantangan tersendiri karena wilayahnya yang terpencar-pencar.

    “Kendalanya kita tidak bisa maintain tiap hari, kita maintainnya hanya tiap seminggu sekali. Kadang-kadang juga nggak ketemu, pas ke sini nasabahnya lagi pergi,” ujar Redi.

    Perkenalkan Layanan Perbankan Berbasis Digital

    Tantangan lainnya adalah memperkenalkan digitalisasi kepada nasabah. Ketika detikcom mengikuti perjalanan ke Kepulauan Seribu ini, terpantau sinyal seluler di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang cukup baik. Sebagian warga usia muda sudah terbiasa menggunakan gadget.

    Namun, untuk warga senior masih lebih nyaman melakukan segala urusan perbankan secara langsung atau offline. Transaksi di Pulau Panggang kebanyakan masih mengandalkan uang tunai. Kalaupun transfer, mereka akan memanfaatkan ATM bank BUMD yang memang tersedia di pulau-pulau.

    Soal layanan berbasis digital ini, Teras BRI Kapal juga membawa serta PR untuk semakin memperkenalkannya ke warga Kepulauan Seribu. Customer Service (CS) Teras BRI Kapal Muhammad Ryan Pratama kerap menawarkan nasabah untuk menggunakan BRImo.

    “Sekarang sudah ada BRImo yang bisa disinkronkan dengan mesin ATM di sini. Satelitnya juga sudah diupdate sehingga prosesnya lebih cepat,” jelas Ryan.

    Pimpinan Cabang BRI KC Jelambar Adi Sujarwanto. Foto: Debora Danisa Sitanggang/detikcom

    Ditemui terpisah di kantornya, Pimpinan Cabang BRI KC Jelambar Adi Sujarwanto mengatakan BRI terus berupaya meningkatkan layanan bagi nasabah di kepulauan. Termasuk memperkenalkan layanan perbankan digital.

    “BRI terus berkomitmen dalam mendukung Literasi Keuangan Masyarakat wilayah pesisir dan kepulauan dengan terus memperhatikan perkembangan teknologi dan preferensi nasabah,” ungkapnya, Selasa (18/3/2025).

    Menurut Adi, layanan perbankan berbasis digital ini akan lebih memudahkan masyarakat untuk bertransaksi setiap waktu. Harapannya, meski Teras BRI Kapal hanya datang seminggu sekali, warga di Kepulauan Seribu tetap bisa menikmati layanan BRI lainnya yang lebih simpel melalui genggaman.

    (hns/hns)

  • Kini Bisa Cek Program Pemerintah buat Masyarakat di Aplikasi GoPay

    Kini Bisa Cek Program Pemerintah buat Masyarakat di Aplikasi GoPay

    Jakarta –

    GoPay menghadirkan halaman Program Pemerintah di aplikasi GoPay, berisikan informasi mengenai berbagai program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat luas. Halaman Program Pemerintah di aplikasi GoPay ini merupakan bagian dari upaya GoPay untuk mendukung pemerintah menyebarluaskan informasi, sekaligus membantu masyarakat untuk semakin mudah mengakses dan mendapatkan manfaat dari program pemerintah.

    Informasi yang sudah tersedia di halaman Program Pemerintah di aplikasi GoPay adalah Cek Kesehatan Gratis, Program Kartu Prakerja, Makan Bergizi Gratis, Kartu Indonesia Pintar, layanan pembayaran QRIS, dan satu program dari GoPay beserta aliansi yaitu Judi Pasti Rugi yang didukung penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Head of GoPay Consumer Services Sudhanshu Raheja mengatakan inisiatif ini merupakan bentuk dukungan GoPay terhadap program pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan
    masyarakat seluas-luasnya.

    “Pemerintah memiliki banyak program yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat. GoPay sebagai aplikasi anak bangsa yang dekat dengan keseharian masyarakat, berupaya turut
    mendukung kesuksesan program pemerintah dengan menyajikan informasi mengenai program-program ini lewat aplikasi GoPay,” ujar Sudhanshu dalam siaran pers, Selasa (25/3/2025).

    “Masyarakat kini bisa dengan mudah mengakses informasi terkait program pemerintah di satu halaman khusus di aplikasi GoPay, tanpa harus mengunjungi beberapa sumber informasi yang berbeda,” imbuhnya.

    Selain menjadi pusat informasi yang dapat diakses publik dengan mudah, halaman Program Pemerintah di aplikasi GoPay juga dapat digunakan untuk pendaftaran berbagai program pemerintah.

    Untuk mengakses halaman ini, masyarakat hanya perlu mengunduh dan menggunakan aplikasi GoPay versi terbaru, lalu membuka halaman utama dan memilih menu Program Pemerintah.

    Penempatan halaman ini di menu utama aplikasi GoPay diharapkan dapat memberikan kemudahan akses sehingga menjangkau masyarakat lebih luas.

    (prf/ega)

  • Sri Mulyani Cairkan Anggaran Pendidikan Rp 76,4 Triliun

    Sri Mulyani Cairkan Anggaran Pendidikan Rp 76,4 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan telah mencairkan anggaran pendidikan Rp 76,4 triliun sepanjang Januari-Februari 2025. Jumlah tersebut merupakan 10,6% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penggunaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya melalui program unggulan renovasi dan revitalisasi 22 ribu sekolah.

    “Hingga akhir Februari kemarin, anggaran pendidikan telah terealisasi sebesar Rp 76,4 triliun (10,6% dari pagu APBN). Salah satu penggunaannya untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan renovasi dan revitalisasi 22 ribu sekolah,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Selasa (25/3/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan total anggaran pendidikan tahun ini sebesar Rp 724,3 triliun atau 20% dari total APBN 2025. Selain untuk renovasi dan revitalisasi sekolah, berikut manfaat penggunaan anggaran pendidikan:

    – Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,1 juta siswa
    – Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa
    – Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta siswa
    – Bantuan Operasional PTN (BOPTN) untuk 197 lembaga
    – Beasiswa LPDP untuk 10.500 mahasiswa
    – Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS untuk 477,7 ribu guru
    – Sekolah Unggulan, Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Rakyat
    – Makan Bergizi Gratis (MBG)
    – Digitalisasi pembelajaran

    “Sumber Daya Manusia adalah harta paling berharga dari suatu bangsa. Untuk itu, APBN akan terus memberikan dukungan agar kita bisa mencapai visi Indonesia Maju,” tulis Sri Mulyani.

    (aid/hns)

  • Lulus Kuliah Lebih Cepat Melalui Program Kuliah Hepi Bebas Skripsi UKSW

    Lulus Kuliah Lebih Cepat Melalui Program Kuliah Hepi Bebas Skripsi UKSW

    TRIBUNJATENG.COM – Program Kuliah Hepi Bebas Skripsi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dapat mempercepat kelulusan mahasiswa.

    Program ini menawarkan alternatif tugas akhir yang lebih aplikatif bagi mahasiswa melalui Diseminasi Tugas Talenta Unggul (TTU).

    Tampak 52 karya hasil penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) dipamerkan dalam bentuk poster pada kegiatan Diseminasi Ekspo TTU FEB Periode Maret 2025 di Balairung Universitas (BU), Rabu (19/03/2025). 

    Sejak tahun 2024, FEB telah rutin melakukan pameran puluhan karya ilmiah mahasiswa dalam presentasi terbuka Diseminasi Ekspo TTU. 

    Puluhan karya hasil penelitian tersebut merupakan gagasan inovatif 52 mahasiswa yang terdiri dari 27 mahasiswa Program Studi (Prodi) Manajemen, 10 mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi, dan 15 mahasiswa Prodi Akuntansi, di mana satu di antaranya berhasil dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional.

    Turut hadir sebagai dosen penguji Wakil Rektor Bidang Keuangan, Infrastruktur, dan Perencanaan (WR KIP) Priyo Hari Adi, Ph.D.

    Menariknya, sebagian besar peserta Diseminasi Ekspo TTU FEB kali ini merupakan mahasiswa angkatan 2021 yang berhasil menyelesaikan studinya dalam kurun waktu 3,5 tahun.

    Meskipun fokus pada studi, mereka tetap aktif berorganisasi, baik di dalam maupun di luar kampus.

    Banyak dari mereka juga meraih beasiswa selama proses studi, membuktikan bahwa program ini tidak hanya mempercepat kelulusan, tetapi juga memberikan banyak peluang bagi pengembangan diri.

    Mempercepat Kelulusan 

    Salah satu mahasiswa yang merasakan manfaat langsung dari program ini yaitu Muhammad Sulistyo Jati mahasiswa dari Prodi Ilmu Ekonomi yang mempresentasikan karya hasil penelitian berjudul “Peran Sektor PDRB, Tenaga Kerja, dan Inflasi Terhadap PAD di Jawa Tengah: Pendekatan Analisis Spasial” mengaku bangga bisa mengikuti Diseminasi Ekspo TTU kali ini. 

    “Selama masa kuliah, aktif berorganisasi bukan halangan untuk meraih beasiswa dan lulus lebih cepat. Saya berhasil menyelesaikan studi dalam waktu 3,5 tahun dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif-red) 3,92. Diseminasi TTU ini sangat membantu mahasiswa,” katanya. 

    Tak hanya Muhammad Sulistyo Jati, Hosea Adrian Haryanto mahasiswa Prodi Manajemen juga merasakan hal yang sama.

    Menurutnya, program ini tidak hanya memudahkan mahasiswa untuk lulus lebih cepat, melainkan juga mengasah kemampuan komunikasi dan public speaking.

    “Di tengah kesibukan berorganisasi, bisa meraih IPK 3,87 dan lulus lebih cepat adalah pencapaian yang luar biasa bagi saya. Melalui Diseminasi TTU yang memberikan berbagai alternatif tugas akhir ini, saya tidak perlu menyusun skripsi atau mengikuti sidang tertutup,” ujarnya. 

    Program diseminasi TTU ini merupakan bentuk transformasi kurikulum yang menggantikan skripsi dan sidang sebagai syarat kelulusan yang diselenggarakan oleh UKSW.

    Skripsi ditransformasi menjadi karya inovatif seperti expo hasil karya penelitian, artikel karya ilmiah dalam jurnal terakreditasi nasional hingga internasional bereputasi dan laporan penelitian lainnya.

    Program ini menjadi bukti nyata UKSW terus berkontribusi mewujudkan Sustainable Development Goals (SGDs) ke-4 pendidikan berkualitas.

    UKSW merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah terakreditasi Unggul. Berdiri sejak tahun 1956, memiliki 15 fakultas dengan 63 pilihan program studi jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3.

    Terletak di Salatiga, kampus ini dikenal sebagai Kampus Indonesia Mini, karena keragaman mahasiswanya yang berasal dari berbagai daerah Indonesia.

    Selain itu, UKSW juga dikenal dengan julukan Creative Minority atau minoritas berdaya cipta, yaitu sekelompok kecil individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan, menjadi agen transformasi, dan menginspirasi masyarakat.

    Mau merasakan serunya Kuliah Hepi Bebas Skripsi?

    Yuk, bergabung di UKSW. 

    Informasi lebih lanjut bisa menghubungi narahubung 08112700049.

    Salam Satu Hati UKSW! (*)

  • Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    Ekonomi Jawa Barat Tetap Tangguh di Tengah Lesunya Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Taukhid, memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat dalam konferensi pers bertajuk “Kinerja APBN Mendorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” pada Jumat 21 Maret 2025.

    Dia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan global, ekonomi Jawa Barat menunjukkan daya tahan yang solid.

    Kinerja Makrofiskal 2025

    Taukhid menjelaskan bahwa awal triwulan 1-2025 dipenuhi tantangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan pelemahan berbagai mata uang global. Namun, Jawa Barat mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy).

    “Ekonomi kita tetap tumbuh berkat kekuatan sektor Industri Pengolahan dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor utama,” ujarnya.

    Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Barat di Februari 2025 tercatat 105,95, mengalami deflasi 0,27 persen (yoy). Kabupaten Subang mengalami deflasi terdalam sebesar 1,04 persen, sedangkan Kota Sukabumi mengalami inflasi 0,78 persen.

    Neraca perdagangan Januari 2025 juga mencatat surplus USD 1,94 miliar, dengan ekspor mencapai USD 3,02 miliar dan impor USD 1,08 miliar. Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) turun menjadi 113,53, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik menjadi 110,61.

    “Kita harus pastikan surplus ini terus terjaga. Ekspor harus kita dorong, dan kita bantu sektor pertanian serta perikanan agar lebih produktif,” ucap Taukhid.

    Pendapatan Negara

    Hingga Februari 2025, total pendapatan Jawa Barat mencapai Rp21,60 triliun (13,32 persen dari target), terdiri dari:

    Penerimaan Perpajakan: Rp20,34 triliun (12,97 persen) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp1,25 triliun (23,41 persen)

    Penerimaan Pajak mencapai Rp14,29 triliun (11,32 persen target), dengan PPN dan PPnBM sebagai penyumbang tertinggi tumbuh 10,24 persen (Rp675,2 miliar). Penerimaan dari sektor Industri Pengolahan tumbuh 10,44 persen, sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kontraksi -3,88 persen.

    Penerimaan Bea dan Cukai mencapai Rp6,05 triliun (19,77 persen target), dengan Bea Masuk Rp89,36 miliar dan Cukai Rp5,96 triliun.

    “Peningkatan penerimaan pajak ini penting agar kita punya ruang lebih besar mendanai program prioritas rakyat,” tutur Taukhid.

    Belanja Negara: Efisiensi dan Prioritas

    Total Belanja Negara hingga Februari 2025 mencapai Rp18,10 triliun (15,46 persen pagu), terdiri dari:

    Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp3,37 triliun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp14,74 triliun

    Sesuai Inpres No.1/2025, belanja harus lebih efisien. Pemerintah menyisir anggaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial. Efisiensi di Jawa Barat mencapai Rp7,49 triliun (K/L) dan Rp1,26 triliun (TKD).

    “Efisiensi ini bukan berarti kita potong hak rakyat. Belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman,” kata Taukhid.

    Beberapa realisasi belanja yang sudah dicapai:

    Belanja Pegawai ASN/TNI/Polri tetap terbayar tepat waktu. Bantuan Sosial
    Rp16,23 miliar, termasuk KIP Kuliah, bantuan pendidikan dasar-menengah, serta asistensi penyandang disabilitas. Anggaran Pendidikan
    Rp0,13 triliun (0,43 persen), dialokasikan untuk 1.133 pesantren, BOS untuk 229.868 siswa madrasah, dan tunjangan 15.280 guru PAI Non PNS. Program Kesehatan
    Mendukung obat-obatan, renovasi 113 gedung layanan, serta pembinaan 5.844 fasilitas kesehatan. Ketahanan Pangan
    Subsidi pupuk untuk 1,55 juta petani, benih ikan tawar 11,35 juta ekor, serta sarana budidaya dan mesin pertanian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Rp5,18 miliar, menjangkau 517.834 penerima, termasuk balita, ibu hamil, dan siswa di berbagai jenjang pendidikan. THR 2025
    Dibayarkan ke 249.562 ASN Pusat/TNI/Polri (Rp1,07 triliun) dan 549.169 pensiunan (Rp1,57 triliun). Dukungan UMKM
    Penyaluran KUR mencapai Rp4,86 triliun ke 90.727 debitur. APBN Tetap Jadi Penyangga Ekonomi

    Meski ada efisiensi anggaran, APBN tetap menjadi instrumen vital mendukung perekonomian Jawa Barat.

    “Kami pastikan belanja yang esensial tetap berjalan, terutama yang mendukung rakyat kecil dan ekonomi daerah,” ujar Taukhid.

    “APBN kita harus jadi instrumen yang adil dan bermanfaat bagi semua. Di tengah ketidakpastian global, kita harus tetap optimis dan kerja lebih keras untuk memastikan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Seleksi Mandiri UGM 2025 Akan Dibuka, Catat Syarat dan Cara Daftarnya

    Seleksi Mandiri UGM 2025 Akan Dibuka, Catat Syarat dan Cara Daftarnya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tahun ini Universitas Gadjah Mada sudah membuka jalur Ujian Masuk UGM atau seleksi mandiri UGM yang meliputi Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM), Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB), Afirmasi Tridharma UGM, serta Ujian Mandiri UGM berbasis Computer-Based Test (UM UGM CBT). Direktur Pendidikan dan Pengajaran UGM, Gandes Retno Rahayu mengatakan UGM juga membuka program International Undergraduate Program (IUP).

    “Dengan total kuota mahasiswa yang disediakan sebanyak 9.236 mahasiswa, pembagian kuota dibagi menjadi tiga, yaitu 30% dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), 30% dari Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan 40% dari Ujian Masuk UGM,” katanya dalam Sosialisasi Jalur Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru UGM, Minggu (16/3/2025).

    Gandes menjelaskan beberapa perubahan dalam mekanisme Ujian Masuk Universitas Gadjah Mada, terutama pada jalur UM UGM CBT, dimana peserta dapat memilih dua program studi. Sebelumnya, ujian dibagi menjadi kategori Saintek, Soshum, dan Campuran. Tahun ini ujian terdiri dari Tes Kemampuan Dasar (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika Dasar), Tes Potensi Akademik, serta Tes Kemampuan Akademik, yang terdiri dari dua mata pelajaran yang mendukung program studi yang dipilih.

    “Jadi, calon mahasiswa harus mencermati dan mempersiapkan tentang dua mata pelajaran pendukung prodi ini. Misalnya, jika memilih program studi MIPA Fisika, maka tes akan mencakup Matematika IPA dan Fisika, atau untuk Sosiologi, tes akan mencakup Sejarah dan Sosiologi. Daftar lengkap mata pelajaran yang diuji dapat dilihat di website,” ujarnya.

    Sigit Priyanta, Sekretaris Pendidikan dan Pengajaran UGM mengatakan syarat umum seleksi mandiri UGM untuk jalur Penelusuruan Bibit Unggul (PBU) adalah memiliki prestasi akademik yang dibuktikan dengan masuk 25 peringkat terbaik di kelas, yang ditunjukkan melalui rapor. Selain itu, calon mahasiswa harus memiliki sertifikat kejuaraan di bidang IPTEK (Matematika, IPA, Fisika, Kimia, Informatika, Biologi, Astronomi, Kebumian), minimal juara 1 tingkat provinsi.

    Sementara untuk bidang olahraga dan seni, persyaratan minimal adalah menjadi juara 1 atau 2 di tingkat provinsi. Untuk seni (fotografi, seni rupa, lomba keagamaan, teater, orkestra, paduan suara, seni tari, karawitan, sinden), diperlukan sertifikat kejuaraan di tingkat provinsi dengan minimal juara 1 atau 2.

    “Untuk PBU, sertifikat kejuaraan yang diterima dapat berasal dari berbagai penyelenggara yang sudah diinformasikan di laman website, seperti International Mathematics Olympiad, International Biology Olympiad, dan lainnya. Kejuaraan nasional juga dapat diterima, seperti yang diselenggarakan oleh BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, OSN Puspresnas, UGM, atau lomba debat (seperti LDBI, National School Debating Championship).”

    Sementara Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM) merupakan jalur yang dirancang oleh UGM untuk memberikan apresiasi kepada calon mahasiswa berprestasi yang kurang beruntung secara ekonomi. Syaratnya meliputi kepemilikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan pendapatan kotor gabungan orang tua maksimal Rp4 juta per bulan, atau pendapatan kotor maksimal Rp750.000 per anggota keluarga yang ditanggung. “Selain itu, pendidikan tertinggi orang tua calon mahasiswa maksimal setara dengan jenjang sarjana.”

    Sementara untuk jalur Afirmasi Tridharma, UGM juga memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) khusus untuk memfasilitasi mahasiswa berprestasi dari daerah-daerah tersebut. Jalur Afirmasi Tridharma juga dikhususkan untuk memberikan fasilitasi mitra kerjasama ugm dalam kegiatan tridharma seperti kementerian, Pemda, BUMN, atau industri. “Calon mahasiswa yang berasal dari daerah pelosok juga tidak perlu ragu untuk mencoba jalur PBU, karena UGM berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman sekalian,” ujarnya.

    Sigit menjelaskan pendaftaran jalur PBUB dan PBUTM dibuka pada 6 Mei-10 Juni 2025. Bagi calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur olahraga dan seni, tes keterampilan akan dilaksanakan pada 25-26 Juni 2025. Sedangkan untuk jalur Afirmasi Tridharma akan dibuka pada 18 Maret-17 April 2025, dengan hasil seleksi administrasi yang diumumkan pada 30 April 2025. Setelah itu, calon mahasiswa yang lolos akan mengikuti program pre-university mulai 5 Mei-4 Juli 2025.

    “UM UGM CBT dibuka pada 6 Mei hingga 10 Juni 2025, dengan lokasi ujian yang tersedia di Jakarta dan Yogyakarta. Jalur ini diperuntukkan bagi lulusan SMA atau sederajat yang lulus dalam dua tahun terakhir atau lulusan paket C dengan maksimal usia 25 tahun pada 1 Juli 2025. Hasil akhir jalur penerimaan ini diharapkan akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2025.”

    Sigit menjelaskan bahwa seluruh prosedur pendaftaran jalur mandiri di UGM dilakukan secara daring melalui laman resmi milik UGM dan calon mahasiswa diminta membuat akun pendaftaran, mengisi biodata, mengunggah dokumen persyaratan, dan mengunci proses pendaftaran. Setelah itu, calon mahasiswa akan mendapatkan kode pembayaran sesuai dengan jalur yang dipilih.

    “Biaya pendaftaran bervariasi, mulai dari Rp275.000 untuk jalur PBUB, Rp500.000 untuk jalur afirmasi, hingga jalur UM UGM CBT yang bergantung pada lokasi ujian,” ujar Sigit.

    Terkait dengan biaya UKT, calon mahasiswa yang mengikuti jalur Ujian Mandiri akan mendapatkan biaya tambahan berupa Iuran Pengembangan Institusi (IPI), sebesar Rp30 juta untuk prodi Sains, Teknologi, dan Kesehatan, serta Rp20 juta untuk prodi Sosial Humaniora (Soshum). Sigit memberi saran kepada calon mahasiswa saat memilih program studi (prodi) yang tepat dan linear lantaran apabila tidak linear akan ada konsekuensi dalam pembobotan nilai. “Calon mahasiswa sebaiknya melihat kembali kecenderungan minat dan semangat mereka dalam belajar, serta bagaimana minat tersebut berkaitan dengan prospek profesi di masa depan,” ujarnya.