Xcloud.id

Produk: kendaraan listrik

  • Kemenko Perekonomian: Tambangan berperan penting dalam transisi energi

    Kemenko Perekonomian: Tambangan berperan penting dalam transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Herry Permana mengatakan sektor pertambangan memiliki peran krusial dalam transisi menuju energi yang lebih hijau dan ramah lingkungan.

    “Pertambangan memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi, terutama karena mineral dibutuhkan untuk energi terbarukan seperti baterai dan turbin angin,” kata Herry dalam sambutannya di Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 Jakarta, Selasa.

    Namun, Herry pun menyoroti bahwa transisi energi dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan di Indonesia dapat berjalan mulus jika para pemangku kepentingan memiliki strategi yang tepat.

    “Diperlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan mudah dilaksanakan bagi sistem pengelolaan pertambangan dan industri dari hulu sampai hilir, yaitu melalui rantai pasokan yang efektif dan efisien, transparan, berkeadilan, dan terjamin,” ujar dia.

    Herry menilai hal tersebut diperlukan guna mewujudkan ketahanan energi nasional selain energi fosil.

    “Yaitu penyediaan bahan baku mineral logam primer, termasuk logam tanah jarang, dan batubara untuk teknologi terbarukan, seperti baterai kendaraan listrik (EV), panel surya, turbin angin, dan lain-lain sesuai dengan Astacita Presiden dalam PN 5,” kata dia.

    Selain mendukung percepatan transisi energi, Herry mengatakan industri pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2028-2029.

    “Baik secara langsung melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pendapatan ekspor (DHE), peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja), maupun secara tidak langsung seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” kata Herry.

    “Sehingga, perlu terus didukung oleh kolaborasi multiheliks yaitu dari pemerintah, badan usaha, masyarakat, akademisi, asosiasi, dan media,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Herry menekankan bahwa kegiatan dan industri pertambangan juga perlu dipastikan berkelanjutan dan ramah lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi baru untuk orientasi ekspor.

    “Pengoptimalan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” kata Herry.

    Sementara itu, ajang Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 berlangsung selama tiga hari pada 10-12 Juni di Jakarta.

    Selain pameran terkait industri pertambangan oleh berbagai perusahaan, Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 juga turut menghadirkan konferensi menarik terkait topik tersebut.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jurus Chery Pikat Konsumen Indonesia, Riset dan Inovasi Jadi Kunci – Page 3

    Jurus Chery Pikat Konsumen Indonesia, Riset dan Inovasi Jadi Kunci – Page 3

    Keunggulan kedua, Chery juga memberikan perhatian besar pada pengembangan kendaraan listrik baru. Chery, kata dia memiliki jajaran produk yang sangat lengkap, mulai dari mobil konvensional, PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), EV (Electric Vehicle), hingga sedan dan SUV.

    Adapun Chery memiliki beberapa lini produk unggulan, di antaranya Tiggo Series (SUV), Arrizo Series (sedan), dan Omoda Series (SUV crossover yang ditujukan untuk pasar global). 

    Selain itu, Chery juga berkomitmen mendukung prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengembangan bisnisnya di Tanah Air. 

     

  • Insentif Pemerintah untuk Mobil Listrik, Apa Saja yang Bisa Didapat?

    Insentif Pemerintah untuk Mobil Listrik, Apa Saja yang Bisa Didapat?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan melalui pemberian insentif mobil listrik.

    Langkah tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025, yang mengatur insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai serta kendaraan rendah emisi karbon tertentu.

    Kebijakan ini resmi berlaku mulai 4 Februari 2025, dan bertujuan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri otomotif dalam negeri.

    Berikut penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis insentif mobil listrik 2025.

    Insentif Mobil Listrik

    1. PPN DTP mobil listrik 2025

    Salah satu insentif utama yang tercantum dalam PMK Nomor 12 Tahun 2025 adalah PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL berbasis baterai). Insentif ini berlaku untuk transaksi masa pajak dari Januari hingga Desember 2025.

    Untuk mendapatkan insentif PPN DTP, kendaraan harus memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Untuk mobil listrik roda empat harus memiliki TKDN minimal 40%.

    Sementara, bus listrik dibagi dalam dua kategori berdasarkan TKDN, yaitu TKDN minimal 40% akan mendapatkan insentif PPN 10% dari harga jual, sedangkan TKDN antara 20% hingga kurang dari 40% akan mendapatkan insentif PPN 5% dari harga jual.

    2. PPnBM DTP mobil hybrid 2025

    Selain kendaraan listrik murni, pemerintah juga memberikan insentif berupa PPnBM DTP (pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah) untuk kendaraan rendah emisi karbon yang menggunakan teknologi hybrid.

    Jenis kendaraan yang termasuk dalam skema ini, antara lain full hybrid, mild hybrid, dan plug-in hybrid. Besaran insentif yang diberikan adalah 3% dari harga jual kendaraan.

    Agar dapat menerima insentif PPnBM DTP, kendaraan harus memenuhi syarat administratif dan teknis berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2021. Adapun dokumen yang harus disiapkan oleh produsen seperti berikut ini.

    Surat penetapan perusahaan kendaraan bermotor emisi karbon rendah yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.Surat penetapan kendaraan emisi karbon rendah, yang menyatakan kendaraan memenuhi kriteria sebagai low carbon emission vehicle (LCEV).Setelah itu, Kementerian Perindustrian akan mengirimkan daftar perusahaan dan kendaraan yang memenuhi kriteria kepada Kementerian Keuangan untuk memproses pemberian insentif.
    Tenggat Waktu Pelaporan Insentif

    Insentif PPN DTP dan PPnBM DTP berlaku untuk transaksi sepanjang Januari hingga Desember 2025. Namun, pelaporan penggunaan insentif harus diselesaikan sebelum 31 Januari 2026.

    Jika pelaporan tidak dilakukan tepat waktu atau dokumen tidak lengkap, maka insentif dinyatakan batal, dan pajak akan menjadi tanggungan pengusaha kena pajak (PKP) sesuai tarif normal.

    Penerapan insentif mobil listrik 2025 menjadi bukti nyata dukungan pemerintah dalam menciptakan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Dengan adanya insentif ini, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk beralih ke kendaraan listrik dan hybrid, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih sekaligus memperkuat industri otomotif nasional.

  • Minta Masyarakat Bijak Sikapi Polemik Tambang, BPP Hipmi Ingatkan Framing Asing

    Minta Masyarakat Bijak Sikapi Polemik Tambang, BPP Hipmi Ingatkan Framing Asing

    JAKARTA – Polemik tambang di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan bahwa sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

    Sekjen BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu bara (Aspebindo), Anggawira, mengatakan bahwa industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Menurutnya, tambang kini berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ujar Anggawira dalam ketergannya, Senin, 9 Juni.

    Ia menambahkan, industri tambang disebut menyumbang 6 hinga 7 persen terhadap PDB nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik. Sejak disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP No. 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

    Namun menurut Anggawira, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:

    PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity. Raih PROPER Hijau.

    PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi.

    PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik.

    PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

    Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK.

    Anggawira juga memperingatkan bahwa isu lingkungan kadang dijadikan alat tekanan oleh aktor asing.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya.

    “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” pungkasnya.

  • Waspada Tekanan Asing di Isu Tambang Nikel Raja Ampat – Page 3

    Waspada Tekanan Asing di Isu Tambang Nikel Raja Ampat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah bersikap bijak dalam menyikapi polemik tambang Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menegaskan bahwa isu lingkungan sering dimanfaatkan sebagai alat tekanan oleh aktor asing untuk membentuk opini negatif terhadap sektor pertambangan nasional.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” kata Anggawira dikutip dari Antara, Senin (9/6/2025).

    Tambang Nikel Punya Peran Strategis Global

    Menurut Anggawira, industri tambang saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai sektor ekonomi konvensional. Tambang nikel dan tembaga justru menjadi kunci dalam pengembangan teknologi masa depan seperti baterai kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global.

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan memenuhi kebutuhan transisi energi,” ujarnya.

    Anggawira menyebut industri tambang menyumbang sekitar 6–7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membuka ratusan ribu lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP dan royalti.

     

  • BPP Hipmi serukan sikap bijak hadapi polemik tambang

    BPP Hipmi serukan sikap bijak hadapi polemik tambang

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyerukan sikap bijak dalam menyikapi polemik tambang agar tidak terpengaruh framing asing yang merugikan kepentingan nasional.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Hipmi Anggawira memperingatkan isu lingkungan dalam pertambangan terkadang dijadikan sebagai alat tekanan oleh aktor asing.

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” kata Anggawira sebagaimana keterangan di Jakarta, Senin.

    Oleh karena itu, Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo) ini menegaskan Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya.

    “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” ujar Anggawira.

    Diketahui, polemik tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

    Menurutnya, industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Namun, berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan.

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ucap Anggawira

    Industri tambang, lanjut Anggawira disebut menyumbang 6–7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik.

    Sejak disahkannya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP Nomor 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

    Namun menurutnya, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di antaranya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity, meraih PROPER Hijau.

    Lalu, PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi; PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik; PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

    “Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK,” kata Anggawira.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daya Beli Tak Kunjung Pulih, China Deflasi Empat Bulan Beruntun

    Daya Beli Tak Kunjung Pulih, China Deflasi Empat Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan deflasi di China berlanjut untuk bulan keempat berturut-turut, mencerminkan rapuhnya konsumsi domestik di tengah eskalasi perang harga yang kian agresif. Peningkatan belanja selama dua kali masa libur nasional Mei pun tak cukup untuk mengimbangi lemahnya permintaan.

    Data Biro Statistik Nasional China yang dikutip Bloomberg, Senin (9/6/2025), mencatat indeks harga konsumen (CPI) turun 0,1% secara tahunan (year on year/YoY) pada Mei, sejalan dengan penurunan di bulan sebelumnya dan sedikit lebih baik dari proyeksi penurunan 0,2% oleh konsensus ekonom Bloomberg.

    Deflasi harga produsen pun memperpanjang rekor negatifnya hingga bulan ke-32. Indeks harga produsen (PPI) terkontraksi 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya — penurunan terdalam sejak hampir dua tahun terakhir.

    Kepala ahli statistik NBS Dong Lijuan menjelaskan bahwa penurunan tajam PPI dipengaruhi oleh basis harga tinggi pada tahun lalu serta turunnya harga minyak dan bahan kimia global. Di dalam negeri, kelebihan stok batu bara dan bahan baku turut memperdalam tekanan harga.

    Situasi ini semakin pelik karena kombinasi depresiasi harga properti dan kompetisi harga antarpelaku usaha yang makin tajam telah menggerus kepercayaan konsumen dan dunia usaha.

    Salah satu contoh terbaru, produsen mobil BYD Co. memangkas harga hingga 34% untuk hampir selusin model kendaraan listrik dan hibrida plug-in — menghidupkan kekhawatiran akan gelombang diskon baru yang dapat merusak margin produsen otomotif.

    Meski momentum belanja sempat membaik selama liburan awal dan akhir Mei, utamanya pada sektor jasa dan pariwisata, hal itu hanya memberi jeda sementara terhadap tekanan struktural yang lebih dalam.

    Risiko eksternal pun ikut membayangi, terutama dari ketegangan dagang dengan Amerika Serikat. Walau komunikasi antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping pekan lalu membuka ruang dialog, ketidakpastian tetap tinggi. Delegasi dagang kedua negara dijadwalkan bertemu di London pada Senin waktu setempat.

    Namun, dampak jangka pendek dari tarif AS terhadap lapangan kerja dan pendapatan berpotensi menghambat pemulihan daya beli masyarakat, memaksa pelaku usaha untuk terus menurunkan harga.

    Ekonom Morgan Stanley yang dipimpin Robin Xing memperingatkan bahwa tren deflasi justru akan memburuk dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi China bakal melambat tajam pada paruh kedua 2025, seiring melambatnya ekspor dan belanja konsumen.

    Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi konsumen China hanya akan rata-rata nol persen tahun ini — level terendah dari hampir 200 negara yang mereka pantau, sekaligus menjadi angka inflasi terlemah China sejak krisis keuangan global 2009.

    Survei manajer pembelian juga menunjukkan pelemahan harga output, baik di sektor manufaktur maupun jasa. Pada Mei, tingkat diskon di sektor jasa tercatat yang paling dalam dalam delapan bulan terakhir, menurut laporan Caixin dan S&P Global.

    Survei Bloomberg terbaru terhadap 67 ekonom mengindikasikan tekanan deflasi akan semakin dalam. Inflasi konsumen diproyeksikan hanya tumbuh 0,3% pada 2025 — prediksi terendah sejak survei dilakukan pada 2023. Sementara itu, PPI diperkirakan anjlok 2%, memburuk dari estimasi sebelumnya sebesar 1,8%.

  • Kapal Pengangkut Ratusan Mobil Listrik Terbakar, Ditinggal di Laut, Belum Padam

    Kapal Pengangkut Ratusan Mobil Listrik Terbakar, Ditinggal di Laut, Belum Padam

    Jakarta –

    Memasuki hari keenam, kapal pembawa ratusan kendaraan listrik yang terbakar di laut belum bisa dipadamkan. Kapal tersebut sudah ditinggalkan seluruh awaknya.

    Diberitakan sebelumnya, sebuah kapal kargo bernama Morning Midas mengalami kebakaran di lepas Pantai Alaska. Berlayar dari China menuju Meksiko, kapal tersebut mengangkut 3.000 mobil, di mana 800 di antaranya merupakan mobil listrik (full BEV dan hybrid).

    Mobil-mobil tersebut datang dari beberapa pabrikan berbeda asal China. Dalam laporan yang disampaikan cnecpost, terdapat mobil milik Chery dan Great Wall Motor dalam kapal.

    Sehari setelah api pertama muncul dan upaya memadamkan tak berhasil, seluruh 22 awak kapal langsung melakukan evakuasi. Kapal kargo yang kini tak berpenumpang tersebut dilaporkan masih mengeluarkan asap hitam hingga akhir pekan kemarin.

    Setelah mulai terbakar pada Selasa (3/6) pekan lalu, hingga kini api belum bisa dipadamkan. Posisi kapal yang berjarak sangat jauh dari pelabuhan membuat upaya pemadaman sulit dilakukan. Kapal berjarak 2.000 km dari pulau terdekat.

    Dilaporkan Worldcargonews, tim pemadam dan keselamatan diperkirakan baru akan sampai ke lokasi kebakaran pada Senin (9/6) hari ini waktu setempat.

    Baterai mobil listrik yang berbahan lithium bisa mengalami kerusakan karena beberapa faktor, di antaranya penyalahgunaan mekanis, kimia, atau termal. Masalah ini kemudian bisa menyebabkan fenomena yang disebut sebagai thermal runaway. Ketika thermal runaway berlangsung, prosesnya hampir mustahil dihentikan. Inilah yang kemudian kerap memicu kebakaran atau bahkan ledakan.

    Kebakaran yang terjadi pada mobil listrik juga membutuhkan upaya lebih besar untuk memadamkan. Setidaknya dibutuhkan 136.000 liter air selama empat jam untuk memadamkan api kebakaran mobil listrik. Sementara pada mesin pembakaran internal, dibutuhkan hanya 10.000 hingga 17.000 liter selama 30 menit.

    (din/sfn)

  • Negosiasi Dagang AS-China Berlanjut di London Pekan Ini

    Negosiasi Dagang AS-China Berlanjut di London Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Negosiator dagang utama dari Amerika Serikat dan China dijadwalkan memulai babak baru perundingan di London pada Senin (9/6/2025), memunculkan harapan akan meredanya ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia.

    Melansir Bloomberg, delegasi AS dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer. Mereka akan bertemu dengan delegasi China yang dikomandoi Wakil Perdana Menteri He Lifeng.

    Sebelumnya, kedua pihak saling tuding melanggar kesepakatan yang dicapai pada pertemuan Mei di Jenewa—upaya awal meredam eskalasi perang dagang. Sejak kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih, hubungan bilateral kembali memburuk, memperburuk ketidakpastian yang dihadapi pelaku bisnis dan investor global.

    Sabtu lalu, China mengumumkan telah menyetujui sebagian aplikasi ekspor tanah jarang, meski tidak mengungkap tujuan ekspor atau sektor yang terlibat. Langkah ini menyusul klaim Trump bahwa Presiden Xi Jinping telah menyetujui dilanjutkannya aliran mineral penting tersebut.

    “Kami ingin tanah jarang, magnet yang penting untuk ponsel dan segala sesuatu lainnya mengalir seperti yang terjadi sebelum awal April dan kami tidak ingin ada detail teknis yang memperlambatnya dan itu jelas bagi mereka,” ujar kepala Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett dikutip dari Bloomberg.

    Ketegangan kedua negara memuncak tahun ini setelah perang tarif saling balas mendorong bea masuk menembus 100%. Meskipun kesepakatan di Jenewa dimaksudkan sebagai titik balik, perundingan pasca-pertemuan justru kembali buntu akibat saling tuding.

    Washington mengeluhkan penurunan pasokan magnet tanah jarang yang krusial untuk kendaraan listrik dan pertahanan nasional, sementara Beijing gusar atas pembatasan chip AI milik Huawei, larangan akses terhadap teknologi mutakhir, serta pengawasan ketat terhadap mahasiswa China di AS.

    Tarif AS terhadap barang China dijadwalkan berakhir Agustus, kecuali diperpanjang. Jika pembicaraan gagal, Trump berencana mengembalikan tarif ke tingkat semula yang diumumkan April lalu—lebih tinggi dari tarif dasar 10% saat ini.

    Meski Trump menyampaikan optimisme di media sosial, menyebut pembicaraan akan berlangsung “sangat baik”, sentimen pasar masih ditandai kehati-hatian. Sejak menjabat kembali, Trump baru menandatangani satu kesepakatan dagang besar, yakni dengan Inggris.

    Pertemuan di Jenewa menjadi cermin rumitnya penyusunan kesepakatan dagang antara dua kekuatan besar tersebut.

    Kepala Program Ekonomi Internasional di Atlantic Council Josh Lipsky mengatakan terlalu banyak celah interpretasi yang dibiarkan terbuka, dan keduanya kini menanggung akibatnya.

    “Terjadi kebingungan, bahkan kesalahan tafsir yang disengaja dari kedua pihak, tergantung dari mana Anda melihatnya,” ungkap Lipsky.

    Usai pembicaraan telepon antara kedua pemimpin, China menyatakan bahwa Trump telah menyambut mahasiswa China untuk belajar di AS. Trump pun menegaskan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk menerima mereka.

    Xi tampaknya kini bertaruh pada upaya rekonsiliasi yang diharapkan akan membuahkan hasil konkret dalam waktu dekat—seperti pemangkasan tarif, pelonggaran kontrol ekspor, dan suasana diplomatik yang lebih bersahabat.

    “AS dan China hanya ingin kembali ke tempat mereka berada di Swiss dengan beberapa perjanjian lagi di atas kertas untuk benar-benar memahami apa yang akan dilisensikan, apa yang diizinkan, apa yang tidak,” kata Lipsky.

  • Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing

    Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Polemik tambang mencuat, sekjen BPP HIPMI: Jangan tergelincir framing asing
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 14:21 WIB

    Elshinta.com – Polemik tambang di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan publik, memunculkan kekhawatiran soal dampak lingkungan. Namun, di balik gejolak ini, sejumlah tokoh industri menegaskan bahwa sektor tambang tetap menjadi salah satu fondasi penting perekonomian nasional dan transisi energi.

     

    Sekjen BPP HIPMI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (ASPEBINDO), Dr. Anggawira, mengatakan bahwa industri tambang tak bisa lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi konvensional. Menurutnya, tambang kini berperan strategis dalam rantai pasok global untuk teknologi masa depan.

     

     

    “Kita tidak sedang membicarakan tambang dalam konteks lama. Ini tentang nikel dan tembaga sebagai kunci baterai, kendaraan listrik, energi bersih, dan digitalisasi global. Tanpa kontribusi Indonesia, dunia akan kesulitan,” ujar Anggawira 

     

    Sektor Tambang: Pilar Ekonomi & Energi

     

    Industri tambang disebut menyumbang 6–7% terhadap PDB nasional, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menyumbang PNBP serta royalti yang terus naik. Sejak disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020, serta diterbitkannya PP No. 96 Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan pengawasan lingkungan.

     

    Namun menurut Anggawira, tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan pada penegakan hukum, konsistensi, dan transparansi.

     

    “Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, dan modern. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran, tapi juga melindungi dan memberi insentif bagi perusahaan patuh hukum,” tegasnya.

     

    Praktik Tambang Ramah Lingkungan

     

    Anggawira juga menyoroti sejumlah perusahaan tambang nasional yang dinilai berhasil menjalankan operasi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan:

     

    PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin aktif reklamasi dan konservasi biodiversity. Raih PROPER Hijau.

     

    PT Merdeka Copper Gold Tbk kelola tambang emas dan tembaga berbasis pemberdayaan masyarakat dan transparansi.

     

    PT Vale Indonesia sukses revegetasi lahan pascatambang dan bangun smelter nikel.

     

    PT Freeport Indonesia pionir tambang bawah tanah dan smelter Gresik.

     

    PT Bukit Asam (PTBA) ubah bekas tambang jadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

     

    Tahun 2023, lebih dari 30 perusahaan tambang mendapat penghargaan PROPER Hijau dan Emas dari Kementerian LHK.

     

    Waspadai Framing Asing

     

    Anggawira juga memperingatkan bahwa isu lingkungan kadang dijadikan alat tekanan oleh aktor asing.

     

    “Framing negatif terhadap tambang nasional bisa menggerus citra investasi, daya saing, dan stabilitas kebijakan hilirisasi. Kita tidak boleh membiarkan narasi eksternal menggiring opini publik secara tidak berimbang,” ujarnya.

     

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus berdaulat atas narasi pengelolaan sumber daya alamnya. “Jangan sampai kita dikendalikan opini luar, sementara mereka di negaranya sendiri menjalankan praktik tambang yang jauh dari prinsip keberlanjutan,” pungkasnya. (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta