Produk: KIP

  • Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Pemerintah gelontorkan belanja bansos Rp43,6 triliun per April

    Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menggelontorkan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp43,6 triliun per 30 April 2025, setara 32,3 persen dari pagu APBN 2025.

    “Belanja bansos kita telah dibelanjakan Rp43,6 triliun,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Nilai realisasi itu terakselerasi sebesar 12,1 persen dari catatan terakhir Maret 2025 yang sebesar Rp38,9 triliun, atau bertambah Rp4,7 triliun dalam satu bulan. Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

    Tambahan realisasi terlihat pada belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta peserta atau bertambah sekitar Rp3,8 triliun dari catatan terakhir pada Maret.

    Kemudian, bansos untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bertambah sekitar Rp700 miliar menjadi Rp7,4 triliun yang diterima oleh 798,2 ribu mahasiswa.

    Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) nilai realisasinya masih sama seperti data terakhir Maret, yakni masing-masing Rp7,3 triliun, Rp10,9 triliun, dan Rp1,5 triliun.

    Menurut Suahasil, tertahannya penyaluran bansos pada ketiga program itu lantaran pemerintah masih menunggu validasi penerima Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memperbaiki ketepatan sasaran.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • KI soroti baru 39 persen perguruan tinggi termasuk kategori informatif

    KI soroti baru 39 persen perguruan tinggi termasuk kategori informatif

    Padang (ANTARA) – Komisioner Komisi Informasi (KI) pusat menyoroti baru sekitar 39 persen perguruan tinggi negeri di Tanah Air yang termasuk kategori informatif sehingga perlu mendapat perhatian serius.

    “Kalau kita melihat data, baru sekitar 39 persen dari total perguruan tinggi negeri di Indonesia yang termasuk kategori informatif,” kata Komisioner KI pusat Rospita Vici Paulyn pada workshop bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dan Penandatangan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Universitas Andalas” di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Senin.

    Artinya, sambung dia, masih ada sekitar 61 persen perguruan tinggi negeri di Tanah Air yang perlu mendapat perhatian khusus agar menjadi kampus informatif kepada masyarakat.

    Menurut Vici, KI pusat masih mengkaji penyebab tingginya angka perguruan tinggi negeri yang tidak terbuka tentang informasi. Hal ini bisa saja dikarenakan ketidakpahaman atau memang sama sekali tidak mau terbuka kepada publik.

    Ketua Bidang Penelitian dan Informasi KI Pusat tersebut menegaskan di era keterbukaan informasi saat ini, perguruan tinggi wajib menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Artinya, semua pihak mulai dari masyarakat biasa, mahasiswa, dosen dan lain sebagainya berhak mengetahui sesuatu terutama yang menyangkut kepentingan publik.

    Vini mencontohkan masih banyak pihak salah kaprah dalam memahami tentang laporan keuangan termasuk di lingkup perguruan tinggi. Acap kali kampus khawatir laporan keuangan bisa menimbulkan persepsi yang keliru ketika disampaikan ke publik.

    “Undang-undang jelas menyatakan hal itu terbuka. Artinya tidak bisa disebut informasi yang dikecualikan ketika sudah diaudit,” ujarnya menegaskan.

    Untuk menciptakan atau menjadikan kampus yang informatif, maka peran rektor atau pimpinan kampus sangat penting. KI mengapresiasi Universitas Andalas (Unand) yang dinilai berhasil dalam meningkatkan peringkat keterbukaan informasi publik.

    “Tahun 2023 Unand berada di peringkat 25 lalu melejit dengan cepat menjadi peringkat 6 pada 2024,” kata dia.

    Sementara itu, Rektor Unand Efa Yonnedi mengatakan di tengah era digitalisasi semua pihak termasuk perguruan tinggi dituntut cepat dalam menyajikan informasi.

    “Selain cepat, Unand juga harus inovatif dan kreatif termasuk memanfaatkan dengan baik kecerdasan buatan,” ujar Efa Yonnedi, yang juga merupakan eks Konsultan Bank Dunia tersebut.

    Terkait keberhasilan Unand dalam meningkatkan peringkat sebagai perguruan tinggi kategori informatif dari posisi 25 menjadi 6, Efa menyebut hal itu merupakan kerja bersama semua civitas academica dalam memberikan layanan terbaik.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI DKI imbau parpol ikut sosialisasikan keterbukaan informasi

    KI DKI imbau parpol ikut sosialisasikan keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengimbau partai politik (parpol) untuk tidak sekadar melayani permintaan informasi, melainkan aktif menyosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

    “Jika partai mengadakan kegiatan seperti pelatihan, itu bisa menjadi ruang sosialisasi UU KIP di internal partai,” kata dia saat melakukan visitasi ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat.

    Dengan begitu, kata dia, edukasi dapat tersebar dan publik semakin sadar akan hak atas informasi.

    Harry juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi PDI Perjuangan dalam pelaksanaan e-Monitoring dan Evaluas (E-Monev). Tahun ini, DPD PDI Perjuangan meraih predikat sebagai Badan Publik (BP) Cukup Informatif.

    Harry berpendapat DPD PDI Perjuangan menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik (KIP) dan berpotensi menjadi pelopor dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang KIP.

    “Namun, kami berharap tidak berhenti di titik ini. Partai harus mampu melampaui batas dan menjadi pelopor dalam pembentukan Perda KIP,” kata dia.

    Harry menambahkan, E-Monev bukanlah bentuk audit, melainkan sarana motivasi dan refleksi bagi badan publik dalam meningkatkan transparansi.

    “UU KIP menegaskan keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Jika informasi disampaikan secara terbuka, maka kepercayaan publik akan tumbuh,” ujar dia.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Program DPD PDI Perjuangan, Chairul Ichsan menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola informasi publik hingga mencapai predikat Informatif.

    “Kami percaya pada penilaian Komisi Informasi. Kami berharap kerja sama antara lembaga dapat terus berjalan progresif dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • KI DKI Jakarta ungkap tantangan pengelolaan arus informasi publik

    KI DKI Jakarta ungkap tantangan pengelolaan arus informasi publik

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menyampaikan tantangan pelayanan dan pengelolaan arus informasi publik pada sosialisasi bertema “Menuju Kota Global di Era Keterbukaan Informasi Publik” di Jakarta, Kamis.

    “Kami juga menyoroti tantangan pengelolaan arus informasi yang semakin kompleks akibat beragamnya platform media yang diakses publik,” kata Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho.

    Dia pada kegiatan digelar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Auditorium Lantai 2, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, mengatakan, publik kini ingin berinteraksi langsung dengan penyaji informasi sehingga institusi harus mampu menjawab tantangan ini dengan baik.

    Agus menegaskan, Badan Publik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta harus memberikan layanan pengelolaan informasi publik yang adaptif, akurat dan inklusif di era keterbukaan informasi saat ini.

    “Di era keterbukaan informasi publik, kewajiban utama setiap badan publik adalah menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan,” ujar Agus.

    Untuk menjawab tantangan ini, Agus menegaskan pentingnya pelayanan informasi publik yang proaktif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi masyarakat.

    Agus juga menekankan pentingnya tata kelola informasi yang dikecualikan, terutama terkait data pribadi di sektor kesehatan.

    Bahkan, sesama aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) ada yang tidak bisa mengakses informasi yang dikecualikan karena menyangkut privasi pasien.

    “Meskipun dalam UU KIP tidak secara eksplisit menyebutkan rekam medis, namun merujuk pada UU Kesehatan, informasi tersebut memiliki domain tersendiri sehingga aksesnya terbatas,” katanya.

    Sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi memiliki wewenang dalam menentukan klasifikasi informasi publik.

    Ketua Subkelompok Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Harry Sanjaya memaparkan, substansi perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024.

    Hal ini menyangkut Standar Layanan Informasi Publik dan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

    Menurut Harry, perubahan regulasi baru dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan dokumentasi, mengikuti perkembangan teknologi dan menyempurnakan kebijakan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

    Sekretaris Dinkes DKI Jakarta, Nuniek Ria Sundari menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pengelola informasi publik di sektor kesehatan.

    Melalui sosialisasi ini, pihaknya ingin memperkuat pemahaman seluruh jajaran PPID di lingkungan Dinkes agar mampu memberikan pelayanan informasi yang lebih berkualitas sehingga seluruh pemangku kepentingan Dinas Kesehatan menjadi lebih informatif.

    Peserta kegiatan terdiri atas unsur PPID Dinkes, RSUD Kelas A hingga D, Sudinkes dari enam wilayah administratif, Puskesmas dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinkes Provinsi DKI Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DEMA USM Fasilitasi Dialog Terbuka, Mahasiswa Sampaikan Aspirasi Langsung ke Pimpinan Kampus

    DEMA USM Fasilitasi Dialog Terbuka, Mahasiswa Sampaikan Aspirasi Langsung ke Pimpinan Kampus

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Semarang (USM) kembali menunjukkan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang terbuka terhadap aspirasi mahasiswa melalui kegiatan Dialog Mahasiswa dengan mengangkat tema “Sampaikan, Satukan, Wujudkan” yang diselenggarakan pada Kamis (7/052025).

    Dialog yang digelar di kampus USM ini diinisiasi oleh DEMA USM dan dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta dari berbagai perwakilan organisasi mahasiswa (ORMA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Mahasiswa penerima KIP Kuliah, hingga mahasiswa program pascasarjana.

    Wakil Rektor USM Dr Muhammad Junaidi SHI MH dalam wawancaranya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi cerminan dari keterbukaan USM terhadap masukan mahasiswa.

    Dialog Mahasiswa bertemakan “Sampaikan, Satukan, Wujudkan” dilaksanakan oleh Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Semarang (USM) pada Kamis (7/052025). (IST)

    “Hari ini kita melakukan dialog mahasiswa sebagai upaya menunjukkan bahwa Universitas Semarang merupakan salah satu perguruan tinggi yang sangat terbuka terhadap aspirasi.

    Aspirasi yang disampaikan kita tampung, salah satunya terkait sarana prasarana dan sistem yang mendukung.

    Ini penting untuk meningkatkan kapasitas USM sebagai perguruan tinggi berakreditasi unggul,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dr Junaidi menegaskan bahwa masukan yang disampaikan akan dijadikan parameter untuk menentukan arah kebijakan dan pengembangan kampus ke depan.

    “Harapan saya, apa yang disampaikan oleh mahasiswa akan kita realisasikan. Jika ada hal-hal yang belum bisa dijalankan, akan kami sampaikan kembali kepada mereka.

    Dialog seperti ini bukan yang pertama, karena USM selalu mengutamakan komunikasi agar masalah cepat terselesaikan,” tambahnya.

    Ketua Umum DEMA USM Sekar Pangestika, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjembatani mahasiswa dalam menyampaikan ide dan masukan kepada pihak universitas.

    “Tujuan dari dialog ini adalah mewakili mahasiswa umum dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak atasan.

    Tema “Sampaikan, Satukan, Wujudkan” menggambarkan proses dialog: dari penyampaian, penyatuan gagasan, hingga realisasi oleh pihak kampus,” jelas Sekar.

    Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara mahasiswa dan pihak Universitas semakin kuat demi terwujudnya Universitas Semarang yang lebih maju dan responsif.

  • Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I Cuma 4,87%, Sri Mulyani Buka Suara

    Jakarta

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 4,87% (yoy) pada kuartal I-2025 cukup resilien atau tangguh di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global.

    “Di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang cukup resilien. Optimisme terus dijaga, didukung komitmen pemerintah dengan memastikan APBN bekerja optimal dalam melindungi masyarakat, termasuk memastikan ekonomi tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Ke depan, dinamika perekonomian global diakui masih sangat menantang dan tidak mudah. Menurut Sri Mulyani, diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian antara lain melalui deregulasi, pembentukan satgas ketenagakerjaan, serta strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

    Selain itu, pemerintah secara dini disebut telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal itu telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu, Sidang Tahunan ADB, serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting pada Awal Mei 2025.

    “Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru,” ungkap Sri Mulyani.

    Dari sisi internal, tantangan global ini dinilai menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakukan deregulasi untuk mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global.

    “Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain,” imbuhnya.

    Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) disebut akan terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

    Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% didukung meningkatnya mobilitas masyarakat seiring libur tahun baru serta pergeseran libur Ramadan dan Idulfitri ke triwulan I. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung berbagai insentif pemerintah melalui pemberian THR dan berbagai stimulus fiskal seperti diskon tarif listrik dan tarif tol, PPN DTP properti, serta PPh 21 DTP sektor padat karya.

    “Konsumsi rumah tangga tetap terjaga ditopang oleh berbagai insentif dari APBN dan terjangkaunya harga pangan. Dari sisi belanja, APBN mampu mendukung pelaksanaan program prioritas pada masa transisi pemerintahan baru,” ucap Sri Mulyani.

    Pemerintah mengklaim telah berhasil menjaga harga pangan yang terjangkau melalui optimalisasi peran Bulog dalam stabilitasi harga. Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tumbuh terbatas di 2,12%, terutama dipengaruhi investasi bangunan yang tumbuh melambat sebagaimana tercermin pada kinerja sektor konstruksi yang tumbuh terbatas.

    Di samping itu, investasi mesin nonkendaraan juga melambat. Konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% karena high base effect belanja di triwulan I-2024 yang tinggi bersama dengan pelaksanaan Pemilu dan belanja bansos yang dipercepat untuk mitigasi dampak Elnino.

    Meski demikian, belanja pemerintah mulai meningkat cepat di akhir triwulan I-2025. Ekspor tumbuh stabil 6,78%, ditopang ekspor komoditas sawit (HS15) dan besi baja (HS72) yang tumbuh masing-masing 36% dan 6,6%.

    Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sangat signifikan 10,52% didukung peningkatan produksi padi pada panen raya dan permintaan bahan pangan pada momen Ramadan. Peningkatan produktivitas didukung oleh distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik.

    Pada periode Januari-Februari 2025, produksi beras nasional meningkat lebih dari 60% (yoy) dengan stok beras di Bulog mencapai 2,5 juta ton. Data Rice Outlook April 2025 menunjukkan produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024/2025 menjadi yang tertinggi di ASEAN, di mana produksi diperkirakan mencapai 34,6 juta ton atau tumbuh 4,8% (yoy).

    Industri pengolahan yang berkontribusi 19,3% terhadap perekonomian tumbuh resilien 4,55% ditopang oleh aktivitas hilirisasi. Sementara itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,2%, mampu tumbuh 5,03%.

    Kemudian sektor transportasi dan pergudangan serta akomodasi dan makan minum masing-masing tumbuh 9,01% dan 5,75%, yang dinilai mengindikasikan mobilitas dan daya beli masyarakat yang kuat. Hal tersebut didukung oleh pemberian PPN DTP untuk tiket pesawat dan diskon tarif tol.

    Di sisi lain, sektor pengadaan listrik tumbuh 5,11% didukung oleh diskon harga listrik. Sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi seiring dengan penurunan harga komoditas global yang disebabkan oleh turunnya permintaan.

    Sektor konstruksi tumbuh terbatas 2,18% dipengaruhi oleh sentimen wait and see investor, serta sektor jasa informasi dan komunikasi tumbuh hingga 7,72% dengan transformasi digital dan adopsi Artificial Intelligent (AI) di berbagai sektor yang semakin kuat. Perkembangan tersebut meningkatkan traffic data dan mendorong pembangunan pusat data.

    Jasa pendidikan dan kesehatan tumbuh kuat masing-masing 5,03% dan 5,78%. Pertumbuhan kedua sektor ini didukung oleh belanja negara di sektor pendidikan yang meliputi Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), realisasi pembayaran program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

    (kil/kil)

  • Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Selain BPNT, berbagai program Bansos lainnya juga berjalan di tahun 2025. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan besaran bervariasi tergantung kategori penerima. Untuk lansia dan penyandang disabilitas, bantuan mencapai Rp600.000 per tahap, sementara ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000. Siswa SD mendapatkan Rp225.000, SMP Rp375.000, SMA Rp500.000, dan anak usia dini Rp750.000 per tahap.

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan untuk mengatasi situasi darurat, misalnya dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat El Nino. Bantuan Pangan Beras juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 3 juta anak untuk meningkatkan gizi dan fokus belajar, sementara santunan bulanan diberikan kepada anak yatim piatu.

    Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) juga mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Semua program ini bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

  • Sosok Misterius Aldi Monyet Begal Sadis Penembak Aiptu Noval di Makassar – Halaman all

    Sosok Misterius Aldi Monyet Begal Sadis Penembak Aiptu Noval di Makassar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Begal sadis di Makassar yang dijuluki Aldi Monyet akhirnya tertangkap pada Minggu (4/5/2025). 

    Penangkapan Aldi Monyet berlangsung di Jl Jalahong Dg Mattutu, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar.

    Aldi Monyet ditangkap oleh tim Macan Sumsel, gabungan dari Resmob Polda Sulsel, Jatanras Polrestabes Makassar dan Resmob Polres Pelabuhan Makassar

    Sosok begal misterius yang paling dicari-cali polisi itu ditangkap setelah kabur usai melawan Aiptu Noval, anggota Polres Pelabuhan Makassar yang hendak menangkapnya.

    Kini Aiptu Noval masih menjalani perawatan di RS Bhayangkara akibat tembakan Aldi Monyet yang menembus dadanya.

     

    Identitas Aldi Monyet Masih Misterius 

    Sosok Aldi Monyet masih misterius meski telah ditangkap tim gabungan Resmob Polda Sulsel, Jatanras Polrestabes Makassar, dan Resmob Polres Pelabuhan Makassar, Minggu (4/5/2025).

    Aldi ditangkap di Jl Jalahong Dg Mattutu, Kelurahan Bara-barayya, Kecamatan Makassar setelah kabur usai melawan Aiptu Noval, anggota Polres Pelabuhan Makassar.

    Penangkapan Aldi Monyet diketahui dari unggahan akun Instagram @tribrata_multimedia, tim gabungan yang menyebut dirinya ‘Macan Sulsel’.

    “Mission complete,” tertulis pada unggahan tersebut.

    Akun itu menjelaskan bahwa Aldi Monyet merupakan begal yang telah berstatus residivis. 

    Kerap melancarkan aksi jahatnya kepada orang-orang yang tidak bersalah.

    Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, membenarkan bahwa terduga begal Aldi Monyet telah diamankan.

    Hanya saja, Arya enggan menjelaskan lebih jauh karena akan diekspose langsung oleh Polda Sulsel dalam waktu dekat.

    “Nanti releasenya dari Polda,” singkat Arya, Minggu petang.

    Sekedar diketahui, Aldi Monyet merupakan residivis begal.

    Ia sering beraksi menggunakan senjata api.

    Pernah ditangkap di pemukiman padat penduduk. 

    Ada empat laporan polisi Aldi Monyet.

    Ini 7 Fakta sosok Aldi Monyet

    1. resedivis begal.

    2. beraksi dgn senjata api

    3. ditangkap di pemukiman padat penduduk kota (ablam)

    4. ada 4 laporan polisi

    5. Sempat duel dan bergulat dengan bintara senior (AIPTU Noval) sebelum jadi DPO

    6. Diduga Aldi Monyet juga terkena tembakan sebelum menghilang 

    7. Kompol Benny Pornika (Kanit Resmob Polda) Sulsel juga selidiki asal usul pistol  Aldi Monyet

     

    Sosok Aiptu Noval

    Aiptu Noval, anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar, masih dirawat di RS Bhayangkara. Ia tertembak saat hendak menangkap Aldi Monyet.

    Aiptu Noval telah menjalani operasi pengangkatan proyektil di RS Bhayangkara Makassar, Sabtu (3/5/2025).

    Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Kombes Pol dr Bambang Triambodo, menyampaikan bahwa kondisi Aiptu Noval saat ini dalam keadaan baik pasca operasi.

    “Kondisinya baik. Sudah dioperasi,” ujar Bambang.

    Ia menambahkan, Aiptu Noval kini dirawat di ruang perawatan untuk pemulihan.

    “(Pengangkatan proyektil) Itu teknis ya, ditangani langsung oleh tim bedah. Yang utama adalah keselamatannya. Sekarang sudah di ruang perawatan,” jelasnya mengatakan.

    Hal senada disampaikan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar, AKP Andri Kurniawan.

    “Operasi pengangkatan proyektil telah berhasil dilakukan. Saat ini Aiptu Noval masih menjalani perawatan dan observasi pasca operasi,” tuturnya.

    Seorang tetangga menyebut, Aiptu Noval dikenal ramah dan rajin beribadah.

    “Kalau pulang dari masjid sering menyapa, lempar senyum,” ujarnya.

    Warga lainnya mengaku tidak mengenal Aldi Monyet.

    Terpisah Ketua RT 1/RW 1 Kelurahan Bara-barayya, Lena, mengatakan Aiptu Noval merupakan warganya.

    “Pak Nova ini lahir besar di sini memang, sama saya di sini juga besar,” kata Lena, Senin (5/5/2025).

    Namun menurut Lena, Aldi Monyet bukan warga setempat.

    “Saya lihat itu anak (Aldi Monyet), dia bukan orang di sini. Dia bukan warga sini. Kayaknya dia cuma bergaul di situ,” ucapnya.

    Lena, juga lahir dan besar di wilayah itu, mengaku tidak mengenal Aldi Monyet.

    “Tapi untuk kepastiannya itu anak tinggal di mana, saya tidak tahu, karena saya baru lihat juga itu orang,” ujarnya.

     

    Kronologi Penembakan

    Peristiwa terjadi Sabtu (3/5/2025) pagi sekitar pukul 05.15 Wita.

    Saat itu, Aiptu Noval hendak menangkap pelaku begal DPO.

    Namun, pelaku melawan dan Aiptu Noval tertembak di bagian dada.

    “Langsung dilarikan ke RS Bhayangkara,” kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Makassar, AKP Andri Kurniawan

    Ia menambahkan, tim gabungan saat ini masih memburu pelaku.

    “Kami mengutuk keras aksi kekerasan terhadap aparat yang sedang bertugas,” ujarnya.

    Senjata api menyebabkan luka belum bisa dipastikan milik siapa. 

     

    Aiptu Noval dan Aldi Monyet Sempat Berduel

    Ketua RT 1/RW 1 Kelurahan Bara-barayya, Lena menuturkan, Aiptu Noval mendatangi lokasi setelah menerima informasi keberadaan Aldi Monyet.

    Ia bergerak dari rumah ke masjid, lalu menuju pertigaan lorong di Jl Jalahong Dg Mattutu.

    “Dia pergi dengan tangan kosong. Tidak bawa borgol juga. Hanya pakai gamis, songkok, dan sajadah,” kata Lena, berdasarkan cerita warga.

    Setibanya di lokasi, Aldi Monyet melawan saat hendak ditangkap hingga Aiptu Noval tertembak.

    “Jadi waktu ke sana, ada yang lihat pelaku bermalam di ujung, di pertigaan. Pak Noval pergi salat subuh sekalian ke sana karena buronannya,” jelasnya.

    Lena menyebut, postur tubuh Aldi Monyet lebih besar dari Aiptu Noval, sehingga keduanya sempat bergulat.

    “Sempat katanya bergulat, pelaku besar badannya, sementara Pak Noval kecil,” ucapnya.

    Warga menyaksikan duel itu tak berani melerai karena ada  membawa senjata.

    “Setelah kejadian itu baru warga mendekat, langsung dihubungi Pak Binmas dan kemudian polisi setempat,” tambahnya.

    BEGAL ALDI MONYET – Meme, foto penangkapan begal sekaligus terduga penembak polisi, Aldi Monyet oleh tim gabungan Resmob Polda Sulsel, tim Jatanras Polrestabes Makassar, dan tim Resmob Polres Pelabuhan, Ahad atau Minggu (4/5/2025). Aldi kabur saat hendak ditangkap di Jl Abu Bakar Lambogo, Makassar, Sulsel, Sabtu (3/5/2025). Aldi Monyet saat ditangkap dan polisi korban penembakan Aldi Monyet. (INSTAGRAM.COM/@TRIBRATA MULTIMEDIA/ist)

     

    Tak Ada Garis Polisi di TKP Penembakan

    Peristiwa penembakan Aiptu Noval terjadi di Jl Jalahong Dg Mattutu, bukan di Jl Abu Bakar Lambogo seperti ramai diberitakan.

    Lokasi tepatnya di pertigaan jalan, samping tembok SDN KIP Bara-barayya.

    Pantauan Tribun, Senin (5/5/2025), tidak tampak garis polisi di lokasi, baik saat itu maupun sehari sebelumnya.

    Kapolsek Makassar Kompol Muhammad Tamrin membenarkan olah TKP telah dilakukan.

    “Sudah (olah TKP), tapi yang tangani bukan Polsek, itu ditangani Polrestabes dan Polres Pelabuhan,” ujarnya.

    Ia juga menyebut belum pernah menerima laporan keributan di lokasi tersebut.

     

    Diduga Tak Bawa Borgol, Aiptu Noval Teriak Minta Tali 

    Lokasi tertembaknya Aiptu Noval berada di samping tembok SD KIP Bara-barayya I, tepat di pertigaan lorong Jl Jalahong Dg Mattutu, RT 1, RW 1.

    Aiptu Noval diduga hendak menangkap Aldi Monyet usai salat subuh.

    “Subuh kejadiannya, setelah salat subuh. Saya tidak lihat juga,” kata seorang pemuda, Senin (5/5/2025).

    Namun upaya itu gagal karena Aldi Monyet melawan. 

    Keduanya sempat adu gulat, hingga Aiptu Noval tertembak di dada dan pelaku melarikan diri.

    “Sempatji teriak Pak Noval minta oterek (tali), mungkin mau dipakai mengikat,” ungkapnya.

    Warga menduga Aiptu Noval tidak membawa borgol saat hendak menangkap Aldi Monyet.

    Lokasi penangkapan sekitar 200–300 meter dari rumah Aiptu Noval.

    “Iye, orang siniji memang ini Pak Noval,” tambahnya. (tribun network/thf/TribunTimur.com)

  • Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas

    Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas

    Kado Hardiknas 2025: Beasiswa Diperluas, Tunjangan Guru-Dosen Jadi Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah memberikan kabar baik untuk para guru dan dunia pendidikan dalam
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas) yang jatuh pada Jumat (2/5/2025) kemarin.
    Kabar baik ini sejalan dengan cita-cita Presiden
    Prabowo Subianto
    yang ingin memberikan pendidikan terbaik dari pemerintahan yang ia pimpin.
    Atas dasar itulah, Prabowo mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana pendidikan mendapatkan alokasi hingga 22 persen pada 2025.
    Bahkan, Kepala Negara mengungkapkan, ada alokasi anggaran sebesar hampir Rp 17 triliun untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia.
    “Pendidikan lah yang menentukan apakah negara ini mau menjadi negara miskin atau negara ini mau menjadi negara yang baik untuk rakyatnya,” ujar Prabowo saat menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
    Lantas, apa saja kabar baik tersebut?
    Kabar baik pertama adalah program renovasi sekolah, menyusul masih banyaknya sekolah yang berada dalam keadaan rusak.
    Saat mengikuti Hari Pendidikan Nasional di SD Cimahpar 5, Prabowo bahkan menyatakan akan menghemat anggaran untuk memperbaiki sekolah.
    Sebab ia tidak memungkiri, anggaran yang ia sisihkan dalam APBN memang belum cukup untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti menyebut, akan ada puluhan ribu sekolah yang direnovasi tahun ini.
    “Untuk
    launching
    pembangunan sekolah kita rencanakan tahun ini akan dibangun atau direnovasi 10.440 sekolah,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
    Kepala Negara juga memberikan bantuan untuk guru honorer. Rencana pemberian bantuan ini termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diluncurkan kemarin.
    Adapun besaran bantuan untuk guru honorer yang diberikan mencapai Rp 300.000 per bulan.
    Pemerintah juga akan menyiapkan bantuan untuk guru yang belum lulus sarjana atau S1 sebesar Rp 3 juta per semester.
    Tak hanya itu, pemerintah menyatakan
    tunjangan guru
    dan dosen bakal menjadi prioritas utama.
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut, guru dan dosen merupakan fondasi bagi kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga perlu untuk mendapatkan kesejahteraan.
    “Tunjangan profesi, tunjangan kinerja bagi guru dan dosen terus menjadi prioritas karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan,” bebernya di kesempatan yang sama.
    Brian bilang, kebijakan itu diperkuat untuk mewujudkan komitmen memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan.
    Untuk para pelajar termasuk mahasiswa, pihaknya akan memperluas akses beasiswa.
    Adapun beasiswa yang dimaksud, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), KIP Kuliah, hingga beasiswa inovasi.
    “Memperluas akses beasiswa: dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi di dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk berbagai program beasiswa ini,” ungkap Brian.
    Brian menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa.
    “Perhatian terhadap sektor pendidikan terus diperkuat, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam kebijakan nyata yang relevan dan tepat sasaran,” kata dia menjelaskan.
    Seiring dengan itu, pemerintah menyatakan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini. Hal ini juga mengacu pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan itu dijamin untuk semua masyarakat Indonesia.
    Tidak adanya kenaikan UKT ini disampaikan Brian saat menemui mahasiswa yang berdemo.
    “Jadi, kita yakinkan bahwa tidak ada kenaikan UKT. Meskipun begitu, kita terus mendorong beasiswa-beasiswa,” jelas Brian.
    Ia sudah mengingatkan setiap rektor di perguruan tinggi agar tidak memutus pendidikan mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT. Apabila masih ada mahasiswa yang putus kuliah karena UKT, Brian meminta mahasiswa melaporkan.
    “Saya selalu menekankan ke teman-teman rektor, jangan sampai ada mahasiswa yang putus hanya karena masalah ekonomi,” kata dia.
    Kemudian, untuk penyamarataan akses, Prabowo berencana mengumpulkan ratusan guru terbaik yang dipusatkan di studio untuk mengajar daring ke seluruh sekolah di Indonesia.
    Rencana ini adalah bagian dari upaya digitalisasi di sekolah.
    “Nanti akan kita kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio dan dia akan mengajar di seluruh sekolah Indonesia,” ucap Prabowo.
    Kepala Negara berharap, digitalisasi sekolah bakal berlangsung dalam dua bulan ke depan.
    Masih dalam program digitalisasi sekolah, Kepala Negara menargetkan seluruh sekolah memiliki televisi besar pada pertengahan tahun 2026 untuk menunjang pembelajaran.
    Prabowo mengatakan, penyediaan layar televisi itu akan sangat bermanfaat bagi para pelajar, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
    “Kita berharap sasaran saya adalah dalam satu tahun pertengahan 2026 semua sekolah di Indonesia bisa mendapat layar televisi tersebut. Mudah-mudahan ini bisa tercapai,” ucap Prabowo.
    Harapannya, pelajar di daerah-daerah 3T dapat mengakses pelajaran lewat televisi tersebut apabila mereka tidak mendapatkan guru yang ahli sejumlah bidang.
    “Ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Daftar PIP Online untuk Siswa SD, SMP, dan SMA

    Cara Daftar PIP Online untuk Siswa SD, SMP, dan SMA

    JABAR EKSPRES – Lagi cari cara gampang daftar Program Indonesia Pintar (PIP) secara online untuk anak SD, SMP, atau SMA? Tenang aja, kita bakal kasih panduan lengkapnya biar Kamu nggak bingung lagi!

    PIP adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk bantu siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa tetap sekolah.

    Bantuan dana dari PIP bisa dipakai buat beli seragam, sepatu, alat tulis, sampai bayar transport ke sekolah. Jadi, pastikan anak Kamu ikut program ini, ya!

    BACA JUGA: Punya Koin Rp1000 Kelapa Sawit? Coba Jual di Tempat Ini Laku Jutaan Rupiah!

    Siapa yang Bisa Dapat PIP?

    Siswa SD, SMP, dan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu, termasuk yang sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau punya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

    Kalau anak Kamu sudah pernah dapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), peluangnya makin besar!

    Cara Daftar PIP Secara Online

    Yuk, ikuti langkah-langkah ini supaya proses pendaftaran lancar:

    Pastikan Anak Terdaftar di Dapodik
    Cek dulu ke sekolah, apakah data anak Kamu sudah masuk ke sistem Dapodik. Ini syarat utama sebelum daftar PIP.Buka Situs Resmi PIP
    Akses https://pip.kemdikbud.go.id atau portal sekolah anak Kamu yang terintegrasi dengan program PIP.

    Siapkan Dokumen Ini, Ya!

    Kartu Keluarga (KK)KTP orang tua/waliKIP (kalau ada)SKTM atau bukti terdaftar di DTKS

    Isi Formulir Pendaftaran

    Masukkan data lengkap siswa, seperti NISN, nama lengkap, alamat, dan data orang tua. Lengkapi semuanya sesuai dokumen resmi, ya.

    Unggah Dokumen
    Scan dokumen yang dibutuhkan, lalu unggah sesuai petunjuk di laman pendaftaran.Kirim dan Tunggu Verifikasi
    Setelah semua beres, klik “Kirim” dan tunggu proses verifikasi dari sekolah dan dinas pendidikan.Pantau Status Pendaftaran
    Gunakan NISN dan nama ibu kandung untuk cek status di situs resmi PIP.

    Tips Supaya Pendaftaran PIP Kamu Berhasil!

    Gunakan jaringan internet yang stabil saat unggah dokumen.Pastikan data di formulir sama persis dengan dokumen resmi.Cek ulang dokumen sebelum dikirim.Kalau bingung, jangan ragu minta bantuan ke pihak sekolah.